JAKARTA- Legislator bidang pertahanan Lily Wahid menilai pertemuan Presiden SBY dengan Menhan AS Robert Gates hanya sebagai upaya pencitraan publik bahwa pemerintah telah berhasil melobi pencabutan embargo terhadap Kopassus.
Padahal faktanya embargo tetap berjalan karena Leahy Law belum direvisi atau dicabut. Kongres AS selaku pihak yang mengeluarkan embargo juga tidak berkomentar apa pun terkait pembukaan kembali kerjasama dengan Kopassus.
“Kira-kira seperti itu (upaya pencitraan saja), karena saya melihat substansi hasil pertemuan tidak akan berjalan,” tegas adik kandung Gus Dur itu kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).
Perempuan yang akrab dipanggil Bunda itu menjelaskan, pemerintah beberapa waktu lalu sempat meminta bantuan Komisi I untuk melobi konggres AS agar mencabut embargo ke Kopassus.
DPR lantas memberi mandat kepada salah satu anggota Komisi I untuk berangkat ke Washington. Namun rombongan tidak berhasil melobi konggres AS. “Misi tidak sukses, artinya konggres AS masih belum mencabut embargo,” tegasnya.
Seperti diketahui, kerjasama militer AS dengan Kopassus dihentikan sejak tahun 1997 karena sejumlah pelanggaran HAM prajurit baret merah itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, baik dalam kasus Timor-Timur maupun awal-awal gerakan reformasi mengemuka.
Pada tahun yang sama, Senat Amerika Serikat juga mengesahkan undang-undang yang disebut Leahy Law, yang melarang negara itu melatih militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM. Kecuali mereka yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum.
Sumber: OKEZONE
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment