JAKARTA, KOMPAS.com— Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Dr Hudi Hastowo mengatakan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia diundur. Sedianya, tahun 2003 pemerintah berencana membangun PLTN pada 2016. Namun, berdasarkan realitas tahun 2010, pembangunan ini diperkirakan baru terealisasi tahun 2020.
"Rencana 2016 impossible," ujar Hudi kepada para wartawan, Jumat (30/4/2010) di Gedung BPPT, Jakarta. Hudi memaparkan beberapa persiapan yang masih perlu dilakukan, seperti program, infrastruktur, sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta laporan analisis keselamatan atau LAK. LAK dikatakan sebagai syarat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Syarat inilah yang paling berat. Secara umum, LAK berisi analisis kejadian yang mungkin terjadi ketika PLTN dibangun, beserta asumsi yang disepakati bersama, penanganannya, serta perencanaan darurat (emergency planning)-nya.
"Jadi, kita harus memetakan hal-hal terburuk yang dapat terjadi serta penanganannya. Misalnya, sistem pendingin PLTN mati, atau pipanya patah akibat gempa. Ini cukup sulit," katanya.
Hudi menambahkan, hingga saat ini belum diputuskan lembaga mana yang akan menjalankan PLTN. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), katanya, hanya bertugas mempersiapkan sarana dan prasarana. Ia menegaskan, pembangunan PLTN perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari Batan, Bapeten, kementerian-kementerian terkait, hingga universitas.
Energi terbarukan tetap jalan
Hudi mengatakan, pembangunan PLTN tidak berarti menegasikan usaha penciptaan energi terbarukan. Pemerintah masih terus mengupayakan penggunaan energi terbarukan, seperti biomass, geotermal, bioetanol, energi surya, dan biofuel. "Ayo, kita kembangkan semua sumber energi dan energi terbarukan," katanya.
Huda berpendapat, usaha penciptaan energi terbarukan tetap dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan PLTN. Pasalnya, dirinya memperkirakan kebutuhan energi suatu negara terus meningkat seiring bertambah makmurnya negara tersebut. Ada korelasi antara peningkatan indeks pembangunan manusia dan kebutuhan energi.
Sementara itu, Irwanuddin M Eng dari Pusat Pengkajian Pengembangan Energi Nuklir Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia meminta agar masyarakat tidak lagi menggunakan alasan bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina, sebagai alasan menentang pembangunan PLTN di Indonesia. "Di Chernobyl, ada empat reaktor nuklir. Tiga reaktor power plant dan satu reaktor riset. Yang bocor adalah reaktor riset. Reaktor riset itu tipe 150 dan sifatnya masih klasik. Reaktor untuk power plant stabil," ujarnya.
Irwan mengatakan, penggunaan energi nuklir dapat disandingkan dengan penggunaan energi terbarukan lainnya. Dirinya mencontohkan Rusia, yang 75 persen sumber listriknya berasal dari PLTN.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment