ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Friday, July 23, 2010 | 10:29 AM | 0 Comments

    Papua Sumbang Keberlanjutan Embargo Kopassus

    JAKARTA- Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat TNI sebagai salah satu institusi negara yang mendapat kepercayaan publik teratas bersama lembaga Kepresidenan.

    Lantas mengapa Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga kini masih belum bersedia mencabut embargo terhadap Kopassus?

    Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi mencatat sedikitnya ada tiga faktor yang membuat kongres AS masih belum percaya terhadap Kopassus.

    Pertama yaitu tingginya penghargaan AS terhadap penegakan HAM di dunia serta belum terbukanya hati para senator terhadap upaya reformasi TNI, khususnya Kopassus. Dalam kaitan ini, Burhan menyatakan Kopassus masih butuh waktu untuk bisa meluluhkan hati para senator kongres AS.

    “Yang kedua karena Indonesia belum mengusut tuntas kasus penculikan para aktivis dalam operasi Mawar. Pengadilan masih belum berhasil mengungkap otak aksi penculikan dan pembunuhan tersebut. Begitu pula dalam kasus Munir,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Memori lama tentang rekam jejak Kopassus juga acapkali terkuak apabila ada kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Meski pelakunya belum tentu prajurit Kopassus, namun para senator di AS terkadang sering mengaitkan dengan tindakan oknum korps baret merah itu di masa lalu. “Jadi sudah menjurus ke stigma,” ungkapnya.

    Sementara faktor ketiga, menurut Burhan, adalah berlarut-larutnya kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Di sisi lain, AS juga memiliki kepentingan di Bumi Cenderawasih.

    Laporan yang diterima para senator di AS menyatakan bahwa peristiwa kekerasan di Papua tak lepas dari keterlibatan aparat keamanan. Sehingga acap kali membuat Kopassus dan TNI pada umumnya dikaitkan dengan aksi kekerasan Papua.

    Laporan itu secara intensif di dengar para senator, karena mereka memiliki 4-5 orang yang secara aktif memantau perkembangan militer, politik, dan penegakan HAM di Indonesia.

    “Saya menduga dengan keras kenapa sampai saat ini Kopassus belum dicabut embargonya, karena persoalan Papua yang berlarut-larut dan kebetulan AS punya kepentingan di sana. Lagi-lagi ini ujian buat Kopasssus untuk membuktikan bahwa mereka bisa menyelesaikan konflik di Papau,” tandasnya.


    Sumber: OKEZONE

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.