ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, June 24, 2010 | 1:41 PM | 0 Comments

    Marzuki: TNI Sebaiknya Jaga Keamanan Dulu


    JAKARTA - Pro dan kontra atas diperbolehkannya TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014 mendatang terus berlanjut. Ketua DPR Marzuki Ali menilai TNI sebaiknya memfokuskan diri menjaga keamanan dulu.

    “Kita khawatir stabilitas keamanan jadi terganggu,” kata Marzuki di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2010).

    Mantan Sekjen Partai Demokrat ini menambahkan, dengan diperbolehkannya TNI menggunakan haknya dikhawatirkan akan memenangkan salah satu kandidat.

    “Nyatanya kan PNS ini dikerahkan oleh incumbent, dijadikan timses, kalau tidak berpihak nanti diganti. Cara-cara seperti ini masih berjalan di PNS, nah bagaimana di TNI,” tuturnya.

    Jika hal tersebut dirasa perlu, tambah Marzuki, sebaiknya dicarikan waktu yang tepat untuk TNI menggunakan hak pilihnya.

    “Ada waktunya, perlu dipertimbangkan waktunya karena kita tidak boleh menutup hak politik seseorang. PNS saja punya hak, tapi pelan-pelan supaya mereka tahu bahwa mereka dilarang berpihak, dilarang kampanye, tapi mereka dikasih hak milih,” tuturnya.

    Ditanya apakah 2014 waktu yang cocok untuk TNI menggunakan hak pilih, Marzuki berujar, “Tolong dipertimbangkan lagi lah oleh mereka-mereka yang mengkajinya dalam undang-undang,” paparnya.

    Sumber: OKEZONE

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.