Sekretaris Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Sesditjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksma TNI Leonardi mengatakan, saat ini Kemhan tengah mengkaji Daftar Inventarisasi Masalah (Dim) dari LSM terkait RUU tersebut.
Menurutnya, semangat penyusunan RUU Kamnas salah satunya adalah agar dalam penegakan Kamnas tidak melanggar HAM. "Justru kita menyiapkan untuk itu. Makanya di poin Pasal 54 (e) kami mencantumkan pengawasan kuasa khusus yang dimiliki unsur-unsur keamanan. Bukan untuk membuka ruang supaya dia punya kekuatan. Itu yang ditanggapi secara salah oleh LSM," katanya di Jakarta, Selasa (19/7).
Menurutnya, pasal 54 poin (e) mengatur mekanisme pengawasan berlapis dalam penyelenggaraan sistem kamnas. Dalam penjelasan pasal itu, di bab penjelasan, berisi penjelasan terhadap mekanisme pengawasan terhadap kuasa khusus tersebut.
"Di penjelasan disebutkan, kuasa khusus yang dimiliki unsur keamanan berupa hak menyadap, menangkap, pengawasannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lihat di UU, unsur keamanan mana yang punya kuasa tersebut. BNN, punya kuasa itu, kita awasi melalui RUU Kamnas ini. Kalau TNI kan di UU-nya nggak ada, ya dia nggak bisa melakukan itu," katanya.
Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan pasal 54 (e) memberikan peluang pada TNI, BIN, dan unsur keamanan lainnya untuk memiliki kuasa khusus. Hal ini berpotensi terjadinya tumpang tindih kekuasan dan pelanggaran HAM.
Katanya, kewenangan khusus kepada unsur-unsur keamanan terutama BIN dan TNI akan merusak criminal justice system dan membajak penegakan hukum. Di RUU Kamnas ini penyadapan juga tidak diatur mekanismenya. "Ini artinya RUU Kamnas memberikan cek kosong bagi TNI dan BIN untuk melakukan penyadapan," kata Al Araf.
Sumber : JURNAS
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
TNI
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
- Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
- Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
- Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
- Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
- Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
- 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
- Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
- TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
- Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
- Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
- Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
- Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas
BIN
- Panglima TNI : Tak Semua Info BaIS TNI Perlu Dibagi ke BIN
- Indonesia Dijadikan Sasaran Serangan Intelijen Asing
- BIN Bantah Keterlibatan CIA
- TNI Cegah Data Militer Bocor di Wikileaks
- Indonesia Butuh Komisi Pengawasan Intelijen
- RUU Intelijen Butuh Polesan Lebih Detil
- BIN Jadi Koordinator Intelijen
- Intelijen Indonesia Masih Cari Bentuk
- "Kekuatan Intelijen Cuma Amankan Kekuasaan"
- DPR Siap Awasi Kegiatan Intelijen
- Rencana Kenaikan Anggaran BIN Disetujui
- BIN Diminta Segera Selidiki Isu Freeport Gali Uranium
- Intelijen belum Direformasi
0 komentar:
Post a Comment