ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Wednesday, March 6, 2013 | 8:25 AM | 1 Comments

    Komisi I : Kami Menyanyangkan Progam Pengembangan KFX Tidak Bejalan Mulus

    Jakarta - Komisi I DPR menyayangkan kerja sama pembuatan pesawat tempur Korean Fighter-Xperiment (KF-X)/Indonesian Fighter-Xperiment (IF-X) yang tidak berjalan mulus. Seharusnya, dalam menjalin hubungan kerja sama pemerintah teliti mempelajari nota kesepahaman (MoU).

    "Saya dapat masukan ada beberapa istilah dalam berbagai perjanjian jual beli atau kerja sama pengembangan alutsista yang multitafsir," ujar anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Selasa (5/3).

    Seharusnya, lanjut dia, pemerintah tidak akan rugi jika Kementerian Pertahanan melakukan riset sebelum menjalin kerja sama. Apalagi sebagai negara penganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak selayaknya didikte negara lain.

    Ke depannya, Susaningtyas menyarankan agar Kemenhan memakai ahli bahasa untuk dilibatkan dalam pembuatan MoU. Itu penting untuk mencegah adanya multitafsir dalam kerja sama pembuatan pesawat tempur generasi 4,5 itu.

    Terlebih, di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan telah disepakati tidak boleh ada 'kondisionalitas politik' ketika pemerintah memilih kebijakan impor alutsista.

    "Seyogyanya, kita harus egois di mana kepentingan Indonesia harus kita dapatkan dari MoU tersebut," jelas dia.

    Sumber : Republika

    Berita Terkait:

    1 komentar:

    rujakpolo said...

    Mendingan terima tawaran pakistan tot f20

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.