Dari kiri: Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dalam acara penyerahan hasil audit BPK ke Kementerian Pertahanan di Jakarta (7/6).
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan sedang menyiapkan Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Naskah akademis rancangan saat ini masih digodok dan dimatangkan di internal kementerian.
"Kalau ada tekanan militer dari luar (eksternal threat), TNI kan masuk. Tapi yang harus diwaspadai juga adanya internal threat, yaitu separatisme dan terorisme," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pembukaan Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (19/1).
Dikatakan oleh Purnomo, aksi terorisme dan separatisme selama ini selalu dijerat dengan undang undang kriminal. Padahal, tindakan terorisme dan separatisme tidak semata-mata tindakan kriminal, karenanya RUU Kamnas ini diperlukan.
"Kalau ada ancaman terorisme atau separatisme, siapa yang menjadi unsur utama atau pendukungnya. Keadaannya seperti apa, darurat sipil dan normal. Itu akan dibahas (dalam rancangan)," kata dia.
Rancangan ini, kata Purnomo, sudah dinantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa segera dibahas. RUU Kamnas bersama RUU Revitalisasi Industri Pertahanan telah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) Kementerian untuk tahun 2011. "Prinsipnya untuk menangkal ancaman yang tidak hanya menggunakan senjata, tapi juga yang tidak menggunakan senjata," tandasnya.
Sumber: TEMPO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment