ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, November 5, 2011 | 8:39 PM | 0 Comments

    Press Tour Kemhan RI Kunjungi PT. Pindad Malang

    Jakarta - Melanjutkan kunjungannya ke Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) salah satunya adalah PT Pindad, rombongan media massa yang dipimpin Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin, Kamis (3/11) mengadakan kunjungan ke PT Pindad sektor munisi di Turen, Malang, Jawa Timur.

    Menurut Kapuskom Publik Kemhan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan terus mendorong agar industri pertahanan dalam negeri dapat bergerak maju. Kemhan siap mendorong keluhan produsen alutsista. Lebih lanjut dikatakan pemerintah sudah berkomitmen untuk memajukan kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan mendorong industri pertahanan nasional. Komitmen ini ditunjukkan dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang akan menentukan kebijakan dan regulasi berdasarkan kesepakatan pemerintah, produsen, dan user.

    Dalam Penjelasannya Kepala Divisi Munisi PT Pindad, Untung Purnomo, mengatakan, kapasitas produksi PT Pindad saat ini mencapai 120 juta butir. Jumlah tersebut dibagi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan keperluan ekspor

    Lebih lanjut di jelaskan bahwa PT Pindad membutuhkan dua lini mesin baru untuk meningkatkan jumlah produksi amunisi kaliber kecil. Saat ini kapasitas produksi total amunisi kaliber kecil baru mencapai 85 juta butir per tahun, sedangkan kebutuhannya sebesar 120 juta butir.

    Untuk membeli kedua lini mesin itu dibutuhkan dana setidaknya Rp300 miliar. Adapun negara yang dikenal sebagai produsen mesin adalah Jerman dan Prancis.” Membelinya harus ada kesepakatan G to G,untuk menyatakan pembelian mesin bukan untuk tujuan ofensif. Kepala Divisi Amunisi PT Pindad Untung Purnomo menambahkan, dengan penambahan kedua lini mesin tersebut, produksi amunisi kaliber kecil naik menjadi 162 juta butir per tahun.

    Sumber : DMC
    Readmore --> Press Tour Kemhan RI Kunjungi PT. Pindad Malang

    Rombongan Press Tour Kemhan Kunjungi PT. PAL di Surabaya

    Surabaya - Melanjutkan rangkaian kegiatan Press Tour Kemhan RI ke sejumlah industri pertahanan dalam negeri, Kapuskom Publik Brigjen TNI Hartind Asrin bersama 28 media cetak maupun elektronik, mengunjungi PT. PAL di Surabaya, Rabu (2/10).

    Kedatangan rombongan Press Tour Kemhan RI tersebut, disambut oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Laksamana Pertama TNI (Purn) Soewoko beserta jajarannya. Selama kunjungan Press Tour tersebut, Kapuskom Publik bersama seluruh wartawan berkesempatan mendapatkan penjelasan berbagai kemampuan yang dimiliki maupun kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. PAL.

    Setelah PT PAL, rombongan Press Tour melanjutkan perjalanannya menuju Malang dan direncanakan pada hari Kamis (3/11), akan mengunjungi PT. Pindad Divisi Munisi di Turen, untuk mengetahui berbagai informasi tentang kemampuan, kesiapan sekaligus berbagai kendala yang dihadapi dalam mendukung program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

    Sumber : DMC
    Readmore --> Rombongan Press Tour Kemhan Kunjungi PT. PAL di Surabaya

    Menhan Menerima Executive Vice President DSME co Ltd Korsel

    Jakarta - Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro dengan didampingi Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Marsdya TNI Eris Heryanto, Jumat Siang (4/11) di Kantor Kemhan, Jakarta menerima Executive Vice President Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd (DSME) Korea Selatan Dong-Hyuk Park. Pada kesempatan pertemuan itu membicarakan peluang kerjasama pembangunan kapal perang dengan program Alih teknologi bersama industri pertahanan dalam negeri.

    Sumber : DMC
    Readmore --> Menhan Menerima Executive Vice President DSME co Ltd Korsel

    Thursday, November 3, 2011 | 8:11 AM | 0 Comments

    Update : PT DI Ingin Dilibatkan Dalam Penguasaan Software F-16

    Bandung - PT Dirgantara Indonesia (DI) siap meng-upgrade pesawat tempur F-16 hibah dari Amerika Serikat (AS) apabila mendapat kepercayaan dari pemerintah. Sebanyak 24 unit pesawat tempur itu akan dinaikkan kemampuannya ke blok 52.

    Direktur Teknologi PT DI Dita Ardoni Jafri mengatakan, PT DI memiliki pengalaman dalam mengintegrasikan peralatan mahal dan canggih di Turki. Bahkan, hasil kerja tersebut masih terus terpakai hingga sekarang. Pengalaman ini akan sangat berharga karena upgrade atau retrofit F-16 juga tak jauh beda, yakni dengan mengintegrasikan komponen yang telah ada.

    “Itu sudah terbukti,” katanya kepada rombongan wartawan di Bandung kemarin. Selain telah ada komponen yang tinggal diintegrasikan, retrofit F-16 juga dilengkapi dengan paket-paket gambar. “Kalau kita diberi kepercayaan, akan kita kerjakan,”paparnya. Jika diberi kesempatan, para ahli dari PT DI harus dibawa ke AS guna terlibat dalam proses retrofit tersebut. Namun, pihaknya masih akan melihat nilai pelibatan tersebut.

    “Kalau cuma dikasih USD8.000 untuk tiga pesawat, buat apa? Kalau nilainya signifikan kita kerjakan, tapi jika tidak PT DI tidak perlu dilibatkan. Jangan sampai seperti dulu,PT DI dilibatkan tapi nilai tidak sesuai,”tuturnya. Dita mengingatkan, mestinya retrofit tidak sekadar tempel sana sini, tapi Indonesia juga harus menguasai software pesawat itu. Masalahnya, AS tidak bakal memberikan software tersebut, sementara software merupakan roh dari pesawat itu.

    Untuk mampu membuat software dibutuhkan perjuangan yang tidak ringan dan biaya yang besar.“Cepat atau lambat harus kita kuasai. Tanpa menguasai software,roh tidak kita kuasai. Di mana pun tidak ada roh mengambil dari orang lain. Kalau hanya tempel sana-sini kita tidak akan maju, harus punya ciptaan teknologi,”tambahnya. Rencana menerima hibah dari AS ini sudah disetujui DPR.

    Namun dengan catatan bahwa proses retrofit dilakukan ke blok 52 sesuai dengan standar minimum essential force (MEF). DPR juga meminta agar retrofit dilakukan di Tanah Air. Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin mengatakan,upgradeF- 16 ke blok 52 dilakukan untuk seluruh komponen yang memungkinkan di-upgrade ke blok tersebut.

    “Upgradeseperti sistem persenjataan, avionic, airframe, dan engine,”katanya. Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat menjelaskan, pemerintah menganggarkan untuk membeli baru F-16 blok 52 sebanyak enam unit.Tapi, anggaran itu akan dialihkan untuk biaya upgrade setelah mendapat tawaran hibah karena dinilai lebih efisien.

    Sumber : Seputar Indonesia
    Readmore --> Update : PT DI Ingin Dilibatkan Dalam Penguasaan Software F-16

    PT PAL : Industri Pertahanan Butuh Dukungan Kebijakan

    Surabaya - Pengembangan industri pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus didukung oleh keberpihakan kebijakan pemerintah.

    Kebijakan yang berpihak diyakini akan menghidupkan industri pertahanan lebih bergairah. "Harus ada aturan agar industri-industri lainnya mendukung industri pertahanan," kata Direktur SDM dan Umum PT PAL Sewoko Kartanegara di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/11).

    Menurut dia, tanpa ada aturan yang dibuat pemerintah industri pertahanan dalam negeri akan terus bergantung pada luar negeri. "Perlu diatur dalam sebuah UU agar keberlanjutan pembuatan alutsista bisa lebih terjamin," tambah Sewoko.

    Keberadaan UU, jelas dia, akan menyamakan persepsi antara legislatif, produsen, pengguna, pendidik dan tenaga kerja untuk saling mendukung pembangunan alutsista. "Selama ini hubungan antarinstansi kerap hanya satu arah," ujarnya.

