ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Thursday, December 23, 2010 | 3:12 PM | 0 Comments

    Lanal Semarang Ikuti Uji Terampil Gladi Tugas Tempur

    Semarang, CyberNews. Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang mengikuti Uji Terampil Gladi Tugas Tempur P-1/PII 2010 di Mako Lanal Semarang, Rabu (22/12). Uji Terampil dilakukan langsung oleh Komando Latihan (Kolat) Armatim TNI AL. Sebelas tim penguji melakukan pengujian berupa materi tertulis maupun praktek lapangan.

    Di antaranya, uji ketrampilan prajurit bongkar pasang senjata, penindakan Huru hara (Dakhura), penindakan ancaman sabotase, pertahanan pangkalan, penggulangan kebakaran serta peran penanggulangan bencana alam/banjir.

    Wakil Kepala Tim (Wakatim) Uji Trampil Gladi Tugas Tempur P-I/PII 2010 Letkol Laut (P) Hadi Prayitno mengatakan melalui uji trampil kepada parjurit TNI AL bisa dijadikan tolok ukur seberapa kemampuan prajurit dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya.

    "Semua pengetahuan prosedur peraturan khas TNI AL kita ujikan dalam uji trampil ini. Bahkan tak hanya kemampuan prajurit dalam persenjataan namun juga peraturan khas TNI AL dalam menerima tamu, penjagaan markas maupun baris berbaris ikut pula diujikan,"jelasnya.

    Dikatakan, uji trampil digelar rutin setiap setahun sekali di tiap pangkalan jajaran TNI AL. Hasil akhir penilaian dari uji trampil tersebut selanjutnya akan menjadi evaluasi bagi pangkalan TNI AL.

    "Hasil dari uji trampil ini akan kita jadikan tolok ukur kemampuan prajurit dan pangkalan TNI AL. Apapun hasil dari ujian tersebut kemudian akan dijadikan sebagai evaluasi akhir tahun sehingga dapat dijadikan evaluasi ke depannya dalam pembinaan satuan prajurit yang lebih baik,"jelasnya.

    Komandan Pangkalan TNI AL (Dan Lanal) Semarang, Kolonel Laut (T) Moelyanto menyambut baik adanya Uji Trampil Gladi Tugas Tempur P-1/PII 2010 di Lanal Semarang yang dilakukan Kolat Armatim TNI AL.

    Dengan adanya uji trampil yang dilakukan rutin dan berkala tiap akhir tahunan diharapkan mampu memacu kemampuan serta profesionalitas prajurit TNI AL kedepan yang semakin baik. "Kita sangat apresiatif terhadap Uji Trampil ini. Karena dengan adanya uji terampil dapat memeliharaan naluri tempur prajurit agar esensi profesionalitasnya senantiasa terjaga," jelasnya.

    Sumber: SUARA MERDEKA
    Readmore --> Lanal Semarang Ikuti Uji Terampil Gladi Tugas Tempur

    DPR Harus Cepat Selesaikan Regulasi Pertahanan

    JAKARTA – Tak adanya rancangan undang-undang (RUU) terkait pertahanan yang diselesaikan DPR dikhawatirkan akan menghambat reformasi di bidang pertahanan. DPR harus menyelesaikan empat RUU yang saat ini sangat dibutuhkan di bidang pertahanan, yakni RUU Intelijen, RUU Rahasia Negara, RUU Komponen Cadangan, dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

    “Minimal tahun 2011 ini ada salah satu yang sudah selesai. Jika tidak, saya khawatir DPR saat ini tidak ada bedanya dengan DPR pada periode sebelumnya. Tidak ada satu pun RUU yang diselesaikan untuk bidang pertahanan,” kata pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramo dhawardani, seusai diskusi “Refleksi Akhir Tahun” di Jakarta, Rabu (22/12).

    Pembentukan UU, menurut nya, sangat penting dilakukan karena hanya dengan regulasi pemerintah bisa mene rapkan mekanisme dan ke wenangan. Untuk itu, dia ber harap DPR menyerapnya dengan cepat. Untuk revitalisasi industri pertahanan, misalnya, pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, tidak bisa menentukan regulasi yang baik untuk menumbuhkan kembali geliat industri pertahanan. “Industri pertahanan itu bukan industri biasa. Perlu proteksi, penganggaran yang khusus.

    Kita harus melihatnya dalam jangka panjang,” jelasnya. Sementara itu, pengamat militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, meminta pemerintah mengubah strategi pertahanan yang diterapkan selama ini, yakni dari strategi pertahanan darat ke strategi pertahanan maritim dan udara. “Pertahanan kita sesungguhnya adalah di laut dan udara,” ujarnya.

    Pemerintah dinilai tak serius merancang strategi pertahanan yang tepat. Padahal, seharusnya pemerintah melihat Indonesia bukan dari dalam, tapi dari luar. “Kita harus mengamankan apa yang kita punya. Tidak ada alasan dari pemerintah karena terbatasnya anggaran. Masa anggaran untuk pemilu saja bisa, kenapa untuk pertahanan tidak bisa?” katanya.

    Sumber: KORAN JAKARTA
    Readmore --> DPR Harus Cepat Selesaikan Regulasi Pertahanan

    Mau Beli Kapal Selam, TNI AL Realistis

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Marsetio, menegaskan, pihaknya akan realistis dalam pengadaan kapal selam untuk memperkuat armada tempur matra laut."Kita memang membutuhkan kapal selam, untuk memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Namun, itu akan dilakukan secara realistis," katanya, Rabu (22/12).

    Marsetio mengemukakan, sesuai rencana strategis TNI Angkatan Laut hingga 2024 pihaknya telah mengajukan penambahan dua unit kapal selam. "Jadi hingga 2024, TNI Angkatan Laut memiliki empat unit kapal selam yakni dua unit yang telah ada KRI Nanggala dan KRI Cakra, plus dua unit yang masih dalam proses pengadaan di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

    Marsetio menegaskan, pengadaan dua kapal selam itu sudah disesuaikan dengan kerangka kekuatan pokok minimum (minimum essential forces). "Jadi, realistis lah sesuai ketersediaan anggaran pemerintah," katanya.

    Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dollar Amerika Serikat, yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

    "Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata Wakasal.

    Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran, seperti Jerman, Perancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

    Rencananya, dari dua pilihan itu diuji kembali mana spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut.

    Sumber: REPUBLIKA
    Readmore --> Mau Beli Kapal Selam, TNI AL Realistis

    Wednesday, December 22, 2010 | 9:02 PM | 0 Comments

    Media Korsel : Indonesia Akan Umumkan Pembelian T-50 Pada Januari 2011


    Potensi Ekspor Korea pesawat latih T-50 mendapatkan lampu hijau. Setelah Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) gagal melakukan negosiasi pesawat Alenia Aermacchi Italia sehingga T-50 memiliki kesempatan untuk melakakukan pengadaan pesawat latih Buatan Italia tersebut.

    Indonesia akan mengumumkan pada bulan Januari tahun depan, sebelum sujujeon mengatakan Pesawat latih tersebut merupakan tawaran terakhir dan T-50 memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengekspor pesawat tersebut.

    Menurut Majelis Nasional pemerintah Uni Emirat Arab baru-baru ini memiliki spesifikasi ahereumakisawa (kinerja) untuk pesawat latih Italia dan transfer teknologi, dll. Sehingga menyebabkan Aermacchi M-346 didiskualifikasi dalam pengadaan pesawat tersebut.

    Komisi Pertahanan Nasional secara resmi mengatakan "pemerintah United Arab Emirates dan pesawat latih ahereumakisaga untuk memberikan kursus untuk menunjukkan pendapat yang berbeda yang menyebabkan kegagalan negosiasi" dan "informal Alenia Aermacchi M-346 dicabut sebagai status pemenang tender"katanya.

    Pejabat juga mengatakan bahwa "United Arab Emirates melalui sumber-sumber lokal, juga telah memberitakan kegagalan negosiasi antara pemerintah dan Alenia Aermacchi" dan "membuat pengumuman resmi yang akan dirilis terhadap pembatalan tersebut"katanya.

    Sehingga T-50 mempunyai potensi ekspor sekali lagi. Bahkan, Alenia Aermacchi sebagai pemenang tender hal ini merupakan sebuah kabar buruk akibat pembatalan tersebut. Itu menyebabkan Korea Aerospace Industries (KAI) T-50 bertolak ke UEA untuk agresif melobi untuk pengadaan pesawat tersebut.

    Awalnya pemerintah Uni Emirat Arab dan Aermacchi Alenia menandatangani perjanjian definitif pada Oktober tahun lalu. Tetapi pihak Aermacchi Alenia tidak dapat memenuhi persyaratan kesepakatan UEA telah yang tertunda.

    Knowledge Economy dan DAPA official "Apakah United Arab Emirates belum mengumumkan secara resmi untuk memverifikasi tentang masalah tersebut" tetapi "Pemerintah United Arab Emirates pembicaraan resmi dengan pemerintah Italia meminta kami untuk bernegosiasi. Ini akan memperbesar peluang T-50 untuk diekspor, "katanya.

    Sementara itu, pada bulan Januari tahun depan Indonesia akan mengumumkan pemenang tender pesawat latih, Dari proyek pengadaan pesawat latih, T-50 merupakan calon terkuat dalam pengadaan pesawat tersebut. Saat ini T-50 dan Yak-130 Rusia bersaing ketat dalam tender tersebut. Dalam hal ini, baru-baru ini Menteri Pengetahuan Ekonomi Hwan kembali dari Indonesia dan "Dia tahu T-50 sudah melalui tahap akhir untuk diekspor ke Indonesia," katanya "Ini baik karena mendapatkan dukungan dari lokal" katanya.

    Sumber: FN NEWS
    Readmore --> Media Korsel : Indonesia Akan Umumkan Pembelian T-50 Pada Januari 2011

    Dua Kapal Baru Perkuat TNI AL

    ilustrasi

    Surabaya (ANTARA News) - Dua kapal baru jenis tunda dan "Landing Platform Dock" (LPD) hasil produksi perusahaan dalam negeri, dioperasikan untuk memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut.

    Kapal tunda TD Lawu produksi PT Jalakaca Mitraguna Jakarta diserahkan Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL (Aslog KSAL) Laksamana Muda TNI Didik Suhari kepada Komandan Lantamal V Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto di Surabaya, Rabu.

    Sedangkan kapal LPD buatan PT PAL Indonesia diserahkan kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksma TNI Didit Herdiawan.

    Kapal jenis LPD bernama KRI Banjasmasin itu, beberapa waktu lalu sudah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pertahanan.

    Kapal TD Lawu yang memiliki panjang 25 meter dan lebar delapan meter itu, merupakan kapal tunda ketujuh yang dimiliki Dinas Kesyahbandaran TNI AL.

    Komandan Lantamal V Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto mengatakan keberadaan Kapal TD Lawu akan sangat mendukung tugas Lantamal V, dalam memberikan dukungan logistik dan administrasi kepada unsur-unsur operasional Koarmatim dan TNI AL.

    "Kami masih memerlukan tambahan kapal tunda dengan kemampuan manuver yang handal dan tenaga pendorong yang memadai, karena kapal perang yang dimiliki TNI AL semakin besar," katanya.

    KSAL Laksamana TNI Soeparno dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Aslog Kasal Laksda TNI Didik Suhari, mengatakan sebelum dioperasikan, Kapal TD Lawu telah menjalani berbagai uji kelaikan yang dilakukan Dislaikmatal dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

    "Kapal ini siap menjadi pendukung operasional KRI-KRI yang memerlukan lepas dan sandar, khususnya di Dermaga Ujung Surabaya," ujarnya.

    Ia menambahkan pembangunan kedua kapal tersebut merupakan bagian dari pembangunan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum.

    Selain itu, TNI AL juga berusaha memenuhi sarana dan prasarana lainnya, seperti pembangunan pangkalan, agar mampu melaksanakan fungsi azasinya.

    "Salah satu kelengkapan pangkalan untuk mendukung operasi adalah penyediaan fasilitas kapal tunda," tambah KSAL.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Dua Kapal Baru Perkuat TNI AL

    Armabar Tidak Setuju Ekspor Pasir Laut ke Singapura

    TANJUNGPINANG, tribunkaltim.co.id- Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat Kolonel Laut (P) Ari Atmaja menyatakan tidak setuju dilakukan ekspor pasir laut walaupun ada wacana melegalkannya dari pemerintah daerah.

    "Secara pribadi saya tidak setuju melegalkan ekspor pasir laut, karena akan berakibat rusaknya lingkungan bahkan ada pulau yang hilang akibat pengerukan pasir laut," kata Ari saat berbicara di hadapan anggota Komisi IV DPR RI di Tanjungpinang, Selasa.

    Dia mengatakan, wacana yang dilontarkan pemerintah daerah untuk melegalkan ekspor pasir laut akibat adanya indikasi pencurian bukan solusi yang baik.

    "Saya rasa melegalkan karena ada aksi pencurian sangat menyedihkan," ujarnya yang mengaku menjadi komandan pasukan saat menggagalkan aksi penyelundupan pasir laut ke Singapura dari Kepri beberapa tahun lalu.

    Danguskamla Armabar tersebut mengatakan, saat aksi penyelundupan pasir laut hampir tidak ada karena pola pengamanan yang dilakukan TNI AL bekerja sama dengan Singapura sangat ketat dan mendapat pengakuan internasional.

    "Kalau pun ada penyelundupan masih dengan cara tradisional sehingga akan ketahuan," katanya.

    Namun dia mengakui keterbatasan armada untuk melakukan pengawasan aksi pencurian pasir laut untuk ekspor tersebut.

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui hingga saat ini masih terjadi penggalian dan penyelundupan pasir laut ke luar negeri.

    "Saya memang pernah dengar ada ekspor pasir laut," kata Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kepri Isdianto menjawab pertanyaan Komisi VII DPR RI di Batam, Senin (20/12).

    Ia mengatakan sebenarnya, kata dia, pasir laut masih dilarang untuk diekspor, namun banyak terjadi pencurian.

    Menurut dia, ketimbang maraknya pencurian, lebih baik ekspor pasir laut dilegalkan.

    "Lebih bagus dilegalkan ketimbang dicuri," kata dia.

    Bila ekspor pasir laut dilegalkan, kata dia, maka kontribusi untuk daerah jelas. Asalkan, pelegalan ekspor pasir di bawah satu pintu, agar memudahkan pengawasan.

    Sumber: TRIBUN
    Readmore --> Armabar Tidak Setuju Ekspor Pasir Laut ke Singapura

    Kesejahteraan Prajurit dan Transparansi

    Ist

    Tahun 2010, wacana tentang Tentara Nasional Indonesia dan pertahanan nasional secara intensif berputar di antara alat utama sistem persenjataan dan kesejahteraan prajurit. Apakah wacana ini menuju kenyataan untuk menjadikan pertahanan negara lebih kuat dan TNI lebih profesional?

    Kita mulai dari alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dari segi kebijakan negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali mewacanakan peningkatan anggaran untuk pembangunan kekuatan pertahanan dan modernisasi alutsista. Dalam pidato di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari ulang tahun TNI, 5 Oktober lalu, misalnya, ia menyatakan, pemerintah sepakat mengalokasikan anggaran yang lebih besar di sektor pertahanan untuk modernisasi alutsista.

    Pemerintah dan DPR sepakat membentuk postur kekuatan pokok minimum untuk pertahanan. Minimum karena postur ini dibuat dengan mempertimbangkan keuangan negara yang masih minim. Namun, postur itu didesain bisa melaksanakan fungsi pertahanan, mulai dari mempertahankan sumber daya alam hingga kemampuan memiliki efek getar di kawasan.

    Dalam buku putih Postur Pertahanan dari Kementerian Pertahanan, dibuat rencana jangka panjang hingga 2029. Perencanaan meliputi pertahanan militer, pertahanan nirmiliter, dan kesejahteraan prajurit. Pembangunan postur pertahanan untuk tahap I (2010-2014), membutuhkan Rp 471,28 triliun yang dipecah setiap tahun. Untuk tahun 2011, kebutuhan mencapai Rp 150 triliun yang sebagian besar akan dialokasikan untuk revitalisasi industri pertahanan.

    Untuk memenuhi kebutuhan itu, ada tiga sumber daya, yaitu pinjaman luar negeri/kredit ekspor, pinjaman dalam negeri, dan APBN. Untuk tahun 2011, ada kekurangan Rp 11 triliun yang diharapkan bisa ditutup dari APBN. Namun, Kementerian Keuangan menyatakan, negara hanya bisa menganggarkan Rp 2 triliun. Ini berarti, kebutuhan pokok yang minimum saja mungkin tidak terpenuhi.

    Padahal, menurut Military Balance 2010, jurnal militer tentang kekuatan militer, Panglima TNI (saat itu) Jenderal Djoko Santoso menyampaikan, alutsista yang siap dari TNI Angkatan Darat hanya 62 persen, TNI Angkatan Udara (31 persen), dan TNI Angkatan Laut (17 persen). Kalau begini, konflik di perbatasan menjadi sebuah hal yang laten.

    Transparansi

    Terkait transparansi, masalahnya tak sederhana. Bahkan, Presiden Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau proses pengadaan barang dan jasa, yang tergolong rawan korupsi, termasuk di tubuh TNI (Kompas, 1/12). Pengadaan barang dan jasa, terutama alutsista, tertutup karena alasan rahasia negara.

    Namun, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menandaskan, pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan dan TNI melewati proses yang transparan, tak melalui rekanan lagi.

    Namun, kenyataannya lain. Secara kasatmata, kehadiran rekanan masih terlihat, baik di Mabes TNI maupun Mabes TNI AD, AL, dan AU. Bahkan, pada acara serah terima jabatan, karangan bunga dari berbagai perusahaan rekanan selalu dominan. Penyediaan barang dan jasa yang melibatkan rekanan adalah regulasi saat ini, demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

    Berbagai pihak dalam TNI secara informal mengakui, banyak pembelian yang dilakukan bersifat vendor-driven alias karena pendekatan penjual bersama rekanan. Tidak heran, sulit mengintegrasikan alutsista yang sistemnya berbeda-beda. Akibatnya, ada pembelian alutsista jadi tak pada tempatnya dan terjadi ekonomi biaya tinggi. Ada barang yang dibeli, tak berfungsi, tetapi mau diadakan lagi.

    Sementara industri pertahanan, misalnya PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, seperti mati suri. Alutsista yang seharusnya bisa dibuat di dalam negeri masih dibeli dari luar negeri juga. Bahkan, pada salah satu industri strategis, pemesanan malah dibatasi. Adanya fasilitas kredit juga tidak bisa dicairkan karena uang muka yang dianggarkan tidak kunjung diberikan. Konon, alat yang sudah tidak berfungsi pun, sebagaimana dipaparkan Military Balance, ada yang masih dimasukkan anggaran pemeliharaannya.

    ”Harus ada audit total alutsista TNI. Tidak hanya uangnya, tetapi juga harus ada tim dari KPK yang mengerti soal teknis,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie.

    Kesejahteraan prajurit sempat diwacanakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan menjadi penekanan tahun 2010. DPR pun menyuarakan kepeduliannya, antara lain dengan membuat tim khusus untuk membahas rumah dinas prajurit TNI dan pemberian tunjangan perbatasan.

    Mana hasilnya? Hingga tulisan ini dibuat, Rabu (15/12), beberapa prajurit yang dikonfirmasi mengatakan belum mendapat tunjangan perbatasan itu. Mereka berada di Merauke, Pulau Nipah, Ambalat, Sanggata, dan Berau. Padahal, merekalah ujung tombak di perbatasan. Di Enggano, sebelah selatan Mentawai, Sumatera Barat, sebuah perahu karet menjadi sarana utama mempertahankan kedaulatan negara. Jika ombak tinggi, lebih dari 1 meter, aparat tak berani ke laut. Belum lagi bensin terbatas dan pasokan bahan baku bergantung pada kiriman feri dari Bengkulu.

    Kondisi serupa terlihat saat Kompas bepergian bersama Peleton Pengamanan TNI AD di perbatasan Kalimantan Timur di Kepulauan Derawan. Perwira dari Batalyon Raja Alam mengakui, di pos bersama Simanggaris, ia mengandalkan pasokan yang dikirim dengan perahu ketinting. Pasukan Malaysia yang tinggal di pos yang sama mendapat pasokan dari helikopter militer.

    Saat mengevakuasi belasan warga Filipina yang terdampar di Kepulauan Derawan, prajurit TNI harus meminta warga agar meminjamkan perahu, untuk mengantarkan warga negara tetangga yang terdampar itu.

    Masalah rumah dinas prajurit juga belum selesai. Awal tahun 2010 disebutkan ada kekurangan 159.704 unit atau 44,63 persen. Soal perumahan pun menimbulkan konflik antara purnawirawan dan prajurit aktif.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Kesejahteraan Prajurit dan Transparansi

    Wakasal: Potensi Konflik Laut Terbesar di Ambalat

    Bogor (ANTARA News) - Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio, Selasa di Bogor mengatakan, batas wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 10 negara-negara di sekitarnya belum tuntas, sehingga berpotensi konflik.

    "Batas wilayah laut Indonesia dengan 10 negara di sekitarnya belum tuntas. Dari 10 negara tetangga, batas wilayah yang sudah tuntas baru dengan Singapura," tegas Laksamana Madya TNI Marsetio pada Selasa di Bogor.

    Laksamana Madya TNI Marsetio Selasa mengikuti Apel Komandan Satuan (AKS) yang digagas Korps Marinir di kawasan pegunungan Cikoneng, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

    Kegiatan AKS 2010 melibatkan para pati di lingkungan Korps Marinir dan dilangsungkan selama dua hari yaitu mulai Selasa hingga Rabu, 21 - 22 Desember.

    Menurut Marsetio, dari sembilan negara tetangga yang berbatasan wilayah laut dengan Indonesia, potensi konflik terbesar datang dari Malaysia.

    "Potensi konflik terbesar berasal dari Malaysia," tegas Laksamana Madya TNI Marsetio.

    Dipaparkannya, potensi konflik dengan Malaysia muncul lantaran negara tetangga tersebut mengklaim wilayah laut Ambalat senagai wilayah mereka.

    "Malaysia mengklaim Ambalat senagai wilayah mereka. Ini adalah persoalan besar yang berpotensi menimbulkan konflik bagi Indonesia," ungkapnya.

    Marsetio mengemukakan, Ambalat merupakan wilayah NKRI. Pihak TNI AL akan melakukan upaya dan langkah apapun untuk mempertahankan kedualatan wilayah RI.

    "Tidak boleh ada sejengkal tanah atau laut pun yang lepas. Kita pertahankan dan amankan dengan berbagai cara," demikian Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Wakasal: Potensi Konflik Laut Terbesar di Ambalat

    TNI AL Butuh 39 Kapal Selam Tambahan

    (Ist)

    TEMPO Interaktif, BOGOR - Armada angkatan perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut membutuhkan tambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berupa pengadaan 39 unit kapal selam.

    "Indonesia perlu menambah kekuatan armada angkatan laut. Wilayah laut kita sangat luas dan membutuhkan pengamanan yang intensif dari gangguan pihak luar," kata Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio di Bogor Rabu 22 Desember 2010.

    Laksamana Madya TNI Marsetio Rabu berada di Bogor, mengikuti kegiatan Apel Komandan Satuan (AKS) yang digagas Korps Marinir. Apel Komandan Satuan diikuti 84 pesera terdiri dari komandan satuan di lingkungan Korps Marinir.

    Menurut Marsetio, alutsista yang dimiliki armada angkatan perang TNI AL masih jauh dari kategori memadai kebutuhan yang dihadapi. "Alutsista yang dimiliki TNI AL perlu ditambah dan diperkuat. Terutama jumlah kapal selam perlu ditambah, karena saat ini baru ada beberapa unit," terangnya.

    Dikatakannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Keberadaan jumlah kapal selam yang memadai sangat mendesak, guna menjamin keamanan kedaulatan wilayah NKRI. " Kami membutuhkan tambahan kapal selam sebanyak 39 unit," ujar Marsetio.

    Penambahan kapal selam bagi armada perang TNI AL, diharapkan dapat membantu tugas dalam mengamankan keutuhan wilayah laut NKRI.

    "Kapal selam tersebut akan disebar ke berbagai penjuru laut NKRI. Terutama pulau-pulau terluar dan wilayah laut yang rawan diklaim negara asing akan mendapatkan pengamanan ekstra," imbuhnya.

    Pengamanan ekstra wilayah laut diharapkan dapat menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI. "Kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI harus kita pertahankan. Tidak boleh ada sejengkal pun tanah yang lepas ke pihak asing," ujarnya.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> TNI AL Butuh 39 Kapal Selam Tambahan

    Tuesday, December 21, 2010 | 10:14 PM | 0 Comments

    Srikandi Koarmabar Mampu Bongkar Pasang Senjata

    JAKARTA (Pos Kota) – Kemampuan srikandi-srikandi yang tergabung dalam Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) masih sangat tangguh dalam bidang penguasaan senjata laras panjang, ini dibuktikan setelah para srikandi-srikandi Koarmabar berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua pada perlombaan bongkar pasang senjata yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kowal ke-48, di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (21/12).

    Tim bongkar pasang senjata Kowal Koarmabar yang terdiri dari 7 orang berhasil mengunguli lima Tim Kowal lainnya yakni Mabesal, Kormar, Kolinlamil, Seskoal, Lantamal III Jakarta serta RSAL. Hasil selengkapnya pada perlombaan ini yakni Tim Kowal Koarmabar keluar sebagai tempat pertama dengan meraih nilai 711, diikuti Tim Kowal Mabesal di tempat kedua dengan nilai 639 dan Tim Kowal Kormar di tempat ketiga dengan nilai 632.

    Selain perlombaan bongkar pasang senjata yang dipertandingkan dalam rangka memperingati HUT Kowal ke-48 yang akan diperingati pada 5 Januari 2011 yang akan datang, Koarmabar juga mengikutsertakan 30 Kowal mengikuti beberapa perlobaan lainnya diantaranya perlombaan Peraturan Baris Berbaris (PBB) berpedang yang diraih Kowal Kormar pada juara pertama dikuti Kowal Mabesal juara kedua dan Koarmabar juara ketiga, menembak pistol keluar sebagai juara pertama dan kedua Kowal Mabesal dan diikuti Kowal Koarmabar pada juara ketiga.

    Sumber: POS KOTA
    Readmore --> Srikandi Koarmabar Mampu Bongkar Pasang Senjata

    460 Ribu Anggota TNI Segera Terima Remunerasi

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan remunerasi untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan akan segera turun. "Dirapel dari bulan Juli-Desember sebesar 40 persen untuk 460 ribu prajurit TNI dan Kementerian Pertahanan,” kata Purnomo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/12).

    Menurutnya, soal remunerasi ini sudah selesai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah selesai dikerjakan Kementerian Keuangan. Jumlah remunerasi yang disetujui sebesar 40 persen dari permintaan sebesar 100 persen. Purnomo mengatakan dasar disetujui 40 persen ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Selain itu jumlahnya juga rata-rata harus sama kementerian yang lain di antaranya Polri, Kementerian Polhukam, dan Kemenko Kesejahteraan Rakyat.

    Setahu Purnomo, terkait remunerasi ini, Keputusan Presiden pun sudah diteken oleh presiden dan tinggal menunggu pelaksanaannya oleh Kementerian Keuangan. "Jadi dirapel, kapanpun keluar tetap dirapel mulai bulan Juli. Jadi saya bilang sama anak-anak di lapangan tolong dong kalian mesti manfaatkan ini untuk beli rumah, kan mereka tinggalin keluarganya 6 bulan sampai setahun, kasihan," kata dia.

    Purnomo berharap setelah mendapatkan remunerasi ini pasukan TNI dan pegawai Kemenhan meningkatkan kinerjanya. "Karena itu tuntutan terhadap mereka, yaitu pelayanan terhadap publik, cost effectiveness, cost efficiency, dan penyelewengan harus turun," tambahnya.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> 460 Ribu Anggota TNI Segera Terima Remunerasi

    Pakistan Uji Coba Rudal Berkemampuan Nuklir

    (Ist)

    Islamabad (ANTARA News/AFP) - Pakistan, Selasa berhasil melakukan uji coba penembakan rudal jarak menengah yang dapat membawa hulu ledak-hulu ledak nuklir dan konvensional, kata militer.

    Militer dalam satu pernyataan mengatakan rudal Ghauri Hatf 5, dengan jangkauan tembak 1.300 km dapat membawa hulu-hulu ledak konvensional dan lainnya.

    Peluncuran itu dilakukan oleh kelompok rudal strategi komando "Army Strategic Force" pada akhir pelatihan lapangan yang bertujuan untuk menguji kesiapan operasional pasukan itu, kata pernyataan tersebut.

    Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani, ketua Komite Gabungan Kepala Staf Jendral Khalid Shahmeem Wyne dan para perwira senior militer lainnya dan para ilmuwan menyaksikan uji coba itu, kata pernyataan tersebut.

    "Anda telah membuat negara bangga dan kami menghormati anda atas kerja keras anda," kata Gilani kepada para ilmuwan dan para teknisi.

    Gilani mengatakan Pakistan dapat bangga atas kemampuan pertahanannya dan penangkalan nuklirnya yang dapat dipercaya.Kemampuan ini, tambahnya merupakan dasar dari kebijakan keamanan Pakistan dan terus meningkatkannya.

    "Uji coba itu menunjukkan kredibilitas dari strategi penangkalan minimum, yang adalah tonggak dari kebijakan keamanan kita dan untuk menjamin perdamaian di kawasan itu," katanya.

    Gilani mengatakan Pakistan adalah satu negara yang bertangggung jawab dengan kemampuan nuklir yang sangat dipercaya dan tidak memiliki tujuan agresi terhadap negara manapun.

    India dan Pakistan-- yang pernah terlibat tiga kali perang, dua antaranya di wilayah Kashmir -- secara rutin melakukan uji coba rudal sejak dua negara itu melakukan uji coba senjata nuklir mereka tahun 1998.

    Persenjataan Pakistan termasuk rudal-rudal jarak pendek, menengah dan jauh.

    "Tidak diragukan bahwa angkatan bersenjata Pakistan sangat profesional, bermotivasi dan dapat sepenuhnya mengamankan keamanan Pakistan terhadap semua tipe agresi," kata Gilani.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Pakistan Uji Coba Rudal Berkemampuan Nuklir

    Renumerasi TNI Masih Setengah Hati

    JAKARTA--MICOM: Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah menyepakati pemberian renumerasi bagi enam kementerian dan lembaga, termasuk TNI. Sayangnya, kebijakan itu diberikan bukan secara reguler.

    Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa pemberian itu hanya untuk tahun 2010. Renumerasi bisa kembali diberikan jika pemerintah mengajukan kembali. Kebijakan ini berbeda dengan yang diterapkan di Kementerian Keuangan maupun Mahkamah Agung. Atas hal ini, pemerintah dianggap tidak konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan prajurit.

    "Renumerasi itu juga bagian penting dari amanat UU. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menyejahterakan prajurit. Kalau itu, pemerintah seharusnya bersikap konsisten," kata Direktur Program Imparsial Al Araf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/12).

    Ia berpendapat jika postur anggaran untuk membiayai kesejahteraan prajurit bisa dilakukan dengan merampingkan struktur TNI. Hal itu untuk menuntaskan komitmen yang menjadi tanggungan pemerintah.

    "Alokasi anggaran dan struktur yang tidak diperlukan dialihkan ke renumerasi. Misalnya dengan melikuidasi koramil dan korem. Keberadaan mereka saat ini kan dipertanyakan fungsinya karena TNI fungsinya adalah pertahanan," jelasnya.

    Pemerintah sebaiknya mengubah postur dengan memperkuat pasukan gerak cepat. Hal ini untuk menunjang tugas TNI dalam menangani ancaman eksternal.

    "Bangun pasukan gerak cepat lebih banyak seperti Kostrad. Divisi diperkuat karena TNI kan paradigmanya ancaman eksternal. Divisi sendiri ga usah buat struktur jadi lebih efektif dan efisien dalam penganggaran," tandasnya.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Renumerasi TNI Masih Setengah Hati

    Remunerasi Prajurit TNI Naik 40 Persen

    JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 460.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia berbagai jenjang dan kepangkatan di lingkungan Markas Besar TNI dan Kementerian Pertahanan, bakal menerima kenaikan tunjangan remunerasi atau kesejahteraan sebesar 40 persen dari gaji pokoknya.

    Tunjangan tersebut merupakan rapel yang akan diterima pada gaji bulan Juli lalu hingga Desember 2010. Dengan kenaikan tunjangan remunerasi tersebut, prajurit TNI dituntut tak hanya memperbaiki dan meningkatkan kinerja, akan tetapi juga meningkatkan pelayanan publik, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta meminimalisasi terjadinya penyelewengan.

    Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat ditanya pers, seusai rapat koordinasi di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (21/12). Namun, diakui hingga kini pencairan anggaran bagi tunjangan remunerasi tersebut masih dalam proses di kanto r kas negara meskipun secara prinsip sudah tidak ada masalah lagi.

    Menurut Purnomo, gaji pokok prajurit yang paling rendah sebesar Rp 1,1 juta, dan gaji yang paling tinggi di lingkuangn TNI, misalnya di jenjuang bintang tiga tercatat sekitar Rp 3,7 juta. Berapa yang diterima, coba kalikan saja gaji pokok tadi dengan kenaikan tunjangan remunerasi 40 persen, kata Purnomo.

    Purnomo menegaskan, perbaikan remunerasi memang dipenuhi oleh pemerintah. Namun, syaratnya, selain seiring dengan perbaikan kinerja TNI, juga harus diikuti dengan perbaikan pelayanan publik, penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, serta meminimalisasi terjadinya penyelewengan dalam tugas.

    Saya sempat mengingatkan agar para prajurit TNI juga memanfaatkan dana kenaikan remunerasi itu untuk menyicil rumah. Kasihan jika mereka harus meninggalkn keluarganya berbulan-bulan atau sampai setahun jika belum memiliki rumah, lanjut Purnomo.

    Tunjangan khusus

    Lebih jauh, Purnomo mengatakan, prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan maupun pulau terluar juga mendapat tunjangan khusus.

    Mereka yang bertugas di pulau-pulau tidak berpenduduk, tunjangan khususnya naik sebesar 150 persen. Sedangkan mereka yang bertugas di pulau yang ada penduduknya naik 100 persen, paparnya lagi.

    Sementara, bagi prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan tunjangan khususnya sebesar 75 persen. Adapun tunjangan bagi prajurit yang bertugas di kapal-kapal patroli TNI, tunjangan khususnya naik sebesar 50 persen, kata Purnomo lagi.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Remunerasi Prajurit TNI Naik 40 Persen

    Seminar Nasional Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia


    JAKARTA (Pos Kota) – Pusat kekuatan strategik bangsa merupakan faktor yang sangat penting dan strategis di dalam mempertahankan tetap tegaknya suatu negara dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Demikian dikatakan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., pada saat membuka Seminar Nasional Pusat Kekuatan Strategik (Strategic Center of Grafity) Bangsa Indonesia di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Strategis (Pusjianstra) TNI dalam rangka membangun kembali dan memelihara pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia.

    Seminar ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan berupa pemikiran, pendapat, saran dan solusi dari peserta seminar tentang Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diaplikasikan dalam rangka membangun kembali (rekonstruksi) dan memelihara Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai Ancaman Globalisasi Abad 21.

    Diikuti oleh Pejabat TNI di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, Para Menteri/Direktur Kementerian, Pejabat Lemhannas RI, Wantannas RI dan Kepolisian RI serta Kepala/Pimpinan/Staf Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Veteran RI dan Mahasiswa Pasca Sarjana UI. Dengan Tema, “Membangun kembali Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman Globalisasi Abad 21”. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan seminar sehari ini adalah menghasilkan produk hasil seminar berupa konsep startegik membangun kembali (rekonstruksi) dan upaya memelihara Pusat Kekutatan Strategik Bangsa Indonesia dalam menghadapi Ancaman Globalisasi Abad 21, sebagai sumbangan pemikiran TNI kepada bagsa dan negara.

    Bertindak selaku pembicara, antara lain: Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen (Purn) Purbo S. Suwondo, DR. Anhar Gonggong dan DR. Andi Widjajanto, S.Sos,., M.Sc., MS. Sedangkan Keynote Speaker adalah Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., yang dalam makalahnya menyatakan bahwa TNI sudah mengkaji dan mencoba memformulasikan pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia yaitu semangat persatuan kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, merupakan resultante dari kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan, karakteristik bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memiliki semangat juang yang tidak mengenal menyerah, serta kekuatan dan kemampuan nasional yang harus dimiliki bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional dalam rangka memperoleh kebebasan bermanuver dan bertindak yang tidak dapat didikte dan diintervensi oleh pihak manapun.

    Diharapkan melalui kegiatan seminar ini dapat diformulasikan dan disepakati bersama rumusan Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia untuk membangun dan mengisi kembali serta memeliharanya guna terwujudnya kemampuan, kekuatan dan ketahanan Bangsa Indonesia dalam rangka tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, aman dan sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Abad 21. Sehingga di masa mendatang tidak salah lagi dalam menafsirkan Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia.

    Sumber: POS KOTA
    Readmore --> Seminar Nasional Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia

    Hanya Seperdua Senjata Ringan Kodam VII yang Bisa Dipakai

    (Ist)

    MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota DPR RI Salim Mengga mengaku prihatin dengan kondisi alusista di lingkungan Kodam VII Wirabuana, karena tidak banyak berubah sejak era 70 an ketika masih jadi TNI aktif dan bertugas di daerah ini.

    Salim mengemukakan hal itu setelah mendengar pemaparan perwira Kodam mengenai kondisi alusista di lingkup Kodam.

    Contohnya senjata ringan yang siap pakai hanya 57 persen dan kendaraan tempur yang hanya siap pakai 24 persen.

    Sumber: TRIBUN
    Readmore --> Hanya Seperdua Senjata Ringan Kodam VII yang Bisa Dipakai

    Pesawat Tempur TNI AU Dilengkapi ACMI

    air combat maneuvering instrumentation (ACMI).

    JAKARTA (Suara Karya): TNI Angkatan Udara (AU) melengkapi armada pesawat tempurnya dengan teknologi air combat maneuvering instrumentation (ACMI). Teknologi canggih pabrikan Cubic, Amerika Serikat (AS) dipasang pada sayap pesawat tempur guna memonitor latihan penerbang tempur yang sedang melaksanakan pertempuran udara.

    "ACMI merupakan alat yang dapat merekam data-data pergerakan pesawat selama latihan penerbangan. Data-data tersebut nantinya dapat digunakan untuk menganalisa latihan yang dilaksanakan baik secara real time maupun keperluan setelah selesai penerbangan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Bambang Samoedro kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (20/12).

    Pada medio Desember 2010, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat, meresmikan ACMI di Lanud Iswahjudi. ACMI menyediakan advanced Rangeless/ Autonomous ACMI Training yang memungkinkan para penerbang berlatih dengan bantuan global position satellite (GPS).

    Teknis pemasangan ACMI pada sayap pesawat tempur. Gerakan pesawat tempur akan termonitor oleh ground station melalui pemancar yang telah terkoneksi dengan ACMI. Setiap manuver udara pesawat tempur akan terukur sehingga para pilot bisa mengevaluasi atas kekurangannya.

    "Inti komponen teknologi dari ACMI adalah instrumentation pod yang dipasang di wing tip weapon station. Pod tersebut mengumpulkan semua data dan pergerakan pesawat selama penerbangan kemudian merekam dan mengirim informasi tersebut ke ground station untuk real time monitoring terhadap kejadian-kejadian selama latihan dan breefing setelah latihan pada layar monitor di ruang debrief," ujar Bambang.

    Saat ini, Indonesia baru punya empat unit ACMI. Rencananya, pada tahun 2011, TNI AU akan menambah lagi menjadi delapan unit. "TNI AU akan mencoba latihan pertempuran udara empat lawan empat," ujarnya.

    Pada sisi lain, Bambang mengatakan, para penerbang tempur TNI AU akan diikutkan kursus penerbang tempur untuk meningkattkan kemampuan terbang tempurnya. Pada kursus ini akan dibekali pengetahuan taktik tempur serta kualifikasinya.

    Pembenahan Armada

    Secara terpisah, pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) Andi Widjajanto mengatakan, perkembangan pola taktik pertempuran TNI AU harus diimbang terhadap pembenahan armada tempur yang dimiliki, seperti sumber daya manusia (SDM) dan alat utama sistem senjata (alutsista).

    "Penerbang tempur dapat mempelajarai dan melaksanakan berbagai macam taktik pertempuran udara besar karena kualitas dan kuantitas pesawat mencukupi," ujarnya.

    Pada era 1970, Indonesia pernah mengalami suatu masa "asal bisa terbang", karena kesiapan kekuatan pesawat yang turun drastis.

    Sekarang ini, menurut dia, pemerintah mulai terdorong untuk membeli pesawat tempur canggih dari luar negeri, seperti Sukhoi (Rusia) dan F-16 (AS). kemampuan pemerintah untuk membeli pesawat tempur mulai terdongkrak.

    "Rencana pemerintah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur KFX diharapkan bisa mendorong kekuatan pertahanan menunju ideal," ujarnya.

    Sumber: SUARA KARYA
    Readmore --> Pesawat Tempur TNI AU Dilengkapi ACMI

    Indonesia & Perancis Melakukan Kerjasama Pertahanan

    (Ist)

    Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Prancis, di Jakarta, Selasa, akan menggelar Forum Konsultasi Bilateral II tingkat pejabat senior.

    Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin, forum konsultasi regular tersebut ditujukan untuk mengidentifikasikan upaya bersama guna meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

    Dalam bidang politik, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama kearah pembentukan sebuah kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis.

    Selain itu kedua delegasi juga membahas upaya peningkatan kerja sama dalam bidang pertahanan dan kontra-terorisme.

    Sementara itu, untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan dan pengoptimalan kerja sama di bidang perdagangan, investasi serta di bidang energi dan mineral.

    Di bidang sosial budaya, kedua negara sepakat untuk terus mengembangkan kerja sama yang telah terjalin selama ini khususnya di sektor pendidikan, pariwisata dan pertukaran kebudayaan.

    Selain membahas mengenai hubungan bilateral, kedua delegasi juga bertukar pandangan terkait isu-isu internasional yang berkembang saat ini.

    Dalam pertemuan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) tersebut juga akan ditandatangani "Financial Protocol on Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity" yang berupa pinjaman lunak senilai 30 juta Euro untuk pembiayaan proyek peningkatan kapasitas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Proyek tersebut diharapkan akan dapat membantu BMKG dalam meningkatkan sistem operasional Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Indonesia sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO).

    Dalam pertemuan tersebut Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Retno L.P Marsudi, sementara itu Delegasi Perancis dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Prancis, Pierre Sellal.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Indonesia & Perancis Melakukan Kerjasama Pertahanan

    Monday, December 20, 2010 | 11:20 PM | 0 Comments

    Indonesia tidak Lagi Disegani di Mata Dunia

    Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

    JAKARTA--MICOM: Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menilai, saat ini Indonesia mengalami kemunduran dan tidak lagi disegani di mata dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin melemahnya pusat kekuatan bangsa Indonesia.

    "Bahkan secara fakta di lapangan sebagian masyarakat Indonesia sudah tidak mengenal pusat kekuatan bangsanya, apalagi membangun, mengisi, dan memeliharanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," tuturnya dalam Seminar Nasional Membangun Kembali Pusat Kekuatan Strategis di Mabes TNI Cilangkap, Senin (20/12).

    Padahal, sambung dia, untuk dapat memenangkan perang, bangsa ini harus mengetahui kekuatan lawan maupun pusat kekuatan sendiri. Salah satu di antaranya adalah pusat kekuatan strategis bangsa. "Kekuatan strategis bangsa Indonesia yaitu semangat kesatuan dan persatuan keindonesiaan yang berdasarkan pancasila," imbuhnya.

    Menurut Panglima, dalam memasuki kehidupan global Abad 21 saat ini, bangsa Indonesia belum mampu menunjukkan sebagai bangsa yang kuat untuk menghadapi skenario globalisasi.

    "Kita dapat menyaksikan bagaimana dampak globalisasi telah memberikan tekanan disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tekanan tersebut tidak hanya terjadi pada aspek ideologi, tetapi hampir menyeluruh di aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer," urainya.

    Oleh karena itu, diperlukan upaya membangun kembali dan memelihara pusat kekuatan strategis bangsa Indonesia yang pernah ada.

    "Dengan memformulasikan secara nasional, dalam rangka membentuk keunggulan dan daya saing bangsa Indonesia yang disegani di kawasan regional Asia Tenggara dan internasional. Guna menghadapi segala ancaman Abad 21," tutupnya.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Indonesia tidak Lagi Disegani di Mata Dunia

    Mulai Juni Gaji Anggota TNI Naik


    BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Mulai Juni 2011, anggota TNI akan mendapatkan kenaikan gaji, sesuai apa yang telah disetujui oleh DPR pada rapat koordinasi pimpinan DPR dengan Komisi I,II,III dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, pada 15 Desember lalu.

    Hal tersebut dituturkan oleh Penglima TNI Laksamana Agus Suhartono usai seminar nasional "Membangun Kembali Pusat Kekuatan Strategic Bangsa", di Auditorium Gatot Soebroto, Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin (20/12/2010).

    "Anggota akan menerima rapel sesuai konerja, tunjangan kinerja ini diberikan manakala jika kinerjanya bagus," tuturnya.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa konerja TNI memang cenderung lebih berat secara fisik dari pegawai negri lainnya, antara lain adalah jam kerja yang nyaris 24 jam penuh.

    Agus Suhartono juga menjelaskan bahwa tunjangan kinerja tersebut, tidak akan menghilangkan hak dan tunjangan-tunjangan TNI lainnya, salah satunya adalah tunjangan bagi anggota yang bertugas di perbatasan dengan fasilitas dan akses yang minim.

    Pada 15 Desember lalu, Rapat koordinasi pimpinan DPR dengan Komisi I,II, III dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Polri serta TNI menyepakati adanya remunerasi sebesar Rp 5,4 triliun per enam bulan.

    Remunerasi diperuntukan untuk enam lembaga, yakni TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kemenkopolhukam dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

    Sumber: BANJARMASIN POST
    Readmore --> Mulai Juni Gaji Anggota TNI Naik

    Kedutaan AS Jawab Wikileaks, Soal Kopassus

    Presiden Obama tiba di Jakarta (AP Photo/Charles Dharapak).

    VIVAnews - Beberapa hari lalu, sejumlah media melansir dokumen yang dibocorkan Wikileaks bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pelarangan Kopassus latihan di Amerika Serikat dihentikan supaya Presiden Amerika Serikat Barack Obama bisa berkunjung ke Indonesia. Hari ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan, bocoran memo itu tak bisa dikonfirmasi.

    "Mengenai Wikileaks, yang mana kami tak bisa mengkonfirmasi keaslian dokumen-dokumen itu, kami memastikan bahwa kunjungan Presiden Obama adalah atas undangan Pemerintah Indonesia," kata Corina R Sanders, Pejabat Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, kepada VIVAnews, Senin 20 Desember 2010.

    Sanders menjelaskan, pelanjutan kerjasama dengan Kopassus bukan syarat kehadiran Obama di Indonesia. Kebijakan mengakhiri larangan adalah berdasarkan hukum Amerika Serikat dan perubahan demokratis yang terjadi di Indonesia serta reformasi di Kopassus, kata Sanders.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal I Wayan Midhio juga sudah menyatakan, soal SBY meminta Amerika menghentikan pelarangan pelatihan Kopassus di Amerika, menurut Midhio, terlalu dibesar-besarkan. Presiden SBY, kata Midhio, tak mungkin mengorbankan politik luar negeri hanya karena masalah Kopassus.

    "Setahu saya, bukan begitu. Presiden SBY tetap ingin menggalang kerjasama yang bebas dengan negara lain. Masalah Kopassus itu hanya masalah kecil," katanya.

    Dan terbukti, kata Midhio, Indonesia dan Amerika Serikat menggalang kemitraan strategis komprehensif yang menyangkut banyak bidang, bukan hanya militer. "Kalau mereka (Amerika Serikat), membesar-besarkan masalah Kopassus, itu urusan mereka," kata Midhio.

    Sumber: VIVA NEWS
    Readmore --> Kedutaan AS Jawab Wikileaks, Soal Kopassus

    Penerbang Hawk 100/200 Latihan Isi Bahan Bakar di Udara


    PONTIANAK (Pos Kota) – Komandan Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Letkol Pnb Tjahya Elang “Blackhawk” Migdiawan, memimpin penerbang-penerbang tempur Hawk 100/200, meningkatkan profesionalisme dengan melaksanakan latihan pengisian bahan bakar di udara (Air Refuellling) menggunakan pesawat tanker C-130 Hercules di daerah Tangjung Bangkai, Mempawah, Kalimantan Barat.

    Latihan Air Refuelling tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme para penerbang, dan sudah menjadi kebutuhan TNI AU serta mutlak harus dikuasai para penerbang tempur, guna menambah daya jangkau pesawat tempur Hawk 100/200 dalam medan operasi sebenarnya namun tetap dalam keadaan aman.

    Dalam latihan ini seluruh personel Skadron Udara 1 terlibat, terdiri dari Aircrew dan Groundcrew dibawah pimpinan Komandan Skadron Udara 1 Letkol Pnb Tjahya Elang “Blackhawk” Migdiawan. Aircrew yang terlibat terdiri dari 13 orang penerbang dengan kualifikasi instruktur, flight leader, element leader, wingman dan siswa transisi X. Letkol Migdiawan mengatakan bahwa “latihan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh penerbang tempur pesawat Hawk 100/200”.

    Dengan latihan Air Refuelling diharapkan para penerbang Hawk 100/200, Lanud Pontianak. mampu dan mengusai tehnik Air Refuelling, sehingga dapat meningkatkan keahliannya masing-masing. Baik bagi penerbang pesawat Hawk 100/200 maupun penerbang Hercules C-130 BT, mengingat latihan Air Refuelling fase yang paling kritis adalah, saat memasukkan AAR Probe ke dalam hose dari tanker, diperlukan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta konsentrasi penuh baik dari awak pesawat tanker maupun penerbang tempur.

    Pada pelaksanaan latihan tersebut, para penerbang Hawk 100/200 diprogramkan untuk melaksanakan secara “wet” (langsung mengalirkan fuel dari tanker ke pesawat tempur Hawk maupun “dry” (memasukkan AAR Probe ke Hose pesawat tanker tanpa mengalirkan fuel).

    Sumber: POSKOTA
    Readmore --> Penerbang Hawk 100/200 Latihan Isi Bahan Bakar di Udara

    Besaran Remunerasi Tergantung Kinerja Prajurit

    JAKARTA--MICOM: Besaran remunerasi kepada para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diberikan sesuai kinerja. Hal itu dikatakan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Mabes TNI Cilangkap, Senin (20/12).

    Ia menjelaskan lebih lanjut, pemberian remunerasi akan dirapel terhitung sejak Juli 2010. "Remunerasi sudah disetujui DPR dan Presiden, diberlakukan mulai bulan Juli 2010," ujarnya.

    Panglima menegaskan, hanya prajurit yang memiliki kinerja baik yang mendapatkan remunerasi. "Anggota akan menerima rapel sesuai kinerja. Tunjangan kinerja ini diberikan manakala kinerjanya bagus. Nominalnya bervariasi," paparnya.

    Ia menambahkan, tunjangan kinerja ini tidak akan menghilangkan hak dan tunjangan-tunjangan lainnya, termasuk untuk tunjangan perbatasan.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Besaran Remunerasi Tergantung Kinerja Prajurit

    AIR VIOLATION DI WILAYAH UDARA LEBANON DALAM PANTAUAN RADAR UDARA KRI FRANS KAISIEPO-368

    KRI FRANS KAISIEPO-368

    PUSPEN TNI (20/12),- Air Operation Branch dalam struktur Force Head Quarter UNIFIL merupakan salah satu branch/bagian/staf UNIFIL yang berada langsung di bawah DCOS (Deputy Chief Of Staf) OPS yang memiliki spesialisasi keahlian bidang operasi udara yang bertanggung jawab memberikan analisa dan saran/masukan tentang seluruh kegiatan yang berkaitan dengan operasi udara UNIFIL maupun kajian/analisa gambaran situasi udara yang diperoleh UNIFIL.

    Sedangkan pelaksana FC (Force Commander) yang memegang tactical control terhadap aset udara UNIFIL berada pada AOC (Air Operation Centre). AOC yang merupakan (gabungan) civil-military cell inilah yang melaksanakan tugas sebagai co-ordinating agency otorisasi penerbangan UNIFIL dengan otoritas penerbangan Lebanon maupun Israel di dalam Joint Operation Area (JOA) sekaligus mengkoordinir maritime air activities dengan Naval Operations Center (NOC).

    Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Air Operation Branch dan AOC ini tentunya membutuhkan dukungan sensor udara yang dapat memantau situasi udara di JOA, khususnya berkaitan dengan air violation di wilayah udara Lebanon yang merupakan salah satu perhatian utama Air Ops Branch.

    Keterbatasan kemampuan aset radar udara yang mampu memonitor air violation merupakan salah satu kendala yang dihadapi Air Ops Branch untuk merespon laporan/klaim air violation dari salah satu pihak yang bertikai maupun melaporkan hasil analisanya kepada DCOS OPS di Naquora.

    Sejak ITS Borsini (Italian Frigate) Outchop (selesai penugasan) setahun yang lalu, praktis aset radar udara yang dapat diandalkan UNIFIL saat ini adalah radar udara milik Quick Reaction Force (QRF) Air Defense Asset (ADA) dari French Contingent dengan kemampuan deteksi kontak udara 30 Km dengan ketinggian maksimal 17.000 feet. Kemampuan deteksi ini tentunya cukup kesulitan dihadapkan dengan pola penerbangan pelaku air violation yang menggunakan pesawat modern mulai dari pesawat fighter, pengintai sampai dengan UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

    Untuk mengatasi hal tersebut Chief of Air Operation Branch Colonel Picarielo (Italian Air Force) dengan didampingi salah satu stafnya Captain Steven (French Air Force) melaksanakan kunjungan ke Frans Kaisiepo-368 pada tanggal 18 Desember 2010 guna melaksanakan rapat koordinasi. Dalam kesempatan tersebut Chief Air Operation menyampaikan keterbatasan kemampuan aset radar udara QRF-ADA dan secara khusus meminta dukungan sensor udara KRI Frans Kaisiepo-368 untuk membantu mengawasi air violation yang cukup sering terjadi di JOA.

    Walaupun hal ini merupakan sebuah tugas tambahan bagi KRI Frans Kaisiepo-368 selaku unsur UNIFIL-MTF, namun hal tersebut bukanlah suatu hal sederhana mengingat air violation merupakan issue sensitive sehingga menuntut adanya data (gambaran/plotting udara) yang lengkap dengan akurasi tinggi mulai dari waktu-durasi, pergerakan (haluan-kecepatan) sampai dengan ketinggian kontak udara. Melalui data tersebut Air Operation Branch menganalisa jenis pesawat dan misinya untuk dilaporkan ke DCOS OPS untuk selanjutnya diteruskan ke FC, demikian penjelasan Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 Letkol Laut (P) Wasis Priyono,ST. Seperti diketahui KRI Frans Kaisiepo-368 dilengkapi dengan Radar MW-08 Medium Range Multi Beam Air and Surface Surveillance, Target Acquistion and Tracking Radar buatan Thales Netherland.

    Radar modern tersebut memiliki kemampuan 3D (baca 3 Dimensi), mampu memberikan data informasi baringan, jarak dan ketinggian untuk mendeteksi 160 kontak udara secara bersamaan sampai dengan jarak 92 Km. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam di Lounge Room Perwira KRI Frans Kaisiepo-368 tersebut juga dimanfaatkan Chief Air Operation untuk bertukar pikiran dengan Kadepops Kapten Laut (P) Hendriman Putra dan Kadiv Peperangan Atas Air KRI Frans Kaisiepo-368 tentang kemampuan sensor udara KRI Frans Kaisiepo-368 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas UNIFIL - Air Ops Branch maupun AOC serta analisa beberapa data air violation yang telah diperoleh KRI Frans Kaisiepo-368 sebelumnya.

    Perwira Senior dari Italian Air Force tersebut berharap kemampuan sensor udara KRI Frans Kaisiepo-368 mampu melengkapi gambaran situasi udara yang diperoleh dari QRF-ADA. Harapan tersebut menegaskan pengakuan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan KRI Frans Kaisiepo-368 dalam mengemban tugas yang menuntut profesionalisme prajurit pengawak dan kemampuan peralatan yang dimiliki salah satu unsur TNI AL/Satkor Koarmatim dalam melaksanakan tugas internasional selaku (UNIFIL-MTF) Peace keeping Force di laut. Hal ini tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri dimana selanjutnya diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia.

    Sumber: TNI
    Readmore --> AIR VIOLATION DI WILAYAH UDARA LEBANON DALAM PANTAUAN RADAR UDARA KRI FRANS KAISIEPO-368

    INFRASTRUKTUR Bersahabat dengan Bencana


    Anak-anak membawa bantuan yang diturunkan dari helikopter MI 17 milik TNI Angkatan Darat di Dusun Eruparabuat, Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Jumat (12/11). Suplai bahan makanan diberikan hingga mereka mampu hidup mandiri karena tanaman keladi sebagai bahan makanan warga sebagian rusak disebabkan tsunami.

    Tak hanya terhadap angin, hawa dingin yang mengalir dari tanah basah, dan serpihan air hujan, warga Desa Bosua, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pun harus bertarung terhadap rasa lapar dan ancaman penyakit di dalam tenda-tenda pengungsian di zona hijau.

    Beberapa korban juga harus bertahan dengan luka yang mulai terinfeksi. Kondisi tim penolong dari Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Mentawai pun tak jauh berbeda. Mereka bahkan harus bertahan dengan minum air dan makan daging kelapa.

    Laut dengan gelombang setinggi 3-4 meter menjadi kendala. Kapal dan perahu dari kayu pengangkut bantuan dari pos penanggulangan bencana di Tua Pejat, ibu kota kabupaten, terpaksa mengurungkan rencana pelayaran mereka.

    Di Sikakap, proses pengiriman bantuan dan relawan relatif lebih baik. TNI Angkatan Laut mengirimkan sebuah kapal perang untuk mengangkut bantuan dan relawan dari Padang. TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat mengirimkan armada helikopter untuk memasok bantuan ke beberapa desa yang hancur.

    Seandainya Indonesia negara maju, persoalan itu tentu dapat dieliminasi. Sebagai contoh, ketika tsunami menghajar Aceh pada pengujung 2004, beberapa negara yang terlibat dalam misi penanggulangan bencana, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Singapura, menunjukkan pentingnya investasi peralatan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam misi-misi lain, seperti pertahanan dan keamanan.

    Amerika tidak hanya menyiagakan kapal perang, tetapi juga kapal amfibi yang mampu mendarat di pesisir barat Aceh untuk mengirim kendaraan berat dan pasukan penolong. Australia mengirimkan armada helikopter untuk mengirim bantuan dan mengevakuasi korban dari pedalaman Aceh dan Nias. Bahkan, dalam operasi itu, sebuah heli Sea King milik Angkatan Bersenjata Australia jatuh dan menewaskan 11 tentara mereka.

    Dalam hal teknologi, Indonesia sendiri bukannya tidak memiliki kemampuan itu. PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (DI) memiliki kapasitas membangun peralatan tempur yang dapat difungsikan untuk berbagai kebutuhan. Pesawat CN-235, ikon PT DI, tidak hanya memiliki kemampuan sebagai pesawat angkut sedang dan pengintai amfibi, tetapi juga dapat difungsikan sebagai ambulans terbang.

    PT PAL telah menguasai teknologi pembuatan kapal jenis landing platform dock yang mampu mengangkut tiga helikopter sekelas NBO-105 dan Nbell-412 yang teknologinya juga dikuasai teknisi dalam negeri. Kapasitas dan kapabilitas alat utama sistem persenjataan milik TNI itu dapat difungsikan sebagai rumah sakit terapung ketika bencana mengempas wilayah Indonesia.

    Dengan tingkat kesiapan personel yang tinggi dan dapat segera digerakkan dalam segala kondisi ke berbagai wilayah, kemampuan teknologi tersebut tentu makin optimal. Ketika kekuatan itu dipadukan dengan sistem peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dapat dibayangkan betapa hebat, tentunya, kemampuan Indonesia dalam tanggap darurat, lebih-lebih jika dukungan berupa ketentuan dan perundang-undangan juga memadai.

    Dalam operasi penanggulangan bencana di Mentawai lalu, Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BNPB mendapat dukungan dua C-130 Hercules, satu kapal perang, dan beberapa helikopter TNI AD. Berdasarkan catatan Kompas, dalam proses penanggulangan bencana di beberapa wilayah, seperti gempa bumi di Nabire, Papua, tahun 2004, hingga letusan Merapi di Yogyakarta, peran serta berbagai kesatuan dalam tubuh TNI mengambil peran penting. PMI juga mengirimkan kapal pengangkut bantuan.

    Di Nabire, TNI mendirikan dua rumah sakit lapangan lengkap dengan ruang operasi dan di Yogyakarta mereka mengoperasikan Hagglunds, kendaraan ringan multiguna, sumbangan PMI yang mampu menjejaki berbagai medan untuk mengevakuasi korban.

    Peluang

    Hanya saja, untuk meningkatkan kapabilitas tanggap darurat itu, perlu dana luar biasa besar. Sebagai negara berkembang, ada prioritas lain yang lebih membutuhkan dukungan dana. Sutopo mengatakan, BNPB memiliki dukungan dana untuk mengoperasikan perangkat keras milik TNI, tetapi lembaga tersebut tidak memiliki dana untuk pengadaan alat seperti itu. Menurut dia, pengadaan alat berat ada pada instansi masing-masing dan pemerintah setempat, yang sewaktu-waktu dapat dioperasikan untuk penanggulangan bencana.

    Kepala Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi BMKG Masturyono menjelaskan, peran teknologi dalam proses tanggap darurat di Indonesia sifatnya membantu. Ia menuturkan, meski BMKG memiliki kemampuan dalam sistem peringatan dini yang memadai, yaitu kemampuan menginformasikan adanya bencana dan potensi ancamannya dalam hitungan bahkan dua menit, dalam beberapa kasus, seperti tsunami di Mentawai, kemampuan teknologi tidak dapat meminimalkan dampak bencana.

    Jarak waktu antara gempa dan empasan tsunami yang menerjang pesisir barat Mentawai hanya lima menit karena titik gempa berada dekat kawasan berpenghuni. Sama sekali tak ada waktu bagi masyarakat untuk mengungsi, apalagi jaringan komunikasi di wilayah tersebut sama sekali tidak memadai.

    Satu-satunya pilihan investasi yang menurut Masturyono dan Sutopo harus dikembangkan ke depan adalah penguatan kultur setempat, terutama di daerah rawan bencana, untuk meminimalkan dampak bencana.

    Penguatan masyarakat oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat di Mentawai sangat membantu. Meski separuh Desa Bosua hancur oleh tsunami, tidak seorang pun dari desa itu menjadi korban. ”Kami segera melarikan diri ke bukit begitu gempa berhenti meski awalnya kami ragu-ragu karena gempanya terasa pelan,” kata Kepala Desa Bosua Maralus Sagari.

    Dengan posisi geologis yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Euro-Asia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur, potensi bencana di Indonesia besar sekali. Bersahabat dengan bencana, mengenali tanda-tandanya, adalah peluang terbaik untuk menghindari dampaknya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> INFRASTRUKTUR Bersahabat dengan Bencana

    Gaji Polisi Harusnya Naik 1.000 Persen

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua KPK, Bibit Samad menilai, kenaikan tunjangan (renumerasi) bagi seluruh anggota Polri merupakan suatu yang mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, anggota polri seharusnya mendapat renumerasi hingga 10 kali lipat dari gaji awal.

    “Renumerasi bagi Polri memang suatu yang dibutuhkan. Mungin saya kira Polri perlu mendapat kenaikan gaji hingga 1000 pesen,” kata Bibit.

    Mantan kapolda Kaltim ini mengatakan, selama berpuluh tahun menjadi anggota Polri, dia merasa tunjangan bagi anggota korps Bhayangkara sangat rendah. Dia memperbandingkan tunjangan seorang polisi Indonesia dengan Inggris.

    “Saat itu waktu saya sekolah di Inggris, gaji saya (seorang Letnan) sebesar Rp 450 ribu. Sedangkan polisi Inggris dengan pangkat yang sama, gajinya lebih dari Rp 1 juta. Kurs saat itu satu pundsterling masih Rp 1500,” kata Bibit memberi gambaran.

    Rendahnya gaji polisi juga ditenggarai mengakitbatkan munculnya praktik ilegal. Mafia kasus, perkara, serta korupsi rentan terjadi akibat besarnya kewenangan namun minim pendapatan. “Inilah yang kerap menyebabkan kasus korupsi terjadi. Di saat uang yang berputar di sebuah tempat besar, tapi pendapatannya kecil,” katanya.
    Renumerasi Polri tertuang dalam keputusan presiden yang disetujui DPR. Dengan renumerasi ini, tunjangan terendah anggota Polri berada di kisaran Rp 500 ribu. Sementara tunjangan untuk pejabat tertinggi berada di level Rp 21 juta. Renumerasi ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2011.

    Sumber: REPUBLIKA
    Readmore --> Gaji Polisi Harusnya Naik 1.000 Persen

    Komisi I : Kapal Selam Korsel Paling Mungkin Direalisasikan Di tanah Air

    DSX 3000 Merupakan Prototype Kapal Selam Korse;.

    JAKARTA – Kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) paling mungkin direalisasikan untuk proyek pengadaan kapal selam di Tanah Air. Korsel dinilai paling baik dan pas karena sudah tidak asing lagi dengan teknologi alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia. Kedua negara ini sudah sering bekerja sama di bidang pertahanan.

    “Tarik-menarik antara Korsel dan Rusia memang kuat. Namun, Korsel sudah berpengalaman bekerja sama dengan Indonesia. Paling mutakhir, kedua negara ini bekerja sama dalam mengembangkan pesawat tempur jenis KFX yang diharapkan lebih mo dern dari pesawat tempur F16,” kata Ketua Centre for Security and Defence Studies Koesnadi Kardi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/12).

    Koesnadi mengatakan kapal selam yang berasal dari Rusia sebenarnya canggih, namun kapal jenis Kilo tersebut masih sebatas prototipe. “Masa kita mau membeli kapal selam yang belum tahu kemampuannya,” ujar dia. Pembelian kapal selam, tam bah dia, sedikit susah kare na membutuhkan dana yang besar. Selain itu, Indonesia hanya membutuhkan empat kapal selam.

    Kendala-kendala ter sebut membuat banyak ne gara menolak melakukan transfer teknologi. Menunggu Sementara itu, Direktur Teknik dan Industri Kementerian Pertahanan Agus Suyarso mengatakan teknologi kapal selam seperti apa yang diinginkan TNI AL untuk mendukung sistem keamanan dan pertahanan di kawasan laut Indonesia belum diketahui secara jelas.

    Kementerian Pertahanan belum bisa mengetahui dengan negara mana Indonesia akan bekerja sama untuk pengadaan alutsista seharga sekitar 2,7 triliun rupiah ini. “Kami sedang menunggu, user (TNI AL, red.) inginnya kapal selam seperti apa. Jika sudah ditentukan, baru kita akan mempertimbangkannya secara komprehensif,” katanya.

    Agus tak begitu mengetahui kapan TNI AL akan memberikan spesifi kasi kapal selam yang dibutuhkan ke Kementerian Pertahanan. Kapal selam memang sangat dibutuhkan Indonesia, terutama untuk menjaga daerah-daerah perbatasan strategis, seperti Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Indonesia hanya memiliki dua kapal yang saat ini tak bisa digunakan karena sedang diperbaiki.

    Dua kapal selam tersebut adalah buatan Jerman tahun 1981 dengan kelas U 209/1300 yang diberi nama KRI Cakra dan KRI Nanggala. Karena amat dibutuhkan, Kementerian Pertahanan sempat mewacanakan akan membeli empat kapal selam dari negara produsen kapal selam. Ada beberapa negara yang dibidik, yakni Korsel, Prancis, Jerman, dan Rusia.

    Agus tak menampik jika produk Perancis belum teruji. Hal itu diperlihatkan dengan tidak maksimalnya produk mereka saat Malaysia memesannya. Namun, Agus belum bisa memastikan negara mana yang akan dimintai kerja sama. Sebelumnya, Komisi I DPR berharap Kementerian Pertahanan membeli satu paket kapal selam dari satu negara agar memungkinkan adanya transfer teknologi.

    Januari atau Februari 2011 ini pemerintah diminta sudah menetapkan negara mana yang dipilih untuk bekerja sama. “Kami berharap kerja sama yang akan dijalin bisa menguntungkan Indonesia dan bisa mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri sebagai langkah revitalisasi,” kata Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq.

    Sumber: Koran Jakarta
    Readmore --> Komisi I : Kapal Selam Korsel Paling Mungkin Direalisasikan Di tanah Air

    PAL Optimis Bisa Membuat PKR Buat TNI AL

    Desain PKR Buatan PAL & Damen.

    SURABAYA (Suara Karya): PT PAL Indonesia optimistis bisa menuntaskan pesanan pembangunan kapal perang Perusak Kawal Rudal (PKR) milik TNI. Kapal senilai 220 juta dolar AS ini diharapkan bisa semakin memperkuat TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan bangsa. Menurut Dirut PAL Indonesia Harsusanto, saat ini proses pembuatan kapal perang jenis itu sudah dalam tafap finalisasi kontrak antara Kementerian Pertahanan dengan DSMS Belanda serta antara DSMS dan PAL Indonesia. Dalam hal ini, PAL berharap, kapal yang dikerjakan bersama dengan perusahaan galangan kapal asal Belanda ini bisa dioperasikan pada 2014 mendatang.

    Meski hampir mendekati final, menurut Harsusanto, namun dari segi konsep masih ada kendala di antara dua perusahaan galangan kapal tersebut. Masing-masing perusahaan merasa memiliki pengalaman dan kemampuan sendiri-sendiri. "Kita sedang menggabungkan perbedaan ini, karena kita yang sudah membangun 400 kapal juga merasa memiliki kemampuan. Sama seperti mereka," katanya. Sejumlah kalangan menghendaki agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bisa dibuat di dalam negeri.

    Sumber: SUARA KARYA
    Readmore --> PAL Optimis Bisa Membuat PKR Buat TNI AL

    Pembuatan Proyek KFX dan PKR Akan Dimulai Pada Tahun 2011

    Proyek KFX Merupakan Kerjasama MoU Korsel Dan Indonesia.

    PKR Kerjasama PAL Indonesia Bersama Damen Belanda.

    Proyek pembuatan jet tempur dengan Korea Selatan dan pembangunan kapal perang jenis korvet dengan Belanda dimulai pada tahun 2011. Juru bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Silmy Karim, dalam jumpa pers di Jakarta, akhir pekan lalu, menjelaskan, prototipe pesawat tempur mulai dikembangkan bersama pada tahun depan dan peletakan lunas kapal perang jenis korvet juga dilakukan tahun depan. ”Ini merupakan proyek jangka panjang. Prototipe pesawat tempur diperkirakan selesai dalam 10 tahun dan dapat menjawab kebutuhan persenjataan Indonesia,” kata Silmy

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Pembuatan Proyek KFX dan PKR Akan Dimulai Pada Tahun 2011

    Sunday, December 19, 2010 | 11:04 PM | 0 Comments

    Renumerasi Kemhan/TNI masih tertahan di Kemkeu


    Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan proses remunerasi atau kenaikan tunjangan kerja jajaran Kemhan dan TNI masih dalam proses perhitungan kebutuhan anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu).

    "Masalah remunerasi bolanya sudah di Kemenkeu. Dia sedang menghitung grade. Kalau dari kita dan TNI semua data sudah kita serahkan. Mereka sedang kerja keras berapa yang dikasih untuk Kemhan dan TNI," kata Dirjen Renhan Marsekal Muda TNI Bonggas Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/12).

    Menurutnya, besaran yang dibutuhkan untuk remunerasi Kemhan dan TNI mencapai anggaran Rp17,8 triliun. Diharapkannya, proses reformasi birokrasi yang berimplikasi terhadap kenaikan tunjangan kinerja itu akan selesai pada akhir 2010.

    Terkait pernyataan Menpan bahwa belum bisa turunnya remunerasi karena reformasi birokrasi Kemhan belum berjalan dan masih ada kebocoran, Bonggas membantah dengan reaksi keras.

    "Itu tidak benar, justru Kemhan dan TNI bertahan supaya brevet khusus dan harus dibayar. Kalau tunjangan brevet dihapus nggak ada lagi yang mau jadi pilot, Kopassus. Jadi kami minta ini harus tetap ada. Bisa dibayangkan kalau gak ada tunjangan penerbang. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan. Kemenkeu menyamakan ke mereka. TNI beda, ada kopassus, penyelam, paskhas, penembak ulung, jihandak," papar dia.

    Sumber : PRIMAIRONLINE
    Readmore --> Renumerasi Kemhan/TNI masih tertahan di Kemkeu

    Tunjangan Prajurit Perbatasan Cair April

    Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon 641 Beruang dan serdadu Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) Malaysia menjaga Pos Aju di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat (15/10). Prajurit TNI duduk di sebelah kanan askar RAMD.

    JAYAPURA, KOMPAS.com — Lebih dari 1.000 prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia-Papua Niugini di Papua hingga kini belum merasakan realisasi kenaikan tunjangan bagi tentara yang bertugas di perbatasan antarnegara. Namun, harapan akan datangnya kabar baik sudah datang.

    Panglima Kodam XVII Cenderawasih Brigadir Jenderal Erfi Triassunu mengatakan, tunjangan itu akan dibayarkan April 2011. "Rencana tambahan tunjangan prajurit perbatasan saat ini masih dalam proses. Mudah-mudahan bisa direalisasikan April 2011," ujar Erfi Triassunu, Minggu (19/12), setelah mengikuti Hari Infanteri Ke-65 di Markas Kodam XVII Cenderawasih di Jayapura, Papua.

    Ia mengatakan, pihaknya mengerti rencana pembayaran kenaikan tunjangan prajurit ini terkendala anggaran negara yang terbatas. Erfi menyatakan, kenaikan tunjangan merupakan bentuk penghargaan negara terhadap para prajurit yang bertugas di perbatasan. Lebih lanjut, ia menuturkan, lebih dari 1.000 prajurit TNI saat ini bertugas di perbatasan Indonesia-Papua Niugini. "Para prajurit bertugas sepanjang 800 kilometer dari Jayapura hinggga Merauke dengan kondisi geografis yang sulit," ujarnya.

    Seperti diberitakan Kompas, 14 Agustus 2010, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 telah memberikan jaminan kenaikan tunjangan prajurit. Rinciannya adalah sebagai berikut: Kenaikan 150 persen dari gaji bagi anggota TNI yang bertugas di pulau terluar tanpa penduduk. Kenaikan 100 persen bagi anggota TNI yang bertugas di pulau terluar dengan penduduk. Kenaikan 75 persen bagi perbatasan lain dan 50 persen bagi anggota TNI yang bertugas di perbatasan sewaktu-waktu.

    Saat itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, kenaikan tunjangan berlaku per 1 Januari 2010 dan sebagai tabungan prajurit selama delapan bulan (Januari-Agustus).

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Tunjangan Prajurit Perbatasan Cair April

    RUU Revitalisasi Industri Pertahanan telah Rampung

    Salah Satu Industri Pertahanan PT PINDAD.

    JAKARTA--MICOM: Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) telah menyelesaikan draf RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dan akan segera diserahkan ke DPR.

    "Kita sudah menyiapkan Draf RUU Revitalisasi Industri Pertahanan akan disampaikan ke DPR agar 2011 bisa terbit UU tersebut," kata Jubir KKIP Silmy Karim di Jakarta, Sabtu (18/12).

    Ia menambahkan, diharapkan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011, sehingga ada pedoman pengembangan industri pertahanan nasional.

    Silmy mengatakan pada 2011 KKIP juga melakukan langkah-langkah strategis lima tahun ke depan.

    "Jadi spektrum waktunya cukup panjang dalam rangka proses revitalisasi industri pertahanan, Kita akan adakan sidang di awal Januari," katanya.

    KIPP dibentuk berdasarkan Perpres No 42/2010 tentang KKIP yang bertugas mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan.

    Ia menegaskan, diperlukan revitalisasi untuk mengoptimalkan industri-industri pertahanan yang ada setelah pulihnya ekonomi Indonesia dan krisis.

    Diharapkan revitalisasi industri pertahanan mulai terlihat hasil nyatanya pada 2013 berupa produk sistem persenjataan dalam negeri.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> RUU Revitalisasi Industri Pertahanan telah Rampung

    Menhan: Kopassus Bisa Latihan Sendiri

    Ist

    Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoto menyangkal Indonesia pernah melobi Amerika Serikat (AS) agar mencabut larangan pelatihan Kopassus seperti disebut dalam dokumen WikiLeaks. Indonesia sama sekali tidak tergantung kepada siapapun.

    "Kita punya lahan yang luas di Indonesia. Kita bisa latihan sendiri," kata Purnomo saat ditemui usai Gerak Jalan Memperingati Hari Bela Negara di Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2010).

    "Sebetulnya hubungan antara negara pada prinsipnya adalah kesetaraan. Sama derajatnya. Tidak ada ketergantungan," lanjut mantan Menteri ESDM ini.

    Menurut Menhan, Indonesia bisa saja latihan perang dengan AS atau negara lain. Kopassus memiliki keunggulan perang hutan, sedangkan militer negara lain jago dalam perang kota.

    "Jika dijalin kerjasama antar dua negara bisa saling menguntungkan," terang dia.

    Wikileaks menyatakan Indonesia telah gencar melakukan lobi-lobi agar pemerintah AS mencabut larangan pelatihan Kopassus. Upaya itu banyak didukung Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta.

    Dalam kabel diplomatik Kedubes AS pada April 2007 disebutkan, hubungan militer Australia dengan Kopassus merupakan alasan untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. "Mitra-mitra Australia kita mendorong kami untuk melanjutkan pelatihan untuk Kopassus," demikian bunyi kabel tersebut.

    Namun berbagai kabel lainnya juga merinci keprihatinan AS untuk melanjutkan kerjasama dengan Kopassus. Dalam kabel Oktober 2007, Kedubes AS menyampaikan pada Washington bahwa Indonesia tidak mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu secara konsisten.

    Tahun lalu, atau sekitar enam bulan sebelum AS mencabut larangan pelatihan Kopassus, seorang pejabat senior AS, Bill Burns mengatakan, keterlibatan dengan Kopassus tetap merupakan isu yang rumit dan kompleks. Terlebih lagi karena masih banyak pihak di Washington, termasuk di Kongres AS yang punya keprihatinan serius soal akuntabilitas atas tindakan-tindakan Kopassus di masa lalu.

    Pemerintah AS memberlakukan larangan pelatihan Kopassus sejak tahun 1999 lalu. Larangan itu diberlakukan terkait buruknya catatan HAM Kopassus. Kopassus dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan warga sipil selama konflik di Aceh dan Timor Timur.

    Sumber: DETIK
    Readmore --> Menhan: Kopassus Bisa Latihan Sendiri

    Hadapi AS, Selandia Baru Minta Bantuan China Dan Perancis

    Foto: David Lange. (smh.com.au)

    WELLINGTON - Mantan pemerintah Selandia Baru merayu China dan Prancis untuk melakukan upaya membatasi pengaruh Amerika Serikat (AS) dan Australia di kawasan Pasifik. Demikian laporan yang mengutip bocoran kawat diplomatik WikiLeaks.

    Pihak Selandia Baru juga mengatakan mereka telah mengesahkan undang-undang anti-nuklir dengan alasan penghematan biaya pertahanan serta alasan ideologis yang selalu diungkapkan ke publik. Kebijakan ini yang menimbulkan keretakan dengan Washington.

    Seperti dilansir AFP pada Sabtu (18/12/2010), kawat diplomatik tahun 2004 itu diberi judul "Apa Yang Tidak Bisa Kita Katakan dalam Misi Kita". Kawat tersebut mengatakan Partai Buruh yang juga merupakan partai berkuasa di Selandia Baru pada awal dekade 2000an menggoda China dan Prancis membantu mereka membatasi pengaruh AS dan Australia di kawasan Pasifik.

    Dalam sebuah kunjungan yang dilakukan Wakil Menteri Perdagangan China, Menteri Perdagangan Selandia Baru Jim Sutton mengklaim China sebagai mitra dagang yang paling penting dan berharga bagi Selandia Baru. Klaim tersebut telah membuat para pejabat Australia bertanya-tanya.

    Pemerintah dari Partai Buruh, yang kala itu dipimpin David Lange, juga merupakan faktor mengapa Washington dan Wellington tidak memiliki hubungan yang terlalu baik. Lange adalah pihak yang memperkenalkan undang-undang anti nuklir pada dekade 1980an. Kebijakan yang tidak disukai AS itu terus dipertahankan hingga beberapa dekade.

    Kawat tersebut juga mengungkapkan sejumlah pejabat pemerintahan senior Selandia Baru mengatakan kepada para pejabat AS bahwa mereka sesungguhnya mengetahui kebijakan (anti nuklir) akan membuat mereka dikeluarkan dari aliansi ANZUS (Australia, New Zealand, United States). Namun Selandia Baru justru senang dengan keputusan ini. Mereka mengatakan dengan keluar dari ANZUS, Selandia Baru akan dapat menghemat pengeluaran pertahanan di tengah masa krisis ekonomi dan fiskal.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Hadapi AS, Selandia Baru Minta Bantuan China Dan Perancis

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.