perbatasan RI-MALAYSIA(Foto: www.borneophotography.org)JAKARTA--MI: Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang mulai beroperasi di daerah perbatasan, memerlukan kerja sama yang baik antardepartemen untuk menguatkan pengamanan di daerah perbatasan. Mengingat, pengelolaan BNPP yang diketuai Menteri Dalam Negeri, melibatkan kementerian lain seperti Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko Kesra.
"Pengamanan perbatasan semestinya meibatkan berbagai instansi pemerintah. Pembagian tugas di antara departemen dalam penanganan perbatasan sangat penting untuk memperkuat pertahanan di daerah tersebut," kata pengamat militer UI Makmur Keliat, saat dihubungi, Minggu (25/7).
Adanya peningkatan anggaran perbatasan, menurut Makmur, penting untuk dialokasikan pada penyelesaian masalah patok perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya di wilayah Kalimantan.
"Penambahan itu digunakan untuk apa? Sangat penting dialokasikan untuk penggunaan satelit untuk radar. Ini digunakan untuk menyelesaikan masalah patok perbatasan, titik-titiknya bisa dipantau menggunakan satelit," paparnya.
Ia menambahkan, penambahan dana tersebut juga penting dialokasikan untuk penambahan armada tentara sebagai garda terdepan penjaga perbatasan. "Penambahan tentara perlu dipikirkan. Daripada ikut menangani masalah domestik, tentara lebih dibutuhkan di daerah perbatasan," tukas Makmur.
Secara terpisah, pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan, kenaikan anggaran yang signifikan, tetap harus digunakan secara tepat. "Harus diletakan dalam planning, programming, dan budgeting yang jelas, tepat, dan transparan," tegasnya.
Sumber: MEDIA INDONESIA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment