
Jumat (11/3), harian The Age dan Sydney Morning Herald melaporkan mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden SBY berdasarkan bocoran dari Wikileaks. Hari ini, kedua surat kabar Australia melansir berita mengenai keterlibatan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dalam kejahatan perang di Timor Leste.
Berikut adalah terjemahan asli berita dari koran tersebut seperti dilaporkan Meilani, kontributor Media Indonesia di Albury, New South Wales, Australia.
Sjafrie Sjamsoeddin Terlibat Kejahatan Perang di Timor Leste
oleh Philip Dorling
The Age and Sydney Morning Herald (12/3)
Amerika Serikat (AS) menuding salah seorang penasehat terdekat Presiden SBY terlibat dalam kejahatan perang di Timor Timur yang kini bernama Timor Leste. Hal ini terungkap dalam kawat diplomatik AS yang dibocorkan Wikileaks. Namun, Washington tetap merahasiakan alasan penolakan pemberian visa pada mantan Jenderal Angkatan Darat Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, dimana SBY akhirnya menunjuk salah satu kawan dekatnya yang menjabat sebagai Deputi Menteri Pertahanan.
Pada September 2009, AS menahan penerbitan visa yang mengizinkan Sjamsoedin, mantan jenderal AD yang kemudian menjabat penasehat senior presiden, untuk menemani SBY menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi para pemimpin negara G20 di Pittsburgh, Pennsylvania. Sjamsoeddin ditolak Departemen Pertahanan AS (US Department of Homeland Security) karena adanya kecurigaan keterlibatannya dalam 'kegiatan teror' dan 'pembunuhan tanpa peradilan'.
Kawat Kedubes AS yang dibocorkan Wikileaks dan diberikan khusus pada The Saturday Age, menyebutkan bahwa Kedubes AS di Jakarta meminta dengan sangat agar Sjamsoeddin diijinkan masuk AS, karena dikhawatirkan penolakan tersebut akan mengganggu hubungan Jakarta-Washington.
"Kami melihat bahwa sebagai penasehat utama Presiden RI dan kemungkinan menjadi anggota kabinet, perjalanan Sjamsoeddin ke AS akan memfasilitasi dan mempererat hubungan AS-Indonesia," demikian alasan Kedubes AS di Jakarta. "Sjamsoeddin memberikan panduan dan konsultasi pada Presiden SBY tentang sejumlah isu penting bagi AS, seperti hubungan militer yang menjadi isu penting untuk menjamin stabilitas regional."
Tuduhan terhadap Sjamsoeddin berkaitan dengan jabatannya sebagai komandan pasukan khusus Indonesia di Timor Timur. Dia dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Santa Cruz yang merenggut nyawa lebih dari 250 demonstran pro-kemerdekaan pada 12 November 1991. Sjamsoeddin juga harus bertanggung jawab atas merebaknya kekerasan oleh tentara Indonesia di Dili setelah referendum kemerdekaan pada 30 Agustus 1999.
Sjamsoeddin telah mengeluarkan pernyataan pada Kedubes AS untuk membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, Sjamsoeddin menyatakan bahwa dia memang berada di Santa Cruz saat terjadi pembunuhan massal, saat itu dia justru tengah membantu "sejumlah wartawan dari kemarahan pejabat Timor Timur (TNI) akibat pemberitaan yang menuduh keterlibatan mereka dalam gerakan bawah tanah".
Sjamsoeddin juga mengklaim bahwa dirinya sudah dinyatakan bersih oleh Komnas HAM Indonesia atas tuduhan keterlibatannya dalam tindak kekerasan yang terjadi di Dilli pada September 1999.
Bantahan Sjamsoeddin tersebut diterima Kedubes AS di Jakarta dengan alasan 'fakta lapangan' yang mengaitkan Sjamsoeddin dengan pelanggaran HAM tidak cukup untuk menolak penerbitan visa baginya. Akan tetapi, hal ini menimbulkan kritik tajam dari Kedubes AS di Dili karena dalam laporan hasil investigasi HAM PBB dan Timor Timur disebutkan bahwa Sjamsoeddin berulang kali memberikan perintah kepada tentara Indonesia untuk melakukan pembantaian.
"Sebagai Komandan Gugus Tugas Intelijen Kopassus, pada 1991, dia berada di lokasi pembunuhan massal Santa Cruz pada 12 November.... Klaim bahwa dia sedang menyelamatkan wartawan asing selama pembantaian tidak bisa dikonfirmasi," demikian laporan Kedubes AS di Dilli pada Washington.
"Sjamsoeddin kembali bertugas di Timor Leste pada 1999 pada saat dilakukan referendum kemerdekaan 30 Agustus. Berbagai investigasi terpisah menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kejahatan pembantaian yang terjadi saat itu, dan menempatkannya sebagai pihak paling bertanggung jawab."
Terhadap pernyataan Sjamsoeddin tentang upayanya menyelamatkan wartawan asing, Kedubes merespon bahwa "Sejumlah wartawan asing yang ada di Dilli pada 12 November (1991) .... Seluruhnya berbicara secara terbuka atau melalui tulisan tentang pengalamannya. Tidak ada satupun wartawan yang mengatakan pernah diselamatkan seperti skenario yang diungkapkan Sjamsoeddin".
Kedubes AS di Dili menyimpulkan bahwa 'Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pemegang komando tertinggi bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi pada 1991 dan 1999. Pembantaian tersebut tidak bisa disangkal lagi dan mengindikasikan tanggung jawab pribadi Sjamsoeddin".
Sumber: MEDIA INDONESIA
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
TNI
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
- Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
- Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
- Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
- Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
- Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
- 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
- Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
- TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
- Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
- Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
- Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
- Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas
TIMOR TIMUR
- Dirut Pindad : Timor Leste Pesan Panser dari Pindad
- Timor Leste Tertarik Beli Senjata SS-2 Buatan Pindad
- WikiLeaks: China Memberikan Radar Gratis Ke Timor Leste Untuk Kegiatan Intelgen
- Timor Leste Beli Kapal Patroli Buatan Indonesia
- Pertemuan Xanana - Yudhoyono Juga Bahas Pertahanan Dan Perbatasan
- Kemenhan belum Mau Tanggapi Berita The Age
- Mendesak, Perjanjian Perbatasan Indonesia dan Timor Leste
- Batalyon Penjaga Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dirotasi
- Daerah Perbatasan Belum Dapat Perhatian Optimal
- Menhan RI Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste Bahas Peningkatan Kerjasama Pertahanan
- Timor Timur ajaki Kerja Sama dengan PT PAL
- Indonesia- Timor Leste Akan Bahas Perbatasan di Oeccuse
- Lanud El Tari Intensifkan Pengamatan Udara
- Timor Leste Masuki Naktuka, RI Harus Tegas
- Pakar: Batalkan Perjanjian Laut Timor dengan Australia!
- Danlantamal Kupang: Armada Cukup Untuk Pengamanan Perbatasan
- Indonesia - Timor Leste Gagal Bersepakat
- Penjagaan Tapal Batas RI-Timor Leste Ditingkatkan
- Antusiasme Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste Tinggi
- RI-Timor Leste Berlakukan Pas Lintas-Batas
- Masalah Perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste
- Mulai Juli, RI - Timor Leste Berlakukan Pas Lintas Batas
- Asabri Bantu Antena Parabola dan TV untuk Prajurit Perbatasan
- Tetua RI-Timor Leste Sepakat Selesaikan Perbatasan secara Adat
0 komentar:
Post a Comment