TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar Polri enggan mengomentari bocornya dokumen rahasia Indonesia yang mengungkap perseteruan Polri dengan TNI sebagaimana yang dilansir situs WikiLeaks. Polri menyerahkan sepenuhnya penyikapan isi dokumen itu kepada Menko Polhukam.
"Kita ini punya Menko Polhukam, jadi nanti beliaulah yang akan mengatur apa langkah-langkahnya. Kalaupun memang dikeluarkan, apa langkah-langkah preventifnya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Iskandar Hasan di Mabes Polri Jakarta, Senin (6/12/2010).
Situs WikiLeaks kembali membocorkan kawat rahasia terkait Polri. Dalam kawat itu disebutkan bahwa Polri dan TNI terlibat perseteruan atas dana pengamanan Freeport senilai US$ 20 juta pada tahun 1998-2004.
Sebelumnya WikiLeaks juga melansir kawat rahasia tentang Polri. Dalam kawat yang dibocorkan WikiLeaks tersebut dinyatakan kekhawatiran akan adanya aksi balasan jaringan kelompok teroris pada pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian jika pelaku Bom Bali I yakni Amrozi Cs jadi dieksekusi.
Iskandar mengaku belum mengetahui adanya dokumen kawat rahasia terkait Polri yang dibocorkan oleh WikiLeaks itu. Namun menurutnya, apapun informasi yang dibocorkan WikiLeaks, khususnya yang menyangkut institusi Polri harus dibuktikan dahulu kebenarannya.
"Di atas kita ada Menko Polhukam, beliau nanti yang akan menetralisir apa pun dari berita-berita itu. Saya enggak bisa menjawab. Bohong atau tidak, perlu dibuktikan," ungkapnya.
Sumber : TRIBUN
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment