ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, March 10, 2012 | 10:58 AM | 0 Comments

    PT DI Berharap Korsel Pesan CN235 Lagi

    Foto: Audry

    Bandung - PT Dirgantara Indonesia (DI) telah telah menyerahkan sebanyak delapan unit pesawat CN-235 kepada pihak Angkatan Udara Korea Selatan (Republic of Korea Air Force). Jumlahnya masing-masing enam buah dengan konfigurasi paratroop, satu unit dengan konfigurasi VIP dan satunya lagi dengan konfigurasi VVIP.

    "Total sudah 12 pesawat buatan kami dipakai Korea Selatan," terang Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, Jumat (9/3) di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

    Budi menjelaskan, potensi pasar CN235 di Korea Selatan masih sangat bagus dan PTDI mengharapkan masih akan mendapatkan lagi pesanan berikutnya. "Kami sudah mengajukan lagi tawaran dan semoga diterima," katanya.

    Anggota Komisi I DPR Tritamtomo mendukung langkah kemajuan PT DI yang semakin diakui dunia. Dia menyebut, ke depannya pemerintah wajib membeli alutsista dari dalam negeri yang mampu diproduksi PT DI, PT Pindad, maupun PT PAL. Menurutnya, pemerintah harus mendukung industri pertahanan dalam negeri ke depannya.

    Sumber : Republika
    Readmore --> PT DI Berharap Korsel Pesan CN235 Lagi

    Wamenhan : PT DI Sudah Penuhi Syarat Internasional

    Foto : Audry

    Bandung - Kepercayaan Pemerintah Korea Selatan terhadap produk PT Dirgantara Indonesia merupakan sinyalemen yang baik untuk meningkatkan hubungan Korea Selatan dengan Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat serah terima pesawat CN235/MPA (Maritime Patrol Aircraft) kepada Korean Coast Guard (KCG) di Hanggar CN-235 PT Dirgantara di Bandung, Jumat (9/3).

    "Pemerintah berharap kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan bisa diperdalam lagi. Penyerahan pesawat ini menjadi titik awal," kata Sjafrie. Selain Sjafrie, hadir pula Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun, Direktur Utama PT Dirgantara Budi Santoso, anggota Komisi I DPR Tritamtomo dan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young-Sun.

    Menurut Sjafrie, pesawat CN-235/MPA merupakan versi terbaru produksi PT Dirgantara dengan spesialisasi patroli maritim. Pesawat dilengkapi radar untuk mendeteksi kapal-kapal di perairan.

    "Versi MPA saat ini menjadi unggulan dan tren, terutama bagi negara yang memiliki wilayah perairan. Produk PT Dirgantara tidak kalah dengan produk pesawat terbang dari negara lain yang sejenis. PT Dirgantara telah memenuhi syarat sebagai perusahaan internasional. Tolok ukurnya kualitas, delivery dan rights," ujarnya.

    Duta Besar Korea Selatan Kim Young-Sun mengatakan, pihaknya berharap dapat memperdalam kerja sama dengan Indonesia. "Bukan hanya pada jual-beli pesawat, tapi hingga kemitraan strategis. Korea Selatan memandang penting Indonesia sebagai mitra," katanya.

    Selain empat unit pesawat untuk kebutuhan KCG, PT Dirgantara menjual 8 unit pesawat jenis CN-235 ke Angkatan Udara Korea Selatan (Republic of Korea Air Force), masing-masing enam buah dengan konfigurasi paratroop, satu unit dengan konfigurasi VIP dan satunya lagi dengan konfigurasi VVIP.

    "Total sudah 12 pesawat buatan kami dipakai Korea Selatan," kata Budi Santoso. Kendati begitu, pasar CN-235 di Korea Selatan masih cukup potensial. "Saya lihat Korea Selatan masih membutuhkan banyak pesawat jenis ini. Kami sudah mengajukan lagi tawaran, semoga diterima," katanya.

    Anggota Komisi I DPR Tritamtomo mengatakan, ke depan pemerintah wajib membeli alutsista dari dalam negeri yang mampu diproduksi PT Dirgantara, PT Pindad, maupun PT PAL. "Pemerintah harus mendukung industri pertahanan dalam negeri," kata Tritamtomo.

    Sumber : Metro TV
    Readmore --> Wamenhan : PT DI Sudah Penuhi Syarat Internasional

    Kemenhan-Komisi I Bahas Polemik Sukhoi Pekan Depan

    Jakarta - Pekan depan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan menggelar rapat konsultasi dengan Komisi I DPR RI membahas polemik yang beredar di masyarakat terkait pengadaan alutsista.

    "Bukan pemanggilan, tapi rapat konsultasi untuk membahas pengadaan alutsista. Dengan adanya rapat konsultasi ini, kita harap semua polemik yang beredar di masyarakat terkait dugaan mark-up itu bisa reda," kata Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin, di Bandung, Jumat (9/3).

    Menurut Hartind, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan rapat konsultasi ini bakal digelar.

    "Yang jelas pekan depan," katanya.

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tritamtomo mengatakan rapat konsultasi ini akan digelar secara terbuka sesegera mungkin. Menurutnya, Komisi I terutama mengharapkan kehadiran anggota High Level Comittee (HLC) yang diketuai Wamenhan Sjafrie Syamsoeddin dalam rapat tersebut.

    "Karena sesuai dengan instruksi Presiden, Wamenhan-lah yang punya wewenang dalam pengadaan alutsista. Untuk itu, Komisi I akan meminta konfirmasi kepada HLC dan Wamenhan," katanya.

    Ditambahkan Tritamtomo, selain membahas mekanisme pengadaan alutsista secara rinci, secara khusus Komisi I juga akan mempertanyakan dugaan adanya mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dalam proyek pengadaan alutsista TNI AU.

    "Untuk menjawab kesimpangsiuran yang selama ini berkembang di masyarakat terkait pengadaan Sukhoi ini. Semua tentunya akan terjawab setelah rapat konsultasi dengan Kemenhan nanti," katanya.

    Sumber : Media Indonesia
    Readmore --> Kemenhan-Komisi I Bahas Polemik Sukhoi Pekan Depan

    Kadispen AU Bantah Adanya Rencana Akuisisi F-5 Taiwan

    Jakarta - Terkait adanya pemberitaan TNI AU tertarik dengan rencana Taiwan yang akan menghibahkan pesawat tempur F-5 E/F Tiger II, Kadispen TNI AU, Marsma TNI Azman Yunus membantah adanya rencana tersebut.

    “Kita tidak ada program F-5 dari Taiwan,” jelas Azman Yunus melalui pesan singkat kepada itoday, Jum’at (9/3).

    F-5 E/F Tiger II adalah pesawat tempur buatan Northrop Grumman, Amerika Serikat (AS), yang mulai dikembangkan sejak dekade 1960-an.

    Pesawat tempur yang dikenal dengan sebutan “needle fighter” ini, termasuk pesawat sukses dalam hal penjualan dan performanya, walau AS sendiri tidak menggunakan F-5 di jajaran tempur utamanya.

    Sebagai pesawat tempur interceptor/pencegat, F-5 E/F Tiger II mampu menggotong senjata seperti, dua meriam kaliber 20 mm Pontiac M39A2, berbagai jenis rudal seperti AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick dan AIM-120 AMRAAM. Dan persenjataan jenis bom, seperti, M129 Leaflet, bom Mk82, bom Mk84 dan bom cluster CBU-24/49/52/58.

    Indonesia sendiri sudah menggunakan pesawat tempur ini sejak 1980, lewat program Foreign Military Sales (FMS), dan pernah mengalami peningkatan kemampuan di 1995, lewat program Modernize of Avionics Capabilities for Armament & Navigation (MACAN) oleh SABCA, Belgia.

    Kini setelah berumur 22 tahun, TNI AU berencana kembali meningkatkan kemampuan pesawat tempur mungil ini, dengan menggandeng PT. Infoglobal Teknologi Semesta, dimana rencananya perusahaan asal Surabaya ini akan meningkatkan kemampuan avionik sang Macan TNI A, agar bisa bertugas hingga 2020.

    Sumber : ITODAY
    Readmore --> Kadispen AU Bantah Adanya Rencana Akuisisi F-5 Taiwan

    Friday, March 9, 2012 | 12:30 PM | 0 Comments

    Pengamat : Susah Beli Alutsista Rusia Tanpa Calo Walaupun G To G

    Jakarta - Soal dugaan mark-up pembelian pesawat Sukhoi SU 30MK-2 oleh Kementerian Pertahanan telah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti korupsi ini pun berjanji akan menyelidikinya bila bukti-bukti awalnya sudah siap.

    Rame-rame terkait persolan ini muncul setelah Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyatakan bahwa pembelian enam Sukhoi seharga 470 juta dolar (4,6 triliyun) itu tidak dilakukan secara langsung antara Kemhan dengan Rosoboron Export selaku BUMN Rusia pemegang monopoli penjualan Sukhoi. Melainkan melalui PT X XX yang bertindak sebagai broker sehingga menyebabkan harganya lebih mahal.

    Masyarakat luas di negeri ini, tentu akan sangat menyayangkan bila apa yang diindikasikan TB Hasanuddin benar-benar terjadi. Tapi bagi pebisnis alutsista atau senjata di Indonesia, pasti sangat memahami bahwa berbisnis “mesin perang” dengan Rusia, akan selalu melibatkan perantara atau calo. Tak terkecuali bila pembelian itu dilakukan dengan mekanisme G to G.

    Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya, karena orang Rusia tidak mudah percaya pada orang lain, tak peduli bila orang tersebut adalah wakil resmi dari sebuah negara yang mendapatkan tugas untuk melakukan pembelian alusista dengan mekanisme G to G.

    Menurut sumber yang berprofesi dalam bisnis alutsista, calo atau orang yang mendapatkan kepercayaan dari pihak Rusia ini, adalah orang Indonesia yang pernah sekolah dan tinggal cukup lama di negara pecahan Uni Soviet itu.

    Untuk menemukan siapa sosok negosiator, calo atau broker dalam pengadaan Sukhoi ini, maka hal itu sungguh lebih mudah dilakukan. Karena tak banyak warga negara Indonesia yang pernah sekolah dan tinggal cukup lama di Rusia serta kini berprofesi dalam bisnis alutsista.

    Orang ‘beruntung’ ini akan selalu diandalkan pihak Rusia, dalam hal ini Rosoboron Export dalam bernegosiasi dengan pihak pembeli alutsista, termasuk pembelian dengan menggunakan mekanisme G to G. Jangan berharap bahwa tanpa melibatkan orang kepercayaan pihak Rusia itu, pembelian dengan mekanisme G to G akan bisa terealisir, karena itu tidak mungkin terjadi.

    Alhasil, dalam setiap pembelian alutsista dari Rusia, bisa dipastikan akan selalu melibatkan perantara, tak terkecuali dengan pembelian Sukhoi SU 30MK-2. Kini yang jadi pertanyaan, bila peran perantara sangat sentral dalam pembelian alutsista ini, lalu dari mana “orang kepercayaan” pihak Rusia ini mendapatkan imbalan dari kerja-kerja yang sudah dilakukannya?

    Sangat mudah untuk menjawabnya, bila mekanisme G to G tidak mengenal alokasi dana bagi pihak ketiga, maka Rosoboron Export akan dengan senang hati memberikan imbalan yang pantas bagi si perantara tersebut. Jadi bisa dipastikan, pihak Rusia tak mungkin memberikan harga dasar bagi produk alutsistanya untuk dijual ke pemerintah Indonesia. Akibatnya, mark-up harga alutsista sangat mungkin terjadi.

    Tak hanya itu, pembiayaan pengadaan alutsista akan semakin menggelembung apabila sistem pembayarannya menggunakan fasilitas Kredit Ekspor (KE). Ini bisa terjadi karena untuk bisa menggunakan model pembayaran KE, juga dibutuhkan pihak perantara.

    Lalu bagaimana dengan tawaran dari Rusia terkait state credit (SC) atau kredit negara senilai US$ 1 miliar dollar? Ini tidak serta merta bisa dijadikan kabar gembira, karena sekali lagi, berurusan dengan Rusia bukan persolan mudah. Karena mekanisme penggunaan SC dari Rusia sangat berbeda realisasinya dengan SC asal negara-negara Barat atau AS.

    Karena rumitnya penggunaan SC asal Rusia tersebut, hingga kini sebagian besar fasilitas kredit itu masih belum dimanfaatkan. Tampaknya, pemerintah Indonesia harus membiasakan diri dengan banyak ‘keunikan’ yang dimiliki Rusia. Karena tak bisa dipungkiri, Jakarta akan semakin membutuhkan Kremlin di masa-masa yang akan datang, terutama bila tak mengharapkan lagi adanya embargo senjata, seperti yang pernah dilakukan AS beberapa waktu lalu.

    Sumber : ITODAY
    Readmore --> Pengamat : Susah Beli Alutsista Rusia Tanpa Calo Walaupun G To G

    PT DI Serahkan Pesawat CN-235 Pesanan Korsel

    Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menyerahkan pesawat CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA) keempat pesanan Korea Selatan yang akan dilakukan di hanggar PTDI Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jumat (9/3).

    "Pesawat yang akan diserahkan besok adalah pesawat keempat pesanan Korea Selatan atau Korean Coast Guard, serah terimanya besok di hanggar CN-235," kata Kepala Bidang Humas PT Dirgantara Indonesia, Rokhendi, di Bandung, Kamis.

    Penyerahan pesawat versi militer tercanggih buatan PT Dirgantara Indonesia itu akan dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin kepada pihak Korea Selatan.

    Pesawat itu akan langsung diterbangkan ke pangkalan Korean Coast Guard di Gimpo Korea Selatan oleh pilot PTDI Kapten Pilot Adi Budi Atmoko dan Co-Pilot wanita Esther G serta awak pesawat.

    Pada 2011, PTDI juga telah menyerahkan pesawat kedua dan ketiga pesanan Korea Selatan itu yang dilakukan pada Mei dan Deember 2011. Sebelumnya Korea Selatan memesan empat pesawat intai maritim menengah itu pada 2008, dan yang akan diserahkan Jumat besok merupakan pesawat pesanan terakhir.

    Korea Selatan sejak 1994 tercatat telah menggunakan dua skuadron pesawat CN-235 untuk memperkuat angkatan udaranya. Korea Selatan merupakan negara yang paling banyak membeli pesawat CN-235 buatan PTDI. Selain pesawat CN-235/MPA juga sebelumnya membeli pesawat angkut militer, sipil bahkan versi VIP dan VVIP.

    Sementara itu spesifikasi khusus CN-235 MPA antara lain dilengkapi instrumen radar khusus, forward looking infra red (FLIR-penjejak berbasis infra merah tinjauan bawah), ESM, instrumen identification friend or foe (IFF-pengenal wahana kawan atau musuh), navigasi taktik, sistem komputer taktis, kamera pengintai udara, dan beberapa yang lain. Dua mesin CT7-9C yang masing-masing berkekuatan 1.750 daya kuda dipasang di kedua pilon mesin di bentang sayapnya.

    Secara fisik, CN-235 MPA ini berukuran lebih panjang dan memiliki struktur lebih kuat ketimbang seri sipil CN-235. Di bagian hidung di bawah jendela kokpit, terdapat tonjolan berisikan berbagai instrumen khusus itu.

    Struktur pesawat terbang juga diperkuat karena operasionalisasi CN-235 MPA lebih dominan di wilayah maritim yang berpotensi korosif terhadap metal penyusun pesawat terbang itu.

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> PT DI Serahkan Pesawat CN-235 Pesanan Korsel

    Kaltim Dan TNI AD Bangun Tiga Landasan Pesawat Di Perbatasan

    Jakarta - Tiga landasan pacu di Kalimantan Timur akan diperpanjang untuk membuka keterisolasian masyarakat di perbatasan. Perpanjangan juga demi memudahkan pesawat TNI menjangkau wilayah terdepan Indonesia.

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk pembangunan itu melalui Operasi Bhakti Kartika. Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak di Mabes AD Jakarta kemarin.

    Awang Farouk mengatakan, pembangunan tidak hanya mencakup perpanjangan landasan tiga bandara, tapi juga sarana pendukung lainnya. Program ini digadanggadang menjadi pionir dalam pembangunan perbatasan. Dia mengaku perlu bekerja sama dengan TNI karena untuk membangun sendiri mengalami kesulitan, terutama dalam transportasi.

    "Kalau beli semen dari Malaysia, kalau dari tempat kita dengan diangkut tradisional lebih mahal. Kalau TNI bisa didrop melalui pesawat pakai parasut," ucapnya kemarin. Kerja sama ini juga telah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, selaku Ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). "Kita berharap semua kementerian bisa kerja sama bangun perbatasan.

    Kita lakukan koordinasi.Selama ini jalan sendiri-sendiri," sebut dia. Pembangunan akan dimulai pada April 2012.Tiga landasan itu yakni Long Bawan di Kabupaten Nunukan dari 1500 meter menjadi 1600 meter dan lebar 30 meter,Long Ampung di Kabupaten Malinau dari 940 meter menjadi 1600 meter dan lebar 30 meter, dan Datah Dawai dari 850 meter menjadi 1600 meter dan lebar 30 meter.

    KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, pihaknya selalu siap untuk diajak membuka daerah terisolasi. Termasuk untuk ikut mencari sumber air bersih bagi warga maupun prajurit di perbatasan. Menurut dia, dengan akses transportasi yang baik,perekonomian masyarakat akan bisa dikembangkan. "Jadikan masyarakat perbatasan bangga," sebut mantan Pangkostrad ini.

    Bagi TNI, pembangunan perpanjangan landasan bandara akan memudahkan pesawat TNI untuk mendarat di wilayah perbatasan. "Selama ini kita bisa menerjunkan prajurit di wilayah perbatasan,namun tidak bisa menjemput. Ini disebabkan pesawat Hercules tidak bisa mendarat dengan landasan yang kurang panjang," tambah Pramono.

    Sumber : SINDO
    Readmore --> Kaltim Dan TNI AD Bangun Tiga Landasan Pesawat Di Perbatasan

    Warga Sambut Baik Wacana Pemindahan Latihan Perang

    Kebumen - Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen (TAPUK) mendukung pemindahan lokasi latihan perang dari lahan sengketa di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen Jateng ke Pusat Latihan Tempur TNI AD di Baturaja, Sumatera Selatan. Hal tersebut dinilai lebih bijak daripada memaksakan latihan perang di wilayah yang masih menjadi sengketa dengan masyarakat.

    Ketua Tim Litigasi Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen, Teguh Purnomo, Kamis (8/3/2012) mengaku menyambut baik pernyataan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Muhlim Asyrof mengenai alternatif penyelesaian sengketa tanah antara TNI dengan warga Urut Sewu. Pangdam IV Diponegoro di Magelang pada 3 Maret 2012 lalu, menyampaikan alternatif penyelesian sengketa dengan memindahkan latihan perang dari Urut Sewu ke Baturaja, Sumsel.

    "Pemindahan lokasi latihan perang bisa jadi opsi terbijak. Untuk sementara kasus sengketa tanah biar diselesaikan dulu," ujar Teguh.

    Dia juga mengapresiasi Pansus rencana tata ruang dan wilayah DPRD Kabupaten Kebumen yang dinilai tidak tergesa-gesa mengesahkan perda tersebut. Dia menambahkan, Perda RTRW sebenarnya bisa segera disahkan, asal tidak mencantumkan pasal-pasal yang menyangkut kawasan hankam/latihan perang.

    Sebelumnya, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Muhlim Asyrof menyatakan TNI tidak akan pernah mengambil tanah milik rakyat di kawasan Pantai Urut Sewu untuk latihan militer. Di kawasan pantai tersebut, ada tanah yang namanya brasengaja yakni tanah hampir seperti bengkok.

    "Kami dikira mau mengambilnya, padahal hanya ingin mengukur tanah TNI 500 meter dari bibir pantai. Tanah itu pun yang boleh disertifikatkan cuma 350 meter, sedangkan 150 meter dari bibir pantai aturannya tidak boleh disertifikatkan," katanya di Banyumas, akhir pekan lalu.

    "Jadi tanah kami yang tadinya ada 1.500 hektare, sekarang tinggal 950 hektare, karena yang di bibir pantai itu tidak boleh disertifikatkan. Ini aturannya BPN," lanjut Pangdam.

    Menurut dia, lahan di Urut Sewu hanya sepanjang 23 kilometer, padahal untuk menembakkan senjata butuh sekitar 40 kilometer sehingga masih kurang jauh. Solusi alternatifnya, memindahkan tempat latihan di luar daerah tersebut, yakni di Baturaja yang lahannya jauh lebih luas. Ia mengatakan jika tahun 2014 alutsista datang, jarak tembak senjata bukan hanya 40 kilometer, tetapi bisa mencapai 70 kilometer hingga 100 kilometer.

    Konflik antara warga dengan TNI AD dipicu oleh klaim TNI AD atas tanah rakyat di kawasan Urut Sewu yang terletak dari Kecamatan Mirit sampai Kecamatan Ayah. Warga menolak kawasan tersebut sebagai latihan perang TNI AD. Bahkan, sengketa tersebut sempat berujung bentrok yang melukai belasan warga pada April 2011 silam.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> Warga Sambut Baik Wacana Pemindahan Latihan Perang

    Thursday, March 8, 2012 | 5:09 PM | 0 Comments

    KASAD : Tawaran Tank Leopard Jerman Sangat Menjanjikan

    Jakarta - Kepala Staf Angkatan darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menilai tawaran dari Jerman lebih menjanjikan dibandingkan Belanda mengenai rencana pembelian tank tempur utama (Main Battle Tank/MBT) Leopard 2A6.

    "Tawaran Jerman cukup menjanjikan untuk mengisi kekosangan. Apalagi Belanda masih ada permasalahan dari parlemen," kata Pramono di Mabes AD, Jakarta, Kamis.

    Selain dapat melakukan "transfer of technology" (TOT), Jerman juga menawarkan "joint production" untuk pembuatan beberapa bagian tank seberat 60 ton tersebut, dengan menggandeng PT Pindad.

    Bahkan, lanjut dia, Jerman menantang kesiapan industri pertahanan dalam negeri. Prinsipnya dalam merawat teknologi tinggi itu perlu persiapan matang, dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mempelajarinya.

    "Ini tak bisa dalam tiga tahun kita memproduksinya. Tidak sederhana teknologinya," ucapnya seraya mengaku pihaknya berencana membeli Tank Leoprad dari Jerman.

    Menurut Pramono, belum satu suaranya pemerintah Belanda dengan parlemen membuatnya harus bersikap tegas, terlebih tidak adanya perbedaan harga dengan yang ditawarkan Belanda.

    Oleh karena itu, pihaknya mengusahakan agar anggaran 280 juta dolar AS mampu mendapat 100 Tank Leopard.

    Namun, kalau pihaknya sudah "deal" dengan Jerman, dan pemerintah Belanda setuju menjual Leopard, maka TNI AD akan membeli dari keduanya.

    "Adapun mekanisme pembelian dilakukan langsung antarpemerintah (goverment to goverment)," ujarnya.

    Pramono tidak menyangkal Tank Leopard 2A6 adalah hasil "retrofit 2A4" alias pengembangan teknologi terbaru karena cetak baru teknologi Leopard serupa sudah tidak diproduksi lagi.

    Ia pun yakin Tank Leopard dari negara Eropa tidak membawa konsekuensi apapun, terlebih hingga terancam bakal terkena embargo.

    "Tidak ada alasan untuk mengembargo kalau kondisi Indonesia seperti sekarang," tutur Pramono.

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> KASAD : Tawaran Tank Leopard Jerman Sangat Menjanjikan

    Kadispen TNI AU : 64 Pesawat Terbang Akan Meriahkan HUT Ke-66 TNI AU

    Jakarta - Peringatan hari ulang tahun ke-66 TNI-AU pada 9 April nanti akan lebih meriah ketimbang biasanya. Demonstrasi statik, dinamis, terbang formasi, hingga aerobatik akan dilakukan 64 pesawat terbang dari berbagai skuadron udara mereka.

    "Ke-66 pesawat terbang berbagai tipe itu akan berpartisipasi. Selain pesawat terbang, 2.500 personel terdiri dari dua brigade dan tujuh batalion upacara akan berparade serta defile. Masyarakat umum bisa menyaksikan semua hal itu dari dekat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AU, Marsekal Pertama TNI Yunus Azman, di Pangkalan Udara Utama TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

    Perencanaan ketat sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Unsur udara dan darat telah disiapkan sedemikian rupa sehingga bisa saling menguatkan makna peringatan hari jadi TNI-AU kali ini.

    Sejak 1 April, katanya, pesawat-pesawat terbang yang terlibat telah hadir di apron Terminal Haji, sisi lain Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma itu.

    Terminal inilah yang akan dipergunakan menjadi lokasi persiapan utama unsur-unsur pesawat terbang, di sini pula akan dilakukan peragaan statis pesawat-pesawat terbang yang tidak mengudara. Direncanakan, yang menjadi inspektur upacara adalah Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat.

    Jenis dan tipe pesawat terbang yang ada dalam daftar arsenal TNI-AU akan dilibatkan semua. Terdiri dari F-5E/F Tiger (tiga unit), Hawk 100/200 (10), F-16 A/B Blok 15 Fighting Falcon (enam), Sukhoi Su-27 dan Su-30 Flanker (enam), 11 C-130 Hercules (sembilan untuk terjun statik, satu latihan terjun bebas, dan 1 tanker udara), dan B-737 200/400 Surveillance.

    Masih ditambah CN-235/235 MPA (dua), C-212 Aviocar (dua), KT-1B Wong Bee (delapan, akan menjadi Jupiter Aerobatic Team), helikopter NAS-332/330 Super Puma dan Puma (empat), helikopter EC-120 Colibri, helikopter Bolkow-Blohm, dan Cessna dari Akademi TNI-AU (dua).

    "Manuver-manuver yang akan diperagarakan semuanya manuver yang biasa dilakukan pesawat militer. Itu sebabnya tidak ada kalangan sipil yang bisa ikut dalam pesawat-pesawat terbang itu," kata Azman.

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> Kadispen TNI AU : 64 Pesawat Terbang Akan Meriahkan HUT Ke-66 TNI AU

    Pengamat : Tak Harus Semuanya Alutsista Dipublikasikan Oleh Kemhan

    Jakarta - Tak adanya transparansi pembelian alutsista menimbulkan saling tuding antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi 1 DPR dan ICW, soal isu keganjilan pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

    Hampir mustahil pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di berbagai negara dilakukan murni antarpemerintah atau G to G (government to government). Alasan utamanya karena sebagian besar negara tidak lagi menjadi pemilik dari produsen senjata.

    Demikian yang diungkapkan pengamat militer dan kebijakan luar negeri dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, kepada VOA, Rabu sore.

    Penunjukan pihak ketiga, menurut Andi, adalah langkah wajar, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Rosoboronexport; agen penjualan resmi yang ditunjuk pemerintah Rusia untuk pembelian enam pesawat Sukhoi.

    “Tidak ada pemahaman bersama tentang proses pengadaan alutsista, tidak ada transparansi data tentang nilai kontrak, dan tentang komponen-komponen yang diatur dalam kontrak tersebut sehingga interpretasinya relatif sederhana,” ujar Andi Widjajanto.

    Mengenai tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal pemerintah yang tidak transparan, Andi mengatakan berdasarkan UU proses pembelian senjata termasuk hal yang dikecualikan.

    Andi menambahkan, “Dalam UU Kebebasan Informasi Publik proses pengadaan senjata memang termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan. Kementerian Pertahanan tidak wajib mempublikasikan, bahkan harus menerapkan prinsip kehati-hatian.”

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah telah melakukan penggelembungan anggaran dalam pembelian enam pesawat Sukhoi. Soal perbedaan harga pesawat yang jauh berbeda, Purnomo mengatakan itu akibat inflasi di Rusia.

    “Yang akan kita lakukan adalah membangun skuadron kekuatan tempur kita, yaitu skuadron Sukhoi jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, jadi masih kurang 6. Enam itulah yang kita beli. Dulu pembelian pertama tahun 2007, lalu sekarang ada kontrak tahun 2012 tentu harganya berbeda. Beli makanan pun tahun 2007 dan 2012 berbeda. Tapi perbedaannya tidak banyak, karena perbedaan itu hanya untuk meng-cover inflasi. Jadi tidak ada perbedaan signifikan yang mengesankan mark-up (penggelembungan angka),” jelas Purnomo.

    Sedangkan mengenai perbedaan harga kontrak antara Indonesia dengan Vietnam, Purnomo menegaskan itu karena perbedaan kebutuhan dan spesifikasi pesawat.

    “Hati-hati kalau melihat nilai kontrak, karena nilai kontrak kita dengan Vietnam mungkin berbeda. Kalau di kita kontraknya selain beli Sukhoi juga beli peralatan lain. Mesin yang kita dapatkan itu tidak enam sesuai jumlah pesawat, tetapi 12. Jadi tolong jangan dibandingkan apple to apple (persis sama) karena yang dibeli Vietnam mungkin lain dengan yang kita beli. Beli mobilpun kadang-kadang peralatannya beda, velg-nya racing yang satu bukan velg racing, jadi harganya beda,” ungkap Purnomo.

    Sebelumnya, Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menuding Kementerian Pertahanan lebih memilih menggunakan skema kredit komersial atau kredit ekspor, yang jangka pengembaliannya cepat, dikenakan biaya-biaya bank, dan bunganya lebih tinggi berdasarkan rate pasar. Padahal pemerintah Rusia telah menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian alutsista Indonesia senilai 1 milliar dolar Amerika.

    Adnan menilai ada indikasi ketidakwajaran, di mana Indonesia membeli satu Sukhoi dengan harga 83 juta dolar Amerika. Sementara jika dibandingkan dengan harga resmi yang dipublikasikan Rosoboronexport, per Agustus 2011, harga Sukhoi 30 MK sebesar 60-70 juta dolar Amerika per unit.

    Sumber : VOA
    Readmore --> Pengamat : Tak Harus Semuanya Alutsista Dipublikasikan Oleh Kemhan

    Wednesday, March 7, 2012 | 8:12 AM | 0 Comments

    Menhan : C-705 Nantinya Akan Dipasang Sepajang Perbatasan NKRI

    Jakarta - Keamanan di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga berisiko terjadi pergesekan. Karena itu, diperlukan penguatan keamanan dan penjagaan di daerah-daerah tersebut.

    Untuk kepentingan kekuatan pertahanan perbatasan, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggandeng industri pertahanan Cina. Kerja sama itu ditujukan dengan sinergi untuk membuat peluru kendali.

    Pengerjaan peluru kendali itu, kata dia, dilakukan PT Pindad. Nantinya peluru kendali tersebut dipasang di sepanjang daerah perbatasan agar negara tetangga tidak main-main lagi terhadap Indonesia dan mencegah upaya mencaplok wilayah NKRI.

    "Jarak tembak peluru kendali ini 140 kilometer. Daya jangkau ini bisa jadi pengamanan perbatasan," terang Purnomo, kemarin.

    Sumber : Republika
    Readmore --> Menhan : C-705 Nantinya Akan Dipasang Sepajang Perbatasan NKRI

    Update : Kemenhan Gandeng Korsel Bangun Pesawat Tempur

    Jakarta - Dalam mewujudkan kekuatan pokok minimun atau minimun essential force dalam alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bekerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Kemenhan juga menggandeng industri pertahanan dari Korea Selatan (Korsel).

    Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, perusahaan Korsel yang diajak kerja sama adalah dalam produksi bersama untuk menghasilkan pesawat tempur maupun kapal selam. Dia merujuk pada program pengembangan pesawat tempur masa depan yang diberi kode KF-X/IF-X (Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment) yang akan dibuat Korean Aerospace Industry, bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

    Belum lagi pengadaan tiga kapal selam yang dimenangkan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co, yang salah satunya dibuat di PT PAL. "Sebab dalam kontrak terdapat mekanisme transfer of technology. Ini yang kami kembangkan," terang Purnomo, kemarin.

    KF-X/IF-X merupakan pesawat tempur generasi 4,5 yang mempunyai kemampuan diatas F-16 Blok 50 (pesawat tempur generasi 4) tetapi dibawah F-35 (pesawat tempur generasi 5). Dibandingkan F-16, KF-X/IF-X diproyeksi memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistim avionik yang lebih canggih serta kemampuan stealth (pesawat siluman).

    Sumber : Republika
    Readmore --> Update : Kemenhan Gandeng Korsel Bangun Pesawat Tempur

    DPR Setuju Indonesia Bangun Pabrik Peluru Kendali

    Jakarta - Kementerian Pertahanan berencana menggandeng China untuk bekerja sama mempersenjatai militer Indonesia dengan peluru kendali. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanudin mengatakan DPR setuju rencana pembangunan peluru kendali ini.

    "Ya kami mendukung, membuat alutsista yang memang canggih. Negara lain sudah membuat itu 10 tahun lalu, sementara kita baru saat ini," kata Tubagus Hasanuddin ketika dihubungi VIVAnews, Selasa 6 Maret 2012.

    Mengapa kita perlu membuat pabrik peluru kendali? Alasannya, kata Tubagus, karena peluru kendali itu cocok dengan kondisi geografis di Indonesia.

    "Pertempuran ke depan pasti akan membutuhkan itu. Musuh belum melihat tapi kita sudah bisa menembak. Itu cocok sekali dengan kondisi geografis kita," kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Menurut Tubagus, Indonesia sebelumnya telah melakukan perbaikan sistem persenjataan, yakni dengan meresmikan Kapal Cepat Rudal dengan jarak tempuh 140-150 kilometer. "Itu cukup bagus," kata mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri ini. Pemerintah juga berencana memperbanyak Kapal Cepat Rudal itu untuk mengokohkan pertahanan.

    Pemerintah akan menggandeng China untuk bekerja sama mempersenjatai militer Indonesia dengan peluru kendali. Peluru kendali jenis C-705 memiliki jarak tembak sampai 140 kilometer.

    "Sekarang sedang dibicarakan untuk membangun pabrik peluru kendali di Indonesia yaitu C-705," kata Purnomo di Kementerian Pertahanan, Selasa 6 Maret 2012.

    Sumber : VIVANEWS
    Readmore --> DPR Setuju Indonesia Bangun Pabrik Peluru Kendali

    Tuesday, March 6, 2012 | 4:58 PM | 0 Comments

    Kemhan Menandatangani MoU Alutsista Dalam Negeri Rp1,3 Triliun

    Jakarta - Kementerian Pertahanan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata dan infrastruktur dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri senilai Rp1,3 Triliun.

    Penandatanganan MoU dengan sejumlah BUMN/BUM Swasta Industri Pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Palindo Marine sebagai upaya pemenuhan Minimum Esensial Force (MEF) hingga 2024 itu dilakukan di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa [06/03].

    Kepala Badan Perencanaan Pertahanan (Kabarahan) Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo, mengatakan, Kemhan/TNI melakukan MoU dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan Alusista, seperti amunisi kecil hingga besar, helikopter angkut dengan PT DI senilai 65 juta dollar Amerika, Kapal Cepat Rudal 40 meter (KCR-40), Rocket FFAR dan lainnya. “Jumlahnya mencapai Rp1,3 Triliun,” kata Ediwan.

    Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, kerja sama dengan industri dalam negeri dalam rangka membangun kekuatan TNI dan pemenuhan MEF. “Kita sudah kerja sama dengan Korea untuk pengadaan pesawat tempur jenis KF-X/IF-X. Pesawat ini lebih tinggi dari F-16 dan Sukhoi,” kata Menhan.

    Tak hanya itu, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai oleh Menhan juga akan membeli kapal selam, kapal PKR, Tank, Rudal, Roket dan lainnya.

    Untuk sasaran kinerja KKIP tahun 2012 ini, kata dia, pihaknya akan melakukan program kerja, yakni penyiapan regulasi industri pertahanan (penyelesaian RUU Industri pertahanan dan keamanan), penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan.

    Untuk penetapan kebijakan nasional meliputi, kebijakan peningkatan kemampuan industri pertahanan, menjamin keberhasian program Transfer of Technology (ToT), kebijakan sinergitas dan intensitas kegiatan penelitian, dan kebijakan penyiapan SDM terampil untuk industri pertahanan melalui pendidian formal.

    Ketua KKIP yang didampingi oleh Menteri BUMN sekaligus Wakil Ketua KKIP Dahlan Iskan, dan Menperin MS Hidayat, Menristek Gusti Mohammad Hatta, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, mengatakan, sejak dibentuknya KKIP pada 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan, yakni master plan revitalisasi indsutri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alusista dan almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan. “Hal ini dalam rangka modernisasi alutsista TNI dan Almatsus Polri serta terealisasinya program revitalisasi industri pertahanan,” kata Menhan.

    Sumber : Gatra
    Readmore --> Kemhan Menandatangani MoU Alutsista Dalam Negeri Rp1,3 Triliun

    Kemhan Mulai Incar Leopard Jerman

    Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin membeberkan alasan kunjungannya ke Jerman dan Prancis pada pekan lalu. Dikatakannya, kunjungan itu terkait dengan komitmen defence cooperation dan modernisasi alutsista militer. Untuk kunjungan di Jerman, katanya, Indonesia memiliki komitmen untuk bersama-sama mendukung modernisasi peralatan TNI. Salah satunya, rencana pembelian main battle tank/MBT alias tank tempur utama Leoprad 26A.

    Diterangkan Sjafrie, Jerman merupakan produsen dan pengguna Leopard dan di sana terdapat 15 batalian Tank Leopard. Pihaknya bersama petinggi Mabes TNI AD mengadakan observasi untuk mengetahui keunggulan, baik secara teknis maupun taktik. ”Ternyata Leopard itu cukup sederhana cara perawatan dan penggunaannya,” katanya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (6/3).

    Sjafrie menekankan, proses pembelian MBT di Jerman merupakan salah satu opsi yang sedang dikaji. Dijelaskannya, Jerman mengusulkan adanya kerjasama modernisasi ini secara government to government (G to G). Artinya kaitan pembelian Leoprad tidak hanya membeli peralatannya, namun juga sistemnya. Sistem yang dimaksud, imbuhnya, pemeliharaan sampai bagaimana persiapan amunisinya.

    Disebutkannya, jika proses dalam negeri telah selesai baik secara adminsitrasi maupun politik selesai maka segera pemerintah Jerman akan mendukung pengadaan MBT kepada Indonesia. “Ini yang sementara kita jajaki,” ujar Sjafrie.

    Dia menjelaskan, mengapa Kemenhan beralih ke Jerman, bukan lagi ke Belanda. Menurut Sjafrie, Jerman merupakan negara original country alias produsen Leoprad. Sehingga meski Indonesia membeli peralatan Leoprad dari negara manapun maka harus tetap menggunakan ijin penjualan dari Jerman. Opsi itu, paparnya, lantaran melihat proses pembelian darimana yang lebih mudah, lancar, dan efisien.

    Sumber : Republika
    Readmore --> Kemhan Mulai Incar Leopard Jerman

    Menhan : $ 470 juta Bukan Hanya 6 Unit Sukhoi

    Jakarta -Kabar tak sedap berhembus terkait pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia yang akan melengkapi armada TNI Angkatan Udara.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai ada penggelembungan dengan nilai total Rp1.596 triliun. Sebab, diduga menggunakan mekanisme kredit eksport (KE). Ini diperkuat dengan adanya agen atau pihak ketika PT Trimarga Rekatama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus ini.

    Terkait itu, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mempersilakah lembaga antikorupsi menyelidiki perkara itu. "Oh silakan, nggak ada masalah. Silakan diselidiki. Proses kami lewat berjenjang, no problem. Tapi tolong informasinya yang akurat," kata dia di Kementerian Pertahanan, Selasa 6 Maret 2012.

    Purnomo kembali menegaskan, tak ada mark up dalam pembelian enam Sukhoi itu. "Yang kami lakukan, kami akan membangun skuardon Sukhoi yang jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, jadi kurang enam," dia menambahakan.

    Pembelian pertama, dia menceritakan, dilakukan pada 2007. "Tentu harganya berbeda. Tapi perbedaannya tidak banyak, karena perbedaan hanya untuk meng-cover inflasi. Tidak ada perbedaan yang besar dan signifikan sehingga itu di mark-up," kata dia.

    Purnomo memperingatkan, semua pihak untuk berhati-hati melihat nilai kontrak. "Nilai kontrak kita di samping beli Sukhoi juga peralatan lain. Engine yang kita dapatkan 12. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Vietnam," tambah dia.

    Pembelian Sukhoi, dia menambahkan, juga tak lepas dari pengawasan. "Kami juga punya dua organ yang mengawasi, pertama HLV (High Level Commite) yang ditunjuk presiden. Karena kita mendapat budget yang besar untuk 5 tahun ini. Kedua, Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan pembelian produk-produk barang dan jasa pemerintah," kata dia.

    Dijelaskannya, satu paket senilai US$470 juta digunakan untuk pembelian 6 Sukhoi, suku cadang satu paket, engine 12 unit, training 10 penerbang dan 35 teknisi.

    Bagaimana dengan dugaan keterlibatan pihak ketiga, PT Trimarga Rekatama?

    "Kontrak Sukhoi itu goverment to goverment. Rusia menunjuk Rosoboroneksport untuk melakukan kontrak kerjasama dengan kita. Kita tidak melihat ada agen atau perantara," kata Purnomo.

    Kalaupun itu ada, bukan kita yang menunjuk tapi urusan mereka. "Saya tidak kenal perusahaan itu, dan saya tidak tahu perusahaan itu kaitannya dengan kita apa, di kontrak tidak ada," tambah dia.

    Sementara soal kredit ekspor, Purnomo menjelaskan, itu bukan dalam rangka pengadaan Sukhoi, tapi untuk kapal selam. "Jadi tidak betul itu menggunakan kredit ekspor Rusia."

    Sumber : VIVANEWS
    Readmore --> Menhan : $ 470 juta Bukan Hanya 6 Unit Sukhoi

    Menhan : 24 Pesawat F16 dari AS Tiba di RI Mulai 2014

    Jakarta - Sebanyak 24 unit pesawat F16 hibah dari Amerika Serikat secara bertahap akan tiba di Indonesia. Pesawat-pesawat yang akan memperkuat 2 skuadron TNI Angkatan Udara itu saat ini masih di-up grade di Amerika.

    "Sejauh ini tidak ada masalah, sesuai jadwal bahwa nanti akan datang secara bertahap mulai pertengahan 2014, terus tiap bulan nanti akan hadir," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 6 Maret 2012.

    Pesawat tempur F-16 itu akan di-up grade dari Blok 25 menjadi setara Blok 52. Pesawat juga akan dilengkapi persenjataan pertempuran udara ke udara (dog fight), jarak dekat dan jauh serta persenjataan dari udara ke permukaan. Bagian yang di-upgrade meliputi persenjataan, avionik, air frame, dan mesin.

    "Sekarang sedang kami lakukan di Amerika yaitu upgrading ke blok yang lebih modern, sampai detik ini tidak ada masalah," kata mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral ini.

    Menurut Purnomo, pesawat-pesawat tempur itu akan tiba di Indonesa secara bertahap dan memperkuat skuadron tempur Tanah Air. "Pada saatnya nanti kita akan punya 2 skuadron. Karena kita sudah punya 10," tegas Purnomo.

    Komisi I DPR RI sudah menyetujui penerimaan hibah 24 unit pesawat F-16 dari Amerika Serikat. DPR menyetujui hibah ini dengan skema pembayaran Foreign Military Sale (FMS).

    Persetujuan itu diberikan setelah komisi itu menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

    Sumber : Vivanews
    Readmore --> Menhan : 24 Pesawat F16 dari AS Tiba di RI Mulai 2014

    Menhan Geram Dituduh Mark Up Pesawat Tempur Sukhoi

    Jakarta - Ramainya pemberitaan soal adanya korupsi dalam pengadaan pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2, membuat geram Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dengan mimik wajah serius dan nada bicara tegas, dia meminta media tidak mempercayai berbagai isu atau tudingan tentang adanya dugaan penggelembungan (mark up) pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2.

    Dikatakan Purnomo, banyak hal yang perlu diluruskan terkait kabar adanya mark up. Dijelaskannya, pembelian Sukhoi dilakukan dalam kontrak 2007 guna memenuhi 10 Sukhoi yang dimiliki Mabes TNI. Karena itu, ketika pengadaan Sukhoi dilakukan lagi pada 2012, maka ada selisih harga pada pembelian enam Sukhoi dari Rosoboronexport, Rusia.

    "Ini tidak ada mark up. Tentu ada perbedaan harga dalam dua kontrak itu," ujar Purnomo usai rapat Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (6/3).

    Menurut Purnomo, memang pada 2007, harga satu unit Sukhoi mencapai 70 juta dolar AS atau 420 juta dolar AS untuk enam unit Sukhoi. Namun, pada tahun ini nilai kontraknya secara total 470 juta dolar AS, karena ada penyesuaian harga. Dipaparkannya, adanya selisih harga itu sangat wajar dan bisa dipertanggungjawabkan.

    Pihaknya juga mempertanyakan tudingan yang menyebut penggelembungan terjadi lantaran pembelian Sukhoi lebih mahal dibanding Vietnam. Pihaknya menantang pihak-pihak yang terus melontarkan tudingan agar mau konfrontasi dengan membandingkan data-data yang dimiliki.

    Sumber : Republika
    Readmore --> Menhan Geram Dituduh Mark Up Pesawat Tempur Sukhoi

    Lockheed Martin : Indonesia Dan Thailand Pasar Potensial F-35

    Singapura - Kontraktor utama pembuat pesawat F-35 Lightning II, Lockheed Martin, melirik Indonesia sebagai salah satu negara pasar potensial untuk penjualan pesawat generasi kelima berteknologi stealth tersebut.

    Demikian diungkapkan majalah pertahanan Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 22 Februari 2012. Direktur pencarian pelanggan internasional Lockheed Martin, Dave Scott, mengatakan, kepercayaan komunitas internasional terhadap pesawat yang dibuat dalam program Joint Strike Fighter (JSF) itu makin tumbuh setelah Jepang memutuskan membeli F-35 akhir tahun lalu.

    Selain Jepang, negara yang dipandang sebagai calon pelanggan potensial pesawat berkemampuan mengelak dari deteksi radar itu adalah Korea Selatan, yang sudah mengajukan permohonan proposal penawaran, dan Singapura, yang menjadi salah satu partisipan kerja sama keamanan JSF.

    Di luar kedua negara itu, Lockheed Martin melihat Indonesia dan Thailand juga menjadi pasar potensial. Kedua negara tersebut saat ini tengah mencari calon pengganti armada pesawat F-16 Fighting Falcon mereka yang sudah mulai tua.

    "F-35 adalah pesawat pengganti untuk pesawat F-16, F-18, A-10, Mirage, dan pesawat jet tempur generasi keempat lainnya. Jadi, logis jika melihat ke semua basis pelanggan kami yang saat ini mengoperasikan pesawat (generasi) itu dan mengatakan mereka akan menjadi pelanggan potensial F-35," tutur Scott.

    Program JSF saat ini masih menghadapi berbagai masalah teknis, penundaan produksi, dan pembengkakan biaya pengembangan, serta sudah mencatat rekor sebagai program pengembangan senjata termahal dalam sejarah Pentagon. Dalam kesepakatan dengan Jepang, satu unit pesawat ini dihargai tak kurang dari 120 juta dollar AS (Rp 1,1 triliun).

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> Lockheed Martin : Indonesia Dan Thailand Pasar Potensial F-35

    Indonesia Akan Bangun Pabrik Rudal C-705

    Jakarta Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Indonesia menganut prinsip kebijakan yang sifatnya bebas dan aktif. Termasuk bidang kemiliteran, kita tak tergantung pada salah satu negara atau kepentingan.

    Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI berasal dari berbagai negara, misalnya, F-16 dan helikopter Apache dari Amerika Serikat, dan pesawat Sukhoi dari Rusia. Pemerintah juga menggandeng China untuk bekerja sama mempersenjatai militer Indonesia dengan peluru kendali.

    "Sekarang sedang dibicarakan untuk membangun pabrik peluru kendali di Indonesia yaitu C-705," kata Purnomo di Kementerian Pertahanan, Selasa 6 Maret 2012.

    Purnomo menjelaskan, pihaknya juga akan menggenjot produksi alutsista dalam negeri. "Kalau tidak bisa, kita akan lakukan joint production, atau transfer teknologi," kata dia. Kerjasama soal itulah yang sedang dibicarakan dengan China.

    Peluru kendali jenis C-705 memiliki jarak tembak sampai 140 kilometer. "Peluru kendali ini kalau kita bisa produksi dalam negeri, kita akan pasang di daerah perbatasan untuk pengamanan," kata dia.

    Rudal C-705 akan melengkapi armada Kapal Cepat Rudal (KCR) milik TNI Angkatan Laut.Proses kerjasama produksi rudal ini dilakukan Kementrian Pertahanan RI dan Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705.

    Mampu hancurkan kapal

    Rudal C-705 kali pertama diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008.

    Seperti dimuat Wikipedia, misil ini adalah pengembangan dari C-704, dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602. Pengembangan rudal baru ini fokus ke tiga hal: elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu.

    Pengembangnya mengklaim, desain modular dari mesin baru meningkatkan jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 km, menjadi sampai 170 kilometer.

    C-705 dipersiapkan untuk mengkandaskan kapal perang lawan yang berbobot hingga 1.500 ton. Daya hancur yang dihasilkannya bisa mencapai 95,7%, ideal untuk menenggelamkan kapal.

    Bobot hulu ledak: 110 kilogram

    Daya jangkau: 75 km, 170 km dengan tambahan roket pendorong

    Mesin: roket padat

    Sistem pemandu: radar, TV, atau IR

    Target: kapal dengan bobot samlat 1,500 ton

    Platform peluncuran: pesawat, permukaan kapal, kendaraan darat

    Daya hancur: 95,7 persen.

    Sumber : VIVANEWS
    Readmore --> Indonesia Akan Bangun Pabrik Rudal C-705

    DPR Menyetujui Pembelian 6 Sukhoi dari Rusia

    Jakarta - Setelah melalui proses verifikasi, DPR akhirnya menyetujui pembelian enam unit pesawat Sukhoi dari Rusia. Pengiriman enam pesawat tempur itu akan dimulai tahun ini.

    "Hasil verifikasi terhadap rencana pembelian enam pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2, memang Kemhan mendapat dukungan alokasi anggaran USD 470 juta via fasilitas kredit ekspor tahun 2010-2014. Mengacu kepada harga tahun 2007 adalah USD 45.550.000 per pesawat," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012).

    Dalam perjalanan, negosiasi sempat menemui jalan buntu, karena pihak produsen menuntut ongkos pengiriman yang mahal. Namun kemudian disepakati angka biaya pengiriman yang sama.

    "Namun dalam perjalanan negosiasi, pihak JSC Rosoboron Export mengajukan perubahan harga USD 55.980.000 untuk delivery 2012 dan USD 59.000.000 untuk 2013. Dalam 6 tahap negosiasi antara pihak Kemhan dan JSC Rosoboron Export, telah disepakati spec tech, fasilitas training plus penurunan harga menjadi USD 54.800.000 per pesawat tanpa membedakan tahun delivery," kata Mahfudz.

    Kontrak pun telah diteken. Sekarang dalam proses pembayaran dan pemboyongan ke Indonesia.

    "Kontrak ini sudah ditandatangani pada 29 Desember 2011, dan sekarang dalam proses pencabutan tanda bintang di DPR dan proses loan agreement di Kemkeu. Jadi perbedaan harga dibanding tahun 2007 adalah perubahan penawaran dari pihak Rusia," tandasnya.

    Sumber : DETIK
    Readmore --> DPR Menyetujui Pembelian 6 Sukhoi dari Rusia

    TNI Segera Tempatkan Radar Baru di Manokwari Dan Morotai

    Timika - Markas Besar TNI Angkatan Udara terus memperkuat sistem pertahanan udara nasional khususnya di kawasan timur Indonesia. Rencana terbaru TNI yakni menempatkan tiga radar di Jayapura, Morotai di Kepulauan Maluku dan Manokwari Papua Barat.

    Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat di Timika, Senin (6/3) mengungkapkan penempatan tiga radar baru tersebut merupakan bagian dari target besar TNI AU. Hingga tahun 2024, TNI menargetkan memiliki 32 satuan radar pertahanan udara yang tersebar dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.

    Selain itu, TNI AU juga memiliki program untuk memasang radar-radar yang lebih kecil untuk dapat mendeteksi sasaran di ketinggian rendah yang tidak mampu terdeteksi oleh radar yang dimiliki saat ini karena khusus berfungsi untuk mendeteksi obyek dalam jarak jauh dan berada di ketinggian.

    Hingga saat ini TNI baru memiliki 19 satuan radar. satuan radar ke-19 yaitu satuan radar 243 Timika. Sejauh ini TNI sudah memiliki tiga satuan radar di Papua yakni Biak, Merauke dan Timika yang tergabung dalam jajaran Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) IV yang berpusat di Biak, ditambah satuan radar Buraen Kupang NTT dan satuan radar Saumlaki Maluku Tenggara Barat.

    "Ke depan kita harapkan seluruh daerah di kawasan timur Indonesia tercover oleh radar yang dimiliki TNI," kata KSAU Imam Sufaat. Ia mengatakan, dengan diresmikannya satuan radar 243 Timika maka mata Komando Sistem Pertahanan Udara Nasional (Ko Hanudnas) akan semakin terbuka sehingga tidak ada lagi ruang terbuka yang bisa dilalui pesawat yang tidak dikenal dan tanpa ijin.

    "Dengan adanya beberapa satuan radar di Papua termasuk di Timika maka kita punya kewajiban untuk menjaga kedaulatan udara kita sehingga tidak ada lagi satu pesawat yang tidak dikenal atau pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa ijin. Ini menyangkut harga diri atau kedaulatan bangsa," jelas KASAU Marsekal Imam Sufaat.

    Sumber : Republika
    Readmore --> TNI Segera Tempatkan Radar Baru di Manokwari Dan Morotai

    KSAU : TNI Akan Tempatkan Pesawat Tempur di Papua

    Timika - Markas Besar TNI AU merencanakan menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di wilayah Papua. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat kepada wartawan di Timika, Senin (5/3), mengatakan, rencana penempatan sejumlah pesawat tempur tersebut dalam rangka menjaga kedaulatan udara nasional.

    "Kita ada rencana seperti itu ke depan. Sementara ini pesawat-pesawat kita yang ke Papua hanya untuk kenal medan sekaligus melatih operasional suatu pangkalan," jelas Kasau Imam Sufaat, usai meresmikan Satuan Radar 243 Timika.

    Ia mengatakan, Bandara Mozes Kilangin Timika layak untuk didarati pesawat tempur. Namun pesawat tempur tidak bisa dioperasikan dari Pangkalan TNI AU Timika karena terkendala ketersediaan bahan bakar mengingat pesawat tempur setelah terbang 1,5 jam harus mengisi kembali bahan bakar.

    "Ini yang menjadi kendala. Kita berharap Pertamina bisa masuk ke Timika sehingga nantinya pesawat tempur kita bisa dioperasikan dari Timika. Hal itu tidak berarti kondisi di Timika tidak aman, tetapi untuk penerbang sendiri harus tahu kondisi di suatu tempat," jelas orang nomor satu di jajaran TNI AU itu.

    Sejauh ini baru tiga Bandara di Papua yang bisa didarati oleh armada pesawat tempur yaitu Biak, Jayapura dan Merauke.

    Marsekal TNI Imam Sufaat pada Senin pagi meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1 Timika, Papua.

    Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol Lek Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

    Kasau yang didampingi sejumlah perwira tinggi dari Mabes TNI AU tiba di Timika sejak Minggu (4/3) menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Pada Minggu malam, Kasau dan rombongan menggelar tatap muka dengan jajaran Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport.

    Setelah meresmikan Satuan Radar 243 Timika, Kasau bersama rombongan langsung kembali ke Jakarta.

    Sumber : Gatra
    Readmore --> KSAU : TNI Akan Tempatkan Pesawat Tempur di Papua

    Monday, March 5, 2012 | 12:50 PM | 0 Comments

    KSAU Resmikan Satuan Radar Timika

    Timika - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin.

    Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

    Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara.

    Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

    Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

    Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

    Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

    Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

    Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

    Kasau berpesan agar seluruh satuan radar senantiasa melakukan analisis dan pengkajian dalam upaya meningkatkan kemampuan karena fungsi satuan radar sangat vital bagi organisasi perang dalam menjaga kedaulatan negara.

    "Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal," pesan Imam Sufaat.

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> KSAU Resmikan Satuan Radar Timika

    BRI Kucurkan Kredit Kepada Pindad Dan PT DI Sebesar Rp 1.7 Triliun

    Jakarta - Bank pelat merah dengan laba terbesar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengucurkan kredit ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia senilai total Rp1,7 triliun.

    Direktur BRI Asmawi Syam mengatakan perseroan mendanai Pindad senilai Rp700 miliar untuk pembuatan panser dan kendaraan tempur.

    “Kami juga sediakan fasilitas cash dan noncash loan Rp1 triliun untuk pembuatan alat utama sistem persenjataan [alutsista] oleh Dirgantara,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu 4 Maret 2012.

    Asmawi mengatakan BRI juga telah menyediakan fasilitas letter of credit senilai US$71 juta untuk pembuatan 8 helikopter jenis Bell 412 EP oleh Dirgantara.

    BUMN strategis tersebut pekan ini baru menyerahkan 2 unit helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL.

    Tambah laba

    Direktur BRI Achmad Baiquni menambahkan kredit ke industri strategis terutama industri persenjataan di Tanah Air akan menambah pundi-pundi laba perseroan.

    “Pembiayaan BRI ke industri senjata lebih menguntungkan apalagi pemerintah menggelar pembelian alusista secara besar-besaran,” katanya.

    Seperti diketahui, dari 2010 ke 2014, pemerintah berencana membelanjakan alutsista Rp156 triliun dengan peningkatan pada porsi industri strategis dalam negeri.

    Menurut Baiquni, kredit ke industri strategis bisa memicu ekspansi pembiayaan. Tahun lalu, kredit BRI meningkat jadi Rp283,58 triliun dari posisi sebelumnya Rp246,97 triliun.

    Sumber : Bisnis Indonesia
    Readmore --> BRI Kucurkan Kredit Kepada Pindad Dan PT DI Sebesar Rp 1.7 Triliun

    PT Pindad Raup Penjualan Rp1,5 triliun

    Bandung - PT Pindad (Persero) pelan-pelan menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang setiap tahun menghasilkan keuntungan cukup besar. Setiap tahun, angka penjualan yang ditargetkan BUMN yang memproduksi alat utama sistem persenjataan (alustsista) ini selalu tercapai.

    Direktur Utama PT Pindad, Adik Avianto Soedarsono kepada bisnis-jabar.com menuturkan jika tahun 2011 lalu perusahaannya kembali meraih keuntungan. “Total penjualan tahun lalu kami mencapai Rp1,5 triliun,” katanya.

    Angka penjualan produk terbesar masih dari Tentara Nasional Indonesia. “Itu sampai Rp1,3 triliun,” katanya. Dalam empat tahun terakhir, penjualan alutsista Pindad terus meningkat.

    Dalam catatan Adik, trend positif ini terjadi sejak tahun 2008, di mana penjualan alutsista Pindad meraih Rp590 miliar. Jumlah itu meningkat menjadi Rp900 miliar pada tahun 2009, dan Rp1 triliun tahun 2010.

    Tahun ini Pindad menargetkan penjualan mencapai angka Rp2 triliun. “Saya harapkan totalnya jadi Rp2 triliun,” katanya. TNI tetap akan menjadi penyumbang penjualan terbesar. “Dari TNI diharapkan menjadi 1,5 triliun,” tutur Adik.

    Dari pengadaan amunisi untuk TNI saja, tahun lalu Pindad berhasil menjual hingga Rp700 miliar.

    Sumber : BISNIS JABAR
    Readmore --> PT Pindad Raup Penjualan Rp1,5 triliun

    Menhan : Kebutuhan Alutsista Dan Industri Pertahanan Tingkatkan Produksi

    Bandung – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan diminta meningkatkan kapasitas produksinya demi membidik pasar domestik dan ekspor yang terbuka lebar.

    Mereka perlu berpikir layaknya perusahaan swasta dengan orientasi profit. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada banyak kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI misalnya helikopter dan kapal cepat rudal. Di pasar ekspor alutsista banyak dibutuhkan. Karena itu, dia mengajak kepada BUMN industri pertahanan agar berupaya semaksimal mungkin mendapatkan peluang pasar tersebut.

    “Itu harus dilakukan secara profesional,” katanya di Bandung, Jumat (2/3). Dia menerangkan, dari hasil rekaman statistik yang dibuat Kementerian Pertahanan, kondisi industri dalam negeri, terutama BUMN, sudah pada posisi kapasitas maksimum. Hal ini membuat jumlah order pada 2012 menurun dibandingkan saat kondisi tertinggi pada 2010-2011. Mantan menteri ESDM ini mengatakan, untuk mengatasi itu, industri harus meningkatkan kapasitasnya.

    “Untuk itu, saya ingin dorong agar industri dalam negeri betul-betul memahami kemampuannya, kapasitasnya, dan seberapa besar kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa meningkatkan kapasitasnya,” ungkap dia. Lebih lanjut Purnomo menekankan agar industri dalam negeri terutama BUMN lebih aktif memasarkan produknya.

    “Saya sudah hampir 15 tahun berkecimpung di BUMN besar, selama itu saya lihat BUMN di satu sisi bertindak sebagai pemerintah, tapi dalam banyak hal ingin menjadi seperti swasta. Saudara-Saudara dituntut untuk profit orientedwalaupun saya tahu ada CSR yang harus dilakukan. Jangan bertindak sebagai pemerintah, tapi swasta,” ucapnya.

    Pemerintah, lanjut dia, siap mendukung pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. RUU yang sementara ini dinamai RUU Industri Pertahanan dan Keamanan akan diselesaikan bersama DPR. UU ini akan menjadi kebijakan kokoh dalam melanjutkan kebijakan pembangunan industri pertahanan ke depan. “Saya berharap UU ini tidak hanya milik pemerintah dan DPR, tapi juga milik industri pertahanan maupun end user,”sebutnya.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyebut, untuk mendukung pembangunan pertahanan dan industri pertahanan, pihaknya mendukung pembahasan RUU tersebut.“ Pada Juli nanti mudahmudahan sudah selesai,” paparnya. UU ini berdampak positif bagi industri pertahanan dan industri strategis sehingga cita-cita mencapai kemandirian alutsista bisa terwujud.

    Sumber : SINDO
    Readmore --> Menhan : Kebutuhan Alutsista Dan Industri Pertahanan Tingkatkan Produksi

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.