JAKARTA--MI: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyatakan tahun 2014 bukanlah saat yang tepat untuk memberikan hak pilih kepada anggota TNI.
Ia beralasan pemberian hak tersebut akan membuat TNI terkotak-kotak dan malah tidak bisa mengawal secara netral demokrasi.
"TNI sebaiknya tetap menjadi pengayom dan pelindung. Bayangkan kalau mereka terkotak-kotak dalam keyakinan. Jangan ambil dual custody (dijadikan aset ganda)," papar Romi di gedung DPR, Kamis (24/6).
Menurutnya, daripada membicarakan hak pilih, lebih baik TNI diberikan kesejahteraan. Ia menyakini bahwa TNI juga akan lebih memilih kesejahteraan.
"Anggaran TNI perlu lebih besar lagi, bukan melulu untuk alutsista, namun untuk kesejahteraannya. Saya pandang itu lebih substansial," ujarnya.
Saat ditanya apakah hak pilih TNI akan benar-benar menguntungkan satu parpol, Romi menolaknya. "Dari segi jumlah, suara TNI tidak signifikan. Hanya 400 ribu suara, biarkan TNI tetap netral. Lagipula ekspresi politik di TNI haram hukumnya," paparnya.
Romi meyakini pasti ada suatu maksud dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan wacana itu. "Semua keputusan politik yang dikembangkan pasti ada reasoning politiknya," tambahnya.
Sumber: MEDIA INDONESIA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment