Jakarta - Kementerian Pertahanan merencanakan akan membangun sistem pertahanan dan keamanan yang baik minimum dalam 5 tahun ke depan. Akan tetapi, anggaran untuk pengadaaan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga tahun 2015 masih mengalami kekurangan sekitar Rp 50 triliun.
Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardjojo usai rapat tentang alutsista di Kantor Wakil Presiden Boediono, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (23/6/2010).
Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menko Polkam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglina TNI Jendral Djoko Santoso, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menko Ekonomi Hatta Rajasa.
Menurut Agus, kekurangan anggaran alutsista itu dihitung berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibandingkan dengan kebutuhan dari Kemenhan. Namun, jumlah Rp 50 triliun tersebut, menurutnya, bukan sesuatu yang besar.
"Mungkin sekitar Rp 50 triliunan dalam 5 tahun, dan itu bukan sesuatu yang besar. Tetapi kita harus punya rencana APBN yang baik. Kita tidak bisa mengeluarkan suatu investasi kementerian tetapi tidak diimbangi penerimaan yang berkesinambungan dan sehat," terangnya.
Menkeu optimis dapat memenuhi anggaran belanja alutsista tersebut. Untuk tahun 2011 mendatang, anggaran untuk alutsista sebesar Rp 7 triliun.
"Kalau kita bisa meningkatkan penerimaan negara dengan baik, baik itu pajak atau non pajak, penerimaan sumber daya alam itu (anggaran) sesuatu yang optimis ke depan," tugas mantan Dirut Bank Mandiri ini.
Panglima TNI mengakui rapat yang dipimpin Wapres sores ini membahas mengenai pembiayaan dan dukungan dalam negeri terkait persenjataan TNI. Namun, rapat utamanya mendengarkan pemaparan Menhan mengenai Minimum Essential Force atau MEF.
"Kebutuhannya sedang di-exercise tadi. Tanya menteri keuangan, masih dihitung saya sendiri juga tidak tahu," katanya.
Sumber: DETIK NEWS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment