ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, February 11, 2012 | 10:37 AM | 0 Comments

    Dubes AS : Kami Akan Tawarkan ToT Apache Kepada Indonesia

    Jakarta - Pemerintah AS mengaku baru menerima pesanan pembelian 8 helikopter tempur. Namun rencana pembelian helikopter tempur masih dalam tahap awal.

    Demikian disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scott Marciel di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/2/2012).

    "Kami baru menerima request. Jadi itu masih dalam tahap awal," ujar Scott.

    Scott menyatakan pihaknya sangat senang pemerintah Indonesia menyukai produk asal negeri Paman Sam tersebut. "Kami senang Indonesia tertarik Amerika Serikat produk. Kami transfer teknologi," jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana untuk membeli sejumlah pesawat tempur jenis Apache dari AS. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Kalau tidak salah sebanyak delapan unit," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut dia, pengadaan delapan unit pesawat tempur jenis Apache itu bukan karena ditawarkan begitu saja oleh pihak Amerika kepada pemerintah Indonesia. Rencana pembelian pesawat sejumlah itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. "Mereka tidak menawarkan, kita yang mencari," ujar Sjafrie.

    Namun, ia menambahkan, hingga kini belum ada deal antara pemerintah Indonesia dengan AS ihwal pembelian pesawat tempur tersebut. Sejauh ini, yang sudah disepakati adalah pembelian pesawat tempur jenis F16 dari Amerika Serikat. "Kita semua tahu yang F16 sudah deal," katanya.

    Sumber : DETIK
    Readmore --> Dubes AS : Kami Akan Tawarkan ToT Apache Kepada Indonesia

    Indonesia Air Force One Akan Dilengkapi Sistem Penangkal untuk Deteksi Serangan

    Jakarta - Pesawat kepresidenan RI yang sekarang ini masih berada di pabrik Boeing, AS. Pesawat ini dijadwalkan beroperasi akhir Agustus 2013.

    Sehebat apakah pesawat kepresidenan RI kelak? Mendekati Air Force One milik Amerika Serikat (AS) yang bertabur teknologi dan sistem keamanan tercanggih atau Ilyushin Il-96- 300PU milik Rusia yang kamar mandi presidennya berbalut emas dan beberapa ruangan dilapisi sutera? Pesawat seri 737-800 Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) yang dibeli Pemerintah Indonesia dari Boeing Company agaknya masih jauh dari bayangan tersebut.

    Pesawat ”Indonesia Air Force One” bahkan lebih sederhana daripada pesawat sewaan dari Garuda Indonesia yang selama ini digunakan. “Ini bukan pesawat untuk pribadi,tapi pesawat untuk kepresidenan.Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) tidak menginginkan pesawat itu menjadi pesawat yang mewah,”ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) Lambock V Nahattands di Jakarta kemarin.

    Menurut dia,interior pesawat kepresidenan tidak akan berlebihan.“Kabin berisi tempat istirahat presiden saja.Kalau dulu kabin memakai gorden, sekarang dipasangi pintu,itu saja lebihnya,”jelas Lambock. Indonesia resmi memiliki pesawat kepresidenan yang dijadwalkan beroperasi pada akhir Agustus 2013.Saat ini, pesawat kosong (green aircraft) seharga USD58,6 juta atau Rp525,91 miliar tersebut masih di pabrik Boeing di Seattle untuk dipasangi interior kabin dan sistem keamanan.

    Berdasar pengalaman SINDO menumpang pesawat kepresidenan sekarang, interior kabin tidak jauh berbeda dengan pesawat komersial pada umumnya. Untuk pesawat yang akan datang,meski interior sederhana bukan berarti sistem keamanan dilupakan. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Agus Sutomo mengatakan, sistem keamanan pesawat RI-1 adalah counter sabotage system atau sistem penangkal sabotase.“ Jadi kalau ada yang mau jahil sama pesawat ini bisa langsung diketahui,”ujarnya.

    Mantan Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus itu menambahkan,pesawat kepresidenan juga dilengkapi teknologi komunikasi khusus. Pada pesawat sewaan,peranti ini tidak tersedia. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mendukung pengadaan pesawat kepresidenan meskipun dia juga mengkritik pemilihan BBJ2. Menurut dia, waktu terbang pesawat ini hanya 7–8 jam.”Kalau ke Eropa harus berhenti dua kali. Ini tidak efisien,”ujarnya.

    Mantan penasihat keamanan Presiden George Bush Richard Falkenrath mengutarakan,dari sudut pandang perlindungan presiden,pesawat harus memberikan keamanan maksimal.”Dan memang Air Force One memberikan pengutamaan pada sistem keamanan,”ujarnya.

    Tidak dapat dimungkiri Air Force One merupakan pesawat paling istimewa dalam segi kemewahan dan fasilitas. Salah satu kecanggihan teknologi pesawat Air Force One adalah pertahanan terhadap rudal.Air Force One juga memiliki keunggulan dapat diisi bahan bakar di tengah perjalanan.

    Sumber : SINDO
    Readmore --> Indonesia Air Force One Akan Dilengkapi Sistem Penangkal untuk Deteksi Serangan

    Pengamat : Kalau Mau Beli Apache, Siapkan Juga Logistiknya

    Jakarta - Rencana pembelian helikopter serang dari Amerika Serikat (AS), AH-64 Apache mendapat dukungan dari pengamat penerbangan Dudi Sudibyo.

    “Kita butuh Alutsista seperti Apache,” dukung pengamat penerbangan ini ketika dihubungi itoday, Jum’at (10/2).

    Dudi menilai, jika negara dengan wilayah sekecil Singapura saja memiliki Apache, kenapa Indonesia yang wilayahnya jauh lebih luas tidak punya barang sejenis.

    Tetapi Dudi juga mengingatkan, Indonesia sudah memiliki helikopter serbu Mil Mi-35 Hind buatan Rusia, yang memiliki peran serta fungsi yang mirip. Jangan sampai, adanya perbedaan dari sisi teknis dan sistem, malah menjadi bumerang untuk TNI.

    “Jika memang memiliki dananya, silakan beli, tapi jangan lupakan logistiknya,” tutur Dudi.
    Indonesia sepertinya memang hobi sekali mengkoleksi berbagai persenjataan dari berbagai negara, dengan dalih menghindari embargo. Namun disadari atau tidak, hal itu juga menciptkan bencana lain, yakni logistic nightmare.

    Setiap negara tentunya memiliki sistem yang berbeda, hal itu juga akan membedakan kebutuhan suku cadang masing-masing Alutsista sejenis. Hal itu tentunya akan merepotkan.

    Dan satu hal lagi, dengan beragamnya asal negara Alutsista yang dimiliki TNI, maka pertahanan Indonesia tentunya akan semakin sulit terintegrasi dalam satu sistem yang efisien.

    “Jika pemerintah dan TNI memang sanggup menghadapi masalah tersebut, silakan jalankan,” dukung Dudi. “Tetapi ada baiknya pemerintah melakukan penelitian tentang logistik itu,” pungkasnya.

    Sumber : ITODAY
    Readmore --> Pengamat : Kalau Mau Beli Apache, Siapkan Juga Logistiknya

    Friday, February 10, 2012 | 8:55 AM | 0 Comments

    Menteri BUMN Mengganti Hampir Seluruh Direksi PT PAL

    Surabaya - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara mendadak mengganti direksi PT PAL Surabaya, Kamis kemarin. Hampir seluruh direksi lama diganti, kecuali Direktur Keuangan, Imam Sulisytanto. Acara ini digelar di kantor kementerian BUMN Jakarta.

    Direktur utama PT PAL yang selama ini dijabat oleh Ir Harsusanto, diganti oleh Ir M Firmansyah Arfin, alumnus ITS yang sebelumnyaa menjabat sebagai dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS). Dialah yang dipercayai menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memimpin PT PAL yang 2011 lalu memiliki hutang Rp 1 triliun ini.

    Firmansyah, sapaan akrab M Firmansyah Arifin, sejak dua bulan lalu sebenarnya sudah diminta untuk membuat program PT PAL kedepan. Sejak itu pula, dia sudah memiliki perencanaan yang matang. "Saya sejak dua bulan lalu sudah diberitahu untuk memimpin PT PAL. Hanya saja, kapan baru serah terima, saya tidak tahu," cerita ayah seorang gadis ini.

    Bahkan dia mengaku terkejut begitu acara serah terima tersebut, berlangsung Kamis kemarin. Kementerian BUMN mendadak menggantikan direksi perusahaan strategis ini, karena sejak sebulan lalu terjadi ketidak harmonisan, antardireksi. Pasalnya, ketika komisaris utama meminta untuk meroling jabatan para direksi, tiga diantaranya "ngambek". Mereka mengancam untuk keluar bila pindah dari jabatannya.

    Adanya hal itu pula yang mempercepat proses menggantian direksi perusahaan yang selama ini banyak membangun dan memelihara kapal dari berbagai jenis, termasuk kapal perang TNI AL tersebut. Puncaknya, Rabu lalu, para direksi dipanggil ke BUMN dan diberhentikan dengan hormat dari jabatannnya. Dan Kamis kemarin melantik direksi baru.

    Ditanya rencana Firmansyah ke depan mengatakan, dia bersama seluruh direksi dan karyawan berupaya agar PT PAL segera keluar dari kondisi terpuruk saat ini. Caranya, dengan mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki PT PAL saat ini. Dengan demikian, diharapkan ke depan PT PAL akan mengalami kemajuan serta kejayaan dunia perkapalan di Indonesia, serta maritim pada umumnya.

    "Mudah-mudahan dengan semboyan bekerja-bekerja-bekerja yang dicanangkan Pak Dahlan Iskan, kami akan lepas dari kesulitan yang tengah dihadapi sekarang," tutur putra kelahiraan Surabaya 9 Juli 1962 ini, dengan nada merendah.

    Informasi yang dihimpun Jawa Pos, bahwa derita kerugian yang dialami selama ini, sebenarnya akibat salah perencanaan. Sebab, order yang diterima untuk pembangunan kapal cukup banyak. Belum lagi dengan pemeliharaan. Tapi karena perencanaan yang keliru, akibatnya perusahaan milik negara yang menjadi kebanggaan warga Surabaya ini, selalu merugi. "Kami memang salah dalam bidang perencanaan, sehingga setiap tahun selalu menderita kerugian," ujar sebuah sumber di PT PAL.

    Sumber : JPNN
    Readmore --> Menteri BUMN Mengganti Hampir Seluruh Direksi PT PAL

    Kohanudnas Tambah Satuan Radar di Wilayah Timur Indonesia

    Jakarta - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) menambah kekuatan satuan radarnya agar bisa mendeteksi lebih awal dan menindak secara cepat setiap kekuatan asing yang masuk secara illegal.

    Penambahan Satuan Radar 245 Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Satrad 243 di Timika itu, diharapkan bisa melakukan pengamatan udara di wilayah paling timur Indonesia. Demikian kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. yang dibacakan Kasum TNI Letjen TNI J. Suryo Prabowo pada HUT Kohanudnas ke-50, di Lapangan Persada Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2).

    Menurut Panglima TNI, perkembangan teknologi dirgantara dan alutsista militer menyebabkan padatnya jalur lalu lintas udara internasional, sehingga ancaman udara masuk ke wilayah udara yurisdiksi nasional semakin mudah.

    Upacara HUT Kohanudnas ke-50, diikuti 3 batalyon pasukan. Batalyon pertama, terdiri dari 1 Peleton Perwira Menengah, 1 Kompi Perwira Pertama, dan 1 Kompi Bintara/Tamtama. Batalyon kedua, terdiri dari 1 Kompi Arhanud TNI AD, 1 Kompi Marinir TNI AL dan 1 Kompi Paskhas TNI AU. Sedangkan, Batalyon 3 terdiri dari 1 Kompi Brimob Polri dan 1 Kompi PNS.

    Sumber: Liputan6
    Readmore --> Kohanudnas Tambah Satuan Radar di Wilayah Timur Indonesia

    Kemhan Telah Mengakui Mengujicoba UAV Searcher MK II Dan Hermes

    Jakarta - Pesawat intai tanpa awak (UAV) TNI yang dipesan dari PT Kital Philipine Corp mulai operasional pada 2012. Keperluan intelijen menjadi hal mendasar pengadaan wahana udara militer ini.

    "Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan dikirim tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa pesawat intai tanpa awak itu memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 km dalam waktu 15 jam saja.

    Sjafrie mengungkapkan pengadaan pesawat intai tanpa awak tersebut merupakan program pengadaan 2004, dan kontraknya sudah dilakukan sejak 2006. Kemhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.

    Ia berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi intelijen. Namun begitu, pesawat itu juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti mendeteksi cuaca.

    Pada tahun 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangi Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.

    Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

    Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.

    UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.

    Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.

    Namun, Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

    Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

    Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan, dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara, pihaknya mengutamakan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI.

    "Jadi, yang kami lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya menambahkan.

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> Kemhan Telah Mengakui Mengujicoba UAV Searcher MK II Dan Hermes

    Kadisbangopsau : Skuadron 16 Akan Di Bangun Di Lanud Pekanbaru

    Pekanbaru - Kepala Dinas Pengembangan Operasi TNI AU (Kadisbangopsau), Marsekal Pertama TNI R. Hari Muljono beserta tim survei Mabesau diterima Komandan Lanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Bowo Budiarto, S.E beserta para Pejabat dan Komandan Satuan di jajaran Lanud Pekanbaru dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan Skadron Udara 16 di Lanud Pekanbaru, Rabu (9/2).

    Pangkalan TNI AU Pekanbaru yang saat ini hanya terdiri satu Skadron yaitu Skadron Udara 12 yang mengawaki jenis pesawat tempur Hawk 100/200 Skadron Tehnik, kedepan akan di tambah menjadi dua Skadron, yaitu Skadron Udara 16 yang di rencanakan akan mengawaki jenis pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari America Serikat, sehingga dengan adanya dua Skadron tersebut, Lanud Pekanbaru akan ada peningkatan, yang semula tipe B akan menjadi tipe A.

    Kedatangan tim survei yang berlangsung selama tiga hari, selain mengunjungi lokasi rencana pembangunan Skadron Udara 16 di Lanud Pekanbaru, juga mengunjungi lapangan tembak, Komplek Rajawali baru, Mes Garuda yang rencana akan ditempati untuk mes remaja, Gedung ACMR dan BMP Lanud Pekanbaru.

    Sumber : TNI AU
    Readmore --> Kadisbangopsau : Skuadron 16 Akan Di Bangun Di Lanud Pekanbaru

    Wamenhan : 25% Anggaran Pertahanan 2012 Digunakan Untuk Pembelian Alutsista

    Jakarta - Pemerintah tahun ini telah menganggarkan seperempat dari seluruh total anggaran pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Kurang lebih 25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 74 triliun," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2012.

    Menurutnya 52 persen dari total alokasi anggaran tahun ini sudah ditujukan untuk kebutuhan belanja pegawai, seperti membayar gaji. "Sisanya untuk belanja barang dan modal, khususnya alutsista," ujar Sjafrie.

    Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui saat ini banyak proyek pengadaan alutsista. Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari pengguna (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ baru ada pembelian," kata Purnomo.

    Sumber : TEMPO
    Readmore --> Wamenhan : 25% Anggaran Pertahanan 2012 Digunakan Untuk Pembelian Alutsista

    Thursday, February 9, 2012 | 4:37 PM | 0 Comments

    Wamenhan : Kita Akan Membeli Delapan Apache

    Jakarta - Pemerintah berencana untuk membeli sejumlah helikopter jenis Apache dari Amerika Serikat. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Kalau tidak salah sebanyak delapan unit," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, Kamis, 9 Februari 2012.

    Menurut dia, pengadaan delapan unit helikopter jenis Apache itu bukan karena ditawarkan begitu saja oleh pihak Amerika kepada pemerintah Indonesia. Rencana pembelian helikopter sejumlah itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. "Mereka tidak menawarkan, kita yang mencari," ujar Sjafrie.

    Namun, ia menambahkan, hingga kini belum ada deal antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat ihwal pembelian helikopter tersebut. Sejauh ini, yang sudah disepakati adalah pembelian pesawat tempur jenis F16 dari Amerika Serikat. "Kita semua tahu yang F16 sudah deal," katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan saat ini banyak proyek pengadaan alutsista. Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Yang jelas, pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata tersebut sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari user (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ (baru) ada pembelian," kata Purnomo.

    Sumber : TEMPO
    Readmore --> Wamenhan : Kita Akan Membeli Delapan Apache

    Telat, Komisi I Mempertanyakan Sumber Dana Pembelian Alutsista

    Jakarta - Kementerian Pertahanan dan TNI rencananya akan membeli sejumlah alautsista seperti tank, pesawat intai, heli tempur menggunakan dana pinjaman luar negeri sebesar US$ 6,5 miliar.

    Kalangan Komisi I DPR mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk membeli alutsista tersebut. Wakil Ketua Komisi I Mayjen (Purn) TB Hasanuddin mengaku tak mengetahui sumber dana pinjaman luar negeri itu.

    "Ada pinjaman itu 6,5 miliar dolar ini dari mana itu harus diperdalam, mengikat tidak? Ini akan membeli tank leopard, membeli pesawat apache," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Kamis (9/2/2012).

    Politikus PDIP mengaku, pihaknya juga tak mengetahui mengapa pemerintah sepertinya ngotot untuk menggunakan dana pinjaman itu untuk pembelian tank Leopard dari Belanda. Padahal parlemen Belanda sendiri secara tegas menolak untuk menjualkan kepada Indonesia.

    "Kalau saya nangkap, mereka meminjamkan tapi kita harus beli ini-ini supaya uangnya kembali lagi kepada mereka," jelasnya.

    Atas hal itu maka muncul kecurigaan adanya broker dalam rencana penggunaan dana pinjaman itu untuk membeli sejumlah Alutsista. Untuk itu, Hasanuddin mempertanyakan sumber dana US$ 6,5 miliar yang diperoleh pemerintah. Sebab sampai hari ini pemerintah tak pernah menjelaskan secara detai asal usul dana tersebut.

    "Jadi ini pinjamanannya dari mana. Pemerintah tidak menjelaskan uang pinjaman itu dari mana, mereka hanya bilang dari luar negeri. Masa kami harus memaksa seperti memukuli sampai mereka mau mengaku dari mana asalnya," tandasnya.

    Sumber : INILAH
    Readmore --> Telat, Komisi I Mempertanyakan Sumber Dana Pembelian Alutsista

    DPR Sikapi Kedatangan Pejabat Pentagon Ke Indonesia

    Jakarta - Kementerian Pertahanan hari ini kedatangan tamu istimewa, pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau lebih tenar dengan istilah Pentagon. Selain memberikan kuliah umum pada pejabat Kemenhan, juga untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dua negara.

    Kedatangan pejabat Pentagon ke tanah air juga menjadi perhatian para wakil rakyat. Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menilai, pertemuan itu menunjukkan, mau tak mau AS berkepentingan dengan isu keamanan di wilayah Australia dan Asia. "Tapi apapun keberadaan mereka tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan bangsa kita," kata Pram di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Februari 2012.

    Pram mengakui, posisi tawar Indonesia tak sekuat AS. "Posisi kita jelas rapuh, sementara Amerika punya posisi tawar menawar yang kuat, apalagi mereka punya pusat pertahanan di Australia," kata dia. Pramono menambahkan, mau tak mau kita harus mengaitkan keberadaan pangkalan AS itu dengan isu Papua.

    Namun, dia menambahkan, bukan berarti Indonesia lemah. Pramono mengatakan, Indonesia memiliki pertahanan yang kuat, yang juga dibutuhkan AS. RI juga punya posisi strategis. "Apapun AS dalam persoalan geopolitik, Asia, Australia, pasti sangat mempertimbangkan negara Indonesia. Jadi saya melihat posisi kita sangat kuat," kata dia.

    Apalagi, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar keempat. "Dan kita negara muslim terbesar, dan itu perhitungan geopolitik Amerika sangat diperhitungkan."

    Soal agenda pertemuan siang ini Pram mengaku tak tahu pasti. Namun, ia menyatakan dukungan jika Kemenhan bicara soal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dengan Pentagon.

    Politisi PDIP itu menjelaskan, berdasarkan laporan dari Komisi Pertahanan DPR, pengadaan alutsista RI dulu sempat terganggu embargo AS. Saat ini embargo tersebut telah dicabut. Akibatnya, "Indonesia perlu alat-alat itu. Jadi kalau isu ini dibahas di pertemuan nanti tidak ada yang salah. Karena kita memang memerlukan mereka dan kita juga tahu banyak radar-radar kita terutama di garis depan, di perbatasan sangat lemah," kata dia.

    Radar yang lemah itu, Pramono menambahkan, membuat pertahanan kita sangat mudah dimasuki oleh asing. "Baik di udara maupun laut. Dan sudah terbukti beberapa kali radar kita tidak bisa mendeteksi sama sekali."

    Karena membutuhkan radar yang kuat, mau tak mau kita membeli peralatan dari AS. Apalagi, saat ini, alutsista dari seluruh dunia tergantung pada dua negara yaitu AS dan Israel.

    Sumber : Vivanews
    Readmore --> DPR Sikapi Kedatangan Pejabat Pentagon Ke Indonesia

    Dubes AS : Pengadaan Leopard Merupakan Hak Indonesia

    Jakarta - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel mengatakan rencana Kementerian Pertahanan untuk mendatangkan tank tempur utama jenis Leopard 26A merupakan hak pemerintah Indonesia.

    "Saya tidak dalam posisi yang tepat untuk mengomentari hal itu, semuanya terserah kepada pemerintah Indonesia," kata Marciel usai bertemu dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (8/2).

    "Tadi menteri menjelaskan tentang beberapa rencana untuk pembelian alutista, namun sifatnya umum, tidak ada yang spesifik," kata Marciel.

    Marciel mengatakan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan, merupakan kegiatan rutin, sekaligus mendampingi Dewan Bisnis AS-ASEAN dalam rangka mempererat hubungan kedua pihak.

    Menurut Marciel, Amerika Serikat tetap membuka peluang kerja sama militer dengan Indonesia, termasuk untuk sektor industri pertahanan serta operasi pemeliharaan perdamaian bersama.

    "Akan datang pejabat senior dari Kementerian Pertahanan AS ke Indonesia, dalam rangka sosialisasi strategi pertahanan AS. Kami juga ingin mengkonsultasikannya dengan Indonesia," kata Marciel.

    Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigjen Hartind Asrin pekan lalu memastikan kedatangan Dirjen Strategi Pertahanan Pentagon yang dijadwalkan pada Kamis (9/2).

    Hartind mengatakan tujuan utama kedatangannya secara khusus memenuhi undangan Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, hak itu secara tidak langsung membantah tentang adanya agenda penguatan kerja sama atau membahas pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam kunjungan.

    "Orang ini kami undang untuk memberi materi saja. Tak ada pembicaraan pembelian senjata atau strategi lainnya," kata Hartind.

    Sumber : Media Indonesia
    Readmore --> Dubes AS : Pengadaan Leopard Merupakan Hak Indonesia

    Sekjen Kemhan : Kami Telah Bayar Uang Muka Untuk Pembelian UAV

    Jakarta - Pembelian pesawat intai tanpa awak (unmanned aerial vehicle/UAV) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ternyata direncanakan sejak 2006. Sekretaris Jenderal Kemenhan, Marsekal TNI Eris Heryanto, menjelaskan pengadaan pesawat intai dilakukan satu paket dari Kital Philippine Corp.

    Tapi jumlah persisnya, pihaknya lupa berapa unit yang harus dibeli. “Sudah kita mulai sejak 2006. Kita tinggal bayar uang muka saja, dan produksi, (pesawat) datang,” kata Eris di kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (8/2).

    Teknologi sekarang global sehingga bisa membeli alat utama sistem senjata (alutsista) dari mana saja, seperti tank Anoa buatan PT Pindad, Bandung. Menurut Eris, Anoa itu mesinnya dari Perancis dan bannya bukan buatan dalam negeri. Karena itu, pihaknya meminta jangan mempermasalahkan teknologi itu buatan mana.

    ”Yang pasti kita membelinya dari Kital Filipina.”

    Dia melanjutkan, proses pengadaan pesawat intai memang lama sekitar tiga tahun. Sekarang, pihaknya akan mempercepatnya dengan memotong penyebab kelambatan pengadaan anggaran.

    Salah satu kendala belum terealisasinya pengadaan pesawat intai adalah penetapan anggaran. Pasalnya, Kemenhan tidak bisa menandatangani kontrak jika tidak ada penetapan anggaran.

    Sumber : Republika
    Readmore --> Sekjen Kemhan : Kami Telah Bayar Uang Muka Untuk Pembelian UAV

    Airbus Military Tunjuk PT DI Sebagai Produsen Tunggal C212-400

    Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah ditunjuk Airbus Military sebagai produsen tunggal pesawat C212-400, satu-satunya di dunia. Asisten Direktur Utama Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan PTDI, Sonny Saleh Ibrahim mengatakan, saat ini seluruh fasilitas produksi untuk C212-400 telah dipindahkan dari San Pablo, Spanyol, ke PTDI di Bandung.

    "Airbus Military selanjutnya akan fokus pada pembuatan pesawat terbang berbadan lebar AM-400 yang sekelas dengan C-130 Hercules," kata Sonny, Kamis (9/2).

    Sonny mengungkapkan dasar kerjasama pemindahan industri Airbus Military dari Eropa ke Indonesia itu sudah ditandatangani kedua pihak pada tahun 2006 dan diperbaharui tahun 2011.

    Sonny menjelaskan, Airbus Military sebelumnya EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) konsorsium Airbus bersama Perancis, Jerman dan Inggris yang didirikan tahun 1999, dan kemudian memasukkan pula CASA (Construcciones Aeron?uticas SA) sehingga nama CASA pun melebur menjadi Airbus. Perkembangan terakhir, CASA dijadikan produsen untuk seluruh pesawat Airbus untuk penggunaan militer.

    Pesawat C212-400 merupakan versi terakhir dari pesawat C212-200 yang sudah dikerjakan PTDI sejak tahun 1980-an. Dalam pengerjaan C212-400, tidak beda halnya dalam pengerjaan C212-200 yang sudah terlebih dahulu dikerjakan tersebut.

    Tenaga yang diperlukan lebih banyak untuk menangani pekerjaan-pekerjaan seperti pre-cutting, hand forming dan pekerjaaan lainnya dibagian sheet metal forming, dimana pekerjaan tersebut tidak terlalu banyak melibatkan bagian machining.

    Pesawat C212-400 merupakan pesawat untuk jarak pendek, penumpang maksimum 26 orang yang dirancang sebagai pesawat multiguna sipil dan militer. Pesawat ini mempunyai daya angkut maksimum hingga 2,950 kg dan ditenagai dua mesin Garret TPE 331-12JR-701C dan kecepatan maksimum 200 knots.

    Salah satu keunggulan pesawat ini dibandingkan dengan pesawat lain sekelasnya adalah C212-400 memiliki pintu belakang (ramp door), kabin lebih tinggi dan daya angkut lebih besar. Pesawat ini juga dapat dipasangi tanki bahan bakar tambahan sehingga pesawat dapat terbang lebih jauh.
    Perbedaan pesawat C212-400 dibanding C212-200 antara lain interior lebih luas karena lebih panjang, dilengkapi wing tip untuk memperkecil hambatan udara (drag), sistem avionic lebih modern, yaitu dilengkapi dengan EFIS (Electronic Flight Instrument System) dan sistem data mesin terpadu (Integrated Engine Data System).

    Pesanan perdana datang dari C212-400 datang dari PT. Airfast Indonesia satu unit, pada bulan Februari 2009, pada Agustus 2011, PTDI melakukan penandatanganan kontrak penjualan dengan T.K.S Thailand sebanyak satu unit pesawat.

    Pengadaan satu unit pesawat C212-400 ini, merupakan bagian dari kebutuhan total T.K.S Thailand sebanyak 12 unit, dua di antaranya sudah dikirimkan dari Airbus Military.

    Dari kebutuhan T.K.S sebanyak 12 unit tersebut, sebelumnya sebanyak 2 unit pesawat telah dipenuhi oleh Airbus Military, dan sisa kebutuhan selanjutnya akan dipenuhi oleh PTDI.
    Selain itu, PTDI tahun lalu telah mengirimkan tiga pesawat CN-235 versi intai maritim untuk Badan Penjaga Pantai Korea Selatan (Korea Coast Guard), dari total empat pesanan. Pesanan terakhir akan dikirimkan Maret mendatang.

    Sumber : Yahoo
    Readmore --> Airbus Military Tunjuk PT DI Sebagai Produsen Tunggal C212-400

    Panglima TNI Dan Working Group TNI Tandatangani MoU Rantis 4 x 4

    Jakarta - PANGLIMA TNI Laksamana TNI Agus Suhartono bersama delapan mitra pendukung menandatangani Nota Kesepakatan Pembuatan Prototipe ke-2 Kendaraan Taktis (Rantis) 4 x 4 TNI guna memenuhi standarisasi Kendaraan Taktis 4 x 4 TNI (AD, AL dan AU) dengan bentuk working group TNI di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (8/2).

    Delapan mitra yang mendukung dalam pembuatan Prototipe ke-2 Rantis 4 x 4 ini adalah PT Pindad (Persero) sebagai leading sector industri, termasuk pelaksana integrator desain, pengerjaan break system, steering system, serta senjata; PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai penyedia material baja bahan baku Rantis 4 x 4; PT Autocar Industri Komponen sebagai pelaksana penyedia power train/drive line, power pack (engine dan transmisi), electrical AC dan engine, wich, driver set/tool kit, pengerjaan pengecatan body assembling; PT Yudistira Komponen sebagai pelaksana pengerjaan chassis dan komponen body; PT Petrodriil Manufaktur Indonesia sebagai pelaksana pengerjaan suspension assy, hub reduction, transfer case dan propeller shaft; CV Indopulley Perkasa sebagai penyedia mounting engine dan transimisi, rubber part, seal, velg dan ban run flat; PT Gajah Tunggal Tbk. sebagai penyedia ban; dan PT Pilarmas Kursindo Persada, sebagai penyedia jok/kursi kompartemen, glass dan griil, body dashboard dan aksesories/interior.

    Tahun 2012 merupakan bagian dari Rencana Strategis II (2010-2014) yang memprioritaskan pada postur Minimum Essential Force secara bertahap dan berlanjut. Dalam rangka mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI dan sesuai dengan arahan Presiden RI, Mabes TNI telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi kemandirian alutsista dengan bekerjasama dan memberdayakan industri pertahanan nasional guna mengurangi ketergantungan kebutuhan alutsista pada negara lain.

    Pada TA 2009, TNI telah membentuk tim working group yang bekerjasama dengan industri pertahanan nasional untuk membuat Prototipe Rantis 4x4 dengan mengadopsi filosofi humvee Amerika Serikat yang terbukti cukup tangguh dan stabil. Pembuatan Prototipe ke-2 Rantis ini merupakan tindak lanjut dari Rantis Prototipe ke-1 yang telah dipamerkan di PTDI Bandung bersamaan dengan peresmian pesawat CN-235. Selanjutnya tim working group bersama 8 mitra TNI siap untuk memenuhi tantangan Presiden untuk memproduksi Rantis tersebut.

    Saat ini Rantis yang digunakan TNI terdiri dari berbagai tipe dan jenis yang dibuat dari berbagai negara. Dihadapkan dengan medan yang ada dan kondisi yang semakin tua menyebabkan manuver taktisTNI dalam melaksanakan tugas pokoknya kurang maksimal, sehingga diperlukan Rantis pengganti yang dibuat oleh industri dalam negeri disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta didukung spesifikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

    Panglima TNI berharap kepada tim working group dan 8 mitra industri dapat menghasilkan karya nyata terbaik bangsa berupa Rantis 4x4 yang menggunakan komponen dalam negeri dan mengurangi penggunaan komponen luar negeri, guna memenuhi kebutuhan alutsista dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya bagi satuan–satuan manuver TNI di lapangan.

    Adapun Rantis yang akan dibuat adalah tipe komando dan tipe angkutan personel dengan spesifikasi berat kendaraan 2.500 kg, berat muatan 250–1.500 kg, panjang 480–540 cm, lebar 200 cm, tinggi 183 cm, jarak bebas dasar 39 cm, lintas kedalaman air 78 cm, Vmaks di jalan raya 120 km/jam, mesin diesel 4.200 cc–6.000 cc Turbo Charger Intercooler, sistem kemudi power steering, sistem rem hydraulik dengan cakram depan dan belakang + Anti Blocking System (ABS),Transmisi Automatic, suspensi independen Suspension Modul Portal, daya jelajah 500 km, sistem komunikasi VHF, HF dan Intercom Set.

    Sumber : Media Indonesia
    Readmore --> Panglima TNI Dan Working Group TNI Tandatangani MoU Rantis 4 x 4

    Komisi I : Saya Optimistis dengan Kemampuan KRI Nanggala

    Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq optimistis kapal selam TNI AL KRI Nanggala-402 yang baru selesai diperbaiki di Korea Selatan selama 2 tahun, akan kembali mampu memperkuat tugas menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

    Menurut Mahfudz Siddiq, peningkatan kemampuan kapal selam KRI Nanggala-402 itu di antaranya engine, combat management system, dan perbaikan fisiknya. "Setelah KRI Nanggala-402 ini selesai diperbaiki, kini KRI Nanggala-402 mampu melakukan penembakan dalam satu waktu langsung ke empat penjuru," tegasnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).

    Kata Mahfudz, KRI Nanggala-402 kini juga mengalami peningkatan dalam hal kemampuan sistem radar dan sonar, untuk melakukan pendeteksian objek lawan. "KRI Nanggala-402 juga kini mengalami peningkatan dalam kemampuan penembakan sasaran. sekarang ini melakukan penembakan pada 4 sasaran berbeda dalam satu sistem kontrol," tegasnya.

    Seperti diketahui, setelah menjalani perawatan total di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Korea Selatan, dan berlayar selama 17 hari, kapal selam TNI AL KRI Nanggala-402 tiba di Dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/2).

    Sumber : Jurnal Parlemen
    Readmore --> Komisi I : Saya Optimistis dengan Kemampuan KRI Nanggala

    English News : Don’t Worry About Drones’ Source

    Jakarta - The Defense Ministry insists its purchase of surveillance drones was based purely on strategic defense considerations and should not be politicized, following allegations that the aircraft could come from Israel.

    Sjafrie Sjamsoeddin, the deputy defense minister, said on Tuesday that only the technology was important, even if it came from a country with which Jakarta had no diplomatic relations.

    “What’s being purchased is the technology. All we’re looking for in purchasing these drones is the technology,” he said.

    “By buying this technology, we’re not making any expressed or implied political ties or commitments [to Israel].”

    The planned purchase was criticized by the House of Representatives after it was revealed that the government would purchase the drones from a private Philippine contractor.

    Given that the Philippines does not produce such equipment, there has been speculation that the aircraft were initially produced in Israel.

    Sjafrie acknowledged the possibility that the contractor, Kital Philippines, may have obtained the drones from Israel, but he insisted that purchasing them carried no diplomatic weight as far as Indonesia’s stance toward the Middle Eastern nation went.

    He added that the plan had been discussed since 2004 and a contract signed two years later.

    “The funding was allocated in loans from the 2004-2009 budget. We drew up the plan in 2004 and 2005 and signed the contract in 2006,” he said.

    “At the time, this kind of technology was very rare. All we wanted was state-of-the-art technology. We never had any political considerations.”

    Sjafrie said that the first of an undisclosed number of aircraft, purchased for a total of $16 million, would be sent to Indonesia sometime this year, pending further tests.

    He added that although the domestic defense industry was beginning to develop advanced aircraft along these lines, the technology was still far behind what was already available for purchase elsewhere.

    He also said the purchase would ultimately benefit those domestic players because of the transfer of technology it would offer them.

    Legislators at the House previously pointed out that the Bandung Institute of Technology (ITB) was capable of producing a small plane equipped with image-recording devices.

    They also said that if the imported drones really did come from Israel, the lack of formal trade and diplomatic relations between Jakarta and Tel Aviv meant after-sales issues such as technology transfers or the provision of spare parts would be complicated.

    Legislators have also recently savaged a plan by the Defense Ministry to purchase 100 secondhand Leopard battle tanks from the Netherlands military at a cost of $600 million.

    They have argued that the vehicles are unsuited to Indonesia’s terrain, expressing concern that the deal would again sideline domestic players and pointing out that local armorer Pindad was already producing a range of smaller, more versatile tanks and armored vehicles.

    Sumber : TJP
    Readmore --> English News : Don’t Worry About Drones’ Source

    Wednesday, February 8, 2012 | 4:53 PM | 0 Comments

    Komisi I : Anggaran Pertahanan Masih Kurang Ideal

    Jakarta - Keinginan untuk memiliki perangkat alutsista modern tampaknya masih jauh panggang dari api. Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa anggaran Bidang Pertahanan Negara pada APBN 2012 sebesar Rp 72,5 triliun tidak akan mampu membiayai modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). ''Padahal, tujuan dari modernisasi alutsista itu untuk mencapai kekuatan pokok minimum Tentara Nasional Indonesia (TNI),'' kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 itu.

    Menurut konsep Kementerian Pertahanan, kata Tjahjo, pembangunan postur pertahanan diselenggarakan dalam jangka panjang 20 tahun yang terbagi menjadi empat tahap di antaranya alokasi anggaran pertahanan sebesar 1,8-2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Sedangakan berdasarkan data BPS 2011, PDB sebesar Rp 7.427 triliun. "Artinya, anggaran pertahanan yang ideal adalah sebesar Rp 135 triliun sampai Rp 155 triliun. Jadi, anggaran yang tersedia masih sangat jauh untuk mencukupi modernisasi alutsista," katanya menegaskan.

    Menyinggung soal kebijakan dan strategi pertahanan negara selama ini, dia menilai belum terintegrasi dengan baik.
    "Hal itu terjadi karena pemerintah belum mendukung strategi pertahanan yang disusun oleh Kementerian Pertahanan secara optimal melalui kebijakan, khususnya yang terkait dengan anggaran," katanya.

    Sumber : Republika
    Readmore --> Komisi I : Anggaran Pertahanan Masih Kurang Ideal

    Penglima TNI : Saya Tidak Mempermasalahkan Pengadaan UAV Asalnya Darimana

    Jakarta - Rencana pengadaan pesawat intai tanpa awak (UAV) belum masuk sebagai keputusan final dan tak harus dari Israel. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan hal itu, Selasa (7/2). "Semua masih berproses di Kementerian Pertahanan, jadi belum final," katanya usai memimpin upacara alih komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Markas Divisi-1/Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat.

    Ia menegaskan, TNI sebagai pengguna tidak mempersalahkan dari negara mana alat utama sistem senjata yang akan digunakan itu diadakan. "Bagi TNI jika persenjataan yang beli sesuai spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan maka semua 'clear'. Tidak masalah," ujar Panglima TNI.

    Rencananya TNI membangun satu skuadron pesawat UAV. Pada 2006, TNI menggelar tender pembelian empat pesawat pengintai tanpa awak (UAV) untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangkan oleh Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp dengan nilai 6 juta dolar AS per unitnya. Dananya didapat dari Bank Leumi (Inggris) dan Bank Union (Filipina) untuk kredit ekspor. Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.

    UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara. Pada 1996, Indonesia pertama kali menggunakan UAV Searcher Mk II buatan Israel milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing di Papua. Selain Singapura, Malaysia juga telah mengoperasikan senjata buatan Israel.

    Sumber : Republika
    Readmore --> Penglima TNI : Saya Tidak Mempermasalahkan Pengadaan UAV Asalnya Darimana

    Komisi I : Kami Mendukung Peningkatan Alutsista TNI AL

    Jakarta - Anggota Komisi I DPR-RI Mohammad Syahfan Badri Sampurno menyatakan DPR perlu mendukung berbagai upaya TNI-AL meningkatkan kemampuannya melalui peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

    "Saya melihat saat ini alutsista TNI-AL seperti kapal perang banyak dalam kondisi tidak layak. Sebagai negara dengan wilayah 73 persen laut adalah wajar kalau kita fokus belanja alutsista TNI untuk AL. Karena itu, kami mendukung peningkatan kemampuan TNI AL," kata Syahfan di Jakarta, Selasa.

    Dikatakannya, salah satu alasan penting perlunya DPR mendukung peningkatan kemampuan TNI-AL agar lebih baik adalah untuk semakin meningkatkan kewibawaan Indonesia di laut. Lebih jauh Syahfan menegaskan, idealnya untuk negara seluas Indonesia paling tidak harus memiliki enam kapal selam. Tetapi realitasnya saat ini Indonesia hanya memiliki dua kapal selam. "Padahal di zaman Orde Lama kita pernah punya 12 kapal selam dan menjadi angkatan laut yang sangat disegani," ujarnya.

    Karenanya, menurut dia, DPR akan mendukung upaya peningkatan kemampuan TNI AL itu melalui alokasi anggaran yang memadai untuk pembelian alutsista. Namun, politisi PKS itu menambahkan, untuk pengadaan alutsista TNI tersebut harus melibatkan Badan Usaha Industri Strategis Pertahanan dalam negeri.

    Hal itu dikarenakan efek deterent akan semakin tinggi kalau bangsa Indonesia mampu membuat sendiri berbagai alat utama pertahanan dan tempurnya. Sementara kalau pun terpaksa harus membeli dari luar negeri, maka yang harus dicatat adalah adanya transfer teknologi dan produksi bersama.

    Mengenai kehadiran kapal selam KRI Nanggala dan KRI Yos Sudarso yang baru saja diperbaharui combat management system (CMS)-nya dengan menggunakan alat buatan PT LEN di Surabaya, Syahfan mengharapkan, kapal-kapal tersebut dapat segera difungsikan untuk meningkatkan kedaulatan Indonesia di laut. "Untuk negara seluas Indonesia kita harus memiliki minimal enam kapal selam. Sekarang kapal selam kita tinggal dua dan kalau pengadaan tiga kapal selam di Korea lancar, maka kita akan punya lima kapal selam," ujarnya.

    Menanggapi itu, mantan Atase Pertahanan RI di AS dan Australia, Laksma TNI (purn) Eddy Tumengkol, menyoroti keseriusan TNI untuk memastikan kemampuan AL bisa memenuhi untuk setidaknya menghadapi Singapura dan Malaysia. "Kedua negara itu memiliki alutsista dan pertahanan yang lebih kuat daripada TNI. Mereka lebih modern dalam hampir semua termasuk kualitas pelatihannya lebih maju," katanya kepada Waspada Online hari ini.

    Penerbang senior TNI-AL ini menjelaskan, meskipun TNI menambah beberapa skuadron dengan pembelian pesawat tempur AS dan Rusia, kemampuan TNI akan tetap berada dibawah kemampuan militer Singapura dan Malaysia. “(Pembelian pesawat) cuma gengsi saja supaya tidak terlalu ketinggalan dari Singapore dan Malaysia dalam soal kekuatan tempur udara,” kata Eddy.

    Menurut Eddy, Angkatan Laut Singapura memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih dari TNI-AL. Mereka punya kapal selam yang lebih modern dan canggih. Untuk menghadapi agresi dari negara asing, Indonesia harus memiliki TNI-AL dan AU yang kuat. Tapi sayangnya, kondisi itu selama berdekade tidak pernah tercapai dan bahkan mustahil. "Anggaran untuk memenuhi kemampuan pertahanan itu tidak pernah mencukupi."

    Sumber : Waspada
    Readmore --> Komisi I : Kami Mendukung Peningkatan Alutsista TNI AL

    Tuesday, February 7, 2012 | 4:43 PM | 0 Comments

    Komisi I : Kami Serahkan Keputusan Pembelian Alutsista Kepada TNI

    Jakarta - Komisi I DPR akan menyerahkan semua keputusan pembelian alat utama sistem pertahanan kepada TNI sebagai pengguna. Mereka tak akan memaksa jika TNI tetap tak menghiraukan masukan dewan.

    "Kalau pertimbangan ini diabaikan, ya silakan saja. Karena semua tergantung pada pengguna, dalam hal ini Mabes TNI," kata anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di DPR, Jakarta, Selasa (7/2).

    Muzani menyebut, Komisi I memberikan pandangan terkait rencana pembelian tank Leopard asal Belanda karena tidak sesuai kondisi geografis Indonesia. "Jenis Leopard kurang cocok dengan medan di Indonesia," ungkapnya.

    Sementara itu, terkait keinginan TNI membeli pesawat tanpa awak (siluman) dari Filipina, Muzani heran. Sebab, alasan pembelian tersebut tak masuk akal. "Kemarin mereka mengajukan mau beli pesawat tanpa awak dari Filipina. Saya heran kenapa Filipina, karena teknologi kita jauh lebih di atas kita. Saya curigai itu bukan buatan Filipina," tegasnya.

    Muzani menduga, pesawat siluman tersebut adalah buatan Israel. Hanya, karena Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik, maka Indonesia membelinya dari pihak ketiga. Ia menyarankan agar TNI mengunakan produk dalam negeri jika memang mekanismenya menyulitkan.

    "Saran kami pakailah produk dalam negeri. Misalnya pesawat tanpa awak buatan PT Dirgantara Indonesia. Kapan lagi kalau bukan sekarang," kata Muzani.

    Sumber : MetronewsTV
    Readmore --> Komisi I : Kami Serahkan Keputusan Pembelian Alutsista Kepada TNI

    Pangdam Siliwangi : Alutsista Modern Menjadikan TNI Kuat Dan Tangguh

    Jakarta - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI M. Munir mengungkapkan kebutuhan Alutsista (alat sistem senjata utama) bagi TNI merupakan hal yang pokok dan mendasar.

    Pemenuhan kebutuhan minimal alutsista inti sesuai pada konsep Minimum Essential Force (MEF) sangat dibutuhkan untuk menegakkan kedaulatan bangsa, mengamankan wilayah NKRI dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, serta untuk mendukung terlaksananya tugas TNI baik dalam OMP (Operasi Militer Perang) maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang).

    ‘’Dengan adanya alutsista yang modern dan kuat niscaya akan menjadikan TNI kuat dan tangguh,’’ kata Pangdam saat menjadi nara sumber pada dialog “Simpang Braga” Padjadjaran Tivi (PJTV), Kamis (2/2) di studio PJTV Bandung.

    Dalam siaran pers Pendam III/Slw yang diterima redaksi disebutkan, dialog Simpang Braga yang disiarkan secara live oleh PJTV mengambil tema “Mengukur Alat Utama Sistem Senjata TNI” juga menghadirkan nara sumber lain Direktur Utama PT. Pindad Adik Avianto Soedarsono.

    Lebih lanjut Pangdam juga menjelaskan, kondisi Alutsista yang dimiliki Kodam III/Slw secara kuantitas baru mencapai 70 % dari DSPP. Dari jumlah tersebut ada beberapa diantaranya tidak siap operasional. Penyebabnya, usia pakai yang sudah cukup tua.

    Sedangkan secara kualitas bila dibandingkan dengan satuan lain (Kotama) relative sama, karena pada dasarnya pengadaan dan pendistribusian alutsista yang ada dilakukan secara bersamaan dengan memperhatikan azaz prioritas suatu daerah atau wilayah.

    Sumber : Tunas Bangsa
    Readmore --> Pangdam Siliwangi : Alutsista Modern Menjadikan TNI Kuat Dan Tangguh

    Kemhan Indonesia Dan Jerman Siapkan Mou Kerjasama Pertahanan

    Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (6/2), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Jerman untuk Indonesia HE Dr Norbert Baas di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menyampaikan keinginannya agar Dubes Jerman untuk Indonesia membantu menghubungkan dengan Kementrian Pertahanan Jerman agar Kemhan RI dapat meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Jerman termasuk di dalamnya kerjasama pengadaan alutsista.

    Hal ini berhubungan dengan akan berangkatnya Wamenhan ke Berlin Jerman pada 27 Februari mendatang.

    Sementara itu, menurut Dubes Jerman, MoU yang disiapkan Kemhan RI sudah disetujui dan hanya menunggu penandatanganannya saja.

    Saat menerima Dubes Jerman, Wamenhan didampingi oleh Dirjen Strategi Pertahanan Mayjen TNI Puguh Santoso, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo dan Direktur Kerjasama Internasional Ditjen Strahan Kemhan Kol. Dr Jan Pieter Ate.

    Sumber : DMC
    Readmore --> Kemhan Indonesia Dan Jerman Siapkan Mou Kerjasama Pertahanan

    Menhan : KKIP Berperan Dalam Mendorong Industri Pertahanan Dalam Negeri

    Jakarta - Untuk mendorong peningkatan produksi industri pertahanan dalam negeri melalui kebijakan yang makro, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Komite dipimpin dan dibina oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan dibantu oleh sejumlah menteri teknis lainnya.

    Salah satu yang menjadi tugas pokok yang di emban KKIP adalah membina industri pertahanan dalam negeri yang setelah tahun 1998 terjadi kebangkrutan akibat krisis. Selain itu membangun lagi industri pertahanan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.



    Sejak digelarnya Sidang Pleno Perdana awal 2011 lalu hingga Sidang Pleno yang keempat (November 2011), KKIP telah menetapkan beberapa kebijakan strategis, diantaranya penetapan kriteria industri pertahanan. Selain itu KKIP juga menetapkan kebijakan dasar pengadaan alutsista, memverifikasi kemampuan industri pertahanan, revitalisasi manajemen industri pertahanan BUMNIP dan penunjukan langsung proses pengadaan Alutsista.



    Sebagai tindak lanjut keputusan sidang keempat, telah dilaksanakan verifikasi kemampuan industri pertahanan kebeberapa Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) ataupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) oleh tim yang ditunjuk KKIP.

    Adapun BUMNIP seperti PT. Dirgantara Indonesia (persero), PT. Pindad (Persero), dan PT. PAL (Persero). Sedangkan verifikasi kemampuan pada BUMS dilaksanakan di PT. Palindo Marine Shipyard, PT. Lundin Invest, PT. Citra Shipyard dan PT. Danar Abadi Shipyard.

    Sepanjang perjalanan KKIP Implementasi dari tugas KKIP telah merumuskan pengadaan tiga Kapal Selam dengan proses Transfer of Technology (ToT). Transfer teknologi kapal selam terbaru tersebut Pemerintah telah menggandeng negara produsen Korea

    Proses transfer teknologi tiga kapal selam dengan Korea memiliki tiga manfaat yang didapat Pemerintah. Untuk kapal selam yang pertama diharapkan pemerintah dapat mengirimkan personil guna mempelajari dan ikut dalam pembangunan kapal selam. Kapal selam yang kedua, diharapkan tenaga ahli Indonesia sudah bekerjasama dengan ahli-ahli dari Korea untuk mengerjakan kelanjutan dari kapal pertama. Sedangkan yang ketiga, diharapkan pekerjaannya ada di Indonesia dan melibatkan SDM dari pihak-pihak terkait sebagai pekerjanya dan bukan disupervisi lagi oleh Korea.

    Sebagai kelanjutan dari perumusan dan perencanaan pelaksanaan tugas dan kebijakan selanjutnya, KKIP berencana menggelar sidang pleno yang ke lima dengan agenda refleksi tahun 2011 dan prospek di tahun 2012.

    Bersamaan dengan hal itu Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan untuk diusulkan ke Komisi I DPR.

    Sumber : DMC
    Readmore --> Menhan : KKIP Berperan Dalam Mendorong Industri Pertahanan Dalam Negeri

    Wamenhan Terima Kunjungan Dubes Belanda Untuk Membahas Kerjasama Alutsista

    Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (6/2), menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia HE Tjeerd D Zwaan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

    Saat menerima Dubes Belanda, Wamenhan menyerahkan draft peningkatan kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda.

    Draft kerjasama pertahanan yang didalamnya terdapat draft kerjasama kesehatan dan pengadaan alutsista ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik antara dua Kementerian Pertahanan masing-masing negara.

    Saat menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Wamenhan didampingi oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo S.IP dan Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso.

    Sumber : DMC
    Readmore --> Wamenhan Terima Kunjungan Dubes Belanda Untuk Membahas Kerjasama Alutsista

    Komandan KRI Nanggala : Kapal Selam Kita Sekarang Kemampuannya Setara Dengan Australia

    Surabaya - Penantian panjang melihat kapal selam KRI Nanggala-402 kembali menelusup perairan Indonesia berakhir sudah. Kapal yang pernah dijuluki monster bawah laut karena kemampuan tempurnya ini kembali memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut (AL) setelah menjalani perbaikan dan perawatan menyeluruh (overhaul) di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan.

    Kemarin kapal tipe U-29 buatan Jerman ini sukses berlabuh di dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya setelah menempuh perjalanan selama 21 hari. Keberhasilan overhaul KRI Nanggala-402 tersebut tentu semakin meningkatkan sistem pertahanan Indonesia di wilayah perairan.Kini Indonesia memiliki kapal selam tempur supercanggih yang mampu menjaga kedaulatan hukum dan keamanan laut dari serangan musuh.

    Menurut Komandan Satuan Tugas Overhaul KRI Nanggala- 402 Kolonel Tunggul Suropati, ada sejumlah peranti penting yang diperbaiki dan diganti selama kapal berdimensi 59,5 meter x 6,3 meter x 5,5 meter ini berada di Korsel,di antaranya sistem kendali senjata, radar,sonar,alat komunikasi, hingga penggantian separuh badan kapal dari haluan sampai buritan.

    “Sekarang KRI Manggala- 402 ini sudah berimbang dengan milik negara tetangga, termasuk Australia.Sistem kendali senjata kapal ini sudah canggih.Senjata torpedo pada kapal ini bisa menembak dengan akurat dari jarak yang cukup jauh,”ungkapnya di Markas Koarmatim Surabaya kemarin.

    Tunggul menjelaskan, keunggulan lain KRI Nanggala-402 pasca-overhaul adalah kemampuan sonar yang mencapai 24,03 mil (40 km),kemampuan selam hingga 200 meter dengan waktu selama 52 hari,radar yang dilengkapi peta elektronik,hingga komunikasi yang terintegrasi dengan sistem lain.“Jadi meskipun di bawah laut,kapal ini bisa berkomunikasi hingga seluruh dunia,”ungkapnya.

    Tunggul menuturkan, banyaknya perbaikan inilah yang memerlukan waktu lama selama overhaul,termasuk biayanya yang cukup tinggi. Untuk keseluruhan perbaikan kapal, negara mengeluarkan biaya hingga USD75 juta. “Tetapi nilai itu sudah sebanding dengan kemampuan yang dimiliki.Bayangkan, KRI Nanggala-402 ini kemampuannya delapan kali dibanding kapal perang biasa,”katanya.

    Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Soeparno menyambut gembira sukses overhaul KRI Nanggala-402 tersebut.Dia berharap kapal tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan bagus,yakni melakukan infiltrasi, peperangan atas dan bawah air,penyebaran ranjau terbatas,hingga proses evakuasi.“Sudah waktunya kita memiliki kapal selam canggih seperti ini sehingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga,”ungkap alumnus Akademi Angkatan Laut 1978 ini.

    Jenderal bintang empat kelahiran Surabaya ini menjelaskan,dengan wilayah perairan yang cukup luas, jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia jauh dari cukup.Saat ini baru ada dua kapal selam,yakni KRI Cakra- 401 dan Nanggala-402.“Kami memang sudah memesan kapal selam lagi ke Korsel, tetapi jumlahnya hanya tiga. Padahal minimal kebutuhan kita mencapai 12 unit,”tutur mantan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat ini.

    Menanggapi kebutuhan tersebut,Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengaku, DPR akan terus membantu mengupayakan.Kebutuhan alutsista memang mendesak. “Tahun 2012 ini keseluruhan anggaran pertahanan kita adalah Rp72 triliun.Anggaran ini sengaja besar karena sebagian besar alutsista kita rusak,”katanya.

    Sumber : SINDO
    Readmore --> Komandan KRI Nanggala : Kapal Selam Kita Sekarang Kemampuannya Setara Dengan Australia

    Monday, February 6, 2012 | 7:55 PM | 0 Comments

    Menhan : Hingga tahun 2014, Kohanudnas Mendapatkan 70 Pesawat Tempur

    Jakarta - Salah satu unsur penting didalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI) salah satunya terletak pada kiprah dan peran dari Kohanudnas. Hal tersebut lebih dikhususkan dalam memberikan perlindungan dan patroli udara serta pertahanan strategis mengawal yuridiksi wilayah udara nasional Indonesia.

    Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro saat berbicara pada lokakarya dalam rangka HUT ke 50 Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS), Senin (6/1) di Halim, Jakarta.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Menhan mengharapkan bahwa kamampuan Kohanudnas perlu terus ditingkatkan agar memiliki kemampuan pertahanan udara dengan efek tangkalnya.

    Lebih lanjut Menhan menjelaskan, sejalan dengan itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pertahanan udara yang disusun dalam cetak biru (Blue Print) untuk mewujudkan kekuatan pokok pertahanan.

    Pada cetak biru tersebut secara bertahap kemampuan Kohanudnas akan ditingkatkan, dengan melengkapi alutsista dan peralatan yang diperlukan. Hingga tahun 2014 nanti Kohanudnas akan dilengkapi oleh 70 pesawat. Diantaranya sekitar 3 Skuadron penuh Ligth Fighter, Super Tucano, Shukoi dan Pesawat tempur F 16 setara Block 52.

    Ditambahkan Menhan untuk lima tahun 2010-2014 sebagai renstra pertama pembangunan Kekuatan Pokok Minimum pertahanan, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar 150 Triliun Rupiah. Salah satunya anggaran ini digunakan untuk mendukung belanja barang dan belanja modal alutsista TNI Angkatan Udara.

    Selain modernisasi alutsista, menurut Menhan peningkatan kemampuan dan profesionalime unsur SDM dan Organisasi yang efektif juga harus terus ditingkatkan agar tidak tertinggal didalam perkembangan di bidang Revolution In Military Affairs. Karena sesuai dengan karakteristikanya kekuatan matra udara sangat dipengaruhi oleh perkembanganteknologi.

    Sementara itu Panglima Kohanudnas, Marsda TNI J.F.P Sitompul mengatakan Kohanudnas memiliki tugas menyelenggarakan pertahanan terpadu atas wilayah udara nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan menjaga keutuhan serta kepentingan dari NKRI.

    Memasuki usia 50 tahun dengan sesuai kemampuan yang ada sekarang ini Kohanudnas terus berupaya secara maksimal dan terus menerus untuk tetap mewujudkan kedaulatan Negara diudara. Pangkohanudnas menekankan hal ini terbukti dengan adanya beberapa kejadian intersepsi, pengusiran, hingga pemaksaan mendarat kepada pesawat asing yang memasuki wilayah Negara tanpa ijin.

    Diungkapkan Pangkohanudnas belajar dari sejarah di era 60 an dimana Kohanudnas pernah menjadi yang terkuat diwilayah bumi di bagian selatan. Kohanudnas juga mampu membawa wibawa Indonesia di tingkat regional maupun internasional.

    Belajar dari pengalaman tersebut diharapkan menjadi starting point bagi Kohanudnas untuk menata organisasi, Alutsista, Doktrin dan Siskodal sehingga dimasa depan Kohanudnas mampu melaksanakan tugas dengan lebih optimal.

    Lokakarya berlangsung selama dua hari dengan tema “ Strategi Pengembangan Kohanudnas Kedepan” mengundang beberapa pembicara seperti Wakil Ketua Komisi I DPR, T.B Hasanudin, Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Harryanto, Direktur SDM Universitas Pertahanan Marsma TNI, Suparman Djapri, dan Panglima Komando Sektor Hanudnas III, Marsma TNI Bonar Hutagaol.

    Sumber : DMC
    Readmore --> Menhan : Hingga tahun 2014, Kohanudnas Mendapatkan 70 Pesawat Tempur

    KSAL : Kita Minimal Harus Memiliki 6 Kapal Selam Walaupun Idealnya 12 Unit

    Surabaya - Luas laut Indonesia sekitar lima juta kilometer persegi dengan tiga alur laut kepulauan Indonesia yang terbuka untuk kepentingan pelayaran damai. Kini Indonesia memiliki 155 kapal perang berbagai tipe dan jenis dan khusus untuk kapal selam, diperlukan minimal enam unit dalam status siap operasi tempur.

    "Begini, kekuatan minimal kita itu enam. Dengan perhitungan dua kapal selam disiagakan bertugas, dua siaga operasi, dan dua lagi servis berkala," kata Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Soeparno, Senin, seusai menyambut kehadiran kembali KRI Nanggala-402 dari pelayaran 17 hari selepas perbaikan menyeluruh di Korea Selatan.

    Kapal selam tipe U-209/1300 buatan Jerman pada 1981 itu diperbaiki menyeluruh di Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering di Okpo, Korea Selatan, sejak dua tahun lalu. Kini kapal selam itu semakin berotot dan makin awas semua "panca indera"-nya setelah banyak sistemnya diperbarui memakai teknologi terkini di kelasnya.

    Salah satunya adalah teknologi sistem manajemen tempur dan operasi secara digital dari Norwegia menggantikan sistem Sinbad buatan Belanda hasil teknologi dasawarsa '80-an. Kapal selam berkelir hitam ini sudah mampu meluncurkan empat torpedo sekaligus secara salvo dalam tempo sangat rapat adalah salah satu bentuk kemampuan yang ditingkatkan itu.

    Pemimpin pelayaran pulang KRI Nanggala-402 itu adalah Letnan Kolonel Pelaut Purwanto, didampingi belasan perwira dan belasan bintara serta tamtamanya. Masih ada dalam pelayaran itu beberapa teknisi kunci dari pihak Daewoo untuk mengawasi kinerja instrumen-instrumen dan program komputer yang diadopsi.

    Dengan begitu, TNI-AL kini memiliki dua kapal selam siap operasi tempur dan misi khusus lain, yaitu KRI Nanggala -402 dan KRI Cakra-401 dari kelas yang sama dan tergabung dalam Satuan Kapal Selam Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI-AL.

    Menyinggung keperluan ideal kapal selam Indonesia, Soeparno yang didampingi Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan, "Yang ideal, Indonesia memiliki 12 kapal selam seperti waktu dasawarsa '60-an itu."

    Jika tiada halangan, tiga tahun ke depan Indonesia akan menambah lagi kekuatan flotila kapal selammnya menjadi lima secara keseluruhan. Ada wacana pangkalan kapal selam ini akan ditempatkan di lokasi baru di Indonesia bagian tengah.

    Komisi I DPR, kata Siddiq, menghendaki pemerintah menambah anggaran belanda arsenal militer nasional hingga angka Rp78 triliun dari sekitar Rp1.300 triliun APBN tahun depan. "Kerugian negara akibat ketidakmampuan kita menjaga wilayah maritim bangsa ini sebanyak Rp40 triliun memakai data pada 2007. Kini angka itu bisa bertambah lagi," katanya

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> KSAL : Kita Minimal Harus Memiliki 6 Kapal Selam Walaupun Idealnya 12 Unit

    KRI Nanggala Kini Mampu Menyelam 52 Hari

    Surabaya - Setelah diperbaiki total di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Korsel selama 2 tahun, KRI Nanggala kini sudah menjelma menjadi sebuah Kapal Selam Modern.

    Kapal bernomor lambung 402 ini dilengkap dengan Torpedo yang mampu mengejar kebisingan. Kapal ini juga bisa dilengkap oleh beberapa misil seperti Exocet, Harpoon dsb. Tak hanya itu dengan kekuatan sonar baru yang bisa kapal ini mampu mendeteksi kapal perang musuh hingga 40 kilometer dengan catatan laut dalam kondisi clear atau jernih. KRI Nanggala diawaki oleh 48 awak, dalam kondisi 100 persen Nanggala bisa berada didalam air hingga 52 hari.

    Kolonel (P) Tunggul Suropati, mantan Komandan Satgas Overhoul KRI Nanggala mengungkapkan kapal ini memliki kemampuan menyelam yang cukup baik. " Dalam uji coba kami bisa turun hingga 257 meter didalam laut, dalam keadaan terpaksa maksimal 300 meter " ujarnya.

    Kapal selam ini sendiri mampu melaksakan tugas penyusupan, peperangan atas air dan bawah air, penyebaran ranjau terbatas. dan emergensi VIP.
    KSAL dan sejumlah pejabat yang menyambut kehadiran kapal selam RI ini menyempatkan diri meninjau bagian dalam kapal.

    Kembalinya kapal selam tipe U-209/1300 buatan Jerman pada 1981 itu, memantapkan kekuatan TNI AL dan bergabung dengan satu kapal selam lainnya KRI Cakra-401. Seperti halnya KRI Nanggala, kapal selam KRI Cakra juga sudah lebih dulu menjalani "overhoul" di galangan yang sama di Korsel pada 2004-2006.

    Perbaikan total yang dijalani KRI Nanggala meliputi, struktur kapal, lapisan baja, sistem navigasi, dan persenjataan bawah air serta sonar berteknologi terkini.

    Kapal selam tersebut berbobot mati 1.395 ton, berdimensi 59,5 meter x 6,3 meter x 5,5 meter dengan mesin diesel elektrik yang mampu melaju hingga kecepatan 25 knot di dalam air.

    Sumber : Liputan 6
    Readmore --> KRI Nanggala Kini Mampu Menyelam 52 Hari

    Sunday, February 5, 2012 | 8:21 AM | 0 Comments

    Pengamat : Sekali Tender, Broker Untung Miliyaran Rupiah

    Jakarta - Pembelian alat utama sistem senjata di Indonesia berpotensi menguntungkan segelintir orang yang lazim disebut calo atau makelar pengadaan. Jika tidak diberantas, calo akan membebani keuangan negara dan merugikan TNI sebagai pengguna.

    "Calo itu sudah ada sejak sebelum reformasi, sekali tender untungnya bisa miliaran rupiah," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Strategi Pertahanan Indonesia Rizal Darmaputra Msi pada Jawa Pos, Sabtu (4/2).

    Calo ini biasanya berupa perusahaan rekanan yang mempunyai koneksi dengan pejabat tertentu. Menurut Rizal, calo hanya mengambil satu atau dua persen dari total belanja senjata.

    "Tapi peralatan yang dibeli bisa jutaan dollar satu buahnya, bisa dibayangkan berapa keuntungannya," kata alumnus IDSS Jenewa, Swiss itu.

    Sebagai ilustrasi harga satu tank kelas berat sejenis Leopard seharga Rp 25 miliar per buah. Sedangkan satu pesawat intai sekelas Searcher MK II buatan Israel harganya Rp 54 miliar.

    Ada beberapa modus yang biasa dipakai calo calo ini. Pertama, menggunakan sistem komisi. Yakni, mereka yang melakukan survei sekaligus mendatangkan barang sampai Indonesia.

    Pejabat yang menangani tinggal terima beres saja. "Komisi ini diambil dari nilai tender totalnya," katanya.

    Modus kedua, melakukan mark up harga. Jika ternyata deal, maka senjata yang dibeli bisa tiga kali lipat lebih mahal dari harga aslinya. "Mereka ini diuntungkan dari selisih harga itu," kata Rizal.

    Untuk memuluskan rencananya, para calo tak segan segan memberi servis ekstra untuk para pejabat yang terlibat dalam jual beli senjata. "Misalnya mengantar ke pabrikan di luar negeri secara gratis, tentu tidak lupa ada uang saku juga," kata peneliti yang beberapa kali melakukan riset ke Afghanistan ini.

    Namun, Rizal mengaku tidak tahu persis apakah sistem percaloan itu masih ada dalam pengadaan senjata saat ini. "Itu praktik di masa lalu, mudah-mudahan saja sudah tidak ada lagi, yang rugi TNI dan juga keuangan negara hilang sia sia," katanya.

    Presiden SBY juga menaruh perhatian khusus soal mafia alutsista ini. Dalam rapat kabinet bidang pertahanan Kamis (02/02) lalu SBY secara khusus meminta agar tidak ada lagi praktik mark up dalam pengadaan alutsista.

    SBY mengingatkan juga agar praktik kongkalikong dalam pengadaan alutsista yang bisa merugikan negara bisa dihindari. "Jangan ada mark up, jangan ada lobi sana lobi sini, menggalang sana menggalang sini, akhirnya harganya menjadi berlebihan dan negara dirugikan," kata SBY saat itu.

    Dalam paparan di depan DPR sehari sebelumnya, KSAD Pramono Edhi Wibowo secara tegas akan membasmi sistem percaloan dan mark up. Ipar SBY ini menegaskan sistem pembelian senjata berlangsung G to G (government to government) dan tidak menggunakan jasa perantara.

    Saat ini yang menjadi kontroversi soal pengadaan senjata adalah rencana pembelian tank Leopard dari Belanda dan pesawat intai tanpa awak dari Filipina yang dibuat oleh Israel.

    Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen Hartind Asrin menegaskan sistem calo sudah tidak ada lagi dalam pengadaan senjata di lingkungan TNI. "Semuanya dibahas oleh lembaga yang disebut clearing house yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan," katanya.

    Dengan begitu, tidak ada ruang bagi calo untuk beroperasi. "Ada rapat yang juga dihadiri wakil kepala staf tiga angkatan. Nanti dilihat secara teknis spesifikasinya dan kesesuaian dengan pagu anggaran yang ada," katanya.

    Sumber : JPNN
    Readmore --> Pengamat : Sekali Tender, Broker Untung Miliyaran Rupiah

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.