ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Wednesday, May 19, 2010 | 10:26 AM | 0 Comments

    RI Harus Waspadai Garis Batas Tawaran Singapura

    Pulau Nipah



    Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay menyambut positif kesepakatan pembentukan enam kelompok kerja Indonesia-Singapura, tetapi mengingatkan agar Pemerintah RI mewaspadai garis batas kedua negara tawaran `negara kota` itu.

    "Kami mendukung pembentukan kelompok kerja itu. Diharapkan melalui kelompok kerja itu dapat dibahas bagi kepentingan kedua negara," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Namun, yang terutama, menurutnya, ialah bagaimana mengimplementasikan perjanjian garis batas kedua negara.

    Paskalis Kossay berharap, agar perjanjian garis batas kedua negara yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini, tidak merugikan kepentingan Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, kepariwisataan, pertahanan dan keamanan serta kultural.

    Ia lalu menunjuk salah satu contoh kasus yang bisa berpotensi merugikan Indonesia, yaitu menyangkut perjanjian bidang transportasi udara.

    Sebab, demikian Paskalis Kossay, Singapura yang tidak memiliki wilayah udara signifikan, tetapi menerima keuntungan lebih besar dari Indonesia.

    "Masalah ini pun harus mendapat perhatian serius dalam rangka kesepakatan kerjasama antar dua negara. Kita janganlah terus kalah dari mereka," tandasnya.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kerjsama bidang transportasi udara merupakan salah satu yang disepekati.

    Lima paket kerjasama lainnya, ialah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Batam-Bintan-Karimun (KEK BBK), kerjasama peningkatan investasi, kerjasama bidang pariwisata, kerjasama bidang tenaga kerja, khususnya pekerja ahli, dan kerjasama bidang agrobisnis.

    Ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Presiden SBY dengan PM Lee Hsien Long dalam kunjungan kenegaraan sehari di Singapura, Senin awal pekan ini.

    Sumber: ANTARA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.