Tunjangan Perbatasan Masih Belum Turun

Pasukan TNI Di perbatasan

Jakarta, Kompas - Pemberian tunjangan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah perbatasan masih menunggu peraturan Menteri Keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang ditemui di Jakarta, Senin (15/11) mengatakan, tunjangan bagi prajurit yang bertugas di perbatasan masih belum turun. ”Informasi terakhir masih menunggu permenkeu (peraturan Menteri Keuangan). Prajurit di perbatasan tetap bertugas seperti biasa,” kata Agus.

Sebelumnya, saat serah terima jabatan Panglima TNI, Agus Suhartono mengatakan sudah tidak ada masalah dengan tunjangan perbatasan. Hingga kini belum ada kejelasan kapan permenkeu keluar agar dana tersebut dapat diterima prajurit TNI.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang dihubungi secara terpisah menegaskan, dia sudah menandatangani peraturan Menteri Pertahanan tentang tunjangan perbatasan yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

”Nanti tunjangan tersebut akan dirapel dan diterima prajurit sebagaimana mestinya,” kata Purnomo.

Jumlah prajurit TNI yang bertugas di perbatasan mencapai 9.000 orang. Jumlah tunjangan diberikan berdasarkan kategori penugasan di pulau terpencil tidak berpenghuni, pulau terpencil berpenghuni, perbatasan darat, dan patroli perbatasan.

Saat Kompas berkunjung ke perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, awal Oktober 2010, para prajurit TNI dari Batalyon 641 Beruang yang bertugas di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, mengaku belum menerima tunjangan perbatasan yang dijanjikan pemerintah. Padahal, biaya hidup di perbatasan lebih mahal daripada di Pulau Jawa, terlebih di perbatasan Papua.

Fasilitas penunjang

Demi membantu tugas prajurit TNI di perbatasan, Kementerian Pertahanan menyediakan sejumlah fasilitas. Purnomo mengatakan, sarana sumur bor hingga desalinasi air laut menjadi air tawar dibangun di pulau-pulau terdepan Republik Indonesia.

”Keberadaan militer sudah ada untuk menjadi bukti kepemilikan de facto Republik Indonesia atas pulau-pulau tersebut. Selanjutnya diharapkan ada kegiatan ekonomi di pulau-pulau tersebut,” ujar Purnomo.

Pihaknya juga menyediakan sarana listrik bagi pulau-pulau terluar. Di perbatasan darat di Entikong, Kalimantan Barat, dan Skauw, Papua, Kementerian Pertahanan menyediakan perahu karet untuk mengarungi sungai.

Pendekatan pengamanan perbatasan saat ini menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat.

Sumber : KOMPAS

Berita Terkait: