Kiprah Kemhan RI Dalam Satu Tahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro

Jakarta, 16 Nopember 2010 – Kementerian Pertahanan menjadikan keberhasilan pencapaian target program kerja 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk menetapkan pencapaian target pada program selanjutnya. Pencapaian target Kementerian Pertahanan diawali dengan Reformasi Birokrasi dan Penggiatan Kelembagaan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Banyak pihak masyarakat yang menilai bahwa pembangunan bidang pertahanan negara mulai menunjukkan hal yang positif. Action plan dan master plan yang disusun Menteri Pertahanan di awal tahun 2010 telah sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Kinerja Kemhan telah terencana dan memiliki skala perioritas yang terkonsep dan memiliki konstruksi. Pencapaian kinerja Kemhan yang telah terencana tersebut dapat terlihat dari beberapa program utama yang dikelola oleh Kemhan, yakni Program Legislasi, Program Peningkatan Kemampuan Pertahanan, Program peningkatan kesejahteraan Prajurit, Program Kebijakan Penetapan Perbatasan, Program Peningkatan kemampuan Sisfo Hanneg dan Program Kerjasama Luar Negeri.

Sebagai salah satu contoh di program legislasi yaitu, dua Rancangan Undang-Undang pada RUU Kamnas dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan telah diserahkan kepada Setneg pada tanggal 21 Oktober 2010. Sedangkan untuk RUU Komponen Cadangan (Komcad) yang telah diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan siap dibahas pada forum Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI pada program 2010. Kemhan juga masih memiliki dua RUU lain yang merupakan program lanjutan dari program 2009 yang masih belum terselesaikan pada pembahasan di DPR. Adapun dua RUU tersebut, RUU Peradilan Militer dan RUU Rahasia Negara.

Pencapaian kinerja Kemhan lainnya selama Kabinet Indonesia Bersatu II dalam satu tahun terdapat pada program peningkatan Kemampuan pertahanan. Adapun program tersebut diawali dari Penyusunan Cetak Biru Pertahanan atau (Minimum Essential Force/MEF), yang berisi tentang kebutuhan kekuatan dari alutista pertahanan Indonesia hingga tahun 2024. baik kekuatan satuan operasional, persenjataan dan anggarannya.

Pada program Pengalihan Bisnis TNI, hingga kini hasil yang dicapai adalah telah terbentuknya perangkat-perangkat pengendalian proses pengalihan Bisnis TNI, yang sepenuhnya ditanggani oleh pemerintah. Dengan demikian TNI secara resmi pada bulan agustus 2010 tidak menangani masalah bisnis lagi.

Program Revitalisasi Industri Pertahanan yang merupakan program Inpres 01/2010, hasil yang dicapai adalah terbentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Adapun sidang perdananya telah dilaksanakan pada tanggal 7 oktober 2010, dengan menetapkan Menteri Pertahanan sebagai ketua KKIP.

selain itu juga menetapkan Menteri BUMN sebagai wakil ketua dan Wakil Menteri Pertahanan sebagai sekretaris KKIP. sedangkan anggotanya sendiri terdiri dari Menteri Ristek, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Panglima TNI, Kapolri, serta didukung oleh kelompok kerja sebagai pelaksana. Hal ini ditindaklanjuti dengan terbentuknya Tata Kerja KKIP. Pencapaian Program Revitalisasi Industri Pertahanan ini juga diikuti oleh pencapaian target pada program-program pendukung lainnya. Sebut saja Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Road Map Revitalisasi Industri Pertahanan yang dapat diselesaikan dari jadwal yang telah ditentukan.

Program Penelitian dan Pengembangan Alutsista, hasil yang dicapai adalah telah dikerjakan/diprogram kegiatan Litbang untuk membuat prototype alat peralatan dengan pengembangan sendiri sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Pencapaian program pendukung lainnya adalah program pengadaan Alutsista buatan dalam negeri, hasil yang dicapai adalah telah diprogramkan pengadaan hasil produksi dalam negeri.

Masih didalam program peningkatan kemampuan pertahanan, Kemhan memiliki Program inisiatif pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI dalam program four in one yakni menjadi tempat latihan terpusat untuk penyiapan pasukan perdamaian PBB, bantuan bencana alam, stand by force satuan mekanisme dan penangulangan terorisme. Pada saat ini sedang dibangun dalam lahan 200 hektar dan proses penyelesaian direncanakan pada tahun 2013.

Pada program utama lainnya seperti program kesejahteraan prajurit, pencapaiannya dapat terlihat dari beberapa program pemberian tunjangan-tunjangan khusus bagi TNI dan PNS. Salah satunya adalah pemberian tunjangan khusus bagi TNI dan PNS yang bertugas dalam wilayah perbatasan.

Tunjungan khusus operasional perbatasan tersebut dengan rincian sebagai berikut, bagi yang bertugas dipulau terluar tanpa penduduk mendapat tunjangan sekitar 150 % dari gaji pokok. Bagi yang bertugas diwilayah perbatasan tanpa penduduk mendapat tunjangan sekitar 100 % dari gaji pokok. Bagi yang bertugas di wilayah di perbatasan yang ada penduduknya mendapat tunjangan sebesar 75 % dari gaji pokok. Dan bagi yang bertugas Mobile/ patroli di laut atau udara mendapat tunjangan sebesar 50 % dari Gaji pokok.

Pemberian Tunjangan Kesehatan sekitar saat ini hanya 2 % juga ditambah 2 %, sehingga sama dengan pegawai negeri pada umumnya. Kemhan juga telah mengusahakan Tunjangan dan Santunan kepada Prajurit TNI yang cacat. Sedangkan program penyediaan perumahan bagi prajurit TNI dan PNS telah disepakati kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat pembangunan perumahan sebanyak 76 twin block @ 64 rumah dalam jangka 5 tahun ke depan. Untuk di wilayah perbatasan akan dibangun Rumah hingga tahun 2014.

Program-program Kemhan lainnya yang juga dicapai adalah program Kebijakan Penetapan Perbatasan, berhasil menyelesaikan penyusunan Position Paper tentang batas darat dan laut antara RI dengan Malaysia, Timor Leste, Philipina dan PNG. Program Peningkatan Kemampuan Sisinfo Hanneg untuk memenuhi data dan informasi yang dibutuhkan dan bisa dikolaborasikan dengan Kementerian/Lembaga lain hingga saat ini telah dapat digelar sistem informasi geografi (masalah perbatasan, gelar pasukan dan sebagainya). Pencapaian Program terakhir Kemhan, yakni program Kerjasama luar negeri dengan focus teknologi pertahanan dalam rangka kemandirian industri pertahanan telah menghasilkan beberapa dokumen kerjasama dan akan ditindaklanjuti pada tahap pelaksanaannya.


Demikian siaran pers Menhan yang disampaikan melalui Kepala Biro Humas Setjen Kemhan.

Sumber : DMC

Berita Terkait: