Sukhoi TNI AUYogyakarta - Budaya disiplin dalam setiap opersional penerbangan harus ditingkatkan. Hal tersebut sangat penting untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan pesawat terbang atau program zero accident.
"Kebijakan kita sangat ketat untuk kelayakan pesawat. Hal ini sebagai salah satu upaya mewujudkan zero accident," ungkap Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Imam Sufaat pada peringatan Hari Bakti TNI AU ke-63 di Akademi Angkatan Udara, (AAU) di Maguwo, Yogyakarta, Kamis (29/7).
Untuk meminimalkan kecelakaan kata Imam, telah ada kebijakan pesawat yang dioperasionalkan harus benar-benar layak terbang. Kebutuhan pemeliharaan telah ada prosedurnya yakni berdasarkan jam terbang atau sesuai jadwal kalender.
Imam mengatakan hal yang umum di kedirgantaraan adalah bila ada pesawat yang berusia 30 tahun seharusnya diganti. Ada limitasi jam terbang kecuali memang ada pro long dengan ekstension hingga 8 ribu jam terbang.
Dia kemudian mencontohkan pesawat angkut Hercules dengan masa pemakaian itu ada yang sampai 40 tahun. Sekarang ini ada 4 pesawat yang diperbaiki di Bandung. Kebijakan itu dipilih karena pembelian pesawat baru cukup mahal. Pesawat yang telah
dioperasionalkan TNI AU memiliki limitasi jam terbang.
"Harus ada up grade. Masalahnya pesawat yang kita beli puluhan tahun lalu, kini tak ada lagi spare partnya. Yang kita lakukan adalah modifikasi dan grounded sejumlah pesawat karena tak layak terbang," katanya.
Ditanya mengenai penambahan pesawat. Dia mengatakan penambahan dilakukan sebagai upaya pengembangan alat utama sistem persenjataan (alusista). TNI AU berupaya melengkapi satu skuadron dengan 16 pesawat tempur. Pada tahun 2009 lalu sudah
dialokasikan anggaran sebesar USD 94 juta dan pada 2010 dianggarkan sebanyak USD 280 juta.
"Ini yang telah kita lakukan. Pesawatnya belum datang tapi kita sudah pesan lagi," katanya.
Dia menambahkan untuk menguasai teknologi kedirgantaraan, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak perwira yang bisa belajar di Amerika Serikat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi kemiliteran terkini penting agar kemampuan militer Indonesia bisa mengejar ketertinggalan pasca embargo militer.
"Saya ingin banyak perwira Indonesia mendapat pendidikan di AS. SDM itu penting agar kita bisa menguasai teknologi agar tak tertinggal. Saat ini ada lima perwira kita yang tengah menjalani pendidikan di AS untuk belajar short course tentang safety," katanya.
Imam kemudian bercerita mengenai pengalaman bertemu dengan pejabat US Air Force beberapa waktu lalu. Selama berdiskusi dalam kunjungan yang dilakukan telah disepakati perlunya peningkatan kerjasama dalam pendidikan dan latihan militer dalam konteks US Pacific Air Command.
Menurut dia, pengiriman perwira ke AS terakhir dilakukan pada tahun 1990 dan setelah embargo militer, pemerintah Indonesia tak bisa melakukan kerjasama untuk pelatihan. Sehingga lebih dari 15tahun terakhir tidak ada peningkatan SDM yang secara khusus belajar di AS.
"Sekarang ini sudah ada lagi. Kalau semakin banyak, itu bagus dan kita memang mendapatkan pelatihan gratis di sana," kata Imam.
Sumber: DETIK
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment