ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Monday, April 26, 2010 | 10:43 AM | 0 Comments

    TNI Harus Utamakan Peralatan Produksi Dalam Negeri

    JAKARTA--MI: Anggota Komisi I DPR Ahmad Basarah meminta adanya keinginan yang kuat dari TNI, selaku pengguna utama produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar lebih mengutamakan produksi dalam negeri.

    Sebagaimana pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional, Andreas H Parera, Ahmad mendukung penuh terbentuknya Komisi Kebijakan Industri Pertahanan (KIIP).

    "Tetapi di samping itu, diperlukan good and political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya TNI sebagai user untuk menggunakan produk-produk alutsista yang memang sudah mampu diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) kita," ujar Ahmad Basarah yang juga Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan bidang Program.

    Dengan demikian, menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, TNI juga turut menyumbang bagi pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada kemampuan bangsanya sendiri.

    Andreas Pareira secara terpisah menegaskan, pihaknya mendukung penuh terbentuknya Komisi Kebijakan Industri Pertahanan (KIIP) yang diketuai Menteri Pertahanan.

    "Namun, yang lebih penting lagi, ialah KKIP harus bisa mewujudkan wacana pembangunan Industri pertahanan nasional," katanya.

    Untuk itu, menurut dia, beberapa kendala selama ini, misalnya, ketidaksinkronan antara sejumlah instansi dalam pembangunan industri pertahanan harus segera di atasi.

    "Hambatan-hambatan itu terjadi, karena pertama, tidak adanya koordinasi lintas kementerian, Bappenas dan BUMNIS," ujarnya.

    Kedua, dukungan permodalan yang sangat jauh dari memadai.

    "Sedangkan yang ketiga, adanya 'gap' antara perencanaan postur pertahanan dengan pengadaan alutsista," kata Andreas Pareira yang pernah jadi anggota Komisi I DPR RI periode 2004-2009.

    Sumber: MEDIA INDONESIA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.