ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, August 21, 2010 | 9:18 PM | 0 Comments

    Menhan Minta TNI Periksa Persenjataan Personil

    Perampokan Bank CIMD yang Menggunakan AK-47(foto: DETIK KOM)

    Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro meminta TNI untuk memeriksa seluruh persenjataan personilnya, menyusul ditemukannya senapan laras panjang jenis AK-47 dan M-16 dalam aksi perampokan Bank CIMB, Medan, Rabu (18/8).

    "Kita akan minta TNI untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap persenjataan personelnya," katanya, usai memimpin wisuda perdana Universitas Pertahanan Indonesia di Jakarta, Sabtu petang.

    Purnomo mengaku, belum mendapat laporan adanya persenjataan personel TNI yang hilang.

    "Kami juga belum menerima permintaan Polri, terkait ditemukannya senjata organik yang biasa digunakan personel TNI dan Polri. Kita akan selidiki dulu, TNI agar memeriksa lebih teliti persenjataan personelnya," ujarnya.

    Purnomo juga akan memeriksa kemungkinan senjata jenis tersebut adalah sisa dari konflik bersenjata di Aceh beberapa tahun silam.

    "Bisa saja senjata itu bekas konflik di Aceh yang masih belum dikembalikan, dan dibawa ke Medan untuk mendukung aksi kejahatan itu. Semua kemungkinan akan kita periksa," katanya.

    Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Marwoto Soeto sebelumnya mengatakan, senjata laras panjang AK-47 dan M16 serta beberapa jenis pistol bisa saja berasal dari sisa-sisa Gerakan Aceh Merdeka.

    "Diduga, masih ada senjata sisa GAM yang beredar," Marwoto.

    Meski begitu, lanjut Marwoto, bukan berarti pula pelakunya adalah mantan anggota GAM atau bahkan oknum TNI dan Polri. Ia mengingatkan, Medan juga merupakan salah satu daerah tempat pelarian GAM.

    "Ada jalan tembusnya dari Aceh Selatan. Saya dulu pernah bertugas di Aceh," jelas Marwoto.

    Ada empat jenis senjata yang diduga digunakan pelaku. Jenis senjata itu yakni, AK47, M16, SS1, dan pistol Revolver.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Menhan Minta TNI Periksa Persenjataan Personil

    Pesawat Hercules TNI AU Rusak di Timika


    Timika (ANTARA News) - Sebuah pesawat hercules milik TNI AU mengalami kerusakan mesin saat hendak berangkat dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Wamena, Jumat (20/8).

    Komandan Pangkalan Udara Timika, Letkol Penerbangan I Nyoman kepada ANTARA di Timika, Sabtu, membenarkan adanya kerusakan pada salah satu pesawat pengangkut milik TNI AU tersebut.

    "Memang benar pesawat hercules mengalami sedikit kerusakan dan sementara dilakukan perbaikan karena suku cadang sudah didatangkan dari Jakarta," jelas Nyoman.

    Dari pantauan ANTARA di Bandara Mozes Kilangin Timika, Sabtu siang, para teknisi sedang memperbaiki pesawat hercules yang mengalami kerusakan.

    Pesawat tersebut terlihat masih parkir pada apraunt (tempat parkir) Bandara Mozes Kilangin Timika. Untuk memperbaiki pesawat hercules yang berukuran cukup besar itu, pihak pengelola Bandara Mozes Kilangin Timika bahkan mengerahkan peralatan trem (semacam derek/pengungkit) yang digunakan para teknisi untuk memperbaiki mesin dan baling-baling pesawat.

    Kepala Bidang Perhubungan Udara Mimika, John Rettob juga membenarkan pesawat hercules milik TNI AU mengalami kerusakan mesin di Bandara Mozes Kilangin Timika.

    "Kami mendapat informasi teknisi sudah memasang mesin baru yang didatangkan langsung dari Jakarta dengan pesawat hercules yang lain," kata Rettob.

    Ia menjelaskan, perbaikan pesawat hercules tersebut tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Mozes Kilangin Timika baik untuk penerbangan komersial menuju Makassar, Jakarta, Manado dan Jayapura maupun penerbangan perintis ke sejumlah daerah di wilayah pedalaman.

    Adapun permintaan tiket pesawat di Timika menghadapi hari raya Idul Fitri belum terlihat meningkat alias masih normal sebagaimana hari-hari biasa.

    Susy, salah satu agen penjualan tiket pesawat di Timika mengatakan permintaan tiket diprediksi baru akan meningkat satu pekan sebelum menghadapi hari raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 12 September mendatang.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Pesawat Hercules TNI AU Rusak di Timika

    Menhan: Indonesia Siap Hadapi Malaysia

    JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan Indonesia sap menghadapi Malaysia di meja perundingan untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang belum selesai, baik perbatasan darat maupun laut.

    "Kami sudah siapkan data, fakta, dan ketentuan hukum yang mendasari batas wilayah RI yang berbatasan dengan Malaysia baik darat maupun laut. Kita sudah siapkan semua, dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri untuk dibawa ke meja perundingan," kata Purnomo Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

    Ditemui usai memimpin wisuda perdana Universitas Pertahanan Indonesia, Purnomo menegaskan Indonesia ingin persoalan perbatasan baik di darat dan laut diselesaikan secara progesif.

    "Setelah disepakati dan diratifikasi, kedua negara harus mematuhinya. Tetapi ini kan masalah negosiasi, masing-masing pihak memiliki argumen apalagi ini meyangkut penentuan batas dua negara, menyangkut ZEE, landas kontinen, jadi ada tarik ulur," katanya.

    Meski begitu, lanjut Menhan, Indonesia siap menghadapi Malaysia di meja perundingan.

    Indonesia hingga kini baru menyelesaikan 15 status batas maritimnya sejak 1969 dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kementerian Luar Negeri mencatat selain keempat negara tersebut, Indonesia juga telah menyelesaikan status batas maritimnya dengan Papua Nugini, Vietnam, dan India.

    Khusus dengan Malaysia pada 1969, RI telah meratifikasi perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara. Tak hanya itu, pada 1970 kedua negara juga telah meratifikasi garis batas laut wilayah RI dan Malaysia.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Menhan: Indonesia Siap Hadapi Malaysia

    TNI Belum Berminat, NATO Sudah Pesan

    Pesawat pengintai tanpa awak SS-5 buatan Indonesia dipamerkan di stand Balitbang pada R&D Ritech Expo 2010 (21/08/2010). Banyak perlengkapan militer yang bisa diproduksi sendiri oleh putera Indonesia. Namun belum ada goodwill pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri.

    JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia ternyata bisa menciptakan perlengkapan perang secara mandiri. Ini diungkapkan Achmad Joing, salah satu peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) TNI di sela-sela acara R&D Ritech Expo 2010 di Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

    Salah satunya yang paling sederhana adalah membuat pakaian tentara dari rami, pengganti kapas. Selama ini Indonesia selalu mengimpor kapas sebagai bahan baku kain. Namun, Balitbang TNI menemukan tanaman rami, yang tumbuh di dataran tinggi mempunyai kualitas lebih baik dari kapas. "Rami ini seratnya lebih halus dari kapas, lebih nyaman dipakai, lebih kuat, dan membuat suhu tubuh tetap rendah jadi tentara tidak kepanasan," ujar Achmad.

    Pakaian ini telah diteliti dari tahun 2004 sampai 2007. Namun, ternyata Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih enggan untuk menggunakan karya anak bangsa ini. Menurut Achmad, sejak dipasarkan tahun 2007, Pemerintah belum melirik pakaian ini, justru mereka mendapatkan pesanan tetap dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

    "Pemerintah belum mau pakai ini, malahan yang beli ini adalah NATO, tiap tahun kita mendapatkan order sebanyak 30.000 setel pakaian tentara (topi, baju, celana, dan sepatu)," ujarnya.

    Selain pakaian, putra Indonesia juga sudah mampu membuat laras untuk senjata api, baik laras pendek maupun laras panjang. Pesawat pengintai tanpa awak, alat komunikasi militer, panser militer, kapal patroli, sampai rompi antipeluru juga telah diciptakan dari tangan-tangan generasi muda Indonesia. "Semua terbukti lebih baik dan lebih murah," tegas Achmad.

    Namun masalahnya, lanjut Achmad, pemerintah tidak memiliki goodwill untuk memberdayakan putra bangsa. "Laras saja kita beli dari Belgia, padahal kita sudah bisa buat laras sendiri yang lebih baik dan lebih murah, ini semua hanya karena tidak adanya goodwill dari pemerintah," ujarnya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> TNI Belum Berminat, NATO Sudah Pesan

    Pemerintah Akui Pertahanan Laut Lemah

    Tiga orang prajurit marinir melakukan patroli rutin di sekitar Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau (16/1). Pulau Nipah merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. ANTARA/Feri

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Insiden di Bintan, Kepulauan Riau yang melibatkan nelayan Malaysia, tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan serta pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya menunjukkan lemahnya pertahanan laut Indonesia.

    " Kami minta kasus sengketa Malaysia jadi momentum membenahi pengelolaan wilayah perbatasan maritim" kata Mahfudz Sidik, Anggota Komisi Pertahanan DPR dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 21 Agustus 2010.

    Dalam diskusi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui, pertahanan maritim Indonesia masih lemah. Ini karena kurangnya koordinasi antara satu pihak dengan lainnya. " Dilihat dari yang berperan, harusnya lebih dari cukup. Tapi ini karena tak pernah ada kerjasama" kata Fadel.

    Menurut Fadel, keamanan di laut Indonesia ditangani pasukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Kemanan Laut, kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan petugas dari bea cukai. "Saya sudah lapor Presiden untuk ditata, agar kejadian dengan Malaysia kemarin tidak terjadi lagi dan tidak saling menyalahkan," kata Fadel.

    Nantinya pengamanan kawasan maritim, Fadel berharap ditangani Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

    Juru Bicara Kementerian Pertahanan I Wayan Midhio mengakui perlu ada kesepakatan untuk mengatur keamanan laut. "UU-nya belum ada, perlu dirancang untuk kepastian pembagian penjagaan," kata Dia.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Pemerintah Akui Pertahanan Laut Lemah

    Bakorkamla Diminta Fasilitasi Pengawasan Laut Via Satelit

    TEMPO Interaktif, BANDUNG - TNI Angkatan Laut mengusulkan agar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) memfasilitasi penyewaan fasilitas citra satelit untuk mengawasi kawasan perairan Indonesia. ”Bakorkamla kita harapkan menyewa satelit citra, dengan demikian kita bisa mengetahui kapal-kapal yang memiiki izin dan yang tidak sebagai dasar kita menegakkan hukum di laut,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono saat di Bandung.

    Penggunaan citra satelit itu sudah diusulkan. Hanya yang jadi masalah, papar Agus, biaya sewa satelitnya yang mahal. Biaya itu memberatkan jika dibebankan pada institusi yang berkepentingan baik itu TNI AL atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. ”Toh hasilnya bukan untuk Angkatan Laut, bukan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi semua isntisusi itu mengunkan itu,” katanya.

    Agus mengatakan, saat ini pengawasan perairan Indonesia atas kehadiran kapal asing masih mengandalkan kehadiran kapal perang TNI AL. Memperbanyak kapal perang untuk mengawasi lautan Indonesia jadi tidak efektif mengingat luas perairan Indonesia.

    Di sisi lain, lanjutnya, TNI AL mengalami kendala keterbatasan kekuatan kapal perangnya yang rancangannya saat ini hanya untuk mengawasi terus-menerus wilayah yang masuk kategori rawan strategis. ”Daerah yang tidak kiat anggap rawan, kita masih laksanakan patroli sekali-kali,” katanya.

    Menurut Agus, penggunaan teknologi itu akan efektif untuk mengawasi perairan Indonesia dari pencurian ikan ilegal yang menjadi masalah Indonesia saat ini. Sistem pengawasn kapal penangkap ikan legal saat ini mengandalkan sistem yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemasangan transponder pada kapal penangap ikan yang memiliki ijin tangkap.

    Sistem milik Kementerian Kelautan itu hanya mampu mendeteksi kapal penangkap ikan yang berijin legal. Padahal, paparnya, yang diinginkan adalah mendeteksi kapal penangkap ikan yang ilegal. Fasilitas pengawasan via citra satelit dinilainya bisa menambal kelemahan itu.

    Dengan memadukan dua sistem itu, dia meyakini, Indonesia bisa dengan mudah membedakan mana kapal penangkap ikan yang tidak berijin. ”Usul itu terus kita bahas, hanya sekarang ini kita masih peru bicara, mari kita adakan bersama-sama,” katanya.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Bakorkamla Diminta Fasilitasi Pengawasan Laut Via Satelit

    TNI AL tidak akan Tambah Kapal Patroli di Perbatasan Malaysia

    SIDOARJO--MI: Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono menegaskan walaupun hubungan Indonesia-Malaysia memanas, namun pihaknya tidak akan menambah jumlah armada kapal patroli yang dioperasikan di perbatasan dengan negeri jiran tersebut.

    "Di Selat Malaka sudah ada tujuh kapal setiap hari dan di Selat Singapura ada empat kapal yang dioperasikan setiap hari. Saya kira jumlahnya sudah cukup," kata Agus seusai melakukan peletakan batu pertama perumahan nondinas TNI AL Griya Bahari Indah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Sabtu (21/8).

    Sebagai seorang prajurit, KSAL juga mengaku 'panas' dengan beberapa kali kejadian intimidasi dari kapal patroli diraja Malaysia. Namun TNI Al tetap akan mendukung proses diplomasi pemerintah yang saat ini masih diupayakan pihak kementerian luar negeri.

    Menurut Agus, kedua negara perlu mempelajari bersama atau duduk dalam satu meja terkait penentuan batasan wilayah. Sebab hingga saat ini belum ada kesepahaman antara dua negara sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kali kejadian yang menyebabkan hubungan kedua negara memanas.

    Apalagi kejadian penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Minggu lalu (8/8) merupakan wilayah yang belum ada keputusan bersama antardua negara. Akibatnya, tiga anggota KKP yang mengamankan tujuh nelayan Malaysia justru ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> TNI AL tidak akan Tambah Kapal Patroli di Perbatasan Malaysia

    RI-Australia Gelar Operasi Laut Bersama

    illustrasi(foto: google)

    JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akan menggelar operasi laut bersama dengan Angkatan Laut Indonesia dan Australia sebagai upaya melakukan pengawasan wilayah perbatasan. Rencananya, operasi akan digelar setelah Lebaran.

    "Operasi bersama antara kami dengan AL Indonesia dan Australia untuk pengawasan perbatasan," tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Warung Daun Cikini, Sabtu (21/8/2010).

    Operasi bersama ini dilakukan juga untuk belajar mengenai penataan pola pengamanan maritim Australia, termasuk sarana dan prasarana angkatannya yang sudah berteknologi tinggi. Pembenahan pola manajemen kelautan Indonesia sudah saatnya dibenahi, terutama koordinasi antarlembaga dan perlengkapan yang dibutuhkan.

    Fadel mengungkapkan pengalamannya ketika mencoba menggunakan sebuah radar dari kota Darwin di Australia. "Di Darwin, melalui radar terlihat kapal-kapal China beroperasi di wilayah kita," tandasnya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> RI-Australia Gelar Operasi Laut Bersama

    Srinti, Pesawat Bikinan Anak Negeri

    Pesawat tanpawak srinti diperkenalkan dalan R&D Ritech 2010 (21/08/2010). Pesawat ini rencananya akan digunakan kementerian kelautan dan perikanan untuk pengawasan laut indonesia.

    JAKARTA, KOMPAS.com — Srinti, pesawat tanpa awak hasil ciptaan putra Indonesia, diperkenalkan pada R&D Ritech Expo 2010, Sabtu (21/8/2010). Menurut Teguh, salah seorang engineer dari BPPT, Srinti adalah pesawat kelima yang telah dibuat BPPT.

    "Ini pengembangan yang kelima, sebelumnya ada Pelatuk, Wulung, Gagak, dan Alap-alap. Namun, walaupun sudah lima pesawat yang diciptakan, baru Srinti yang akan diberdayagunakan oleh pemerintah. Belum ada yang dipakai, baru Srinti ini yang rencananya akan dipakai pemerintah," ujar Armanto, salah seorang engineer lainnya.

    Rencananya, pada bulan November nanti Srinti akan digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan zona laut terluar Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi penerobosan kapal-kapal asing.

    "Kita akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan laut terluar indonesia," ujar Armanto lebih lanjut.

    Srinti berbahan bakar methanol seperti yang dipakai di pesawat aeromodelling. Jarak pengendalian maksimum Srinti adalah 45 km. Pengendalian pesawat menggunakan Ground Control Station (GCS).

    GCS terdiri dari remote control yang digunakan saat lepas landas dan mendarat. Saat di udara, Srinti bergerak autonomus, sesuai titik-titik yang telah ditentukan di komputer. Pergerakan peswat ini menggunakan software Dynamic c# dengan prosesor Rabbit 4000 yang telah dikembangkan oleh tim BPPT.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Srinti, Pesawat Bikinan Anak Negeri

    Malaysia Punya Rudal Nasional, RI Masih Hankamrata

    INILAH.COM, Jakarta - Meskipun jumlah personil TNI lebih banyak daripada Tentara Diraja Malaysia (TDM) namun tidak dalam konsep perang modern kecanggihan persenjataan lebih menentukan.

    Menurut pemerhati pertahanan Ade Daud Nasution, konsep perang modern diperlukan persenjataan yang mutakhir dan up to date. Salah satunya sistem pertahan rudal nasional.

    "Walaupun tentara banyak tapi kalau mudah dilumpuhkan pakai rudal bagaimana mau menang perang," ujar Ade kepada INILAH.COM Sabtu (21/8).

    Ade yang pernah duduk di Komisi I DPR mengetahui secara pasti kualitas persenjataan dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI.

    "Malaysia sudah meniru Amerika pakai National Missile Defense, Indonesia masih pakai sistem hankamrata (sistem pertahanan keamanan rakyat semesta)," ujar Ade.

    Maka dari itu, tanpa Alutsista yang kuat dan modern tak mungkin Indonesia dapat kembali berwibawa di mata dunia internasional pada umumnya dan Malaysia pada khususnya.

    "Kemampuan tempur TNI diakui PBB, tapi tanpa senjata yang canggih dan modern Indonesia tidak akan berwibawa," tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasananuddin menyatakan walaupun persenjataan TNI tergolong tua namun daya tempurnya lebih baik dari tentara Malaysia.

    "Malaysia lebih modern tapi jumlahnya lebih sedikit. Kemampuan tempur kita lebih baik, saya tahu persis," kata TB Hasanuddin ketika dihubungi INILAH.COM

    Sumber: INILAH
    Readmore --> Malaysia Punya Rudal Nasional, RI Masih Hankamrata

    'Maritim Malaysia Rapi, Indonesia Amburadul'


    INILAH.COM, Jakarta - Sistem manajemen maritim Malaysia jauh lebih rapi dibandingkan sistem manajemen maritim Indonesia. Komandonya pun jelas, tidak seperti Indonesia yang amburadul.

    "Pengelolaan manajemen kemaritiman mereka lebih rapi. Sehingga memiliki komando yang jelas," ungkap Direktur The Nasional Maritim Institute, Siswanto dalam dialog Serumpun Tapi Tak Rukun di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (21/8).

    Sistem manajemen maritim yang dimiliki Indonesia justru sebaliknya dibandingkan Malaysia. Indonesia lebih amburadul dari Malaysia.

    "Kita tidak jelas, DKP punya sah bandar di kanal. Sementara di pelabuhan ada sah bandar juga. Jadi amburadul sekali sistem maritim kita. Ini membuktikan manajemen maritim kita agak payah," ujarnya.

    Siswanto pun menegaskan dari sisi pertahanan kapal-kapal perang yang dimiliki Malaysia, terhitung generasi muda. Sementara kapal-kapal perang yang dimiliki Indonesia lebih banyak generasi tuanya.

    Siswanto menambahkan, "Kalau sisi ekonomi, Malaysia memiliki pelabuhan besar yang sudah mampir sejajar dengan Singapura. Tetapi kalau kita belum. Pelabuhan internasional masih belum jelas apakah tanjung Priok atau yang lain. Jadi, kedikjayaan maritim Malaysia lebih kuat, dari pada Indonesia.

    Sumber: INILAH
    Readmore --> 'Maritim Malaysia Rapi, Indonesia Amburadul'

    Friday, August 20, 2010 | 10:40 PM | 2 Comments

    Kapal Korvet TNI Buatan PT. PAL Sudah Tahap Penyelesaian

    Korvet Nasinal Buatan PT.PAL(foto GOOGLE)

    TEMPO Interaktif, Palu - TNI Angkatan Laut tengah menyiapkan kapal Korvet Kelas Sigma (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) V. Kapal yang dibuat bekerja sama dengan PT PAL ini akan dioperasikan untuk memperkuat sistem pertahanan matra laut.

    “Saat ini dalam proses penyelesaian, Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dioperasikan,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso kepada wartawan di Palu, Sulawesi Tengah seusai buka puasa bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan petinggi TNI setempat.

    Menurut Djoko, Korvet Sigma berteknologi terkini, kapal ini dapat menjadi jembatan transformasi dan standardisasi teknologi kapal-kapal kombatan TNI AL. Sehingga akan terjadi efisiensi dalam pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata TNI AL, termasuk pada aspek logistik, pendidikan, dan pelatihan personel pengawaknya.

    Djoko mengatakan, percepatan proyek kapal Korvet ini akibat tingginya kasus insiden antara aparat keamanan Indonesia dan petugas perairan negara lain seperti Malaysia, yang terjadi diatas perbatasan atau di wilayah perairan Indonesia.

    Soal kasus ketegangan Malaysia dan Indonesia di Selat Malaka belakangan ini, Djoko menyatakan sudah ada kesepahaman antara Indonesia, Singapura dan Malaysia bahwa bila ada sengketa yang terjadi di selat itu diselesaikan dengan jalan dialog. “Kapal ini bukan untuk persiapan perang,”katanya.

    Djoko berharap dengan bertambahnya armada penjaga perbatasan khususnya di kawasan perairan, akan menambah semangat anggotanya dalam menjalankan tugas dan menjadi penjaga wilayah Indonesia saat negara lain mencoba menganggu wilayah kedaulatan Indonesia.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Kapal Korvet TNI Buatan PT. PAL Sudah Tahap Penyelesaian

    Kaltim akan Bangun Jalan Perbatasan

    Dua warga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, melintasi jalan akses perbatasan yang menghubungkan wilayah Indonesia dan Malaysia. Mereka baru saja pulang dari Biawak, Malaysia, untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari.

    SAMARINDA, KOMPAS.com - Pemprov Kaltim berencana membangun jalan paralel di kawasan perbatasan negara, yakni Indonesia-Malaysia sepanjang 737 kilometer, guna menjadikan kawasan itu sebagai beranda depan negara.

    "Jalan paralel sepanjang 737 kilometer (km) itu diestimasikan menelan dana sebesar Rp 3,5 triliun," kata Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak di Samarinda, Jumat (20/8/2010).

    Selain itu lanjutnya, juga akan dibangun akses dari jalan sepanjang 737 km tersebut menuju garis berbatasan negara dengan perkiraan dana senilai Rp1,5 trilun.

    Rencana tersebut perlu adanya dukungan serius dari pemerintah pusat karena pembangunan perbatasan negara merupakan wewenang pusat, sehingga berbagai keperluan untuk memajukan kawasan itu harus ada komitmen pemerintah pusat.

    Jika antara pusat dan daerah tidak menyatukan visi, dan justru ada kesan berjalan sendiri-sendiri, ia tidak yakin bahwa kebutuhan daerah guna memajukan perbatasan dan menyejahterakan masyarakat di daerah itu bisa terwujud karena tidak didukung pendanaan.

    Pemprov Kaltim lanjutnya, menaruh perhatian besar terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan, yakni dengan menetapkan dalam agenda pertama dari tiga agenda yang menjadi sasaran Program Kaltim Bangkit 2013

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Kaltim akan Bangun Jalan Perbatasan

    Juwono: Belum Ada Batas Wilayah Yang Jelas

    Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono mengatakan, persoalan utama terjadinya insiden di laut antara Indonesia dan Malaysia adalah belum adanya batas wilayah yang jelas kedua negara.

    "Memang, pokok persoalan sering terjadinya kesalahpahaman antara kedua negara adalah soal perbatasan laut saja," kata Juwono, Jakarta, Jumat.

    Selain batas wilayah yang belum jelas, ia mengatakan, polisi air Malaysia over acting dan nakal saat melakukan patroli di wilayah perbatasan.

    "Di lapangan itu, petugas dan polisi air Malaysia nakal dan over acting, selalu menunjukkan kekuatan mereka sebab mereka tahu kekuatan kita," kata Juwono.

    Selama tahun 2009, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia sebanyak 14 kali. Tahun 2010 ini, kejadian serupa terjadi sebanyak 10 kali.

    Sewaktu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Juwono sudah mengingatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, M Najib. Juwono mengatakan agar Malaysia tidak melakukan provokasi terhadap petugas Indonesia yang sedang melakukan patroli.

    "Saya sudah bilang kepada Najib, untuk tidak melakukan provokasi baik di Selat Malaka atau di Ambalat. Saya minta kepada Najib untuk mengendalikan anak buah mereka di lapangan," kata Juwono.

    Lebih tegas Juwono mengatakan kepada Najib, bila tidak bisa mengendalikan anak buah di lapangan, maka bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua negara dan juga negara-negara Asean lainnya.

    "Saya tekankan kepada M Najib, bila tidak bisa juga mengendalikan anak buah di lapangan, bisa terjadi perang terbuka. Anak buah saya bisa nekat juga. Dan anda (Najib) yang menjadi korban pertama," kata Juwono.

    Menanggapi ancaman Juwono tersebut, Najib meminta maaf dan akan memberitahu serta akan mengendalikan anak buah mereka di lapangan.

    "Waktu itu Najib meminta maaf dan menyesalkan adanya perselisihan yang terjadi," kata Juwono.

    Namun, kejadian yang tidak diinginkan kembali terjadi. Juwono lalu meminta Malaysia untuk menyelidiki apa penyebab. "Ternyata, perintah dari Kuala Lumpur tidak sampai ke petugas lapangan," ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya.

    Sumber:ANTARA
    Readmore --> Juwono: Belum Ada Batas Wilayah Yang Jelas

    Penjagaan Tapal Batas RI-Timor Leste Ditingkatkan

    kapal patroli tni al

    Kisar, Kompas - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII memperketat penjagaan di perairan Kabupaten Maluku Barat Daya yang berbatasan dengan Timor Leste. Ini dilakukan menyusul informasi tentang adanya perampok dari Timor Leste yang cukup meresahkan warga Maluku Barat Daya, Maluku.

    Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Laksamana Pertama Amri Husaini, Kamis (19/8), mengatakan, peningkatan pengawasan akan dilakukan kapal perang KRI Weling dan empat kapal angkatan laut (KAL) yang beroperasi di Lantamal VII.

    Personel TNI AL yang ditugaskan di posko TNI AL di Pulau Kisar dan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya, lanjut Amri, juga diperintahkan untuk meningkatkan pengawasan.

    Menjarah hasil bumi

    Lantamal VII berbasis di Kupang, Nusa Tenggara Timur, tetapi wilayah tugasnya mencakup pula wilayah perairan Nusa Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya.

    Sebelumnya, Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Angky Renkaan mengeluhkan seringnya perampok dari Timor Leste masuk ke pulau-pulau di Maluku Barat Daya. Mereka mengancam warga dan menjarah hasil bumi warga. ”Para perampok ini sering kali memakai senjata api sehingga warga tidak berani melawan,” tutur Angky.

    Selain perampok, Angky mengatakan, nelayan dari Timor Leste pun sering menangkap ikan di wilayah perairan Maluku Barat Daya. Bahkan, wilayah yang oleh masyarakat adat setempat telah diberlakukan sasi.

    Sasi merupakan larangan pengambilan ikan atau hewan laut lainnya, seperti kerang, di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu guna menjaga kelestarian biota laut.

    ”Nelayan-nelayan itu bahkan sering menggunakan bom ikan yang justru merusak biota laut,” cerita Angky.

    Amri Husaini mengaku belum pernah mendapatkan laporan soal pencurian ikan atau biota laut itu. Menurut dia, kemungkinan hal ini akibat sulitnya akses komunikasi ke Kabupaten Maluku Barat Daya dan minimnya armada kapal TNI AL yang menjaga wilayah Lantamal VII.

    ”Selain jumlahnya minim, kapal angkatan laut berukuran panjang 23 meter sering kali tidak bisa beroperasi akibat cuaca buruk. Ombak setinggi empat sampai lima meter justru dapat membuat kapal terbalik. Hal inilah yang membuat KAL kerap tidak beroperasi yang berdampak pula pada pengawasan yang tidak bisa intensif,” tuturnya.

    Di samping masalah armada yang terbatas, Amri mengaku pihaknya kesulitan menjaga wilayah perairan Indonesia di Kabupaten Maluku Barat Daya karena belum ditetapkannya batas laut antara Indonesia dan Timor Leste. Penetapan batas laut ini masih menunggu penetapan batas darat Indonesia dan Timor Leste yang belum tuntas.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Penjagaan Tapal Batas RI-Timor Leste Ditingkatkan

    Industri Pertahanan Gagal jika Ada Korupsi

    korvet Nasional yang telah gagal

    Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Boediono mengingatkan, revitalisasi industri di bidang pertahanan jangan sampai terperangkap dan terjerumus dalam proses serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.

    ”Jika ada KKN, apa pun yang dilakukan dalam programnya pasti akan gagal,” kata Wapres Boediono saat memberikan pembekalan di hadapan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (19/8).

    Menurut Wapres, jika hal itu terjadi, program apa pun yang akan dilakukan pasti tidak akan berjalan sehingga yang akan menjadi korban adalah rakyat.

    Dalam acara itu hadir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Gubernur Lemhannas Muladi serta 100 peserta PPRA yang berasal dari sejumlah kalangan dan negara.

    Di industri pertahanan negara maju, tambah Wapres, saat ini dikenal dengan fenomena atau sindrom military-industrial complex atau semacam persekongkolan kepentingan militer dan industri. ”Jadi, apa pun harus bersih dari KKN. Jangan sampai kita masuk dalam situasi dan fenomena persekongkolan kepentingan militer dan industri tersebut,” ujarnya.

    Boediono menambahkan, dalam industri pertahanan, yang harus disiapkan dan dijalankan adalah memperkuat industri pertahanan, menyeleksi alat pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta harus menyesuaikan diri dengan program soft power atau ideologi dan visi bangsa serta program hard power, seperti teknologi dan industri.

    ”Catatan saya agar revitalisasi industri pertahanan juga berupaya untuk mewujudkan satu mata rantai dalam mendukung industri pertahanan secara sistematis,” kata Wapres.

    Korvet

    Dalam pertemuan di Istana Wapres itu juga dilakukan tanya-jawab peserta PPRA dengan Wapres dan Menko Polhukam.

    Menjawab pertanyaan peserta PPRA XLIV mengenai nasib program nasional korvet untuk TNI, yaitu pengadaan empat buah korvet—dua akan dibangun di Belanda dan dua lainnya akan dibangun di PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia—Djoko Suyanto mengaku, program itu berhenti di tengah jalan karena ketidaksiapan BUMN strategis dan bukan dari pihak luar.

    ”Pada waktu sekitar enam tahun lalu, selain soal dana, manajemennya mungkin kebetulan juga kurang baik di PAL, Pindad, dan Dirgantara Indonesia karena situasi saat itu tengah dilanda krisis,” katanya.

    Namun, lanjut Djoko, dengan kebijakan baru satu atau dua tahun terakhir ini, program nasional korvet diharapkan bisa berlanjut mengingat kebijakan pendanaan ditetapkan dalam jangka panjang dengan dukungan perbankan nasional. ”Saya kira prosesnya akan terus dilanjutkan. Tidak hanya di PAL, Pindad, tetapi juga di Dirgantara Indonesia. Bahkan, bukan cuma korvet, melainkan juga pesawat dan senjata lainnya,” kata Djoko.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Industri Pertahanan Gagal jika Ada Korupsi

    Thursday, August 19, 2010 | 4:44 PM | 0 Comments

    Malaysia Berulah Komisi I: Tarik Dubes RI dari Malaysia!


    Seorang aktivis Indonesia menunjuk ke sebuah bendera Malaysia saat protes anti-Malaysia di Jakarta pada 17 Agustus 2010 menyusul penangkapan tiga DKP maritim Indonesia lebih dari satu sengketa perbatasan jelas. Indonesia sangat sensitif tentang integritas teritorial sejak kalah pulau-pulau kecil Sipadan dan Ligitan di lepas pantai timur laut Kalimantan sengketa sejak 1969 ke Malaysia menyusul putusan 2002 oleh Mahkamah Internasional.

    JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak untuk menarik pulang Duta Besar Indonesia di Malaysia, Dai Bachtiar. Desakan ini dilontarkan tiga anggota Komisi I DPR, Kamis (19/8/2010), di Gedung DPR, Jakarta. Mereka adalah Tantowi Yahya, Ahmad Muzani dan Ramadhan Pohan.

    Tantowi mengatakan, pemerintah sudah saatnya melakukan diplomasi tekanan. "Supaya, walaupun bersahabat kita tidak diinjak-injak. Diplomasi harus keras, caranya adalah memanggil kembali Dubes kita di sana," kata Tantowi, anggota Fraksi Partai Golkar.

    Menurutnya, diplomasi yang dilakukan pemerintah selama ini terlalu "soft". Selain itu, Tantowi memberikan catatan perlunya segera diselesaikan kesepakatan mengenai garis batas wilayah. Ahmad Muzani juga menyatakan sepakat bahwa pemerintah sudah saatnya melakukan "hard diplomacy".

    "Banyak hal yang harus diselesaikan supaya clear. Saya setuju (dipulangkan). Tapi, diplomasi juga harus menghindari konfrontasi," kata Muzani. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I asal Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengungkapkan, Komisi I siap mendukung jika pemerintah mengambil langkah penarikan duta besar. "Kalau keadaan mendesak, hal ini (penarikan dubes) perlu dilakukan. Tidak masalah. Kita siap," ujar dia.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Malaysia Berulah Komisi I: Tarik Dubes RI dari Malaysia!

    KSAL Berikan Kuliah Umum di Unpad


    BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono memberikan kuliah umum pada pembukaan Pascasarjana Universitas Padjadjaran 2010-2011, di Bandung, Kamis (19/8/2010).

    KSAL menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pertahanan bangsa. Menurut Agus, TNI AL sangat membutuhkan bantuan dari perguruan tinggi untuk ikut menjaga kestabilan negara Indonesia. "Perguruan tinggi bisa membentuk tenaga akademis, sumbangan pemikiran ilmu pada peralatan penunjang, hingga ahli-ahli hukum internasional," katanya.

    Rektor Unpad Gandjar Kurnia mengharapkan kedatangan KSAL bisa memberikan bekal yang berguna bagi mahasiswa pascasarjana untuk mengembangkan kemampuannya, khususnya dalam ilmu kelautan.

    Gandjar berharap muncul ahli laut Unpad lainnya seperti Mochtar Kusumaatmadja dan Hasyim Djalal.

    Sumber: KOMPAS

    Kasal: Angkatan Laut Siap Hadapi Agresi Asing

    Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan bahwa Angkatan Laut Indonesia siap menghadap agresi asing dan pelanggar wilayah RI.

    Dalam kuliah umumnya di Universitas Padjajaran Bandung, Kamis, ia mengatakan, terkait itu pihaknya telah menyusun kekuatan pokok minimum secara proposional dan bertahap sesuai tingkat ancaman yang dihadapi.

    "TNI Angkatan Laut secara proporsional dan bertahap telah merencanakan dan mewujudkan kekuatan tempur sesuai kekuatan pokok minimum yang dibutuhkan," ujar Agus.

    Ia mengatakan, perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks terutama yang berpengaruh terhadap situasi pelayaran di wilayah Indonesia, membutuhkan kehadiran kekuatan angkatan laut yang maksimal.

    Agus menjelaskan, kekuatan pokok minimum disusun berdasarkan kemampuan yang diperlukan (capability design) untuk menghadapi segala bentuk ancaman guna menjaga keutuhan NKRI.

    Berbagai tantangan yang kian dihadapi TNI Angkatan Laut, lanjut Agus, agresi oleh pihak asing, pelanggaran wilayah oleh pihak asing, dan klaim perbatasan perairan laut dengan beberapa negara tetangga.

    Tak hanya itu, TNI Angkatan Laut juga menghadapi pemberontakan bersenjata di laut, sabotase pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan obyek vital, sabotase asing untuk mendapatkan rahasia militer, ancaman navigasi, serta aksi teror bersenjata oleh teroris internasional dan teroris dalam negeri.

    "Keamanan di wilayah laut atau di wilayah udara yurisdiksi nasional harus dijaga untuk mendukung majunya perekonomian Indonesia lewat laut," kata Kasal.

    Agus mengatakan, pengembangan kekuatan Angkatan Laut melibatkan, kalangan industri dalam negeri di penelitian dan pengembangan yang mengikutsertakan para Sivitas Akademika, khususnya dalam menghadapi perang bawah air, permukaan/atas air dan udara.

    Pengembangan kekuatan dengan melibatkan seluruh kalangan itu serta perang yang harus dapat mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kapabilitas, yaitu Peperangan elektronika (Electronic Warfare/EW), Operasi psikologi (Psychology Operations), Pengelabuan militer (Military Deception), Keamanan operasi (Security Operations), Operasi jaringan komputer (Computer Network Operations), dukungan kemampuan intelijen, komunikasi dan humas/penerangan yang tangguh, tutur Agus.

    "Dengan begitu, TNI Angkatan Laut dapat menjalankan tugas pokoknya dengan maksimal termasuk dalam membantu operasi militer selain perang atau misi kemanusiaan (civic mission)," ujarnya.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> KSAL Berikan Kuliah Umum di Unpad

    Pemerintah Kaji Pembangunan Reaktor Nuklir

    Desain PLTNuklir Muria

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengatakan perlunya Indonesia segera menguasai teknologi nuklir untuk pembangkit listrik. Ini mengingat di sejumlah negara maju, pembangkit listrik dari nuklir sudah mulai gencar.

    "Teknologi yang tidak bisa tidak kita kuasai. Kita jangan terlena dengan begitu banyak sumber daya alam energi yang tersedia, kita manfaatkan semaksimal mungkin," kata Boediono menjawab pertanyaan audience dalam acara Menerima Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 44 Lemhannas di Kantor Wakil Presiden, Kamis 19 Agustus 2010.

    Menurut Boediono, pembangkit nuklir itu memang memiliki resiko yang tinggi. Semua energi yang dikelola pasti memiliki resikonya. "Semuanya ada resiko. Bahkan untuk batubara ada resikonya, gas ada resiko. Jadi ini memang harus benar-benar kita pelajari," ujarnya. Biaya pembangunan energi nuklir akan menghabiskan energi yang cukup besar tapi sebanding dengan penggunaannya.

    Boediono mengatakan akan terus memantau kesiapan penguasaan dalam pembangunan reaktor nuklir untuk tujuan penyediaan energi itu. "Saya sendiri akan melihat nanti perjalanan kita beberapa tahun ke depan. Tapi intinya kita harus melakukan itu," ujarnya.

    Soal kapan pembangunan reaktor nuklir, dia belum bisa memastikan tahun yang pasti. "Tapi kita bisa tetap untuk membangun di tempat yang kita sepakati bersama, kita akan bangun reaktor nuklir untuk pembangkit listrik. Jadi ini salah satu cita-cita kita yang akan kita kerjakan," ujarnya.

    Dalam acara ini hadir, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Ketua Lembaga Ketahanan Nasional Muladi.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Pemerintah Kaji Pembangunan Reaktor Nuklir

    Pesawat Malaysia Lima Kali Melintas Wilayah Indonesia

    Kotabaru (ANTARA) - Komandan Gugus Tempur Laut Timur Laksamana Pertama Widodo, menyatakan, sejak Januari sampai Agustus 2010 telah lima kali pesawat Negara Malaysia masuk wilayah Indonesia.

    "Jadi `fexling`nya empat kali rotari dan wingnya satu kali dengan helikopter satu kali masuk ke wilayah Indonesia sampai empat tikel main," kata Widodo, dalam kunjungannya bersama KRI Slamet Riyadi ke Kotabaru, Kalsel, Rabu.

    Dia menjelaskan, pesawat Malaysia tersebut hanya melintas saja di atas perairan wilayah Indonesia. Mereka itu langsung ditegur oleh Komandan Gugus Tempur Laut Timur (Dangguspurlatim), namun tidak dijawab.

    "Seperti biasa, setelah itu keluar," ujarnya.

    Dia mengaku, pihaknya telah membuat nota `proteks` tentang pelanggaran tersebut.

    "Jadi setiap pelanggaran yang dilakukan Malaysia selalu kita buat laporannya untuk diserahkan ke Markas Besar TNI untuk disampaikan ke Kementerian Luar Negeri," katanya.

    Dari Kementerian Luar Negeri itu, kata Widodo, diteruskan ke Malaysia untuk nota deplomatik dan ditembuskan ke PBB.

    Dia menjelaskan, sejak Januari-Agustus tidak ada lagi pelanggaran kapal Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia bagian Timur.

    Wilayah Indonesia timur tersebut relatif aman.

    Dalam kesempatan tersebut Widodo mengatakan kepada Pemkab Kotabaru bahwa Komando Gugus Tempur Laut Timur selalu ada untuk menjaga mereka.

    Pihaknya juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama ekonomi yang berkaitan dengan kelautan.

    "Untuk keamanan itu bagian kami, dan untuk itu pula kami hadir di sini," katanya.

    Keberadaan TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Gugus Tempur Laut Timur dapat memacu, mengakselerasi ekonomi daerah, katanya.


    Sumber: YAHOO
    Readmore --> Pesawat Malaysia Lima Kali Melintas Wilayah Indonesia

    Indonesia Jadi "Subordinat" Malaysia?

    Setiap kali terjadi gesekan antara Indonesia dan Malaysia, kesan yang ditangkap publik adalah Indonesia menjadi subordinat Malaysia. Pemerintah Indonesia boleh membantahnya, tetapi itulah kesan yang selalu muncul dan dirasakan masyarakat atas serial gesekan Indonesia-Malaysia.

    Kesan itu kembali mencuat dalam insiden di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau, Jumat (13/8). Kesan menjadi yang subordinat tidak sebatas terefleksikan dari kejadiannya saja, tetapi juga dari penanganan dan penyelesaiannya.

    Bagaimana mungkin tiga pegawai Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, selaku aparat pemerintah yang sedang menjalankan tugas, ditangkap Polis Diraja Malaysia di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Tragisnya, mereka kemudian ditahan layaknya kriminal di Balai Polis Ibu Pejabat Kota Tinggi di Johor Bahru.

    Menurut Kepala Stasiun PSDKP Pontianak Bambang Nugroho, ketiga pegawai PSDKP ditahan di sel terpisah. Masing-masing dicampur dengan para pelaku kriminal dan diberi pakaian tahanan dan diborgol.

    ”Sementara di Indonesia, kami tidak memberlakukan demikian terhadap tujuh nelayan Malaysia. Kami memberi mereka baju baru dan bukannya baju tahanan,” kata Bambang.

    Asriadi, salah seorang pegawai PSDKP yang ditahan, terluka kepalanya sampai harus dijahit. Penyebabnya sangat sumir: karena terpeleset di kapal.

    Apa boleh buat, jawaban itu jadi memberi kesan ada upaya menutupi penyebab yang sebenarnya. Setidaknya informasi yang dihimpun di luar jumpa pers menyebutkan, Asriadi terluka saat ditarik paksa naik ke Kapal Patroli Polisi Diraja Malaysia. Apakah itu karena dipukul atau terpeleset, entahlah.

    Dalam proses negosiasi, tim dari PSDKP merasa dipingpong. Mereka harus menunggu berjam-jam untuk bisa bertemu dengan pejabat kepolisian setempat. Ada yang bilang, mereka sampai menunggu 20 jam.

    Hal yang menjengkelkan tim negosiator PSDKP adalah komitmen pejabat atas di Malaysia tidak diteruskan dengan disposisi yang jelas ke struktur di bawahnya sehingga keputusan yang sudah dijanjikan di level atas mentah lagi di bawah. Kesannya tidak alert.

    Dalam penyelesaian insiden Tanjung Berakit, Indonesia yang datang dan melobi ke Malaysia. Indonesia-lah yang harus bermain tandang. Sementara Malaysia cukup menjadi tuan rumah. Dari perspektif olahraga, tuan rumah selalu lebih diuntungkan. Dari perspektif diplomasi, Indonesia yang kelihatan lebih butuh.

    Misalnya saja, untuk urusan mengonfirmasi kabar dan kondisi tujuh nelayan Malaysia yang ditahan di Batam, Malaysia cukup meminta tolong kepada seorang warga Batam yang pernah bekerja di salah satu konsulat Jenderal Malaysia di Indonesia untuk mengecek.

    Dalam insiden di perairan Tanjung Berakit, Malaysia dua kali melanggar batas wilayah Indonesia. Pertama, dilakukan lima kapal nelayan Malaysia yang kedapatan mencuri ikan dan kedua, dilakukan kapal patroli Polis Diraja Malaysia saat berusaha membebaskan lima kapal itu.

    Kapal patroli Polis Diraja Malaysia adalah representasi Pemerintah Malaysia di lautan. Kapal patroli tersebut melanggar batas kedaulatan RI. Jadi silogismenya tak perlu ditulis lebih detail lagi.

    Dan sontoloyo-nya, Polis Diraja Malaysia berhasil membawa kabur seluruh barang bukti pencurian ikan, mulai dari lima kapal berikut peralatan tangkapnya sampai nelayannya. Itu semua—sebagaimana disebutkan pemimpin regu patroli PSDKP, Hermanto—dilakukan dengan cara sangat arogan, mulai dari yang verbal dengan membentak- bentak sampai mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali.

    Pertanyaan masyarakat awam sekarang, bagaimana mungkin setelah menerima perlakuan sedemikian rupa, Indonesia tetap sunyi senyap. Terlepas ada kartu truf berupa ribuan TKI di Malaysia, masyarakat mendapat kesan, Indonesia selalu di bawah ketiak Malaysia.

    Insiden di perairan Tanjung Berakit hanya menambah daftar panjang subordinasi Malaysia atas Indonesia. Sekadar menyebut beberapa kasus serupa sebelumnya, misalnya, reog Ponorogo, lagu ”Rasa Sayang Sayange”, tari pendet, dan tentunya TKI.

    Kesan memang tidak sama dengan realitas obyektif. Bahkan ada kalanya bertolak belakang. Namun, dalam hubungan diplomatik antarnegara, kesan atau citra atau image itu berarti positioning.

    Dalam terminologi budaya Jawa, ada istilah kanca wingking atau teman belakang. Istilah itu ditujukan untuk kaum perempuan Jawa pada masa lampau saat mereka hanya menjadi subordinat kaum pria.

    Jangan-jangan, pola ini merasuki karakter hubungan Indonesia-Malaysia. Tapi, apa iya, Indonesia sudah menjadi kanca wingking-nya Malaysia?

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Indonesia Jadi "Subordinat" Malaysia?

    Wednesday, August 18, 2010 | 10:16 PM | 0 Comments

    Wakil Ketua DPR Minta TNI Tak Ragu Tangkap Kapal Malaysia


    TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golar, Priyo Budi Santoso menilai aparat kepolisian Diraja Malaysia menyinggung masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus pelecehan yang beberapa terjadi, termasuk penangkapan tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat pekan lalu.

    Priyo mengatakan, sebagai Wakil Ketua DPR, dia merasa kurang puas dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menyikapi kasus penangkapan tiga petugas KKP tersebut. "Saya geregetan dengan sikap pemerintah yang tidak bereaksi secukupnya agar kita bangga sebagai bangsa. Padahal ini peristiwa kesekian kalinya yang bisa kita lihat sebagai tindakan yang menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan," kata dia kepada wartawan dalam jumpa pers di ruang wartawan gedung Nusantara III, DPR, siang ini (18/8).

    Lebih lanjutnya, Priyo telah meminta kepada Panglima TNI dan Komandan Patroli di perbatasan untuk tidak ragu menangkap kapal berbendera Malaysia yang masuk ke teritori Indonesia. Selain itu, dia pun mengaku telah memperingatkan Menteri Luar Negeri bahwa sopan santun dalam diplomasi tidak harus diterjemahkan dengan tidak beraksi, yang tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. "Menlu jangan ragu beri nota protes agar ini jadi peristwa terakhir. Karena bisa berujung pada hal yang membahyakan hubungan kedua negara di masa mendatang," tutur Priyo.

    Terhadap insiden yang terjadi di Kedutaan Besar Malaysia saat protes massa beberapa waktu lalu, Priyo memaklumi hal itu sebagai ekspresi rasa nasionalisme yang tinggi. Terlebih karena preistiwa pelecehan itu sudah beberapa kali terjadi. Padahal, kata dia, pada saat pertemuan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu dengan Presiden SBY dan ia ikut di dalamnya, kedua negara sepakat untuk berikhtiar mengatasi konflik yang ada.

    "Kemudian kita mendengar aparat kita yang berseragam yang jelas-jelas tak bersenjata, mereka ciduk dan dimasukan ke sel oleh polisi di sana. Itu sama sekali tidak seirama dengan apa yang telah kami bicarakan di Kuala Lumpur. Karena itu saya ingin statement saya didengar mereka karena saat ini kami sudah diambang batas toleransi," kata Priyo.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Wakil Ketua DPR Minta TNI Tak Ragu Tangkap Kapal Malaysia

    Indonesia-India Bentuk Komite Bilateral Antariksa

    Liputan6.com, Bogor: Pemerintah Indonesia dan India menjalin proyek kerja sama dalam bidang antariksa. Pembentukan komite bilateral tersebut adalah wujud implementasi dari proyek kerja sama bidang teknologi dan aplikasi antariksa. Kedua tim komite hadir di Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara di Rancabungur, Bogor, Jawa Barat, pertengahan Agustus ini.

    Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mengajukan permohonan kepada India untuk memindahkan kepemilikan stasiun TT & C Lapan-ISRO (Lembaga Antariksa India) di Biak, Papua, kepada Indonesia. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Rapat Komite Kerja Sama Indonesia dan India yang digelar di Bali, yang ditandatangani Sekretaris Utama Lapan Bambang Koesoemanto dan Direktur ISTRAC (Jaringan Komando dan Tracking ISRO SK Shivakumar.

    Keinginan Indonesia tak langsung diamini. Sebab proses perpindahan kepemilikan harus dilakukan di level pemerintahan, yang memakan proses diplomasi antarpemerintah selama dua bulan. Bila disetujui, India akan menyiapkan proposal persetujuan untuk perpindahan stasiun TT & C tadi.

    Sejalan dengan proses perpindahan kepemilikan satelit, India meminta Indonesia mengembangkan kerja sama di beberapa bidang kedirgantaraan. Di antaranya meliputi identifikasi tempat pembangunan antena TT & C satelit baru dengan ketinggian 40 meter di Biak, pengoperasian stasiun bumi satelit yang dapat dipindahkan, perolehan data satelit penginderaan jauh IRS, Cartosat, dan Oceansat-2.

    Sumber: LIPUTAN6
    Readmore --> Indonesia-India Bentuk Komite Bilateral Antariksa

    Presiden: Indonesia Waspadai Situasi Laut China Selatan

    Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Indonesia terus mewaspadai situasi keamanan di sekitar Laut China Selatan yang sering dijadikan sengketa oleh beberapa negara di kawasan itu.

    "Antara sepuluh sampai dua puluh tahun terakhir memang relatif stabil, tapi wilayah itu adalah salah satu sumber konflik," kata Presiden Yudhoyono dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Presiden menjelaskan, kawasan itu sempat diklaim oleh enam negara, yaitu China, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

    Menurut Kepala Negara, konflik di kawasan itu akan berpengaruh pada kondisi keamanan dan ekonomi karena wilayah itu adalah salah satu jalur lalu lintas ekonomi internasional.

    Secara khusus, Indonesia juga akan terganggu jika terjadi gejolak di wilayah tersebut karena aktivitas impor dan ekspor Indonesia sering melewati jalur tersebut.

    "Kawasan itu dekat dengan Zona Ekonomi Ekslusif kita," kata Presiden

    Dari segi keamanan, Indonesia juga mungkin terganggu jika terjadi konflik di sekitar Laut China Selatan karena secara geografis letak Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara-negara yang pernah terlibat sengketa.

    Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang sedang mengikuti forum regional di Hanoi.

    Dalam arahannya, Presiden meminta Indonesia menyuarakan bahwa tidak boleh ada dominasi satu negara dalam wilayah sengketa.

    Selain itu, Indonesia mendukung usaha setiap negara yang berniat menjaga perdamaian di kawasan.

    Kemudian, semua pihak harus mendahulukan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Presiden: Indonesia Waspadai Situasi Laut China Selatan

    Wawan: Alutsista Kita Hanya Bisa Berdoa


    RMOL.Pembaruan dan penambahan jenis alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mutlak dilakukan pemerintah.

    Pasalnya, alutista yang dimiliki TNI saat ini tua dan perlu penambahan seperti rudal. "Alutsista kita sekarang ini hanya berdoa saja,"ungkap pengamat militer Wawan H Purwanto sambil tertawa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu Selasa (18/08).

    Pentingnya alat-alat pertahanan tersebut, lanjut Wawan, lantaran Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai batas-batas singgung dengan negara lainnya. Penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat lalu di perairan Indonesia oleh Polisi Diraja Malaysia salah satu contohnya. Penangkapan tiga pegawai itu harus semakin memotivasi pemerintah untuk memperbarui dan menambah alutsista. Hal ini untuk mengantisipasi bila hal-hal yang tak diingankan di antara kedua negara terjadi. Apalagi lanjut Wawan, manuver-manuver negara tetangga itu sudah biasa memancing persoalan.

    "Saya rasa sekarang perlu ada MoU yang jelas. Kita punya daerah yang riskan konflik, seperti perbatasan dengan Singapura, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Papua Nugini. Untuk itu perlu personel yang kuat dan alat pertahanan seperti radar serta senjata yang canggih,"pungkas wawan.

    Sumber: RMOL
    Readmore --> Wawan: Alutsista Kita Hanya Bisa Berdoa

    KSAL Usul Pertemuan Bilateral RI-China

    BATAM, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan China segera melaksanakan pertemuan bilateral terkait kebiasaan nelayan China yang mencari ikan di perairan Indonesia.

    "Kami mendorong pemerintah China dan Indonesia bertemu untuk membicarakan tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna," kata KSAL usai pertemuan tujuh kepala angkatan laut negara-negara Asia Tenggara di Batam, Senin (19/7/2010).

    Nelayan tradisional China, menurut KSAL, mencari ikan di perairan Natuna, yang merupakan wilayah ZEE Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Seharusnya, dengan terbitnya UNCLOS wilayah Kepulauan Indonesia, maka China mengubah klaim wilayah tangkapan ikan. "Kalau negara lain punya klaim, harus dibicarakan secara bilateral," kata KSAL.

    TNI AL, kata dia, dua kali mendapatkan kapal perang China di perairan Natuna yang masuk wilayah ZEE Indonesia.

    KSAL khawatir hal tersebut terulang kembali, sehingga meminta agar kedua negara segera membicarakan masalah itu secara bilateral.

    Tujuh negara yang membahas keamanan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darusssalam, Filipina, dan Vietnam. "Empat negara yang terlibat dalam pertemuan itu, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand merupakan negara yang terlibat dalam pengamanan Selat Malaka dalam bentuk patroli terkoordinasi," katanya.

    Tiga negara lain yakni Brunei Darusssalam, Filipina dan Vietnam, hadir dalam pertemuan itu sebagai pengamat.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> KSAL Usul Pertemuan Bilateral RI-China

    Jet Tempur Korea Utara Jatuh di Cina, Pilot Tewas

    Mig-15 korea utara jatuh(Foto: BBC)

    TEMPO Interaktif, Sebuah pesawat angkut Korea Utara, diubah menjadi pesawat tempur, dilaporkan jatuh di Cina. Spekulasi yang berkembang menyebutkan, pilot berusaha membelot ke Rusia.

    Kantor berita Korea Selatan Yonhap, mengutip sumber intelijen, melaporkan pesawat produksi di era Uni Soviet selanjutnya oleh Korea Utara dirombak menjadi pesawat tempur itu jatuh di Provinsi Liaoning menewaskan pilotnya.

    "Pilot tewas ditempat," lapor Yonhap mengutip keterangan sumber intelijen. Ditambahkannya, pesawat hanya membawa seorang pilot.

    Sumber lain menyebutkan, pesawat tempur di era Uni Soviet MIG-15, kemungkinan hilang arah saat terbang menuju Rusia untuk membelot dari Korea Utara.

    Cina yang memiliki perjanjian repatriasi dengan Korea Utara justru mempertanyakan kenapa pilot memutuskan memilih Rusia sebagai tujuan. Foto yang beredar di internet menujukkan pesawat yang jatuh merupakan jet tempur berbendera Korea Utara dicat di badan pesawat.

    Korea Utara memiliki pangkalan militer di kota Sinuiju, dekat perbatasan dengan Cina. Banyak tentara Korea Utara membelot akibat kemiskinan, papar Yonhap.


    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Jet Tempur Korea Utara Jatuh di Cina, Pilot Tewas

    Petisi 28 ajak TNI AD lawan pemerintah

    Jakarta - Petisi 28 meminta TNI AD untuk melawan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena sudah dianggap berkhianat kepada bangsa. Pengkhianatan itu karena Presiden dianggap tidak tegas dalam menyingkapi kasus penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh patroli Malaysia di wilayah perairan Indonesia, Jumat (13/8) lalu.

    "Banyak konflik yang terjadi di bangsa seperti konflik agama, suku, yang tidak pernah diselesaikan oleh presiden SBY. Ini juga diperparah ketiadaan sikap tegas terhadap Malaysia yang menangkap tiga petugas Kementerian Perikanan dan Perikanan," kata Koordinator Petisi 28 Haris Rusly, setelah tidak diterima menemui pimpinan TNI AD di Kantor Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (18/8).

    Haris menjelaskan, kedatangan Petisi 28 itu untuk menanyakan apa sikap TNI AD ketika negara Indonesia dikhianati oleh negara tetangga dalam insiden penangkapan 3 petugas KKP. Pasalnya, kata dia, Presiden SBY dan Parlamen tidak mempunyai sikap tegas dalam menyingkapi peristiwa tersebut.

    Untuk itu, lanjut dia, Petisi 28 ingin mengajak TNI AD berkoordinasi dalam menyingkapi ketidaktegasan Presiden SBY terhadap pelecehan kedaulatan NKRI yang dilakukan Malaysia. Ditambahkannya, menyamakan presepsi soal bangsa ini penting karena kondisi saat ini sudah sangat darurat.

    "Kedatangan kami juga, agar negara ini untuk bangun dari tidurnya terhadap proses penzaliman bangsa kita. TNI AD harus ambil sikap tegas perang apapun," tandas Haris.

    Sumber: PRIMAIRONLINE
    Readmore --> Petisi 28 ajak TNI AD lawan pemerintah

    DPR Ingatkan Presiden Soal Pergantian Panglima TNI

    Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan Presiden soal pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena panglima sekarang akan memasuki usia pensiun pada 1 Oktober 2010.

    "Kawan-kawan di komisi sudah membicarakan hal itu dan kami berpendapat sudah saatnya Presiden mulai menyiapkan pengganti panglima agar regenerasi di tubuh TNI berjalan dengan baik," katanya kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berpendapat, secara umum kinerja TNI selama ini cukup baik terutama di bidang pembinaan profesionalisme prajurit.

    "Kita kan bisa menyaksikan adanya upaya-upaya terkait pembinaan profesionalisme itu seperti pembinaan dan latihan prajurit serta kelembagaan, juga masalah penghayatan dan pelaksanaan HAM di lapangan memiliki banyak kemajuan," ungkap mantan perwira TNI ini.

    Namun, Tubagus Hasanuddin mengatakan, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh Panglima TNI yang baru nanti.

    "Antara lain peningkatan disiplin prajurit karena masih ada kasus-kasus perkelahian anggota TNI antarangkatan, juga kasus-kasus kriminal yang melibatkan anggota TNI dan tentu masalah pembinaan kesehatan, terutama terkait informasi terjangkitnya virus HIV/AIDS di lingkungan prajurit TNI. Ini kan perlu diseriusi," ujarnya.

    Tak kalah pentingnya, kata Tubagus, melanjutkan pembentukan `minimal essential force` (MEF) yang telah dicanangkan beberapa tahun lalu.

    "Juga masalah pembinaan terhadap personel dan peralatan agar tidak terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian personel dan material," katanya.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> DPR Ingatkan Presiden Soal Pergantian Panglima TNI

    PTDI mulai Produksi Komponen Sayap Buat Airbus 350

    Sayap Airbus (Foto: DEFENSE STUDIES)

    TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Dirgantara Indonesia saat ini tengah mulai memenuhi pesanan pembuatan komponen sayap Airbus 350.

    Setelah sebelumnya membuat komponen sayap inboard outer fixed leading edge untuk Airbus 380, 320, 330, dan 340 serta 400 militer.

    "Jangka kontraknya ada yang lima tahun hingga 10 tahun. Mudah mudahan akan terus berlanjut, kita tidak memprediksi kapan berakhirnya kontrak ini," ujar Rukhendi Humas PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat dihubungi Tempo, Rabu (18/8).

    Ia menyatakan, dengan diproduksinya komponen sayap oleh PT DI optimis pada tahun ini mengalami pertumbuhan dari segi bisnis. Walaupun perakitan komponen bukan bisnis utama PT Dirgantara Indonesia."Kami optimis menatap kedepan, dengan semakin meningkatnya pemesanan pembutan komponen, dan kegiatan perawatan oleh anak usaha,"

    Rukhendi menegaskan, pemesanan komponen saya sendiri masih melalui British Aerospace System dengan kontrak awal sejak 2004 lalu. "Nilai kontraknya terus meningkat tiap tahun karena ada beberapa komponen harga yang juga meningkat seperti bahan baku dan tenaga kerja. Cuma berapa nilai kontrak untuk yang sekarang belum bisa diungkapkan," katanya.

    Ia menegaskan, dengan diberikanyanya kepercayaan pembuatan komponen sayap menjadi nilai tambah buta PT DI dan Indonesia karena sudah dipercaya perusahaan besar untuk membuat komponen perusahaan penerbangan luar negeri."Kami optimis PT DI akan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan banyaknya pesanan yang masuk," ujarnya.

    PT DI sendiri memiliki sejumlah produk layanan selain pembuatan pesawat terbang dan helikopter. Di antaranya, aerostructure, aircraft services, engineering services. Dimana pada tahun ini PT DI ditargetkan mengalami pertumbuhan pendapatan mencapai Rp 1,5 triliun.

    Pada tahun 2009 lalu, PT DI berhasil menembus target kontrak karya sekitar Rp 1,1 triliun.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> PTDI mulai Produksi Komponen Sayap Buat Airbus 350

    Wakil Ketua DPR Minta TNI Tak Ragu Tangkap Kapal Malaysia

    illustrasi

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golar, Priyo Budi Santoso menilai aparat kepolisian Diraja Malaysia menyinggung masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus pelecehan yang beberapa terjadi, termasuk penangkapan tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat pekan lalu.

    Priyo mengatakan, sebagai Wakil Ketua DPR, dia merasa kurang puas dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menyikapi kasus penangkapan tiga petugas KKP tersebut. "Saya geregetan dengan sikap pemerintah yang tidak bereaksi secukupnya agar kita bangga sebagai bangsa. Padahal ini peristiwa kesekian kalinya yang bisa kita lihat sebagai tindakan yang menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan," kata dia kepada wartawan dalam jumpa pers di ruang wartawan gedung Nusantara III, DPR, siang ini (18/8).

    Lebih lanjutnya, Priyo telah meminta kepada Panglima TNI dan Komandan Patroli di perbatasan untuk tidak ragu menangkap kapal berbendera Malaysia yang masuk ke teritori Indonesia. Selain itu, dia pun mengaku telah memperingatkan Menteri Luar Negeri bahwa sopan santun dalam diplomasi tidak harus diterjemahkan dengan tidak beraksi, yang tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. "Menlu jangan ragu beri nota protes agar ini jadi peristwa terakhir. Karena bisa berujung pada hal yang membahyakan hubungan kedua negara di masa mendatang," tutur Priyo.

    Terhadap insiden yang terjadi di Kedutaan Besar Malaysia saat protes massa beberapa waktu lalu, Priyo memaklumi hal itu sebagai ekspresi rasa nasionalisme yang tinggi. Terlebih karena preistiwa pelecehan itu sudah beberapa kali terjadi. Padahal, kata dia, pada saat pertemuan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu dengan Presiden SBY dan ia ikut di dalamnya, kedua negara sepakat untuk berikhtiar mengatasi konflik yang ada.

    "Kemudian kita mendengar aparat kita yang berseragam yang jelas-jelas tak bersenjata, mereka ciduk dan dimasukan ke sel oleh polisi di sana. Itu sama sekali tidak seirama dengan apa yang telah kami bicarakan di Kuala Lumpur. Karena itu saya ingin statement saya didengar mereka karena saat ini kami sudah diambang batas toleransi," kata Priyo.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Wakil Ketua DPR Minta TNI Tak Ragu Tangkap Kapal Malaysia

    Anak Buah Fadel Labrak Polisi Malaysia

    INILAH.COM, Batam - Upaya Polisi Diraja Malaysia yang mencoba menahan-nahan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam membuat geram Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Happy Simanjuntak. Anak buah Fadel itu pun melabrak polisi Malaysia.

    Happy ditunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad untuk memimpin tim dari Indonesia untuk menegosiasi dengan Pemerintah Malaysia. Ia sempat geram hingga menggebrak meja saat berupaya membebaskan Erwan, Asriadi, dan Seivo Grevo Wawengkang.

    Akan tetapi sebelum dibebaskan, terjadi percekcokan di kantor polisi Kota Tinggi antara Happy dengan kepala polisi Tanah Tinggi. Happy meradang lantaran merasa dipersulit anggota polisi saat membebaskan tiga stafnya dari tahanan Polisi Malaysia.

    Menurut Happy, sebenarnya pada Senin (16/8)siang Erwan, Asriadi, dan Seivo sudah bisa dibebaskan. Namun, pihak Malaysia terus berbelit dan menyodorkan banyak alasan.

    "Sampai malam, mereka beralasan tunggu dulu, semua wajib salat tarawih. Saya maklum. Kemudian saya peringatkan ini sudah pukul 22.00, seharusnya tarawih sudah usai. Kembali mereka menyatakan ada kunjungan menteri besar kesultanan. Hingga (menunggu) habis berpuluh cangkir kopi. Wah ini saya tidak terima, akhirnya memukul meja, saya marah sambil mengatakan lepaskan segera warga saya," ujar Happy.

    Melihat Happy yang marah, polisi Kota Tinggi pun langsung mengurusi berkas-berkas pembebasan ketiga orang tersebut. Hingga akhirnya Selasa (17/8) pukul 03.00, tiga PNS Kota Batam itu dibebaskan dan dijemput tim KKP serta Konsulat Jenderal RI Johor Bahru.

    "Dia (Polisi Malaysia) sempat marah menyatakan saya preman dan mengingatkan hubungan diplomasi Malaysia-Indonesia harus baik-baik. Lantas saya menjawab saya tidak peduli itu, yang jelas ketiga staf saya harus dibebaskan, jangan perpanjang birokrasi. Baru mereka mengalah," tegas Happy.

    Ketiga pegawai ditangkap polisi Malaysia di perairan Tanjungberakit Bintan, seusai menangkap kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan dan menahan tujuh nelayan Malaysia, Jumat (13/8) malam. Setelah dibebaskan, ketiga pegawai DKP Batam tersebut dijemput Minister Counsellor KJRI Johor Bahru Malaysia, Suryana Sastradirejda dari kantor polisi Kota Tinggi.

    "Kami bersama tim KKP yang menjemput dari kepolisian setelah upaya lobi dan negosiasi dilakukan," ujar Suryana.

    Erwan, Asriadi, dan Sievo tiba di Batam dengan menaiki kapal feri Indomas 3. Lebih lanjut Happy mengatakan, ketiga anggota DKP Batam ini akan dibawa ke Jakarta untuk diberi penghargaan atas keberanian mereka mengawal perairan perbatasan berikut sumber dayanya dengan peralatan seadanya.

    Sumber: INILAH
    Readmore --> Anak Buah Fadel Labrak Polisi Malaysia

    Fadel Sepakat DKP Kerjasama dengan TNI AL

    JAKARTA - Hubungan Indonesia dengan Malaysia kembali menegang terkait masalah perbatasan. Kali ini Malaysia menangkap kapal dan tiga orang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

    Menyikapi persoalan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad setuju dengan usulan kapal-kapal Dinas Kelautan dan Perikanan beroperasi bersama TNI AL.

    Dia juga sepakat sebaiknya yang mengatur perairan perbatasan adalah aparat keamanan. "Tadi dikatakan bahwa ada pikiran-pikiran yang mengusulkan kepada saya apa tidak sebaiknya kapal-kapal itu dikerjasamakan dengan TN AL, saya mengatakan silakan saja," kata Fadel di sela-sela peringatan HUT ke-65 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/8/2010).

    Bagi dia, yang terpenting adalah mengurus aspek ekonomi dari perairan Indonesia yang melimpah. "Saya kira di 17 Agustus 2010, kita harus punya semangat baru. Masalah yang kita hadapi hari ini adalah anggaran kita terbatas tetapi peralatan-peralatan kita itu menurut pendapat saya cukup lengkap, tapi terbagi di mana-mana," paparnya.

    Yakni, ada di DKP, kepolisian, TNI AL, TNI AD, juga di tempat-tempat sipil seperti, SAR, dan perhubungan. "Kalau ini kita atur seperti usulan tadi kita atur kembali, saya kira ini lebih baik, lebih efisien, lebih efektif," ujarnya.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Fadel Sepakat DKP Kerjasama dengan TNI AL

    Militer China akui miskin visi global

    Beijing - Militer China harus banyak belajar dari militer luar negeri, terutama dalam cara berpikir. Sebab, meski sebagai militer terbesar di dunia dalam hal jumlah personel, militer China masih terbelakang dalam visi.

    Demikian diakui sendiri oleh harian milik Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Liberation Army Daily, Minggu (15/8), "Modernisasi personel merupakan bagian terpenting dari reformasi militer, seiring investasi yang besar di bidang senjata modern," tegas harian tersebut, dikutip msnbc.msn.com.

    Dipaparkan, membangun sistem persenjataan modern demi mengantisipasi isu Taiwan dan Jepang, serta Amerika Serikat, membutuhkan juga kreativitas dan pikiran yang terbuka para personel militer China. Dua hal yang masih menjadi problem selama ini. "Pengaruh cara berpikir konservatif dan tradisional sangat luas di militer kita. Militer kita miskin visi global."

    Untuk itu, lanjut harian itu, militer China harus banyak belajar dari kultur militer asing dan terbuka terhadap perkembangan. Contoh terbaik yang ditunjuk adalah militer AS.

    Sumber: Primaironline
    Readmore --> Militer China akui miskin visi global

    Tuesday, August 17, 2010 | 11:26 PM | 0 Comments

    Iran Akan Luncurkan Jet Tempur Tanpa Awak

    Teheran (ANTARA News/IRNA-OANA) - Iran dalam waktu dekat akan meluncurkan jet tempur tanpa awak pertama, kata Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi, Selasa.

    "Jet tempur tanpa awak yang diberi nama "Karrar" itu akan diluncurkan saat hari libur "Pekan Pemerintah (Government Week), 24-30 Agustus," kata Menhan Vahidi.

    "Pekan Pemerintah" itu diperingati untuk mengenang mantan Presiden Iran, Mohammad Ali Rajaie dan Perdana Menterinya, Mohammad Javad Bahona, yang wafat sebagai pahlawan dalam ledakan bom di istana presiden pada 30 Agustus 1981.

    Selain itu, kata Vahidi, suatu kendaraan tempur baru dan kendaraan pengangkut peluru kendali generasi baru yang diberi nama Zolfaqar juga akan diluncurkan bersamaan dengan peringatan "Pakan Pemerintah" tersebut.

    Menurut dia, suatu perpustakaan khusus bagi uji coba rudal generasi ketiga "Fateh 110" dan 28 proyek elektronik dan telekomuniasi juga akan diresmikan pada peringatan hari itu.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Iran Akan Luncurkan Jet Tempur Tanpa Awak

    Israel Permalukan Tawanan Palestina di Facebook

    INILAH.COM, Jakarta- Militer Israel kembali membuat ulah di Facebook, di mana seorang mantan anggotanya menaruh foto diri beserta tawanan Palestina yang matanya tertutup.

    Seperti dikutip dari Telegraph, foto ini menampilkan perempuan itu bersilang kaki dan tersenyum dengan latar belakang beberapa tawanan yang tertutup matanya. Hal tersebut mengingatkan kita pada strata tentara Israel yang memiliki kontrol penuh atas masyarakat Palestina di kawasan Tepi Barat.

    Tentara Israel memang sering ‘berulah’ di media sosial seperti Facebook dan YouTube. Beberapa waktu lalu, sekelompok prajurit telah ditegur karena menampilkan koreografi tarian saat melakukan patroli di kota Hebron, Palestina. Tindakan ini mereka rekam dan di-posting di YouTube.

    Juru bicara pemerintah Palestina Ghassan Khatib mengecam foto itu dan mengatakan mereka sangat sedih melihat bagaimana 43 tahun keberadaan Israel di Palestina telah begitu berpengaruh terhadap sikap tentara Israel.

    “Ini menunjukkan mentalitas mereka,” kata Khatib.

    “Mereka sangat bangga menghina Palestina. Mereka begitu tidak adil, tidak bermoral dan korupsi. Ini ditunjukkan dalam foto tersebut.”

    Di sisi lain, militer Israel juga mengecam foto perempuan muda yang bernama Eden Aberjil –sesuai nama akun Facebook- yang berada di kota pelabuhan Ashdod, selatan Israel.

    “Ini adalah foto yang memalukan,” kata Kapten Barak Raz, juru bicara militer Israel.

    “Gambar tersebut menunjukkan masalah keamanan informasi, serta pelanggaran serius atas moral dan kode etik prajurit. Mereka seharusnya melayani publik saat bekerja. Saya yakin perempuan ini akan disidang dalam mahkamah militer.”

    Namun, belum jelas apakah pihak militer dapat menghukum Aberjil karena ia telah selesai melaksanakan wajib militer.

    Gambar tersebut mengingatkan kita pada gambar yang diambil tentara Amerika di penjara Abu Ghraib, Irak, pada tahun 2003. Gambar itu menampilkan tentara Irak yang telanjang, dipermalukan dan menyedihkan.

    Masyarakat Palestina yang ditangkap akan diborgol dan ditutup matanya oleh tentara Israel agar tidak melarikan diri.

    Sumber: INILAH
    Readmore --> Israel Permalukan Tawanan Palestina di Facebook

    Malaysia Bohong Gunakan Peluru Suar

    illustrasi

    BATAM, KOMPAS.com — Klaim pihak Malaysia yang menyatakan bahwa Polisi Diraja Malaysia menggunakan peluru suar dibantah oleh petugas Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Karimun.

    "Kalau peluru suar pasti akan menimbulkan efek terang benderang di langit. Tapi pada saat kejadian, setelah dua kali suara tembakan dari polisi Malaysia, saya tidak melihat langit terang," kata petugas Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Karimun, Hermanto, yang menjadi saksi mata saat kejadian.

    Pada Jumat (13/8/2010) malam, Polisi Diraja Malaysia mengejar kapal patroli PSDKP yang satu jam sebelumnya menangkap lima kapal Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan Pulau Bintan. Setelah berhasil mendekat, Polisi Diraja Malaysia memaksa petugas PSDKP agar membebaskan tujuh nelayan dan lima kapal Malaysia agar bisa ditarik ke Malaysia.

    Akibat petugas PSDKP menolak permintaan itu, ketegangan sempat terjadi. Dua kali suara tembakan kemudian terdengar dari kapal patroli Malaysia. "Mereka sangat arogan dengan memaksa kami membebaskan kapal dan nelayan Malaysia," kata Hermanto.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Malaysia Bohong Gunakan Peluru Suar

    Monday, August 16, 2010 | 11:58 PM | 0 Comments

    Indonesia Bangun Kapal Perang Tempur Terbesar


    TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementrian Pertahanan hari ini melaunching rencana pembangunan kapal perang Perusak Kawal Rudal. Kapal PKR ini merupakan kapal perang tempur terbesar dan pertama yang akan dibuat di Indonesia. "Ini memperkuat kekuatan laut kita dan dengan ini kita memiliki kekuatan yang dapat membuat gentar pihak lain yang mengancam," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Pertahanan, Senin (16/8).

    Purnomo melanjutkan, pembangunan kapal perang yang akan dimulai pada tahun depan ini dan selesai dikerjakan selama 4 tahun merupakan cara Indonesia untuk mengembangkan dan memperkuat pertahanan negara. "Bisa digunakan untuk berbagai operasi, misal untuk operasi perdamaian," katanya. Di Asean, lanjut Purnomo, hanya Singapura yang memiliki jenis kapal perang tempur sejenis ini.

    Menambahkan pernyataan Menhan, Kepala Staff Angkatan Laut, Letnal Jenderal Erris Heriyanto mengatakan, pengunaan kapal PKR ini tergantung dari intensitas permintaan. "Kapal ini tergantung dari permintaan panglima TNI, bisa untuk patroli mengitari Indonesia karena ancaman yang kita hadapi bisa datang dari seluruh perairan," kata Erris. Kapal perang ini juga bisa untuk mengawal kapal-kapal kecil lainnya.

    Kapal perang yang memiliki panjang 105 meter dan berat 2400 ton dan juga peralatan perang avionik-elektronik canggih ini akan dibangun oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri. Sebagai bagian dari alih teknologi, kerjasama ini juga akan dilakukan dengan negara Belanda. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk membangun satu unit kapal perang adalah sebesar $220 juta yang dananya berasal dari APBN.

    Kapal perang jenis PKR ini dilengkapi perlengkapan avionik elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai misi operasi peperangan seperti elektronika, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal.

    Kapal perang ini dilengkapi peralatan antara lain radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara, perlengkapan persenjataan meriam kaliber 76-100mm dan kaliber 20-30mm, peluncur rudal ke udara dan senjata torpedo.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Indonesia Bangun Kapal Perang Tempur Terbesar

    5 Kementerian Dapat Jatah Terbesar Anggaran

    VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan pemerintah menetapkan prioritas bagi lima kementerian untuk mendapatkan bagian anggaran terbesar.

    Prioritas itu disampaikan Presiden dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2011 di hadapan DPR dan DPR di gedung parlemen di Jakarta, Senin, 16 Agustus 2010.

    "Ada lima kementerian yang mendapatkan anggaran cukup besar," ujar SBY.

    Menurut Presiden, kelima kementerian itu adalah: Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56,5 triliun; Kedua, Kementerian Pendidikan Nasional, sebesar Rp50,3 triliun; Ketiga, Kementerian Pertahanan, sebesar Rp45,2 triliun; Keempat, Kementerian Agama, sebesar Rp31,0 triliun; Kelima, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar Rp28,3 triliun.

    Presiden menjelaskan, prioritas alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Anggaran itu akan digunakan antara lain untuk melaksanakan pembangunan flyover dan underpass sepanjang 4.551 meter; serta jembatan sepanjang 2.119 meter. "Kita juga akan melakukan preservasi jalan dan jembatan masing-masing sepanjang 35.961 kilometer dan 212.360 meter; serta meningkatkan kapasitas jalan sepanjang 2.613 kilometer."

    Anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, difokuskan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal di semua jenjang pendidikan. Anggaran tersebut juga direncanakan untuk meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui kegiatan pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap diberikan bagi sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

    "Anggaran pendidikan juga direncanakan untuk memberikan beasiswa bagi siswa miskin pada semua jenjang. Insya Allah, dengan alokasi anggaran sebesar itu, kita dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas menjadi 7,75 tahun."

    Sementara itu, alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan diprioritaskan untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan. Anggaran itu, juga dialokasikan untuk memenuhi sarana-prasarana dalam rangka menuju pencapaian sasaran “kekuatan minimum esensial”, serta peningkatan kemampuan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

    Prioritas alokasi anggaran bagi Kepolisian Negara RI ditujukan untuk menurunkan gangguan kamtibmas, baik melalui pengembangan langkah-langkah strategis maupun pencegahan potensi gangguan keamanan, baik kualitas maupun kuantitas. Anggaran itu, juga digunakan untuk penanggulangan sumber penyebab kejahatan, gangguan ketertiban, dan konflik di masyarakat.

    Sumber: VIVANEWS
    Readmore --> 5 Kementerian Dapat Jatah Terbesar Anggaran

    Jelang Pidato Kenegaraan, Tank dan Helikopter Berjajar di Gedung DPR



    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamanan di sekitar Gedung DPR/MPR/DPD sangat ketat menjelang pidato kenegaraan Presiden SBY, Senin (16/8). Tak kurang dari tiga tank dan dua helikopter dalam posisi siaga. Ada pula water canon dan mobil unit pemadam kebakaran. Tak hanya petugas keamanan dalam DPR dan pasukan pengamanan Presiden (paspampres), pengamanan juga diperkuat tentara dari kesatuan khusus.

    Tank pertama diletakkan di gerbang utama pintu belakang. Sedangkan tank kedua diletakkan di tempat parkir mobil tamu di sisi selatan gedung parlemen. Tank ketiga diletakkan di depan ruang nusantara I. Sementara, water canon dan mobil pemadam diletakkan di pintu gerbang utama yang menghadap Jl Gatot Subroto. Di setiap lokasi, personil pengamanan nampak berwarna-warni, mulai dari keamanan dalam DPR, paspampres, dan tentara.

    Selain peralatan dan personil, prosedur pengamanan juga lebih ketat. Pengguna motor tak diperkenankan masuk ke komplek gedung rakyat, jika tak menggunakan ID khusus atau ID pegawai. Antrean panjang terjadi, karena tidak setiap pengguna motor sudah mengenakan ID. Sebagian wartawan juga harus menunggu ID yang dibawa rekannya.

    Dengan alasan pengamanan yang sama, pengguna angkutan umum dari arah Jl Gatot Subroto tak lagi bisa turun di halte di depan gedung parlemen. Mereka harus turun di halte gedung Manggala Wahana Bhakti milik Departemen Kehutanan, sekitar 300 meter dari gedung parlemen. Mereka yang menuju gedung parlemen masih harus berjalan memutar melewati gerbang belakang.

    Tiba di gedung parlemen, belasan wartawan pun harus gigit jari tak bisa memasuki ruang sidang utama. Pasalnya, mereka mengenakan celana berbahan jeans. Mereka ‘lupa’ bahwa aturan kepresidenan melarang wartawan berpakaian berbahan jeans saat meliput presiden. Aturan ini berlaku di lingkungan istana, tapi kerap menjadi persoalan ketika presiden hadir di tempat lain, termasuk gedung parlemen yang tak menempatkan wartawan di satu lantai dengan presiden.

    Sumber: REPUBLIKA
    Readmore --> Jelang Pidato Kenegaraan, Tank dan Helikopter Berjajar di Gedung DPR

    Belum Saatnya Perang dengan Malaysia


    Kronologi penangkapan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Malaysia.

    JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia sudah kerap terjadi. Terakhir, kepolisian Malaysia menangkap tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindakan ini dianggap berlebihan. Cukupkah melayangkan nota protes?

    Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, jika nota protes tak diindahkan, pemerintah perlu melakukan tindakan yang lebih keras. Tetapi bukan perang. "Perang bukan pilihan untuk saat ini. Tetapi, kehormatan Republik penting untuk kita tegaskan. Kita tidak kehendaki perang kecuali amat sangat terpaksa. Hanya, saat ini jauh dari pikiran kita," kata Anas, Senin (16/8/2010), di Gedung DPR, Jakarta.

    Tindakan yang lebih keras dan tegas yang dimaksud, misalnya mempertimbangkan keberadaan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia dan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. "Saat ini, lebih baik menempuh jalan diplomatik yang keras untuk menunjukkan harga diri bangsa kita. Nota protes keras cukup untuk saat ini," ujarnya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Belum Saatnya Perang dengan Malaysia

    Mengapa Malaysia Kerap Remehkan RI?

    (foto: danigunawan.com)

    JAKARTA, KOMPAS.com - Lagi, Malaysia berulah. Tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ditangkap dan ditahan Polisi Diraja Malaysia di Johor, pekan lalu.
    Malaysia harus melakukan klarifikasi soal ini. Kemlu juga harus segera melakukan protes keras

    Ironisnya, mereka digelandang ketika mereka tengah menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia. Malaysia terlalu meremehkan Indonesia. Padahal, petugas Indonesia tersebut beridentitas resmi dan tengah melakukan tugas negara.

    Hal itu juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI Yorrys Raweyai, Senin (16/8/2010) di DPR RI.

    "Malaysia meremehkan Indonesia. Malaysia selalu melakukan hal-hal yang tidak bersahabat sebagai negara tetangga. Dan ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga Malaysia melakukan penyiksaan dan pemukulan terhadap pelatih karate," kata Yorrys.

    Yorrys, yang menyayangkan penangkapan tersebut, mengatakan, pemerintah harus segera bersikap. "Malaysia harus melakukan klarifikasi soal ini. Kemlu juga harus segera melakukan protes keras," katanya.

    Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada Kompas, pekan lalu, mengatakan, dalam pertahanan, daya tangkal yang lemah membuat Indonesia dilecehkan oleh negara tetangga.

    "Saya ambil contoh Ambalat. Mengapa Malaysia berbuat seperti itu? Karena dia tahu tingkat kemampuan patroli kita di Indonesia bagian timur itu. Malaysia mengklaim sesuatu yang tidak sah menurut hukum internasional. Dia lecehkan kita karena dia tahu kemampuan TNI AL kita lemah di situ dan sebagian besar (kekuatan) kita di darat, dia membuat apa yang disebut military skirmishes (perang kecil-kecilan) untuk mengetes kemampuan kita," katanya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Mengapa Malaysia Kerap Remehkan RI?

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.