JAKARTA- Informasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah membuka kembali kerjasama dengan Kopassus TNI mendapat sanggahan dari anggota Komisi I DPR Lily Wahid.
Menurut dia, pertemuan antara Presiden SBY dengan Menteri Pertahanan AS Robert Gates di Istana pada siang kemarin tidak menghasilkan keputusan yang mengikat, karena hanya bersifat kunjungan persahabatan.
“Selain itu persoalan embargo bukan pada petinggi pentagon, tapi pada kongres AS. Dan tak mudah menembus itu,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).
Karena itu, adik kandung almarhum Gus Dur itu menegaskan bahwa pernyataan Menhan AS tidak akan bisa efektif berjalan begitu saja. “Saya melihat itu (pembukaan kerjasama) tidak akan berjalan,” tegasnya.
Seperti diketahui, kemarin Menhan AS Robert Gates bertemu Presiden SBY di Istana. Setelah pertemuan, kepada pers Gates menyatakan kedua negara sepakat membuka kembali kerjasama di bidang militer, terutama dengan Kopassus yang sempat terhenti sejak tahun 1997.
Meski demikian, Gates tetap memberi catatan kepada Presiden SBY bahwa langkah-langkah awal kerjasama tersebut berlangsung dalam batas-batas yang diatur dalam Undang-Undang Amerika Serikat.
Pelatihan terhadap Kopassus oleh Amerika Serikat dihentikan sejak tahun 1997 karena sejumlah pelanggaran HAM prajurit baret merah itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, baik dalam kasus Timor-Timur maupun awal-awal gerakan reformasi mengemuka.
Pada tahun yang sama, Senat Amerika Serikat juga mengesahkan undang-undang yang disebut Leahy Law, yang melarang negara itu melatih militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM. Kecuali mereka yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum.
Sumber: OKEZONE
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment