JAKARTA--MI: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi menyatakan hak pilih TNI sebaiknya diberikan pada Pemilu 2019. Sedangkan untuk pemilu 2014, ia menilai masih belum siap dan masih dalam proses regenerasi.
"Hak pilih TNI itu 2019 saja, karena 2014 itu masih terjadi proses regenerasi total, artinya akan muncul pemimpin baru, seperti saya dan angkatan-angkatan saya akan lengser," ujar Muladi di gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (22/6).
"Maka biarlah TNI POlri itu mengawal regenerasi total dengan solid, baru 2019 harus diberikan dulu hak pilihnya. Jadi jangan dikasih dulu kesempatan hak pilih, ditunda sampai 2019."
Tindakan menunda hak pilih itu dinilai Muladi tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, TNI dan polri memiliki misi untuk mengawal keamanan negara. PNS sendiri diberikan hak lebih yakni bisa memilih tapi tidak boleh dipilih.
Muladi juga menyatakan bila dilakukan survei mengenai hak pilih TNI dipastikan akan mengalami perpecahan. Bukan saja di kalangan masyarakat umum, tapi juga di kalangan TNI akan terpecah.
"Tapi ini suatu political will yang tidak bisa diserahkan ke proses alamiah, harus ada sikap di pemerintah, kita butuh solidaritas TNI Polri untuk mengawal regenarasi total, jadi saya kira saya mengusulkan 2019," tukasnya.
Sumber: MEDIA INDONESIA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment