ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, October 6, 2011 | 2:22 PM | 0 Comments

    Mahfudz Siddiq : Tidak Ingin TNI Kembali Berpolitik

    Jakarta - Rencana pengaktifan Komando Teritorial (Koter), sebagaimana yang diinstruksikan Presiden saat Hari Ulang Tahun ke-66 TNI, tidak boleh dimaknai bahwa TNI kembali berperan dalam politik seperti era Orde Baru.

    "Pengaktifan kembali Komando Teritorial jangan kemudian dimaknai atau ditindaklanjuti dalam suatu kebijakan politik teritorial, karena itu juga bertabrakan dengan semangat reformasi TNI. Kita tidak ingin melihat TNI kembali berpolitik," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Kamis (6/10/2011).

    Menurutnya, selama ini Koter sudah berjalan untuk membantu penanggulangan bencana dan ikut berperan menyalurkan bantuan kemanusiaan.

    "Dalam persoalan bencana alam belum bisa sepenuhnya diatasi BNPB, TNI memang punya fungsi salah satunya OMSP (Operasi Militer Selain Perang) selama ini karena sikapnya perbantuan banyak TNI belum maksimal dimanfaatkan fungsinya untuk hal itu," katanya.

    Terkait dalam masalah penanganan terorisme, Mahfudz menilai tidak ada salahnya jika TNI ikut diterjunkan. Koter memiliki jaringan yang mengakar di daerah-daerah, karena memang TNI memantau betul gejolak sosial yang terjadi di masyarakat. "Program-program keamanan yang belum bisa sepenuhnya bisa dihandel aparat kemanan," ujar Mahfudz.

    Mahfudz menyatakan pengaktifan Koter yang paling utama adalah untuk mengendus ancaman-ancaman keamanan yang mempengaruhi pertahanan dan kedaulatan Indonesia. Terorisme dan separatisme, menurutnya, tak hanya dimaknai sebagai ancaman keamanan.

    "OMSP ini harus dimaknai berbeda dari dwifungsi TNI, dwifungsi ini adalah bidang politik dan sosial. OMSP ini adalah sifatnya perbantuan terhadap beberapa bencana, membantu polisi masalah terorisme, separatisme," paparnya.

    Sebelumnya, dalam pidato peringatan HUT ke-66 TNI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan untuk pengaktifan kembali Koter TNI di daerah.

    "TNI dalam tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang harus mendukung Polri untuk menanggulangi aksi terorisme. Aktifkan kembali peran Komando Teritorial TNI dalam menjaga kondisi keamanan di daerah-daerah," kata presiden SBY di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (5/10/2011).

    Pengaktifan Koter bisa mengingatkan kembali memori di masa lalu. Jangan sampai melupakan sejarah dwifungsi ABRI yang masih menyisakan trauma dan luka.

    Sumber : INILAH

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.