Jakarta - Informasi yang berhembus kalau militer AS kembali menjalin kerjasama dengan Kopassus diklarifikasi oleh Komandan Pasukan Khusus Komando Pasifik AS Laksamana Muda Sean A. Pybus. Menurut Pybus informasi itu tidak akurat.
Dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (21/5/2010), Kedubes AS menjelaskan kalau Pybus tidak pernah sekalipun akan memulihkan kembali kerjasama dengan Kopassus. Yang benar adalah pemerintah AS sedang mereview kebijakan terhadap Kopassus namun belum ada keputusannya.
Pemerintah AS yang diwakili kedubesnya meminta pemerintah Indonesia secara transparan mengusut dugaan pelanggaran HAM oleh Kopassus. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia menahan siapa-siapa saja yang terlibat.
Beberapa waktu lalu anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani meminta agar tim yang melakukan lobi meyakinkan AS bahwa segala masalah terkait pelanggaran HAM di Indonesia yang melibatkan Kopassus TNI AD telah diselesaikan secara transparan. Mulai dari kasus Mei 98, Timor-Timur, hingga penculikan aktivis, semua sudah diselesaikan secara hukum.
"Yang bersalah telah dihukum, mulai dari penjara, pemecatan hingga penonaktifan dan apa yang telah diputuskan oleh hukum di Indonesia tidak bisa diintervensi pihak asing," ujar politisi dari F-Gerindra ini.
Lebih lanjut ditegaskannya tidak ada lagi alasan bagi AS tidak mencabut embargo peralatan tempur dan menggelar latihan bersama dengan pasukan Kopassus TNI AD. Terlebih AS juga jelas melakukan pelanggaran HAM di banyak tempat.
Sumber: DETIK
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment