JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak boleh dan tidak perlu ada penekanan dari negara lain, mengingat Pemerintah Indonesia telah melaksanakan investigasi atas keterlibatan oknum TNI dalam kekerasan di Papua.Kepala Negara mengatakan penyidikan atas keterlibatan seorang perwira pertama TNI beserta sejumlah anggotanya atas tindakan kekerasan kepada sejumlah warga telah selesai. Kekerasan tersebut diduga ada kaitan dengan gerakan separatis di Papua.
“Saya baca pemberitaan media massa judulnya Australia diminta menekan Indonesia. Artinya Australia diminta menekan Indonesia agar melakukan investigasi. Saya katakan tidak perlu menekan-nekan Indonesia, Indonesia telah melaksanakan investigasi bahkan sudah siap untuk sebuah pengadilan atau apa pun forum itu untuk menegakkan keadilan dan disiplin,” kata Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Presiden kemarin.
Pemerintah khususnya pihak yang terkait, menurut Presiden, akan menjalankan kewajibannya tanpa ada penekanan dari negara mana pun juga dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) apa pun.
SBY mengaku telah mendapat penjelasan dari pimpinan TNI tentang rampungnya penyidikan atas kasus tersebut. Dengan begitu, katanya, kasus tersebut sudah bisa diproses sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Kalau memang itu kejahatan, ke pegadilan militer jawabannya. Kalau pelanggaran disiplin, hukum disiplin yang harus dijatuhkan.”
Presiden menambahkan pada 22 Oktober 2010 dirinya telah menginstruksikan kepada pejabat terkait dan Panglima TNI serta Menteri Pertahanan, untuk membuat penyelesaiannya berlangsung secara transparan dan akuntabel, dan mesti dilakukan percepatan.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan berkas lima anggota TNI yang terlibat kasus penyiksaan GAM di Papua sudah dilimpahkan ke Mahkamah Militer dengan jadwal sidang pada Kamis.
“Ada lima anggota yang ternyata bertindak melampaui batas wewenangnya. Dua perwira dan tiga bintara. Kamis mungkin sudah disidang di Pengadilan Militer di Papua," katanya di Istana Presiden kemarin.
Dia menegaskan TNI serius menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan anggotanya terkait dengan kasus di Papua tersebut. Saat ini, katanya, kelima tersangka masih bertugas dan akan dinonaktifkan begitu pengadilannya dijalankan.
Kasus penyiksaan oleh TNI terhadap masyarakat itu menghebohkan publik hingga ke dunia internasional, di mana rekaman videonya bisa diunduh di dunia maya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan kunjungan Perdana Menteri Australia Julia Gillard ke Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara.
Marty juga mengatakan kunjungan Gillard di Indonesia juga akan membahas sejumlah persoalan yang terjadi di kawasan Asean termasuk lingkup wilayah G-20.
“Ini adalah kunjungan pertama PM Gillard ke Indonesia. Intinya menindaklanjuti dan memperdalam hubungan yang sudah terjalin selama ini antara RI dan Australia di samping tentunya membahas persoalan di kawasan,” kata Marty menjawab pertanyaan wartawan di Istana Presiden kemarin.
Tak dibahas
Ketika ditanyakan apakah kunjungan tersebut juga ada kaitannya dengan kekerasan yang dilakukan oknum TNI di Papua, Menlu mengatakan tidak ada agenda ke masalah tersebut.
Sementara ketika ditanyakan soal Montara masih ada kemungkinan untuk dibicarakan, namun dalam agendanya tidak ada secara khusus untuk membicarakan masalah tersebut.
“Tidak secara khusus dibahas. Agendanya nanti sangat umum, peningkatan hubungan bilateral, kawasan regional. Ini tentu terbuka untuk banyak hal,” katanya.
Sumber: BISNIS INDONESIA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment