ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, February 5, 2011 | 4:22 PM | 1 Comments

    Komandan Pussenkav : "Semua Alutsista Tahun 1980 ke Bawah Akan Diganti"

    BTR 50 PK Buatan Rusia.

    NGAMPRAH, (PRLM).-Sekitar 60 persen alutsista (alat utama sistem persenjataan) Kavaleri, seperti panser dan tank, tergolong sudah tua. Modernisasi dilakukan secara bertahap hingga 2014 nanti untuk mendukung sistem pertahanan negara agar menjadi lebih mumpuni dan setara dengan negara-negara lain.

    “Semua alutsista buatan tahun 1980 ke bawah akan diganti. Bukan karena sudah tidak berfungsi lagi, tapi karena kita membutuhkan persenjataan modern yang canggih agar minimal dapat sejajar dengan negara-negara lain,” kata Brigjen TNI Burhanudin Siagian, Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD, di sela-sela kegiatan pengobatan gratis sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-61 Pussenkav, Jumat (4/2), di Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav), Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

    Menurut Siagian, akibat banyaknya alutsista yang telah berumur, selama ini prajurit Kavaleri tidak bisa menggelar latihan bersama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetanggal di wilayah Asia Tenggara. “Tidak usah ditutup-tutupi. Kita memang masih tertinggal, termasuk dari segi penganggaran. Inilah yang ingin kita kejar secara bertahap,” ucapnya.

    Alutsista baru bagi Pussenkav nantinya tidak melulu didatangkan dari luar negeri. Sebagian di antaranya dipasok dari Perindustrian Angkatan Darat (Pindad). Apalagi sekarang Pindad telah mampu memproduksi angkutan bersenjata kanon.

    Merayakan ulang tahun ke-61, Pussenkav menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, di antaranya pembuatan tanggul penahan banjir sepanjang 500 meter di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, perlombaan Pramuka, pengobatan massal, dan sunatan gratis. Ribuan warga terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

    Dede (48), salah seorang warga Desa Jayamekar, Padalarang, bersyukur bisa mengikuti pengobatan gratis. Ia sakit di pergelangan tangan kirinya yang sudah diderita bertahun-tahun dapat sembuh. “Moga-moga saja saya berjodoh di sini sehingga sakit di tangan ini bisa segera sembuh,” katanya.

    Sumber: PIKIRAN RAKYAT
    Readmore --> Komandan Pussenkav : "Semua Alutsista Tahun 1980 ke Bawah Akan Diganti"

    KCR-40 Clurit Diluncurkan Di Batam



    BATAM - Industri Shipyard di Batam mengukir sejarah baru. Kemaren (4/2) sebuah kapal perang untuk menembakkan rudal, kapal cepat rudal (KCR), diluncurkan setelah hampir setahun dikerjakan. Yang membanggakan, kapal berkecepatan 30 not itu sepenuhnya dikerjakan putra putri bangsa ini.

    Menurut Kepala Dinas Pengadaan TNI-AL, Laksamana Pertama TNI Suryo Djati Prabowo, sebagian besar bahan kapal perang tersebut juga diproduksi didalam negeri. Kapal perang itu dinamai KCR-40 Clurit. "Ini satu-satunya kapal cepat rudal di Indonesia buatan anak bangsa di Batam," ujar Suryo disela peluncuran kapal sepanjang 44 meter
    itu di PT Palindo Marine Industries, Tanjungguncang, kemarin.

    Kapal sejenis yang saat ini dimiliki Indonesia, Kata Suryo, merupakan buatan luar negeri. Namun, fasilitasnya tak jauh berbeda dengan KCR-40 yang sepenuhnya karya anak negeri.Peluncuran KCR-40 yang berbahan baja-aluminium itu dianggap menandai sejarah baru industries perkapalan (shipyard) di Batam. "Dengan keberhasilan ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu membangun dan mengembangkan alutsista (alat utama sistem pertahanan) secara mandiri di dalam negeri," katanya.

    kapal yang sepenuhnya dibuat di PT Palindo Marine Industries, Batam, tersebut akan dilengkapi sistem persenjataan modern. Diantaranya, Sensor weapon control (sewaco), meriam kaliber 30mm enam laras sebagai close in weapon system (CIWS), dan peluru kendali.

    Komandan Lanal Batam Kolonel Laut(P) Iwan Isnurwanto mengatakan, KCR-40 terbuat dari baja khusus yang bagian hulu (lambung). High tensile stell itu juga produk dalam negri yang diperoleh dari PT Krakatau Steel. Untuk bagian atas, kapal tersebut menggunakan aluminium alloy yang memungkinkan stabilitas dan kecepatan tinggi.

    Kapal dengan sistem fixed propeller lima daun juga akan dilengkapi satu unit meriam enam barel 30 mm, dua unit meriam anjungan kaliber 20mm, dan dua set peluru kendali C-705.

    Meski telah diluncurkan dari galangan kapal PT Palindo Marine Industri, KCR-40 masih akan menjalani tahap finishing berupa harbour test, yard trial test, dan sea acceptance test." Setelah beres, kapal buatan Batam itu segera masuk jajaran operasi TNI-AL," ujar Suryo.

    Anak bangsa yang berada dibelakang proses pengerjaan KCR tersebut, menurut Direktur PT Palindo Marine Industries Hermanto, berasal dari institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) di Batam." Desain dan pembangunan kapal ini sejak awal ditangani putra putri bangsa dari ITS di Batam," katanya. (JPNN/WDN/MIK)
    Readmore --> KCR-40 Clurit Diluncurkan Di Batam

    TNI BELUM BERNIAT TAMBAH PERSONEL DI ACEH


    LAMNO, 5/1 - LATIHAN RAIDER. Pasukan Raider dari Batalyon Infantri 112/Dharma Jaya Kodam Iskandar Muda meneriakan yel-yel usai penutupan latihan di Teluk Sudheun, Kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh jaya, Provinsi Aceh, Rabu (5/1). Penutupan latihan raider oleh Wakasad, Letjen Johanes Suryo Prabowo dan dihadiri Gubernur, Aceh Irwandi Yusuf , Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Adi Mulyono menandai terbentuknya Kesatuan Raider di Aceh. FOTO ANTARA/Ampelsa/Koz/mes/11.

    KODAM IM (4/2),- Meski kekurangan personel, namun pihak Kodam Iskandar Muda menegaskan belum berniat untuk menambah jumlah anggota TNI di Aceh. Apalagi sejauh ini kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah di Aceh sudah sangat kondusif dan aman. Salah satu indikatornya adalah banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

    Penegasan itu disampaikan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Adi Mulyono kepada wartawan disela-sela kunjungan kerja dan silaturrahmi dengan masyarakat Nagan Raya, di Kota Jeuram, Selasa (1/2) kemarin.

    Sebelumnya, saat memberi sambutan dihadapan ratusan tokoh masyarakat, pemuda, dan Aparatur Pemerintahan di Pendapa Bupati Nagan Raya, Pangdam juga menegaskan komitmennya untuk menjaga perdamaian di Aceh. Menurutnya, perdamaian Aceh merupakan anugerah dari Allah SWT yang wajib disyukuri oleh semua pihak, sehingga perdamaian abadi selalu dapat terjaga dengan baik.

    Pangdam IM mengatakan, personel TNI yang saat ini berada di sejumlah wilayah di Aceh masih sangat kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah desa, kecamatan, maupun kabupaten yang jumlahnya mencapai 23 kabupaten/kota. Kondisi ini, kata Pangdam, berdampak pada masih terkendalnya pemantauan oleh pihak Babinsa TNI, karena banyaknya jumlah desa yang harus dijangkau.

    Sangat terbatas

    Menurut Pangdam, yang sangat dibutuhkan pihaknya saat ini adalah penambahan alat pertahanan yang masih sangat terbatas. Untuk penambahan prajurit TNI sejauh ini belum diperlukan, namun menyangkut alat pertahanan saya rasa itu masih perlu, timpalnya.

    Ditanya tentang aktivitas nelayan asing yang menjarah ikan di perairan di Aceh, Pangdam menegaskan sejauh ini belum ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gangguan teritorial. Namun demikian, Pangdam menyatakan persoalan tersebut tetap mendapat perhatian serius pihaknya, berkoordinasi dengan Danlanal Sabang serta pihak TNI AL, guna mengatasi aksi pencurian ikan tersebut oleh pihak asing di wilayah Indonesia.

    Bukan untuk perang

    Mengomentari tentang pembangunan Markas Komando Infanteri (Brigif) yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya, secara tegas Pangdam Iskandar Muda menegaskan pembangunan markas komando yang bernaung terhadap bidang pertahanan dan keamanan tersebut bukanlah untuk berperang.

    Menurutnya, Mako Brigif itu diperlukan untuk menjaga pertahanan dan ancaman pihak luar terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta gangguan separatis. Selain itu, katanya, pembangunan kesatuan TNI dari Brigade Infateri itu merupakan standar pengamanan di institusi TNI.
    Dengan adanya pembangunan markas tersebut, lanjut Pangdam, perekonomian masyarakat di Kabupaten Nagan Raya juga akan tumbuh dengan pesat mengingat jumlah prajurit di kesatuan itu mencapai 1.000 orang.

    Sumber: TNI
    Readmore --> TNI BELUM BERNIAT TAMBAH PERSONEL DI ACEH

    PT Sritex Memasok Seragam Pasukan NATO









    SUKOHARJO, 5/2 - SERAGAM NATO. Beberaapa pekerja memeriksa seragam militer yang siap diekspor di perusahan garmen PT Sritex, Sukoharjo, Jateng, Jumat (4/2). Perusahaan tersebut saat ini memenuhi kebutuhan seragam militer untuk 18 negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) serta sejumlah negara lainnnya di penjuru dunia. FOTO ANTARA/Saptono/Spt/11
    Readmore --> PT Sritex Memasok Seragam Pasukan NATO

    Friday, February 4, 2011 | 7:25 PM | 2 Comments

    Warga Gorontalo Sambut KRI Banjarmasin-592



    GORONTALO (Pos Kota) – KRI Banjarmasin-592 mendapat sambutan masyarakat Gorontalo dalam kegiatan safari pelayaran keliling wilayah Indonesia bagian Timur memperkenalkan produksi dalam negeri dalam rangka long sea trial pada saat merapat di dermaga umum Gorontalo.

    Kehadiran KRI Banjarmasin-592 mendapat respon positif dari Pemda setempat dan masyarakat Gorontalo, antusias masyarakat Gorontalo pada sore harinya terlihat saat diadakan open ship di KRI Banjarmasin-592.

    Warga Gorontalo diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat kapal perang buatan dalam negeri dan setelah melaksanakan debarkasi kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan operasional salah satu Batalyon TNI AD meliputi 3 buah Truck Reo, 1 buah Truck Tanki dan 5 buah Jeep.



    KRI Banjarmasin-592 dengan Komandan Letkol Laut (P) Eko Jokowiyono kepada para pengunjung kapal perang mengatakan bahwa kapal ini merupakan salah satu unsur kapal perang milik TNI AL yang memperkuat jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).
    Selama berada di Gorontalo, Komandan KRI Banjarmasin-592 melaksanakan kunjungan kehormatan ke unsur Muspida setempat diawali dengan kunjungan kepada Komandan Kodim 1304 diterima langsung oleh Komandan Kodim Letkol Czi Totok JR, dilanjutkan ke Walikota Gorontalo yang diterima oleh Wakil Walikota H. Feriyanto Mayulu S, Kom, MH dan diakhiri kunjungan ke Gubernur Gorontalo diterima Wakil gubernur H. Tonny Uloi, SE.

    Pada hari ketiga di dermaga Gorontalo setelah apel pagi, sebanyak 70 orang prajurit Marinir dengan Pakaian Dinas Lapangan Tempur (PDLT) lengkap melaksanakan kegiatan Lintas medan (Limed) dengan menempuh jarak sejauh 15 Km melalui route pelabuhan kota Gorontalo menuju pusat kota dan kembali ke pelabuhan dalam rangka kegiatan promosi.

    KRI Banjarmasin-592 melaksanakan acara minum kopi bersama di hanggar Helly yang dihadiri Wakil Walikota Gorontalo dan dihadiri oleh pejabat Muspida Gorontalo.

    Usai acara minum kopi, para pejabat Muspida diberikan kesempatan dan diperkenankan untuk keliling melihat peralatan, dan fasilitas KRI Banjarmasin-592.

    Sumber: POS KOTA
    Readmore --> Warga Gorontalo Sambut KRI Banjarmasin-592

    Pangarmatim: Tindak Pelanggaran di Laut Masih Tinggi

    Panglima Komando RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto.

    Surabaya - Panglima Komando RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto mengatakan TNI AL terus meningkatkan operasi pengamanan laut, terkait masih tingginya tindak pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

    Penegasan itu disampaikan Pengarmatim usai memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya dan Lantamal IX Ambon di Surabaya, Jumat.

    "Sampai saat ini tindak pelanggaran di laut masih cukup tinggi, sehingga kegiatan operasi pengamanan juga terus kami tingkatkan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan," ujarnya, menegaskan.

    Selain masalah perbatasan dengan negara tetangga, lanjut Pangarmatim, kejahatan lintas negara seperti pencurian ikan, perompakan dan perdagangan manusia juga menjadi perhatian jajaran TNI AL.

    Jabatan Komandan Lantamal V Surabaya diserahterimakan dari Brigjen TNI (Mar) Halim A Hermanto kepada Laksamana Pertama TNI M Atok Urrahman yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Administrasi dan Personel TNI AL.

    Brigjen TNI Halim Hermanto yang memimpin Lantamal V sejak 28 Agustus 2009, selanjutnya mendapat pos baru sebagai Staf Khusus Panglima TNI di Jakarta.

    Sedangkan Komandan Lantamal V Ambon Laksma TNI Dr Dadang S Wirasuta yang akan menempati posisi Staf Ahli Panglima TNI bidang kesejahteraan prajurit, digantikan pejabat baru Kolonel Laut (P) Rahardjo Dwi Prihanggono (Pamen Staf Ahli KSAL).

    Pangarmatim menegaskan sebagai representasi TNI AL di daerah, Lantamal memiliki peran sangat strategis dalam mendukung unsur-unsur operasional.

    "Lantamal harus mampu berperan di barisan terdepan dalam mempertahankan wilayah perairan yurisdiksi nasional dan ikut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan keamanan laut di wilayahnya," ujarnya.

    Bambang Suwarto menambahkan jaminan keamanan laut menjadi hal penting, guna mendukung komitmen nasional yang menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu andalan pembangunan nasional di masa mendatang.

    "Keterbatasan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang dimiliki TNI AL, bukan alasan untuk menyerah pada keadaan. Secara bertahap, alutsista yang ada di sejumlah Lantamal akan ditambah sesuai kebutuhan dan anggaran," tuturnya, menambahkan.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Pangarmatim: Tindak Pelanggaran di Laut Masih Tinggi

    Tunggu Instruksi, TNI AL Siapkan Kapal Jemput TKI Terlantar

    KRI Banjarmasin Merupakan Jenis Kapal LPD.

    REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) telah menyiapkan tiga armada kapal perang, untuk menjemput ribuan tenaga kerja Indonesia yang kini terlantar di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

    Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, kepada wartawan di Surabaya, Jumat (4/2) mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat dan Mabes TNI AL untuk memberangkatkan kapal tersebut.

    "Kami punya tiga kapal perang jenis LPD ("Landing Platform Deck") yang mampu mengangkut banyak penumpang. Kalau memang ada perintah penjemputan TKI, kapal tersebut siap diberangkatkan," ujarnya.

    Ditemui usai memimpin upcara serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya dan Lantamal IX Ambon, Pangarmatim menjelaskan ketiga kapal LPD itu adalah KRI Surabaya, KRI Banjarmasin dan KRI Makassar.

    Ketiga kapal perang tersebut biasanya digunakan TNI AL untuk mengangkut pasukan dalam kegiatan operasi atau latihan perang.

    "Yang jelas, kami turut prihatin dengan nasib para TKI yang kini terlantar di luar negeri. Kapanpun, TNI AL siap membantu memulangkan mereka, jika ada instruksi dari pemerintah," ujar Bambang Suwarto.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz, juga meminta pemerintah segera memulangkan seluruh TKI yang terlantar di luar negeri, terutama di negara-negara kawasan Timur Tengah.

    "Pulangkan semua," katanya ketika bersama sejumlah anggota Komisi IX DPR meninjau Kelompok Berlatih Calon TKI Berbasis Masyarakat (KBBM) di Sumedang, Jawa Barat, Kamis (3/2).

    Irgan mencontohkan ratusan TKI yang terlantar di Jembatan Kandara, Arab Saudi, harus sudah dipulangkan ke daerah asalnya di Tanah Air sebelum Maret 2011.

    Sumber: REPUBLIKA
    Readmore --> Tunggu Instruksi, TNI AL Siapkan Kapal Jemput TKI Terlantar

    TNI, Polri, GAM tak perlu curiga

    TAPAKTUAN - Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Adi Mulyono, menegaskan kondisi keamanan dan kedamaian yang sedang dinikmati mayarakat Aceh, hendaknya terus dipertahankan dan harus dikawal ketat segenap elemen masyarakat.

    Karenanya, untuk mempertahankan kedamaian ini, pihak TNI dan Polri serta mantan GAM, hendaknya tidak perlu saling mencurigai, karena dampaknya akan menimbulkan efek negatif dalam masyarakat.

    Menurut dia, kedamaian yang sudah dicapai melalui MoU Helsinki beberapa tahun lalu, telah membawa kemajuan dan perubahan bagi masyarakat Aceh dalam bidang pembangunan. “Ini bisa terwujud tak lain, berkat kedamaian,” ucapnya, tadi malam.

    Dalam kaitan mengawal kedaulatan NKRI sebagai tugas pokok TNI, khususnya di Aceh, kata Adi, kedepan pihaknya akan terus berusaha mendekati, menyayangi dan mengayomi rakyat, sehingga satu saat ini TNI benar-benar dicintai rakyat.

    Dalam rangka mewujudkan tekad itu, pihaknya tidak lagi mengandalkan senjata sebagai pendekatan keamanan, tetapi melalui program peningkatan perekonomian rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan peternakan.

    “Mulai saat ini kita upayakan pembagian bibit bebek misalnya dan bibit tanaman pertanian, sehingga masyarakat merasa terbantu modalnya dalam mengembangkan usaha pertaniannya," ujar Adi.

    Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan, Husin Yusuf, kepada Pangdam, menggambarkan kondisi keamanan dan geografis daerah yang dipimpinnya. ”Kondisi keamanan sangat kondusif, berkat dukungan dan kerjasama dengan aparat TNI dan Polri.

    Sebelumnya di Abdya, Pangdam mengatakan, keterlibatan serta peran aktif para ulama dalam proses perdamaian, selama ini menjadi indikasi masyarakat pada umumnya masih memiliki kedekatan yang ‘intim’ dengan para ulama.

    Sehingga, di era pembangunan yang saat ini terus giat dilakukan di daerah para ulama juga memiliki peran penting dan strategis, jadi sudah sepatutnya dalam setiap proses pembangunan pelibatan para ulama tentu tidak dapat dikesampingkan.

    Sumber: WARTA ONLINE
    Readmore --> TNI, Polri, GAM tak perlu curiga

    Anggota TNI Dilarang Merokok

    Anggota TNI Sedang Merokok Di Kereta Api.


    BLANGPIDIE, KOMPAS.com - Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Adi Mulyono melarang semua anggota TNI yang bertugas di Aceh merokok, terutama mereka yang bertugas di batalion, garda terdepan pertahanan TNI.

    Larangan tersebut disampaikan Pangdam saat memberi arahan kepada personel TNI Kompi Senapan E Yonif 115 Macan Leuser di Suak Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu lalu.

    Dalam pertemuan di Kompleks Kompi Senapan E itu, Pangdam Mayjen Adi Mulyono didampingi sejumlah asisten Kodam IM dan istri, Danrem 012/Teuku Umar Kol Inf Arminson, Dandim 0110 Abdya Letkol Arm E Dwi Karyono AS, dan Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH. Hadir juga Kajari Blangpidie Umar Z SH, Danyon 115 ML, Danki Senapan E, Lettu Inf Kusnul, dan sejumlah pejabat setempat maupun anggota FKPPI Abdya.

    Saat memberi arahan bahwa anggota TNI sangat perlu menjaga kesehatan dan stamina yang dapat diandalkan, Pangdam mengajukan pertanyaan, "Siapa di antara kalian yang merokok?" Lalu, beberapa personel anggota Kompi Senapan E mengacungkan jari ke atas sebagai pengakuan bahwa mereka memang perokok.

    “Sejak hari ini, kalian tidak boleh lagi merokok! Kalian bertugas di batalion. Bagaimana melaksanakan tugas kalau merokok?” tukas Pangdam.

    Begitupun, sebelumnya Pangdam Mayjen Adi Mulyono sempat memuji stamina dan derajat kesehatan anggota Kompi Senapan E, termasuk kebersihan asrama yang terjaga bersih. “Melihat postur tubuh kalian, saya sudah tahu bahwa di sini kesehatan memang kalian jaga, termasuk kebersihan asrama,” katanya.

    Menurut Pangdam, setiap orang yang memilih jadi anggota TNI haruslah dapat dibanggakan masyarakat. Oleh karenanya, Pangdam menyatakan tidak mau mendengar lagi ada anggota TNI di Aceh yang menyakiti masyarakat. “Kalian harus baik dengan masyarakat, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga bisa menjadi prajurit kebanggaan masyarakat,” tegas Mayjen Adi Mulyono.

    Sumber: TNI
    Readmore --> Anggota TNI Dilarang Merokok

    AS dan China Uji Coba Rudal ke Antariksa

    Rudal Penghacur Satelit Buatan China(Foto:pakalertpress.com)

    Perlombaan senjata canggih terus dilakukan oleh Amerika Serikat dan China, tetapi kini dilakukan di antariksa. Menurut berita di surat kabar Telegraph, Kamis (3/2), di London, Inggris, kedua negara itu meluncurkan rudal-rudal mutakhirnya ke antariksa untuk memusnahkan satelit-satelit mereka yang sudah tak beroperasi lagi.

    Dokumen tentang hal itu dibocorkan oleh situs jaringan WikiLeaks. Disebutkan, AS bereaksi terhadap tindakan China menghancurkan satelit cuacanya dengan ”uji coba serangan” pada 2007. Februari 2008, AS membalas dengan meluncurkan rudal penghancur satelit. Pihak AS beralasan, hal itu dilakukan guna mencegah satelitnya masuk ke orbit bumi dengan membawa bahan bakar beracun. Menurut pihak China, penghancuran satelit oleh AS sebenarnya adalah kesempatan untuk menguji senjata ofensifnya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> AS dan China Uji Coba Rudal ke Antariksa

    TNI Harapkan PT DI Tepat Waktu

    Helikopter NBELL 412 EP produksi PT Dirgantara Indonesia diserahkan kepada TNI AD yang diterima Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen J Suryo Prabowo (kanan) di Pusat Penerbangan Angkatan Darat Skuadron 21 TNI AD, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (2/2). Helikopter berdaya angkut 15 ton tersebut dapat mengangkut 15 orang, termasuk kru. Helikopter tersebut akan ditempatkan di Skuadron 31 Semarang.

    Jakarta, Kompas - PT Dirgantara Indonesia sebagai salah satu industri pertahanan diharapkan dapat tepat waktu dan meningkatkan kualitas produksinya. Hal ini penting untuk tertib administrasi dan peningkatan kemampuan pertahanan.

    Hal ini disampaikan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Johanes Suryo Prabowo saat menerima serah terima satu unit helikopter NBell 412 Extra Performance di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (2/2).

    Suryo mengatakan, sesuai dengan komitmen pemerintah, TNI AD menyambut produksi dari industri pertahanan seperti PT DI untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan. Diharapkan produksi industri pertahanan bisa memiliki harga bersaing dan terus meningkatkan kualitas dan tepat waktu. ”Tepat waktu karena kita juga ada hubungan dengan pemeriksaan eksternal,” kata Suryo Prabowo.

    Direktur Utama PT DI Budi Santoso mengatakan, berkaitan dengan ketepatan waktu itu, untuk pembuatan Bell 412 EP ini, PT DI baru menerima kontrak pada Oktober 2010. Saat itu mereka sudah bekerja tanpa ada kepastian kontrak. Molornya penyelesaian heli ini juga karena ada penambahan spesifikasi. ”Masalahnya, anggaran baru keluar akhir tahun. Tapi, untungnya sekarang kebijakan bisa multi-years, jadi sudah ada perencanaan jangka panjang,” kata Budi.

    Budi mengatakan, NBell 412 EP ini adalah varian terbaru Bell 412. Masih ada kontrak untuk 5-6 Bell lagi untuk TNI AD serta 3 buah maritime patrol untuk TNI AL. Dengan membeli produksi PT DI, banyak keuntungan yang diperoleh TNI. Misalnya, kalau membeli di luar negeri, seperti AS, pasti banyak pembatasan. Sementara dengan PT DI, minta apa saja akan dikasih. ”TNI juga dapat dukungan purnajual dan bisa tingkatkan kemampuan Indonesia, baik dalam pertahanan maupun lapangan kerja,” kata Budi.

    Komandan Pusat Penerbangan TNI AD Brigjen N Wachju Rianto mengatakan, heli NBell 412 EP akan dipergunakan untuk heli angkut dan ditempatkan di Skuadron 31 Semarang. ”Nanti juga akan dilengkapi dengan senapan 30 mm di kiri dan kanan heli. Ini untuk pengamanan saat pendaratan,” ujar Wachju.

    Asisten Logistik TNI AD Mayjen Wibowo mengatakan, heli NBell 412 EP berkapasitas mesin yang lebih besar serta semua peralatannya sudah digital. Heli ini juga bisa melakukan an auto-pilot hovering, yakni terbang stabil di udara secara otomatis.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> TNI Harapkan PT DI Tepat Waktu

    Sub Skimmer Buatan Dalam Negeri Lebih Hebat dari Buatan Inggris

    Sub Skimmer Buatan Dalam Negeri.

    JAKARTA (SINDO) - Sekilas rancang bangunnya serupa dengan speedboat pada umumnya.Namun, dengan teknologi dan peralatan yang melengkapinya, kendaraan tempur air buatan dalam negeri ini memiliki kelebihan yang luar biasa.

    Kendaraan tempur air yang dikenal dengan nama Sub Skimmer ini merupakan kendaraan tempur air yang dapat mengapung di atas permukaan air dan memiliki kemampuan menyelam ke dalam air. Di Indonesia yang mengoperasikan kendaraan jenis ini adalah Detasemen Jala Mengakara (Denjaka) yang merupakan detasemen pasukan elit korps Marinir TNI Angkatan Laut.

    Pengoperasiannya ditujukan untuk melayani kebutuhan pasukan khusus dalam menyusup ke daerah lawan, melaksanakan sabotase, dan sebagai sarana transportasi pasukan dalam jumlah terbatas. Selama ini Denjaka menggunakan kendaraan sejenis yang didatangkan dari Inggris.Namun, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut (Dislitbangal) memutuskan untuk mengembangkan dan menyempurnakan kendaraan tempur air tersebut.

    Bekerja sama dengan PT Prima Maritim dan Denjaka, proses perancangan, pembangunan, dan uji coba Sub Skimmer dimulai sejak awal 2009. “Pengembangan dengan masukan-masukan dari pengguna terutama Denjaka dimulai sejak 2009,” ujar Direktur PT Prima Maritim Toto Wirawan saat pameran alat-alat pertahanan di Markas Besar TNI Cilangkap beberapa waktu lalu.

    Toto menyatakan, dibandingkan dengan Sub Skimmer buatan Inggris yang selama ini dipergunakan oleh Denjaka TNI AL, produk dalam negeri ini memiliki sejumlah kelebihan.Kemampuan menyelamnya jauh lebih stabil karena dilengkapi rangka kokoh di kedua sisinya yang juga berfungsi untuk melindungi bantalan udara. “Rangka pelindung ini yang tidak dimiliki Sub Skimmerbuatan Inggris,”ujarnya.

    Tidak hanya itu, rangka Sub Skimmer yang dapat memuat sampai enam personel ini juga dibuat dari bahan komposit anti peluru.Dia pun mengungkapkan untuk membuatsatualatsejenismembutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Salah satu tim penguji Sub Skimmerdari Denjaka,Sersan Satu Imron,mengungkapkan,Sub Skimmerdi permukaan dapat mencapai kecepatan hingga 25 knot.

    Sedangkan dalam air mencapai kecepatan antara empat sampai lima knot dengan kemampuan menyelam sampai empat meter dan mampu bertahan di dalam air sampai delapan jam. “Untuk keperluan infiltrasi atau penyusupan sebenarnya tidak memerlukan waktu yang lama,”ujarnya.Pengembangan selanjutnya Sub Skimmer akan dilengkapi peralatan antisonar. Kendaraan ini memang sangat menjanjikan untuk dikembang-kan lebih jauh dan bahkan untuk diproduksi secara massal.

    Saat dipamerkan di pameran alat pertahanan di Mabes TNI akhir Januari lalu kendaraan tempur air ini menyita perhatian dari petinggi-petinggi TNI. Selain merancang Sub Skimmer, Dislitbang TNI AL juga membangun wahana Sky Diving di Brigade Infantri II Marinir Cilandak. Wahana ini berupa mesin penggerak daun propeller putaran tinggi untuk membuat udara tekanan tinggi yang digunakan sebagai sarana latihan melayang di udara sebelum melaksanakan terjun bebas di udara yang sebenarnya.

    Kepala Dislitbang TNI AL Laksamana Pertama Tri Santosa juga mengungkapkan, Dislitbang TNI AL telah mengembangkan alat Reserve Osmosis untuk mengolah air laut menjadi air tawar dengan kapasitas produksi 5 ton/hari.Alat ini sudah digunakan oleh pasukan perdamaian Indonesia di Libanon. “Juga digunakan bagi prajurit yang bertugas pengamanan pulau terluar di Pulau Nipah,”katanya.

    Sumber: SINDO
    Readmore --> Sub Skimmer Buatan Dalam Negeri Lebih Hebat dari Buatan Inggris

    Thursday, February 3, 2011 | 7:34 PM | 1 Comments

    TNI AD Akan Memesan 12 Unit Helikopter NBELL 412 EP

    JAKARTA (Pos Kota) – TNI Angkatan Darat mendapat suntikan helikopter tempur jenis NBELL 412 EP untuk mengangkut pasukan dari PT Dirgantara Indonesia.

    Helikopter buatan dalam negeri tersebut langsung diserahterimakan kepada Wakasad Letnan Jenderal TNI Johanes Suryo Prabowo dari Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI), di Markas Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) di Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan.

    Dirut PT DI, Budi Santoso mengatakan, helikopter ini diciptakan atas kepercayaan dari Menteri Pertahanan dan Mabes TNI kepada PT DI. “Helikopter ini memiliki kelebihan mempunyai efisa dan power yang lebih besar, serta dilengkapi dengan senjata kaliber 30 di kanan dan kiri pintu,” ungkap Budi.

    Asisten Logistik TNI AD, Mayjen TNI Wibowo, menyatakan, helikopter ini memiliki usia terbang cukup panjang. “Dalam waktu dekat, TNI AD juga akan menerima tambahan 12 unit helikopter jenis sama,” tutupnya.

    Sumber: POS KOTA
    Readmore --> TNI AD Akan Memesan 12 Unit Helikopter NBELL 412 EP

    Wednesday, February 2, 2011 | 9:52 PM | 1 Comments

    KEKUATAN PILOT F-5 BERTAMBAH TNI AU

    Komandan Wing 3 Lanud Iswahjudi , Kolonel Pnb Andyawan M.P. saat menyiramkan air kembang diatas kepala Letda Pnb I Gede Ngurah Satrya Wibawa, sebagai tanda upacara tradisi selesai melaksanakan terbang solo dengan pesawat F–5 E Tiger II di Lanud Iswahjudi Rabu (2/2). (Foto : Pentak Lanud Iswahjudi)


    Satu lagi pilot tempur dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi berhasil terbang solo, Rabu (2/2) yaitu Letda Pnb I Gede Ngurah Satrya Wibawa dengan pesawat F-5E/Tiger II. Momen penting tersebut ditandai dengan acara tradisi pemecahan telur di kepala yang bersangkutan, oleh Komandan Wing 3 Lanud Iswahjudi, Kolonel Pnb Andyawan M.P.

    Dengan berhasilnya I Gede Ngurah Satrya Wibawa menerbangkan pesawat tempur F-5 secara mandiri (terbang solo), maka kekuatan pilot Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, bertambah, sekaligus sebagai bukti bahwa proses regenerasi terus berjalan, meskipun ditengah kondisi jumlah kesiapan dan jam terbang pesawat yang terbatas.

    Letda Pnb Ngurah putra kelahiran Badung 24 tahun yang lalu merupakan lulusan AAU (Akademi Angkatan Udara) Th 2008, Sekbang (Sekolah Penerbang) angkatan 80 tahun 2009 ini adalah putra kedua dari pasangan I Gede Putu Yasa dan Ni Luh Gede Sukerni. Sebelum berhasil terbang solo dengan F-5 juga pernah menerbangkan pesawat AS-202/Bravo dan T-34/Charlie, saat ini ia telah mengantongi 210 jam terbang.

    Saat terbang solo Ngurah yang saat ini masih menempuh pendidikan terbang Transisi F-5/Tiger Angkatan ke-29 yang dibuka sejak bulan Oktober 2010 lalu,i menggunakan pesawat tempur F-5/Tiger II dengan nomor registrasi TS-0502 di Training Area Lanud Iswahjudi, , pada ketinggian 15000 feet, kecepatan 350 Knots (mill per jam), dipantau oleh Pasiops Skadron Udara 14 Arief Adi Nugroho, dengan jenis pesawat yang sama nomor TS-0516.

    Terbang solo merupakan momen penting bagi seorang pilot pesawat tempur. Guna mengenang peristiwa tersebut, setiap pilot yang berhasil terbang solo disambut dengan acara tradisi berupa pemecahan telur ayam dikepalanya dan penyiraman air kembang usai mendarat.

    Acara pemecahan telur dan penyiraman air kembang berlangsung penuh khitmat, yang dilangsungkan di Shelter Skadron Udara 14, dipimpin langsung oleh Komandan Wing 3 Lanud Iswahjudi, disaksikan sejumlah pejabat dan para penerbang lainnya.

    Sumber: TNI AU
    Readmore --> KEKUATAN PILOT F-5 BERTAMBAH TNI AU

    PERGANTIAN BENDERA MERAH PUTIH DI KARANG UNARANG

    “Karang Unarang merupakan simbol negara di perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia. apabila bendera merah putih yang berkibar di Suar Karang Unarang tersebut jelek dan terkesan tidak terurus, apa kata Negara tetangga?” Demikian disampaikan Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut (P) Rachmad Jayadi saat melepas Patkamla Ambalat dengan enam personil yang berpangkalan di Posal Sei Pancang menuju perairan Karang Unarang, dalam rangka mengganti bendera merah putih di Suar Karang Unarang.

    Ditambahkan pamen asli Malang, Jawa Timur tersebut bahwa pergantian tersebut rutin digelar setiap sebulan sekali. “Tergantung cuaca”, serta tantangan yang dihadapi bukan hanya ombak dan angin yang besar.

    “Setiap tim yang berangkat, selain berhadapan dengan cuaca yang bisa berubah buruk sewaktu-waktu, tim juga sangat berpotensi berhadapan dengan berbagai bentuk intimidasi dan gangguan dari pihak Malaysia.” Karena itu, Alumni AAL 37 tahun 91 ini menyampaikan kepada segenap masyarakat maritime di Nunukan dan sekitarnya juga ikut setidaknya memperhatikan kondisi Suar Karang Unarang, untuk selanjutnya melaporkan ke Pangkalan TNI-AL Nunukan apabila terjadi keadaan yang mambahayakan dan mengancam kedaulatan Negara.

    Suar Karang Unarang dan benderanya bukan hanyalah benda, namun merupakan wakil dan perlambang kedaulatan Negara di wilayah perairan Karang Unarang. Apabila Karang Unarang aman, maka insyaallah, akan aman pula nelayan RI melaut dan mencari ikan disana” tambahnya.

    Sumber: TNI AL
    Readmore --> PERGANTIAN BENDERA MERAH PUTIH DI KARANG UNARANG

    PRAJURIT KRI TJIPTADI BERSIHKAN SENJATA (AKS)


    Merawat : Anggota KRI Tjiptadi-881 Sedang melakukan Perawatan Dan Pembersihan
    Senjata Anti Kapal Selam Type Roketnaya Bombernaya Ustoeska (RBU).



    Prajurit TNI Angkatan Laut yang berdinas di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Tjiptadi-881 melaksanakan pembersihan dan perawatan terhadap persenjataan yang dimiliki, saat kapal perang tersebut sedang bersandar di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya (02/02).

    Anggota KRI Tjiptadi dibawah Departemen Senjata dan Bahari (Dept Senbah) melakukan perawatan dan pembersihan senjata anti kapal selam (AKS) buatan Russia. Jenis senjata tersebut adalah Roket Bombernaya Ustoeska (RBU) yang terpasang diatas geladak kapal perang Exs Jerman Timur

    Perawatan yang rutin dilakukan oleh anggota KRI membuat senjata AKS itu masih tetap eksis dapat difungsikan secara maksimal hingga saat ini. Ada dua menara peluncur RBU yang terpasang digeladak kapal. Setiap menara memiliki 12 peluncur roket, sehingga kapal ini memiliki 24 peluncur roket RBU yang mampu di tembakan secara serentak atau satu persatu.

    Setiap persenjataan dikapal perang yang dimiliki TNI AL, diawaki oleh beberapa personel yang bertanggung jawab atas kesiapan alat yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu juga dituntut untuk mampu mengoperasikan dan memahami karakteristik persenjataan itu secara detail dan mendalam.

    Sumber: KOARMATIM
    Readmore --> PRAJURIT KRI TJIPTADI BERSIHKAN SENJATA (AKS)

    Australia Akan Hibahkan 4 Hercules Kepada TNI AU

    Hercules Milik RAAF

    REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Pemerintah Australia akan memberikan hibah empat pesawat Hercules kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Yogyakarta, Rabu (2/2).

    "Kepala Angkatan Udara Australia telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada 27 Januari 2011, dan mereka siap menyerahkan pesawat tersebut," katanya usai memimpin upacara serah terima jabatan Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta.

    Menurut dia, dalam kunjungan itu Kepala Angkatan Udara Australia, selain memberikan kuliah kepada taruna AAU, juga melakukan komunikasi dalam rangka realisasi rencana hibah empat pesawat Hercules.

    "Proses penyerahan pesawat hibah tersebut tidak akan dilakukan dalam satu waktu, melainkan bertahap hingga 2012. Tahun ini akan diserahkan dua pesawat, kemudian pada 2012 dua pesawat lagi," katanya.

    Ia mengatakan, setelah diterima, pesawat Hercules tersebut tidak akan langsung dioperasikan, tetapi harus terlebih dulu masuk depo untuk dilakukan pengecekan.

    "Setelah dinyatakan siap untuk pengoperasian, pesawat Hercules tersebut baru diterbangkan untuk mendukung produktivitas kerja TNI AU," kata mantan Gubernur AAU itu.

    Menurut dia, pesawat Hercules yang dibutuhkan TNI AU saat ini sebanyak 30 unit. Namun, TNI AU hanya memiliki 21 pesawat Hercules, sehingga masih kurang sembilan pesawat.

    "Kekurangan pesawat Hercules itu akan dipenuhi dari hibah dan membeli. Sebanyak 30 pesawat Hercules akan digunakan untuk pesawat tanki sebanyak dua unit, pesawat VIP dua unit, dan pesawat operasional dua batalyon sebanyak 26 unit," katanya.

    Sumber: REPUBLIKA
    Readmore --> Australia Akan Hibahkan 4 Hercules Kepada TNI AU

    Pangdam: Ada yang Mau Ganggu Papua


    Ist

    MERAUKE, KOMPAS.com - Panglima Kodam Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triasunu menduga ada upaya penyerangan terhadap pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Papua Niugini di pos Nasem, Merauke, Papua. Hal itu bertujuan ingin menciptakan situasi tidak kondusif di Papua.

    ”Di mata Kodam Cenderawasih itu kriminal, yang mungkin karena saya belum bisa mengatakan pasti, ada yang mengendalikan dengan harapan keinginannya bisa tercapai, yaitu ingin membuat situasi daerah tak kondusif. Saya tidak mau menuduh siapa-siapa dulu. Mereka punya tujuan sendiri membuat situasi tidak kondusif,” kata Erfi di sela-sela melihat kesiapan pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Papua Niugini (PNG) di pos Nasem, Merauke, Papua, Selasa (1/2/2011).

    Seperti diberitakan sebelumnya, dua warga Kampung Nasem, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (14/1/2011), Klemen Samkakai dan Amandus Galum, tewas ditembak aparat TNI Satgas Pamtas RI-PNG di pos Nasem setelah berusaha merebut senjata api milik anggota TNI yang sedang berjaga.

    Seorang anggota TNI Satgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri 132/ Bima Sakti, Prajurit Satu Sukirman, terluka. Lengan kirinya tertusuk anak panah. Peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIT (Kompas, 15/1).

    Menurut Erfi, tindakan aparat menembak pelaku penyerangan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sebelum menembak pelaku, aparat juga sudah mengeluarkan tembakan peringatan. ”Mereka menyerang dan ingin merebut senjata. Langkah (aparat) tersebut sesuai prosedur,” ujarnya.

    Terkait kemungkinan motivasi penyerangan pos Satgas Pamtas RI-PNG Nasem, Erfi menyatakan, Kodam masih berupaya mengungkapnya. Untuk itu, Kodam XVII/Cenderawasih telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Papua. ”Saya sudah perintahkan agar setiap anggota TNI bertugas selalu sesuai tugas pokok dan prosedur tetap,” kata Pangdam.

    90 lokasi pos Menurut Pangdam, pos-pos Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG sebanyak 94 lokasi akan tetap dipertahankan dan tidak akan ditarik pascainsiden penyerangan itu.

    Jumlah pos Pamtas RI-PNG justru masih kurang dari kebutuhan. Ini karena masih adanya potensi ancaman yang datang, baik dari dalam maupundari luar. Tidak menutup kemungkinan jumlah pos satgas pengamanan perbatasan akan ditambah sesuai tingkat ancaman.

    ”Penempatan pos berdasarkan prediksi ancaman. Ancaman dari dalam dan luar, kerja sama luar dan dalam. Ancaman itu selalu ada di mana-mana, makanya kita siaga terus,” katanya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Pangdam: Ada yang Mau Ganggu Papua

    Komisi I Panggil Menlu, Panglima TNI dan Satgas Evakuasi Mesir


    Pengunjuk rasa berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, Selasa (1/2). Militer Mesir mengatakan, mereka tidak akan melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa yang jumlahnya mencapai jutaan orang, yang menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur.(KOMPAS)

    Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR berniat memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Satgas Evakuasi WNI di Mesir Hassan Wirajuda. Surat pemanggilan sudah dilayangkan kepada masing-masing instansi.

    "Komisi I DPR telah melayangkan surat untuk memanggil mereka terkait rencana evakuasi WNI yang ada di Mesir," kata anggota Komisi I Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (1/2) sore.

    Nurhayati menjelaskan, pemanggilan itu adalah untuk mengetahui langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia. Ia berharap hari ini mereka bisa datang.

    Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri telah membuka 23 posko komunikasi dan tiga titik penampungan di Kairo. Pesawat Garuda dengan daya tampung 428 orang juga sudah menuju Kairo untuk melakukan evakuasi pertama terhadap WNI di Mesir.

    Pesawat ini juga membawa Satgas Evakuasi Mesir yang dibentuk oleh Presiden SBY. Selanjutnya mereka akan melakukan langkah-langkah operasional serta evaluasi terhadap perkembangan terbaru di Mesir.

    Sumber: METRONEWS
    Readmore --> Komisi I Panggil Menlu, Panglima TNI dan Satgas Evakuasi Mesir

    Industri Pertahanan Indonesia



    Mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan pendapatnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1). Pertemuan tersebut membahas seputar alutsista dan industri pertahanan nasional. (Foto: ANTARA)

    Presiden ke-3 RI BJ Habibie kembali buka suara soal pesawat terbang dan industri pertahanan Indonesia yang menurutnya tidak memiliki arah yang jelas menuju kemandirian. Bahkan mantan Menteri Riset dan Teknologi di masa pemerintahan Soeharto itu menilai industri pertahanan kita mandek. Soalnya, tidak ada dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah.

    Benarkah demikian? Jawabnya bisa benar dan bisa keliru. Penilaian Habibie bisa jadi benar karena harapan akan kemandirian industri pertahanan atau pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) belum mampu dipenuhi produsen industri strategis Indonesia, dan untuk melengkapi kebutuhan alutsista, kita masih membeli atau impor dari beberapa negara.

    Tetapi, melihat perkembangan industri strategis kita dan rencana besar yang sudah dicanangkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, seperti membuat pesawat tempur dan kapal selam, pasti ada kemajuan besar. Apalagi beberapa produk industri strategis dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI), misalnya, diminati negara lain. Meski demikian, kehadiran Habibie dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi I DPR, Senin (31/1), bertujuan mendapatkan masukan bagi pembahasan RUU Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.

    RUU ini sedang digodok oleh Komisi I DPR. RUU ini penting agar Indonesia punya industri pertahanan nasional yang bisa menjadi sumber ekonomi sekaligus devisa bagi bangsa. Dalam konteks membahas industri strategis dalam bidang pertahanan ini, ada dua kutub pandangan. Pertama, pandangan Habibie yang tahu betul soal ini dan ikut membangun institusi untuk memajukan industri pertahanan. Kedua, kenyataan bahwa industri pertahanan masih berjalan dan tengah menatap kemajuan meski belum signifikan.

    Kita berharap pandangan kritis, dan mungkin ungkapan kekecewaan Habibie, mendapat reaksi positif dari pihak terkait, lalu melakukan pembenahan dan mulai melakukan aksi nyata bagi kemandirian industri pertahanan kita. Berbicara soal industri pertahanan, ada baiknya kita kutip pernyataan mantan Menristek Kusmayanto Kadiman dalam sebuah semiloka “Revitalisasi Iptek Hankam untuk Kemandirian Industri Pertahanan 2025”.

    Dia mengatakan untuk menuju kemandirian, perlu ada kebijakan strategis penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan yang selama ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan alutsista, peningkatan kapabilitas kemampuan iptek pertahanan dan keamanan di kalangan industri nasional, serta hal lainnya. Namun, semua itu tidak akan tercapai tanpa sinergi yang solid antara pemerintah dan seluruh instansi terkait dalam menjawab tantangan pengembangan produk-produk andalan iptek pertahanan dan keamanan nasional.

    Karena itu, sungguh tepat penegasan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro bahwa revitalisasi industri pertahanan dalam negeri perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab keberadaan industri pertahanan dalam negeri seperti PT DI dan produsen pesawat lainnya, selain dapat memenuhi alutsista, seperti Super Puma NAS 332/C Tactical Transport yang diproduksi oleh PT DI, turut menyumbang kelengkapan alutsista TNI AU.

    Industri pertahanan kita juga telah berhasil membuat kapal perang terbesar se-Asia Tenggara dengan dilengkapi peralatan tempur canggih. Setelah itu, kini, Kementerian Pertahanan mulai serius mempersiapkan rencana pembuatan kapal selam yang merupakan alat tempur bawah laut tersebut. Pemikiran dan pandangan Habibie yang menginginkan agar Indonesia lebih mengutamakan industri pertahanan dalam negeri harus kita dukung.

    Begitu juga rencana-rencana besar Kementerian Pertahanan untuk terus melakukan revitalisasi dan memajukan industri pertahanan. Mendekatkan pandangan Habibie dan kinerja industri pertahanan dalam negeri, kita hanya ingin mengingatkan bahwa kemandirian, terutama dalam bidang alutsista, mutlak diperlukan sebuah negara. Jika alutsista kita bergantung pada produk negara lain alias impor, akan selamanya kita bergantung dan tidak bisa mandiri.

    Selain itu, usaha besar yang pernah dirintis Habibie, seperti membangun institusi lembaga penelitian, mengembangkan PT DI, dan membina sumber daya manusia yang jumlahnya ribuan, kurang dimanfaatkan. Akibatnya, banyak tenaga terdidik dari Indonesia kini dimanfaatkan negara lain, sementara yang ada di Indonesia kurang dimanfaatkan.

    Sumber: KORAN JAKARTA
    Readmore --> Industri Pertahanan Indonesia

    PT DI Serahkan Helikopter Pesanan TNI-AD

    Helikopter Bell 412 EP Milik TNI AD.

    REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG-TNI Angkatan Darat menerima satu unit Helikopter Bell 412 EP produksi PT Dirgantara Indonesia. Serah terima helikopter itu dilakukan di Skadron 21/SENA Pusat Penerbang Angkatan Darat, Lapangan Udara Pondok Cabe, Rabu (3/2). Helikopter diserahkan Dirut PTDI Budi Santoso dan diterima Wakil KSAD Letjen (TNI) Johanes Suryo Prabowo.

    Budi mengatakan, Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru dikelasnya. Helikopter ini merupakan helikopter angkut dengan kapasitas 10 orang. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin di dekat pintu kiri dan kanannya. "Pengadaan Helikopter Bell 412 EP ini melalui kontrak antara Mabes AD pada 15 Oktober 2010," kata Budi.

    Budi enggan menyebut nilai kontrak dalam pengadaan Helikopter ini. Dia menegaskan bahwa pihaknya masih sedang melakukan pengerjaan helikopter lainnya yang dipesan TNI AU dan TNI AL. "Ini bukti kesiapan dan kemampuan PTDI untuk memenuhi kebutuhan alutsista (alat utama sistem persenjataan)," ujar Budi.

    Helikopter sejenis sudah diproduksi PTDI sejak 1982. Seri terbaru memiliki beberapa kelebihan, salah satunya kelebihan tenaga. Terkait dengan pemesanan alutsista yang diterima PTDI, Budi berharap kepercayaan Kementerian Pertahanan dan TNI terus meningkat kepada PTDI, sehingga PTDI memiliki nilai kompetitif dan nilai jual.

    Dalam kesempatan sama, Letjen (TNI) Johanes Suryo Prabowo mengatakan, penerimaan helikopter dari PTDI ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan Pusat Penerbang Angkatan Darat. "Pengadaan alutsista seperti akan terus dilakukan, ini komitmen TNI Angkatan Darat untuk memberdayakan produksi dalam negeri," kata dia. Hal itu, kata Surya, merupakan kebijakan Presiden.

    Sumber: REPUBLIKA
    Readmore --> PT DI Serahkan Helikopter Pesanan TNI-AD

    Amerika Puji Kemajuan Penegakan HAM di Tubuh TNI

    Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat memastikan saat ini militer Indonesia sebagian besar bergerak ke arah yang benar dalam penegakan Hak Asasi Manusia, meskipun belakangan beredar rekaman video penyiksaan terhadap warga sipil di Papua beredar.

    Menurut Robert Scher, pejabat Pentagon yang menangani masalah Asia Tenggara, para anggota TNI pelaku penyiksaan terhadap warga Papua yang cuma dihukum 8-10 bulan dianggap terlalu lunak. Tapi menurutnya, proses penanganannya berlangsung secara transparan.

    "Kami melihat bahwa ada kemajuan dalam kenyataan bahwa ini adalah usaha yang dilakukan dengan cepat, terbuka dan transparan," katanya seperti dilansir AFP, Rabu (2/1/2011).

    "Namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh Indonesia," katanya, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat saat ini sedang intens meningkatkan kerjasama dengan Indonesia.

    pemerintahan Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama telah menempatkan prioritas pada pengembangan hubungan dengan Indonesia. Di mata AS, Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia dapat menawarkan model demokrasi dan menghubungkan Islam dengan modernitas.

    "Kami berada dalam posisi yang cukup baik dengan Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi kami," ujar Scher.

    Bahkan, Menteri Pertahanan AS Robert Gates pada Juli 2010 lalu di Jakarta mengatakan bahwa Amerika Serikat akan melakukan kerjasama dengan Kopassus selama 12 tahun. Padahal, Amerika selama ini menuding Kopassus telah melakukan pelanggaran HAM, di bawah kekuasaan militer Soeharto yang berakhir pada tahun 1998.

    Dalam sebuah tayangan di Youtube, 3 anggota TNI dianggap melakukan pelecehan dan penganiayaan terhadap warga Papua.

    Ketiga anggota TNI itu adalah Serda Irianto Rizqianto, Pratu Thamrin Mahangiri dan Pratu Yapson Agu. Mereka telah divonis kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 masing-masing selama 10 bulan, 8 dan 9 bulan.

    Sumber: DETIK
    Readmore --> Amerika Puji Kemajuan Penegakan HAM di Tubuh TNI

    TNI-Polri Beda Pandangan soal RUU Penanganan Konflik

    JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri berbeda pandangan terhadap Rancangan Undang-undang Penanganan Konflik. TNI menginginkan agar masalah penanganan konflik diatur dalam RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Sedangkan Polri, meski setuju RUU Kamnas dituntaskan namun RUU Penanganan Konflik tetap harus dibahas.

    Perbedaan pandangan itu terutama tentang cara pelibatan TNI dalam penanganan konflik. Pada rapat dengar pendapat untuk meminta masukan atas RUU Penanganan Konflik di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (1/2), Pemerintah, TNI, dan Polri memberikan pendapat masing-masing atas RUU yang menjadi inisiatif DPR itu.

    Dari pihak pemerinyah hadir Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanri Bali Lamo, dari TNI diwakili Asisten Operasi (Asops) Mayjen Hambali Hanafiah, dan dari Polri diwakili Kepala Divisi Binaan Hukum (Kadivbinkum) Polri, Irjen (Pol) Mudji Waluyo.

    Dalam RDP itu, Asops TNI Mayjen Hambali Hanafiah menyatakan bahwa dalam waktu dekat RUU Kamnas yang sempat mandek pembahasannya bakal dibahas lagi. "Menurut kami, kita perlu menunggu dulu RUU itu (Kamnas). Mana tahu ada hubungan," ucap Hambali.

    Sebelumnya, salah satu tarik ulur dalam RUU Kamnas adalah pelibatan TNI dalam penanganan konflik. Hambali mencontohkan, kerjasama TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua.

    "Bagi kami konflik itu karena ada dua kelompok bertikai, dan mereka tak melawan pemerintah. Kalau melawan pemerintah itu sudah dianggap pemberontakan," tandasnya.

    Hambali juga menyinggung soal kerjasama TNI dan Polri dalam menangani konflik di Ambon. Menurut Hambali, TNI dan Polri bertugas bersama di Maluku. Kalaupun ada bentrokan antara aparat TNI dengan Polri, kata Hambali, maka hal itu bukan karena pertikaian institusi.

    "Kita bukan berkonflik di sana. Yang ada, oknum berpihak pada pihak tertentu. Jadi hanya oknum, bukan institusi. TNI dan Polri secara institusi justru yang menyelesaikan masalah," imbuhnya.

    Sedangkan Kadivbinkum Polri Irjen (Pol) Mudji Waluyo mengakui bahwa RUU Penangangan Konflik memang punya semangat yang sama dengan RUU Kamnas. Namun menurutnya, bukan berarti RUU Penanganan Konflik tidak diperlukan.

    "Dalam perspektif Polri, bahwa penyelesaian konflik yang kami kelola tak selesai, memang benar. Seperti di Sambas, kita hanya tangani masalah hukumnya. Namun akar konfliknya tak hanya kami saja yang menangani, tapi harus lintasdepartemen. Sebab kami hanya mengurusi masalah hukumnya saja. Makanya perlu diberi UU khusus," katanya.

    Sedangkan Dirjen Kesbangpol Tanri Bali Lamo mengatakan, UU Penanganan Konflik tetap diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU lain. "Dengan UU ini, diharapkan ada protap (prosedur tetap) untuk mengambil langkah dalam penanganan konflik," ucapnya.

    Pada bagian akhir RDP, Ketua Baleg DPR, Ignatius Moelyono, meminta TNI, Polri ataupun pemerintah memberi masukan tentang definisi konflik dan jenisnya, beserta eskalasinya. "Termasuk siapa institusi yang menangani, dan solusi-solusinya. Kita harap ini bisa menjadi payung hukum yang menaungi penanganan pihak yang menangani konflik dan masyarakat," ucapnya.

    Sumber: JPNN
    Readmore --> TNI-Polri Beda Pandangan soal RUU Penanganan Konflik

    Pangkohanudnas: Kembangkan Pertahanan Udara Cegah Kerawanan Wilayah Udara

    Panglima Kohanudnas Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto ST mengatakan, untuk mencermati kondisi dan kerawanan wilayah udara bagian Barat Indonesia terhadap pelanggaran udara, pemimpin TN memandang perlu untuk mengembangkan kekuatan pertahanan udara agar dapat meningkatkan kemampuan pengawasan udara di wilayah barat Indonesia.

    Demikian dikatakan Panglima Kohanudnas pada upacara serah terima jabatan Pangkosek Hanudnas III dari Marsekal Pertama TNI Chaerudin Ray SE kepada Kolonel Pnb Bonar H Hutagaol di Lapangan Makosek Hanudnas III Medan, Selasa (1/2). Menurut Panglima Kohanudnas, untuk melaksanakan pengamatan udara, Kosek Hanudnas III Medan mengoperasikan satuan-satuan radar Hanud serta menjalin kerjasama dengan unsur radar sipil Depertemen Perhubungan yang berada di bandara.

    Sedangkan dalam konteks kerjasama antara TNI dan Tentara Udara Diraja Malaysia, khusus Kosek III memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan operasi Hanud terkoordinasi. Keberhasilan tugas operasi dan latihan oleh Kohanudnas, lanjut Panglima, didukung juga oleh satuan samping seperti halnya satuan Arhanud yang berada dalam wilayah tanggungjawab Kodam I/BB dan unsur KRI dari Koarmabar dan jajaran.

    Sementara itu, dengan telah dioperasikannya Air Situation Cabin di Satrad 231 Dumai guna pengawasan ruang udara Selat Malaka, perlu adanya koordinasi yang mantap dengan unsur-unsur terkait, karena peralatan ini beroperasi di ruang udara Kosek Hanudnas III.

    Panglima menyatakan, keberhasilan dalam tugas pertahanan udara membutuhkan alat utama sistem senjata udara yang cangguh, yang sangat ditentukan oleh profesionalisme dari personel yang mengawaki sistem senjata udara, dokrin Ops Hanud serta mekanisme komando dan pengendalian yang dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

    Untuk itu, tambah Panglima, pihaknya berharap Kosek Hanudnas III Medan beserta jajaran mampu secara bertahap dan berlanjut meningkatkan kemampuan operasional dalam pencapaian tugas pokok.
    "Keterbatasan dan juga masalah yang masih dihadapi saat ini bukan dijadikan alasan kurang berkarya, tapi justru sebagai pemicu, berinovasi dalam tugas sebagai prajurit Sapta Marga dan prajurit yang profesional dimanapun tugas," sebut Panglima.

    Dalam kesempatan tersebut, Panglima juga menyatakan Marsekal Pertama TNI Chaerudin Ray SE selama ini telah mampu merintis, mengembangkan dan meningkatkan hal-hal yang kontruktif bagi upaya pembinaan kemampuan Kosek Hanudnas III Medan. Dan prestasi ini dapat dilanjutkan oleh pejabat baru Kolonel Pnb Bonar H Hutagaol.

    Sumber: HARIAN ANALISA
    Readmore --> Pangkohanudnas: Kembangkan Pertahanan Udara Cegah Kerawanan Wilayah Udara

    Militer China yang Semakin Modern


    Prototipe pesawat siluman (stealth) China J-20 pada tanggal 7 Januari 2011 terlihat di landas pacu untuk uji coba di Chengdu, barat daya China. Media massa China melaporkan tentang prototipe pesawat siluman J-20 yang tengah menjalani uji coba.

    Tanggal 10 Januari lalu menjadi momen yang penting bagi militer China. Walaupun masih dalam tahap uji coba, suksesnya uji terbang prototipe pesawat siluman (stealth) J-20 itu menjadi bukti dari pencapaian yang signifikan bagi China, khususnya industri pertahanannya.

    Berita soal uji terbang pesawat siluman J-20 oleh China itu menjadi perhatian dunia karena dilangsungkan menjelang kunjungan empat hari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates ke China. Dan, menjelang kunjungan Presiden China Hu Jintao ke Washington DC, Amerika Serikat.

    Namun, China berupaya agar berita tentang pesawat siluman J-20 itu tidak dibesar-besarkan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada negara-negara tetangga. China pun menyatakan, pembuatan pesawat siluman itu semata-mata untuk memodernisasi kemampuan militernya dalam mempertahankan negaranya yang sangat luas itu. Sama sekali tidak ada niatan pada militer China untuk mengancam negara lain. Kebijakan pertahanan nasional China bersifat defensif.

    Menurut militer China, dibandingkan dengan luas wilayah negara dan jumlah penduduknya, kekuatan militer China tergolong moderat. Bahkan, lemah apabila dibandingan dengan kekuatan militer negara-negara Barat. Militer China jangan dilihat sebagai tengah mencari hegemoni, memperbesar kekuatan militer, maupun perlombaan senjata. Militer China bukan ancaman bagi negara lain.

    China mengklaim bahwa negaranya selalu membantu menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Apabila terjadi konflik, China selalu mengupayakan penyelesaian secara damai melalui jalur-jalur diplomatik. Perundingan enam pihak yang melibatkan China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, serta Korea Selatan dan Korea Utara untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik kedua Korea itu merupakan salah satu bukti kesungguhan China.

    Agar persenjataan nuklir China tidak dibesar-besarkan hingga berkembang tidak terkendali, China mengundang Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates untuk berkunjung ke Pusat Komando Nuklir China. Dalam kunjungannya ke Pusat Komando Nuklir China, Gates mendapatkan gambaran singkat mengenai komando strategis nuklir dan kebijakan nuklir China.

    Menurut Gates, dalam kunjungan itu, China sempat membicarakan tentang strategi nuklir dan pendekatan menyeluruh China terhadap konflik, termasuk kebijakan China untuk tidak menggunakan senjata nuklir untuk serangan pre-emptive (serangan untuk mematahkan serangan). ”Pembicaraan di tempat itu berlangsung cukup terbuka,” ujar Gates. Ia menambahkan, dalam kunjungannya, Jenderal Jing Zhiyuan, Komandan Pasukan Nuklir China, menerima undangannya untuk berkunjung ke Pusat Komando Strategis Amerika serikat di Nebraska.

    Baik China maupun Amerika Serikat sama-sama memiliki misil jarak jauh yang dapat menjangkau garis pantai masing-masing, tetapi kedua negara menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk menggunakannya.

    Bukan lagi yang lama

    Militer China bukan lagi militer China yang lama, yang mengandalkan jumlah prajurit. China telah berubah menjadi salah satu negara industri besar, karena itu dengan sendirinya postur militer China pun berubah menjadi militer yang modern.

    Pada akhir tahun 2005, China baru saja menyelesaikan putaran terakhir pengurangan personel sebanyak 200.000 orang. Dengan pengurangan tersebut, personel Angkatan Bersenjata China berjumlah sekitar 2,3 juta orang. Dengan memasukkan milisi dan pasukan cadangan, jumlah total personel Angkatan Bersenjata China mencapai 3,2 juta. Dan, dalam memodernisasi kemampuan angkatan bersenjatanya, China mendapatkan bantuan dari Rusia.

    Keberhasilan China mengirimkan orang keluar angkasa dengan pesawat ruang angkasa Shenzou 5, dan kembali dengan selamat di Bumi, menjadikan China dapat disejajarkan dengan Rusia dan Amerika Serikat. Rusia pertama kali menerbangkan Yuri Gagarin dengan dengan pesawat Vostok pada 12 April 1961, diikuti Amerika Serikat yang menerbangkan John H Glenn Jr dengan pesawat Mercury-Atlas Friendship 7 pada 20 Februari 1962. China mengirimkan Yang Liwei ke ruang angkasa dengan pesawat Shenzou 5 pada 15 Oktober 2003.

    Memang, dibandingkan dengan Rusia dan Amerika Serikat, China tertinggal 40 tahun, tetapi dari 195 negara di dunia saat ini, China adalah nomor tiga, suatu prestasi yang tidak dapat dianggap remeh.

    Disebut-sebut, China ”mencuri” teknologi stealth dari pesawat Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh misil Serbia tahun 1999 dalam perang Kosovo. Namun, China membantah hal itu. Lepas dari hal itu benar atau tidak, tetapi dalam industri pesawat terbang China memang tidak dapat dipandang sebelah mata.

    Di masa lalu, di masa Perang Dingin, dengan bekerja sama dengan Rusia (dulu Uni Soviet), China memproduksi pesawat tempur MiG. Pada tahun 2006, China yang membeli pesawat tempur terbaru dari Rusia, termasuk pesawat multiperan Su-30MKK dan pesawat pemukul maritim Su-30MK2, guna melengkapi pesawat tempur Su-27 yang sudah lebih dulu ada. Dan, pada saat itu, China tengah memproduksi versi sendiri dari Su-27SK, F-11, di bawah lisensi Rusia. Bahkan, diberitakan bahwa tahun sebelumnya, China tengah mengupayakan negosiasi ulang kesepakatan untuk memproduksi pesawat multiperan Su-27SMK.

    Bukan itu saja, pada tahun 2010, China juga memproduksi pesawat berbadan lebar Airbus A320 di kawasan industri yang baru dikembangkan di Tianjin Binhai. Kawasan industri baru di Tianjin Binhai itu akan menjadi pusat industri penerbangan dan dirgantara, petrokimia, dan energi alternatif.

    Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada akhirnya China dapat membuat pesawat siluman J-20 yang diuji terbang pada 10 Januari lalu. Sebagaimana diberitakan, uji terbang itu berlangsung sukses. Namun, yang masih harus diuji coba adalah seberapa siluman pesawat tersebut, atau seberapa besar kemampuan pesawat itu bersembunyi dari deteksi radar.

    Secara umum, sosok pesawat tersebut bisa dikatakan mirip pesawat yang dibuat Amerika Serikat dan Rusia, seperti F-22 Raptor, F-35 Lightning II, dan prototipe Sukhoi T-50. Namun, badan pesawat J-20 lebih panjang dibandingkan dengan F-22 Raptor. Sekilas mengingatkan pada desain pesawat YF-23 buatan Northrop/McDonnell Douglas yang kalah tender dengan F-22 pada program pengadaan pesawat tempur masa depan AS. Badan yang panjang ini menimbulkan dugaan bahwa pesawat tersebut memiliki daya jelajah dan kemampuan membawa senjata lebih besar dibandingkan Raptor.

    Disebut-sebut bahwa pesawat siluman J-20 ini akan mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara China paling cepat pada tahun 2017. Pesawat itu disebut mampu mencapai kawasan Guam milik AS di tengah Samudra Pasifik dan akan dipersenjatai dengan rudal-rudal berkemampuan tinggi.

    Para pejabat militer Amerika Serikat sendiri tidak khawatir bahwa J-20 akan menjadi ancaman bagi F-22 Amerika Serikat dalam waktu dekat. Pertama, masih belum jelas kapan pesawat siluman itu akan dioperasikan. Kedua, mengembangkan kemampuan siluman dengan prototipe, dan mengintegrasikannya ke lingkungan tempur yang sesungguhnya diperlukan waktu.

    Juru bicara Pentagon, Kolonel Dave Lapan, menambahkan, sampai saat ini China masih menghadapi masalah dengan mesin-mesin pesawat tempur generasi sebelumnya. ”Menurut perkiraan kami, China baru akan mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima sekitar akhir dekade ini,” katanya.

    Pertanyaan yang tetap menggantung adalah benarkah modernisasi militer China berbahaya bagi negara-negara tetangganya? Jawabannya bisa macam-macam, tergantung siapa yang menjawabnya. Jika Amerika Serikat yang menjawab, maka jawabannya adalah modernisasi militer China akan berbahaya bagi negara-negara tetangganya dan bagi militer Amerika Serikat di Pasifik.

    Namun, sesungguhnya, modernisasi militer China diperlukan untuk mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. Membiarkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan penentu di Asia Pasifik tidaklah bijaksana. Sebaliknya, membiarkan China menjadi satu-satunya kekuatan penentu di Asia Pasifik juga tidak baik. Diperlukan keseimbangan yang baik di antara dua kekuatan besar di Asia Pasifik itu.

    Mengenai hubungan China dengan Taiwan diperkirakan tidak akan ada yang berubah, sejauh Taiwan tidak melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang membahayakan dirinya sendiri. Jika Taiwan tetap memelihara keadaan status quo seperti saat ini, maka keadaannya akan baik-baik saja. Keadaan akan runyam jika Taiwan memutuskan untuk secara resmi memisahkan diri dari China dengan mendeklarasikan kemerdekaannya. Mengingat China sudah mengesahkan Undang-Undang Antipemisahan yang membenarkan penggunaan cara-cara nondamai terhadap Taiwan apabila semua cara damai mengalami jalan buntu.

    Amerika Serikat—yang berhubungan baik dengan China, mempunyai perjanjian untuk membantu Taiwan membela diri apabila diserang oleh China—tidak memiliki pilihan lain kecuali mendorong China dan Taiwan untuk sama-sama menjaga status quo.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Militer China yang Semakin Modern

    RI Akan Mandiri Dalam Alutsista

    Industri Pertahanan Indonesia (ARDAVA)

    JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) berkomitmen menghidupkan kem bali industri pertahanan. Kemhan sudah mengevaluasi dan sudah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Dengan itu diharapkan nantinya Indonesia sampai pada kemandirian pengadaan alutsista. “Hasil evaluasi, Kemhan menelurkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kem han juga menyiapkan road map industri pertahanan, yang itu akan memberikan arah perjalanan industri pertahanan sampai kepada kemandirian alutsista,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (1/2).

    Hal itu disampaikan Menhan menanggapi pernyataan mantan Presiden BJ Habibie tentang perlunya penguatan terhadap industri strategis pertahanan. “RUU tersebut telah kita selesaikan. Tinggal diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut,” katanya. Menhan yakin UU Revitalisasi Industri Pertahanan akan menjadi landasan untuk menghidupkan kembali industri pertahanan. “Sambil menunggu dibahas, kita tetap akan terus bergerak cepat untuk memenuhi kekuatan pokok minimum yang sudah kita rencanakan sampai 2024,” katanya.

    Naskah Akademik

    Sementara itu, Kepala Pusat Informasi Kemhan Brigjen I Wayan Midhio menjelaskan saat ini RUU Revitalisasi Industri Pertahanan beserta naskah akademiknya sudah ada di tangan presiden dan tinggal menunggu Amanat Presiden untuk diserahkan ke DPR. “Dalam sidang kabinet sudah dibahas,” kata Wayan. Juru Bicara KKIP Silmy Karim mengatakan KKIP telah mengevaluasi industri pertahan an di Indonesia dengan menginventarisasi masalah secara mendalam.

    KKIP juga mengindentifikasi potensi siner gi antarlembaga dalam men dukung kebijakan revitalisasi industri pertahanan. “Hasilnya, dari sisi pengguna ada masalah keterlambatan pengiriman, kualitas, kompetensi teknis, serta modal produksi yang belum ideal,” kata Silmy. Sedangkan dari produsen jumlah pesanan dengan skala ekonomi dan kepastian pemesanan, membutuhkan waktu yang panjang. Menyikapi hal itu, KKIP pada 2011 ini akan memaksimalkan penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri dan memformulasi kebutuhan kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF) yang dapat menggunakan industri dalam negeri.

    KKIP pun berencana merevitalisasi managemen produksi BUMN industri pertahanan. “Modal produksi yang belum ideal disebabkan kondisi keuangan BUMN industri pertahanan yang belum dapat menopang kelancaran produksi untuk memenuhi pesanan pengguna. Masih ada beban keuangan bawaan masa lalu yang belum disikapi lebih lanjut,” katanya. Apalagi dengan adanya fakta bahwa kompetensi teknis industri pertahanan di Indonesia masih jauh dari ideal.

    Selain itu, penurunan jumlah karyawan juga terjadi seperti di PT Dirgantara Indonesia dan di PT PAL. Jika dibutuhkan kembali Badan Produksi Industri Strategis (BPIS) seperti yang pernah dibentuk mantan Presiden BJ Habibie, Silmy mengatakan KKIP pasti mendukung.

    “Segala yang bisa meningkatkan kinerja industri pertahanan di dalam negeri akan kami dukung,” katanya. Sementara itu, Direktur Tek nologi dan Industri Kemhan Brigjen Agus Suyarso me nambahkan saat ini KKIP sudah menandatangani kesepa katan dengan Turki untuk kerja sama jangka panjang dalam melakukan revitalisasi industri pertahanan.

    Sumber: KORAN JAKARTA
    Readmore --> RI Akan Mandiri Dalam Alutsista

    Industri Pertahanan Hadapi Masalah Kualitas

    Industri Pertahanan Indonesia (ARDAVA)

    JAKARTA(SINDO) – Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengaku,industri pertahanan Indonesia memiliki sejumlah kelemahan di antaranya faktor kualitas.

    Juru Bicara KKIP Silmy Karim mengatakan, hasil inventarisasi permasalahan yang dilakukan KKIP terhadap industri pertahanan dari sisi pengguna adalah masalah keterlambatan, kualitas, serta kompetensi teknis. “Harus diakui masih ada kelemahan dalam hal kualitas jika dibandingkan dengan produksi luar negeri serta keterlambatan pengiriman. Ini menjadi konsekuensi jika ingin memajukan lagi industri pertahanan. Tapi, juga menjadi catatan agar diperbaiki,” ungkap Silmy di Jakarta kemarin.

    Selain itu, ditemukan juga belum idealnya modalitas untuk produksi.Modalitas produksi yang belum ideal ini terutama disebabkan kondisi keuangan BUMN industri pertahanan yang belum dapat menopang kelancaran produksi dalam rangka pemenuhan pesanan dari pengguna.“Masih ada beban-beban bawaan keuangan masa lalu yang menjadikan struktur keuangan belum sehat dan belum mendapatkan perhatian,” katanya.

    Karena itu,Silmy menekankan perlunya revitalisasi industri pertahanan bukan hanya terhadap ma-najemen produksi. Namun, juga untuk kepemimpinan BUMN tersebut.Yang akan menjadi perhatian KKIP pada 2011 adalah memaksimalkan penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri serta memformulasikan kebutuhan untuk kebutuhan pokok minimum.

    “Ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang salah satu isinya mewajibkan pengadaan alutsista TNI dan Polri dengan menggunakan produksi dalam negeri,”paparnya. Sebelumnya mantan Presiden BJ Habibie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR pada Senin (31/1) mengatakan, industri strategis pertahanan terhenti perkembangannya karena tidak didukung bantuan anggaran pemerintah.

    Dia juga menyatakan, pengembangan industri strategis Indonesia tidak pernah fokus. Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, saat ini pemerintah telah menyiapkan peta jalan untuk pengembangan industri pertahanan. Dengan demikian, arah perjalanan industri pertahanan bisa menuju kepada kemandirian produksi alutsista.“Kita sudah siapkan roadmap industri pertahanan dan RUU Industri Pertahanan,” ungkapnya.

    Sumber: SINDO
    Readmore --> Industri Pertahanan Hadapi Masalah Kualitas

    Tuesday, February 1, 2011 | 7:08 PM | 1 Comments

    MENHAN : REVITALISASI INDUSTRI BUKAN INDUSTRI STRATEGIS

    Industri Pertahanan Indonesia.(ARDAVA)

    Jakarta, 1/2/2011 (Kominfo-Newsroom) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, menegaskan bahwa revitalisasi Industri pertahanan bukan menyangkut industri strategis tapi Industri yang terkait dengan pertahanan.


    “Hati-hati, industri pertahanan itu bukan industri strategis, industri strategis lebih besar. Industri pertahanan yang terkait dengan pertahanan. Kemudian, kita siapkan roadmap dari industri pertahanan dan itu juga kita selesaikan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/2).

    Menurut Purnomo, roadmap itu akan memberikan arah perjalanan industri pertahanan sampai kepada kemandirian alutsistanya. “Kita bangun sendiri dan itu kita selesaikan mengenai Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan dan perencanaan untuk mendukung itu yaitu naskah akademik, dan itu sudah masuk ke DPR, setelah di DPR nanti kita bahas bersama,” ujarnya.

    Terkait pernyataan mantan Presiden Habibie di DPR, meminta adanya evaluasi industri pertahanan, menurut Purnomo, evaluasi sebenarnya telah dilakukan, justru itu kemudian timbul gagasan Kemhan untuk membuat Undang-undang Revitalisasi Industri Pertahanan, dan telah selesai.

    “Dengan evaluasi itu, kita telah bentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), ketuanya saya. Dulu tidak ada KKIP itu, sekarang ada dan menangani industri pertahanan.

    Purnomo mengatakan setelah UU Revitalisasi Industri Pertahanan itu ada maka akan menjadi landasan, dasar, buat pemerintah untuk membangun industri pertahanan. “Tapi sementera itu kita tidak menunggu, tapi kita terus jalankan dan bergerak cepat terutama bagaimana kita bisa memenuhi kekuatan pokok esensial yang sudah kita rencanakan sampai tahun 2024,” ujarnya.

    Purnomo menambahkan pihaknya akan berhati-hati jangan sampai ini mengambil porsi pihak lain, karena ini adalah porsi dari Menteri Negara urusan BUMN. “Jadi Meneg BUMN ini urusannya ya mengenai BUMN itu, mengenai korporat, jadi yang kita lakukan itu sebatas terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya makro, masalah-masalah yang terkait policy, kebijakan, strategi.

    “Nah itu bagian kita. Kalau sudah masuk ke mikro yang korporat itu merupakan porsi Meneg BUMN, misalkan kesehatan keuangan, kalau ingin membangun proyek uangnya perusahaan dari mana, modalnya dari mana, dan sebagainya, porsi itu memang menjadi tupoksi dari Meneg BUMN,” ujarnya.

    Menurut Purnomo, tidak semuanya itu urusan dari KKIP, tapi hanya pada tataran makro, kebijakan strategi.

    Sumber: KOMINFO
    Readmore --> MENHAN : REVITALISASI INDUSTRI BUKAN INDUSTRI STRATEGIS

    Denjaka Dan Navy Seals Gelar Latihan Bersama Di Kepulauan Seribu


    Latihan Bersama antara Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI-AL dan US Navy Seals untuk pertama kalinya digelar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Latihan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 minggu dibuka dalam sebuah upacara militer oleh Asisten Operasi Dankormar Kolonel Marinir Kasirun Situmorang di Lapangan tembak “Karno” Brigif-2 Mar, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (31/1)

    Kegiatan latihan dengan sandi “SILENT IRON 11-1 TA. 2011” ini melibatkan 72 personel Denjaka sedangkan dari US Navy Seals 16 personel. Latihan yang digelar di kepulauan seribu hingga 19 Februari tersebut melaksanakan beberapa materi latihan beraspek darat, laut dan udara dengan berbagai macam dinamika di tiap-tiap aspeknya.

    Dalam amanat Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M.Alfan Baharudin, yang dibacakan Inspektur Upacara Asisten Operasi Komandan Korps Marinir Kolonel Marinir Kasirun Situmorang, bahwa latihan bersama ini bertujuan untuk mempererat persahabatan dan memperkokoh hubungan baik antara Korps Marinir TNI-AL dan US Navy Seals, serta secara khusus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel yang terlibat latihan ini baik taktik maupun teknik penanganan aksi-aksi terorisme.

    Sebelum mengakhiri amanatnya, ada beberapa penekanan yang disampaikan, yaitu pertama, Laksanakan latihan dengan rasa penuh kebanggaan dan bertanggungjawab, kedua, laksanakan latihan dengan semangat, motivasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi, ketiga, perhatikan factor keamanan terhadap personel dan materil dengan melaksanakan standar prosedur operasi yang berlaku, keempat, tingkatkan kerjasama dan kebersamaan antara sesama peserta latihan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

    Hadir dalam acara tersebut Chief ODC Col Koehlmoos, Atase Marinir Amerika LTC Ronald Domingue, Asintel Dankormar Kolonel Marinir Suhono, serta undangan dari instansi militer dan sipil lainnya.

    Sumber: KORPS MARINIR
    Readmore --> Denjaka Dan Navy Seals Gelar Latihan Bersama Di Kepulauan Seribu

    PRAJURIT YONIF-1 MAR MENGEMBAN TUGAS TRISILA ARU HIU 2011



    Prajurit Batalyon Infanteri-1 Marinir (Yonif-1 Mar) yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Trisila Aru Hiu 2011 dilepas dalam sebuah upacara militer oleh Kepala Staf Gugus Tempur Laut Armada Timur (Kas Guspurla Armatim) Kolonel Laut Pelaut I Nyoman Nesa di Dermaga Ujung Surabaya, Selasa (01/02).

    Pada pelaksanaan Satgas Trisila Aru Hiu tahun 2011 ini melibatkan personil gabungan Angkatan laut baik dari Marinir, Kopaska dan Prajurit Armada Timur,

    Dalam amanatnya Kas Guspurla Armatim mewakili Pangarmatim menyampaikan bahwa Satgas Trisila Aru Hiu ini merupakan momentum untuk mengawali rangkaian kegiatan tugas operasi tahun 2011 yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 90 hari yang melibatkan 2 KRI dari berbagai jenis dan dua pasukan khusus angkatan laut yaitu satu peleton dari Yonif-1 Marinir dan satu peleton dari pasukan katak, wilayah operasi Aru Hiu meliputi seluruh perairan Timur Indonesia khususnya daerah-daerah yang rawan akan terjadinya penyelundupan ataupun daerah perbatasan dengan daerah tetangga dimana dalam Satgas Trisila pada hakekatnya merupakan operasi Satgas Tempur Laut dalam rangka memelihara dan meningkatkan keamanan laut.

    Lebih lanjut disampaikan, disamping meningkatkan efisiansi kewibawaan TNI-AL Koarmatim selaku penegak kedaulatan hukum di laut, diharapkan kepada seluruh prajurit yang akan berangkat tugas Trisila Aru Hiu ini benar-benar sanggup dan mampu dalam menjalani serta mengemban tugas yang telah diberikan dengan hasil yang sangat memuaskan, tegasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut hadir Wadan Pasmar-1 Kolonel Marinir F. Saud Tambatua, Asops Pasmar-1 Kolonel Marinir Hasanudin, Wadan Brigif-1 Marinir Letkol Marinir Y. Rudy Sulistyanto serta seluruh perwira Koarmatim.

    Sumber: KORPS MARINIR
    Readmore --> PRAJURIT YONIF-1 MAR MENGEMBAN TUGAS TRISILA ARU HIU 2011

    POKOK-POKOK KEBIJAKAN PANGLIMA TNI TAHUN 2011

    Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011 yang dilaksanakan tanggal 19-21 Januari 2011 bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2010, membahas berbagai macam ancaman dan perkembangan lingkungan strategis serta program kegiatan tahun 2011. Pada Rapim TNI 2011 tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Tahun 2011 untuk dapatnya dijadikan pedoman bagi jajaran TNI sebagai berikut :

    Pertama, Kebijakan Pembinaan Kekuatan. Difokuskan pada organisasi, personel, logistik, sistem dan doktrin serta anggaran. Terkait organisasi, terutama tertatanya struktur organisasi TNI sesuai Perpres RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dengan mempertimbangkan Right Sizing dan terisinya struktur satuan operasional TNI di daerah perbatasan, daerah rawan konflik serta pulau-pulau terluar dan penataan organisasi dan pengembangan struktur TNI menuju postur TNI yang dapat memenuhi kekuatan Minimum Essential Force (MEF), antara lain penataan organisasi dan struktur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) serta melanjutkan program pembentukan satuan baru, peningkatan status satuan dan peningkatan perangkat serta sarana prasarana sesuai Renstra II. Sedangkan terkait personel diutamakan pada terpenuhinya kebutuhan personel yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi serta terjamin kesejahteraannya. Kemudian meningkatkan kualitas personel melalui peningkatan peran serta fungsi lembaga pendidikan dan latihan, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan melanjutkan penyelenggaraan Sisinfo Personel integratif. Sementara untuk logistik ditujukan pada meningkatnya kesiapan Alutsista dan Material TNI yang terpadu antar matra dengan memberdayakan Industri Pertahanan Nasional, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan Munisi Kaliber Besar (MKB), melanjutkan pembangunan Peace Keeping Center di Sentul-Bogor dan daerah latihan Trimatra Terpadu di Sangata-Kaltim serta Kodiklat TNI di Serpong-Banten, mengadakan Alut dan Alutsista berdasarkan User Oriented dan Operational Requirement serta melalui mekanisme Dewan Kebijakan Penentu, mengutamakan interoperability peralatan dalam pengadaan peralatan, pemenuhan sarana listrik di pos-pos perbatasan darat dengan Malaysia, PNG dan RDTL, memanfaatkan dan memelihara rusunawa bantuan dari Menpera untuk prajurit TNI, melanjutkan langkah-langkah penghematan energi listrik, gas dan air. Terkait sistem dan doktrin, difokuskan pada terpenuhinya piranti lunak khususnya peraturan perundangan tentang perbantuan, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Terakhir, terkait dengan anggaran dititikberatkan pada pengelolaan anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan diimbangi pengawasan dan pemeriksaan efektif.

    Kedua, Kebijakan Pembinaan Kemampuan TNI. Dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut : memelihara dan meningkatkan kemampuan intelijen strategis dan pertempuran secara terpadu dengan membenahi prosedur dan mekanisme kerja di lingkungan komunitas intelijen, memelihara dan meningkatkan kemampuan Hanudnas, kemampuan pemukul strategis, kemampuan pertahanan wilayah dan kemampuan perang semesta secara integratif, memelihara dan meningkatkan kemampuan pengamanan di laut dan udara nasional, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, daerah konflik dan paska konflik, obvitnas serta penegakkan hukum di wilayah yurisdiksi nasional, memelihara dan meningkatkan kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, memelihara dan meningkatkan kemampuan dukungan secara terintegratif dalam maupun luar negeri.

    Ketiga, Kebijakan Pembangunan dan Penggelaran Kekuatan, terutama difokuskan pada Kekuatan Terpusat dan Kekuatan Kewilayahan. Untuk Kekuatan Terpusat, kebijakannya yaitu melanjutkan gelar PPRC untuk menindak ancaman di daerah yang tidak dapat diatasi oleh kekuatan kewilayahan dan gelar PRCPB untuk membantu penanggulangan bencana alam serta melanjutkan penambahan gelar Brigade Infanteri Kostrad di Gorontalo dan Papua. Sementara untuk Kekuatan Kewilayahan, kebijakannya yaitu melanjutkan gelar Kodam di Kalimantan Barat dan peningkatan status satuan Pangkalan TNI AL dan Pangkalan TNI AU di Kalimantan serta melanjutkan gelar Brigade Infanteri di Maluku.

    Keempat, Kebijakan Penggunaan Kekuatan. Difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut : melaksanakan operasi intelijen secara tajam dan terpilih untuk memantau situasi wilayah terutama di daerah pasca konflik maupun rawan konflik, menjalankan konsep pemberdayaan wilayah pertahanan diantaranya dengan operasi teritorial secara terpadu dalam bentuk Bhakti TNI. Sasaran Bhakti TNI harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang menjadi program prioritas pemerintah sekaligus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melaksanakan operasi pengamanan, melaksanakan operasi pengamanan perbatasan dengan prioritas di daerah perbatasan darat dengan Malaysia, PNG, dan RDTL serta pengamanan pulau-pulau terluar, melaksanakan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi di perairan Selat Malaka, Kepri, Sulawesi dan di sepanjang ALKI dan melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB dan organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah.

    Kelima, Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Internal TNI. Prioritasnya adalah : merencanakan program berbasis kinerja, melanjutkan proses administrasi program remunerasi, mengedepankan upaya transparansi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program, meningkatkan kesadaran untuk memegang teguh netralitas dan tidak berpolitik praktis, meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan latihan, serta meningkatkan hubungan silaturahmi dengan purnawirawan TNI dan KB TNI.

    Keenam, Kebijakan Optimalisasi Peran TNI. Implementasi optimalisasi peran TNI dimaksud adalah sebagai berikut : menyiapkan piranti lunak sebagai landasan hukum, melakukan penjajakan di berbagai instansi pemerintah yang memungkinkan untuk dilakukan kerja sama, menyusun program kegiatan berdasarkan skala kebutuhan yang disesuaikan dengan struktur dan kultur daerah, menyiapkan dan melengkapi sarana dan prasarana serta menyiapkan anggaran sesuai batas kemampuan anggaran TNI.

    Ketujuh, Kebijakan Kesejahteraan Prajurit dan PNS TNI. Dititikberatkan pada beberapa hal yaitu : peningkatan gaji dan ULP prajurit maupun PNS TNI, ULP pendidikan dan penugasan operasi serta pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan perbatasan/pulau terluar, melanjutkan penataan Koperasi dan Yayasan TNI, penertiban status penghuni rumah dinas maupun mess TNI dan membangun atau merehabilitasi perumahan yang tidak layak huni, penyediaan rumah murah non dinas bagi prajurit TNI, PNS maupun purnawirawan TNI.

    Kedelapan, Kebijakan Pengawasan dan Tertib Administrasi. Difokuskan pada beberapa hal yaitu : meningkatkan manajemen pengawasan dan mencegah terjadinya KKN dan penyimpangan lainnya, melaksanakan pengawasan secara ketat dan melekat terhadap semua kegiatan operasional, meningkatkan tertib administrasi bidang personel, meningkatkan tertib administrasi materiil, meningkatkan tertib administrasi aset TNI, meningkatkan tertib administrasi pembinaan pangkalan, meningkatkan tertib administrasi anggaran guna mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Kesembilan, Kebijakan Zero Growth dan Right Sizing. Kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) disesuaikan dengan kondisi yang ada, penerapannya harus dinamis serta diupayakan agar dapat mendukung pelaksanaan MEF TNI. Sedangkan implementasi konsep Right Sizing mengacu kepada Perpres RI Nomor 10 Tahun 2010. Besar maupun kecilnya organisasi disesuaikan dengan tuntutan tugas, fungsi dan cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab sehingga perlu dikaji kembali komposisi Daftar Susunan Personel (DSP) dan Tabel Organisasi dan Perlengkapan (TOP) yang ada. Sementara proses pengadaan personel harus berimbang dengan pemisahan personel sesuai standar kompetensi dalam mengawaki organisasi yang sejalan dengan pelaksanaan MEF TNI.

    Demikian lembar Penpas tentang Pokok-pokok Kebijakan Panglima TNI 2011 ini disampaikan untuk dipahami dan dipedomani oleh seluruh prajurit TNI, khususnya para unsur pimpinan satuan jajaran TNI.

    Sumber: TNI
    Readmore --> POKOK-POKOK KEBIJAKAN PANGLIMA TNI TAHUN 2011

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.