    Perlu Standardisasi Produk Pertahanan


    Standarisasi produk industri pertahanan akan menjadikan industri sektor ini lebih terarah. Dengan adanya standardisasi, produk yang dihasilkan akan menjadi lebih murah. "Kalau ini bisa dilakukan, industri bisa memproduksi suku cadang secara massal. Dan ini membuat biaya produksi murah dan perusahaan tetap mendapatkan profit," kata Direktur SDM dan Umum PT PAL Sewoko Kartanegara di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/11).

    Dia mencontohkan, untuk pembuatan kapal, jika dilakukan standardisasi maka pemerintah dapat menetapkan kapal yang akan dibangun oleh industri milik negara maupun industri swasta. “Di industri mobil, suku cadangnya sama, ukuran ban, rem, ataupun per semuanya sama. Jadi, lebih efisien," katanya.

    Sistem kerja seperti ini, tambah Sewoko, juga bisa diterapkan dalam membangun kapal perang. Dengan sistem terintegrasi seperti itu, Sewoko yakin industri pertahanan akan bisa bertahan dan lebih maju.

    Sumber : JURNAS/JURNAS
    Readmore --> PT PAL : Industri Pertahanan Butuh Dukungan Kebijakan

    PT PAL Inginkan Proyek Pembangunan Kapal Perang Jangka Panjang

    Surabaya - PT PAL menginginkan proyek pembangunan kapal dilakukan dalam jangka panjang. Ini dimaksudkan agar harga kapal bisa lebih ekonomis.

    Pemesanan kapal perang untuk jangka panjang meskipun dalam jumlah yang tak terlalu banyak akan menghidupkan industri kapal perang. "Pemesanan satu kapal perang tidak akan ekonomis, harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan membuat massal," kata Direktur SDM dan Umum PT PAL Sewoko Kartanegara di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/11).

    Menurut dia, kesulitan PT PAL untuk pembangunan kapal perang karena pemesanan dilakukan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Padahal, muatan lokal yang bisa dilakukan PT PAL dalam pembuatan kapal perang hanya sekitar 30-36 persen. Sisanya masih berupaya material impor.

    Direktur Rekayasa Umum PT PAL Herbandi Novianto menyatakan, kemampuan BUMN Strategis ini tidak perlu diragukan. Dia mengatakan, kemampuan PT PAL sudah diakui banyak negara, termasuk negara-negara Eropa. "Sebut jenis kapal apa pun, kami mampu," kata Herbandi.

    Dia menambahkan, agar industri pertahanan bisa mandiri, dibutuhkan sumberdaya manusia yang cukup, modal kerja yang kuat dan keberlanjutan pembuatan. "Kita harus berani untuk maju dengan mengembangkan sendiri alutsista. Memang butuh banyak waktu dan dari segi kualitas kurang bagus, tapi efek jangka panjangnya, kita bisa mandiri," jelas Herbandi.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> PT PAL Inginkan Proyek Pembangunan Kapal Perang Jangka Panjang

    PT PAL Membutuhkan Mitra Untuk Pembuatan Kapal Selam

    Surabaya - Direktur SDM dan Umum PT Pal Sewoko Kartanegara mengatakan, pihaknya mampu membuat kapal selam. Namun begitu, dirinya mengakui masih membutuhkan mitra dalam pembangunan kapal selam tersebut. “Karena kami belum punya pengalaman, kami masih butuh mitra. Tapi kami yakin bisa melakukannya,” katanya di PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/11).

    Menurut Sewoko, pada prinsipnya, pengujian pembuatan kapal selam sama dengan kapal atas air. Jadi, kemampuan tersebut sudah bisa dikuasai. “Keterampilan mengelas, pengujiannya, ditarik dan tekan sama dengan kapal atas air,” katanya.

    Sewoko mengungkapkan, selama ini, kemampuan PT PAL sudah diakui di mancanegara. Kapal buatan PT PAL lebih dipilih oleh Italia dan Korea Selatan dibanding produk buatan China.

    Selain itu, 80 persen kapal niaga buatan PT PAL telah diakui di mancanegara dan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. “Buyer Eropa, Hong Kong, Thailand, justru percaya,” kata dia.

    Sumber : Jurnas
    Readmore --> PT PAL Membutuhkan Mitra Untuk Pembuatan Kapal Selam

    Wednesday, November 2, 2011 | 10:23 PM | 0 Comments

    PT. PAL: Filipina sudah memesan satu kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD)

    Surabaya - Indonesia sudah saatnya membangun kapal sendiri baik untuk kapal perang maupun kapal sipil.

    "PT PAL Indonesia mampu untuk bangun kapal sendiri," kata Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, PT PAL Indonesia, Soewoko Kartanegara, kepada rombongan wartawan dari Kementerian Pertahanan di Surabaya, Rabu (2/11).

    Menurut Soewoko, sampai saat ini sebanyak 70 persen komponen kapal yang dibuat PT PAL Indonesia diimpor. "Memang disayangkan negara maritim kok tapi sepertinya perusahaan kapal-nya tak didukung," kata dia.

    Soewoko mengharapkan, ke depan semua kebutuhan kapal dalam negeri baik kapal perang maupun kapal niaga (sipil) dibuat di PT PAL Indonesia. "Saya sangat mendukung dengan adanya Komite Kebijakan Industri Strategis Pertahanan (KKISP) yang dibentuk pemerintah," kata Soewoko.

    KKISP intinya semua peralatan pertahanan harus menggunakan produksi dalam negeri.

    Menurut Soewoko, permasalahan yang dialami sehingga PT PAL Indonesia sampai saat ini mati suri adalah tidak adanya keberlanjutan order kapal dari pemerintah termasuk konsumen lainnya.

    Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah dan DPR membuat UU untuk kelanjutan order kapal atau peralatan perang untuk pertahanan negara. "Kita butuh order yang lama, dengan ini industri pertahanan seperti PT PAL Indonesia bisa hidup secara ekonomi," kata dia.

    Permasalahan lain, kata dia, adalah saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) PT PAL Indonesia jumlahnya terbatas dan sudah berusia 47 tahun ke atas. Pada tahun 1980 jumlah karyawan PT PAL Indonesia sebanyak 6.000 orang. Sekarang tinggal 1.600 orang dan 80 orang diantaranya tenaga ahli. "Tidak adanya regenerasi SDM karena kurang dana. Namun, sekarang kita mulai rekrut SDM baru lagi," kata dia.

    Menurut Soewoko, harga sebuah kapal yang dibuat PT PAL Indonesia minimal US$ 220 juta per unit.

    Ia mengatakan, Filipina sudah memesan satu kapal perang jenis Landing Platform Dog (LPD) ke PT PAL Indonesia. "Namun pembangunan kapal ini nanti, 70 persen komponennya tetap diimpor," kata dia.

    Kapal jenis LDP digunakan untuk angkut peralatan perang seperti senjata, amunisi dan tank dan panser.

    Soewoko meminta TNI dan Polri agar percayakan kepada PT PAL Indonesia untuk membuat kapal untuk kepentingan pertahanan. "Pihak swasta juga kita minta pesanlah kapal ke PT PAL Indonesia," kata dia.

    Menurut Soewoko, sejak berdiri tahun 1980, PT PAL Indonesia bertugas bangun kapal TNI termasuk Polri, bangun kapal sipil, perawatan umum dan perawatan kapal.

    sumber: Suara Pembaharuan
    Readmore --> PT. PAL: Filipina sudah memesan satu kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD)

    PT PAL Gandeng Belanda untuk membuat Kapal Perang

    Surabaya - Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT PAL Indonesia, Soewoko Kartanegara, menyatakan bahwa PT Penatarsan Angkatan Laut (PAL) akan melakukan joint production pembuatan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dengan Belanda.

    "Sampai saat ini prosesnya masih dalam negoisasi" ujarnya di sela- kunjungan ke PT PAL Indonesia, su Surabaya, Rabu (2/11).

    Soewoko menjelaskan bahwa kapal yang akan dibuat adalalh kapal jenis Sigma Class yang rencananya blok utamanya akan dibuat di Belanda, sedangkan blok yang bukan utama akan dibuat di Indonesia.

    Perusahaan Belanda yang akan melakukan joint production dengan Indonesia adalah Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Belanda.

    Beberapa hal yang masih dinegosiasikan oleh PT PAL untuk pembuatan kapal PKR tersebut adalah jumlah personel PT PAL yang akan dikirim kesana dan jumlah kapal yang akan diproduksi.

    "Kita sih maunya 200 orang, dan kalau buat kapal itu kan tidak mungkin satu karena harganya akan mahal" pungkasnya.

    Sementara itu, staf khusus Direktur Utama PT PAL Bidang Alutsista, Edy Andarto, mengungkapkan bahwa PT PAL telah mengembangkan desain pembuatan Freegate terbaru dan juga kapal LHD (Landing Helicopter Dock). "Tapi semua tergantung dengan pemerintah juga mau kapan memesannya," Ujarnya.

    sumber: Media Indonesia
    Readmore --> PT PAL Gandeng Belanda untuk membuat Kapal Perang

    PT DI : Kami Mampu Meretrofit Pesawat F-16

    Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menyatakan kemampuannya untuk melakukan retrofit (peremajaan) pesawat, termasuk pesawat tempur F-16 yang akan dihibahkan Amerika Serikat pada Indonesia melalui TNI AU.

    Direktur Teknik Teknologi dan Pengembangan PT DI Dita Ardonni Jafri mengatakan, yang dibutuhkan PT DI hanya kepercayaan dan penghargaan.

    “Jika tak sesuai dengan penghargaan yang kami terima, buat apa,”kata Ardoni di Bandung Jawabarat, Selasa (1/11).

    Menurut Donni, lebih baik PT DI tidak dilibatkan jika nilai proyek retrofit pesawat tersebut tidak sesuai. “Kalau nilainya signifikan kita kerjakan tapi jika tidak PT DI tidak perlu dilibat," imbuhnya.

    Soal kemampuan, Donni meyakinkan PT DI mampu mengerjakan proyek tersebut. Dia katakan, PT DI sudah terbiasa melakukan integrasi untuk avionik. Untul hal seperti ini, PT DI sudah memiliki pengalaman saat mengintegrasikan pesawat di Turki.

    Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat berdalih retrofit F-16 hibah dari Amerika Serikat tidak dilakukan di Indonesia karena beban biaya membawa pesawat ke tanah air dan ketidaklengkapan alat serta sumber daya PT DI.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> PT DI : Kami Mampu Meretrofit Pesawat F-16

    Kapuskomblik : Pemerintah Komitmen Bangun Industri Pertahanan

    Jakarta - Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menggunakan alutsista dalam negeri. Komitmen ini turut didukung DPR yang meminta TNI/Polri untuk menggunakan produk alutsista dalam negeri.

    Menurut Kapuskomblik, komitmen pemerintah terlihat dari pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertujuan mencapai kemandirian alutsista.

    “Dengan adanya komitmen ini, ke depan industri pertahanan akan lebih maju,” katanya di Bandung, Jawa Barat (1/11).

    Selain itu, saat kunjungannya untuk melihat prototipe pesawat C-295 26 Oktober lalu, presiden telah menginstruksikan untuk menghidupkan PT DI.

    Hartind menambahkan, sebagai salah satu komitmen pengembangan PT DI, industri pesawat terbang ini telah menandatangani kontrak untuk permodalan senilai 2 triliun rupiah dengan Bank Rakyat Indonesia.

    “Pengucuran dana akan dimulai pada 2012, sebesar Rp 1 triliun,” katanya.

    Sumber : Jurnas
    Readmore --> Kapuskomblik : Pemerintah Komitmen Bangun Industri Pertahanan

    Lisensi Habis, PT DI Butuh Proyek Pengembangan Pesawat Baru

    Bandung - Akibat krisis keuangan yang sempat menimpa PT Dirgantara Indonesia, perusahaan pesawat terbang nasional ini kehilangan lisensi beberapa pesawat yang sebelumnya bisa diproduksi.

    Direktur Teknik Teknologi dan Pengembangan PT. DI Dita Ardonni Jafri berharap, pemerintah dapat memberi bantuan agar PT DI bisa terus hidup.

    "Lisensi produksi helikopter kita telah habis,"kata Ardonni di kantor PT DI di Bandung Jawa Barat, Selasa (1/11).

    Menurut dia, habisnya lisensi pembuatan pesawat ini dikarenakan PT DI telah mencapai kapasitas produksi yang ditentukan. Untuk mengatasi persoalan ini, Ardonni berharap pemerintah dapat membantu dengan memberikan proyek pembuatan pesawat agar PT DI dapat terus hidup.

    Namun, menurut Ardonni, akan lebih baik jika pemerintah memberikan proyek jangka panjang agar pengembangan pesawat baru bisa terus dilakukan.

    “Selama ini pemerintah memberikan proyek setahun, setahun. Ini membuat kami kesulitan. Lebih baik jangka panjang, dengan jumlah yang besar,”kata Ardonni.

    Lisensi milik PT DI yang saat ini telah habis diantaranya lisensi untuk helikopter Super Puma dan NBell-412.

    Selain itu, ada beberapa pesawat yang akan dikembangkan PT DI. CN-235 Next G, Pesawat Twin Outer N-219 yang difungsikan untuk pengamanan wilayah Indonesia bagian timur, IF-X / KF-X yang merupakan Joint Production dengan Korea Selatan, Roket RHan 122 yang sekarang sudah dipesan Kemhan sebanyak 1000 buah, dan helikopter tempur Bumblebee. “Tapi kalau tak ada proyek, kami tak bisa melakukan pengembangan ini,”kata Ardonni.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> Lisensi Habis, PT DI Butuh Proyek Pengembangan Pesawat Baru

    Komitmen Pasar Dalam Negeri Untuk Industri Pertahanan Masih Rendah

    Bandung - Industri pertahanan dalam negeri saat ini belum bangkit dari keterpurukan, lantaran rendahnya komitmen pasar dalam negeri. Untuk itu, perlu adanya dukungan oleh pemerintah maupun stakeholder dalam negeri.

    Demikian kegelisahan Direktur Teknik-Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Dita Ardoni Jafri dan Direktur Manufactur PT Pindad Tri Harjono saat beraudiensi dengan media massa di Bandung, Selasa (1/11).

    Tampak hadir Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hartin Asrin dan jajaran pejabat Puskom Publik Kemhan. Rombongan wartawan yang mengikuti Press Tour Kemhan juga diberi kesempatan meninjau lokasi pembuatan senjata PT Pindad dan PT DI.

    Hartin mengatakan, pemerintah melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sedang menjajaki kerja sama dengan negara sahabat dalam pengadaan pasar produksi industri pertahanan dalam negeri. "Selain itu, KKIP juga sedang merangkul perbankan untuk pengadaan permodalan," kata dia.

    Baru-baru ini, PT DI dan BRI telah menandatangani kontrak untuk permodalan senilai Rp 2 triliun. Pengucuran dana akan dimulai pada 2012, sebesar Rp 1 triliun.

    Dita mengharapkan keberpihakan pemerintah. Selain permodalan, pemerintah menyediakan pangsa pasar dalam negeri, termasuk membuka pasar di kawasan Asia Afrika agar industri pertahanan tak kesulitan mencari kredit untuk pengembangan usaha.

    Itu bisa ditunjukkan saat industri pertahanan, seperti PT Dirgantara Indonesia berhubungan dengan bank. Hal yang sama juga harus diberikan kepada Pindad. "PT DI dan Pindad tak bisa disamakan dengan BUMN lain yang bisa bersaing kompetitif. Pindad hanya melayani pertahanan," kata dia.

    Aturan Hukum

    Sementara, pengamat pertahanan Rizal Dharmaputra mengkhawatirkan jika industri pertahanan dalam negeri kembali kritis apabila pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang mereka hadapi.

    Solusi yang tercepat adalah pemerintah harus segera mengonkretkan aturan hukum yang lebih berpihak kepada industri lokal. "Pemerintah harus segera menyiapkan keputusan presiden (keppres) yang mewajibkan TNI dan Polri maupun lembaga pemerintah lainnya belanja kelengkapan senjata maupun armada ke PT DI, Pindad, PAL," ujar dia.

    Pengadaan senjata, kata Rizal, bisa saja dilakukan berjenjang. Bukan dimulai untuk persenjataan yang sulit diproduksi dulu. Namun, fokus pada jenis senjata yang cepat dibikin sesuai dengan kapasitas produksi."Kalau beli senapan serbu di Pindad, saya kira tidak ada masalah,'' ujar Rizal.

    Selama ini, menurut dia, senapan yang digunakan TNI dan Polri tidak seragam. ''Untuk senapan, saya kira produk Pindad bersaing dengan buatan dari mana pun," katanya. Nah, setelah produksi Pindad bergairah, kepercayaan pemerintah untuk belanja senjata di industri lokal bisa ditingkatkan. Misalnya, belanja tank atau panser dengan kemampuan tertentu.

    Persoalan yang harus dituntaskan tidak hanya sampai di situ. Menurut Rizal, aturan hukum itu juga harus mampu memangkas makelar penjualan senjata yang selama ini kerap mengganggu pertumbuhan industri pertahanan nasional.

    Sebab, kata Rizal, sepak terjang makelar akan membikin pengguna anggaran menjatuhkan pilihan kepada penjual senjata di luar negeri. "Sebab, saat menawarkan senjata, tentu tidak gratis. Makelar juga menawarkan sejumlah kompensasi kepada pengguna anggaran," tuturnya. Padahal, pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk belanja persenjataan. "Di mana pun tentu lebih murah produksi sendiri jika dibandingkan dengan membeli dari luar negeri," ucap dia.

    Sumber : Suara Karya
    Readmore --> Komitmen Pasar Dalam Negeri Untuk Industri Pertahanan Masih Rendah

    PT Pindad Tambah Kapasitas Produksi Alutsista Untuk TNI

    Bandung - PT Pindad menargetkan peningkatan kapasitas produksi sejumlah produk lama serta pengembangan produk baru untuk mendukung pencapaian program kekuatan pokok minimum (minimum essential force MEF) TNI.

    Peluang pasar alat utama sistem senjata (alutsista) yang bisa ditembus PT Pindad terkait program MEF hingga periode 2010-2014 diperkirakan mencapai Rp13,664 triliun. Direktur Manufaktur PT Pindad Tri Harjono mengatakan, PT Pindad ditugasi untuk memproduksi alutsista guna mendukung program MEF bagi TNI.

    Selama ini PT Pindad baru memproduksi aneka amunisi kaliber kecil, granat mortir, granat tangan, senjata ringan,mortir,dan panser. Sekarang ini kapasitas produksi per tahun beberapa jenis senjata ringan seperti pistol dan senapan serbu masingmasing mencapai 20.000 pucuk dan senjata kelompok 5.000 pucuk.Kapasitas untuk granat tangan mencapai 120.000 butir dan amunisi mortir sejumlah 100.000 butir.

    Adapun untuk jenis amunisi kaliber kecil seperti kaliber 9 mm,kapasitasnya 18 juta butir dan 50 juta butir untuk kaliber 5,56 mm.kaliber 0,38 mm 5 juta butir, kaliber 12,7 mm 2 juta butir, serta 10 juta butir untuk kaliber 7,62. Untuk kapasitas produksi bom baru mencapai 50 buah dan 80 unit bagi ranpur/rantis. Guna memenuhi program MEF, beberapa produk akan ditingkatkan kapasitasnya.

    Di antaranya senjata serbu menjadi 30.000 pucuk, amunisi kaliber 9 mm menjadi 32 juta butir,dan kaliber 5,56 mm naik menjadi 113 juta butir.Produksi bom juga digenjot sehingga mencapai 500 buah dan ranpur menjadi 160 unit. ”Pengembangan alutsista untuk kavaleri dan artileri memang menjadi fokus PT Pindad ke depan.Karena itu,selain meningkatkan kapasitas produksi, juga dirintis pembuatan sejumlah jenis produk baru.

    Di antaranya granatmeriam,meriam, roketdanrudal,sertakendaraan tempur kanon dan kendaraan perintis,”ungkapnya dalam pertemuandenganrombonganwartawan bersama Puskom Publik Kementerian Pertahanan di Bandung kemarin. Tri menuturkan, pihaknya saat ini tengah berupaya membuat amunisi kaliber besar untuk meriam tank dan kapal tempur seperti kaliber 20 mm dan 105 mm.

    Targetnya ke depan untuk amunisi kaliber 20 mm dapat diproduksi 30.000 butir per tahun dan 15.000 butir per tahun untuk kaliber 105 mm. “Ketika Perang Dunia II, kita sudah menyaksikan negara-negara Eropa memakai kanon 200 mm. Sedangkan kita untuk membuat kanon 20 mm saja saat ini belum bisa,”ujarnya.

    Lebih lanjut dia menuturkan, peluang pasar alutsista untuk 2010-2014 mencapai nilai Rp13,664 triliun. Mayoritas dihasilkan dari produk kendaraan tempur (ranpur) sebanyak Rp10,782 triliun (424 unit) dan senjata ringan dan senjata pokok sebesar Rp1,315 triliun (126.248 pucuk). Sementaraitu,PTDirgantara Indonesia memerlukan proyekproyek pembuatan pesawat terbang untuk menjaga kelangsungan perusahaan.

    Tanpa proyek pembuatan pesawat, diperkirakan dalam waktu dua tahun kemampuan membuat rancang bangun pesawat yang sekarang dimiliki PT DI akan hilang. Direktur Teknik dan Pengembangan PT DI Dita Ardoni Safri menuturkan, saat ini PT DI sudah tidak mempunyai lisensi untuk memproduksi helikopter dan beberapa jenis pesawat. Aktivitasnya praktis sekadar membuat komponen untuk memenuhi permintaan industri penerbangan asing.

    Adapun produksi pesawat hanya untuk jenis yang desainnya tidak bergantung pada lisensi. Tanpa lisensi,pembuatan pesawat sebenarnya bisa berlangsung asalkan desain dibuat sendiri.Namun,hal ini tidak mudah karena untuk mendesain butuh biaya besar.“Kami minta agar proyek yang diminta pemerintah tidak per tahun, tapi jangka panjang dengan pembuatan pesawat 15-20 unit agar dapat lisensi,”katanya. Minimnya kesempatanmembuat pesawat berdampak pada kemampuan karyawan.

    Saat ini banyak karyawan PT DI yang belum pernah membuat pesawat, padahal harus ada regenerasi karyawan. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menegaskan,pemerintah akan membeli alutsista dari dalam negeri selama jenis yang dibutuhkan tersebut sudah mampu diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Hal ini sebagai langkah untuk mencapai kemandirian alutsista.

    Sumber : Seputar Indonesia
    Readmore --> PT Pindad Tambah Kapasitas Produksi Alutsista Untuk TNI

    4 Pesawat Hercules Angkut Penerjun Taktis Kostrad Karawang

    Jakarta - Sebanyak empat pesawat Hercules membawa pasukan terjun taktis Kostrad dari Batalyon Infanteri (Yonif) Lintas Udara (Linud) 328.

    Meski sempat tertunda beberapa saat karena faktor cuaca, pasukan terjun taktis Yonif Linud 328 sebanyak satu kompi berhasil diterjunkan.

    Kepala Seksi (Kasi) 2 Operasi Yonif Linud Kostrad 305/Tengkorak, Kapten Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono di lokasi latihan di Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (1/11) pagi, mengatakan, dalam melakukan operasi harus dilaksanakan sesuai rencana apapun cuacanya. Namun kalau dalam latihan masih bisa ditunda karena yang utama faktor keamanan (safety).

    Latihan penerjunan pasukan terjun taktis ini disaksikan langsung oleh Panglima Divisi I Kostrad Mayor Jenderal TNI Harry.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> 4 Pesawat Hercules Angkut Penerjun Taktis Kostrad Karawang

    PT Pindad Kembangkan Panser Canon Dan IFV

    Bandung - PT Pindad akan melakukan pengembangan Panser Canon 6x6. Pengembangan yang didasarkan pada Panser 6x6 Anoa ini, akan menghasilkan Kavaleri (Canon 90 mm) dan Infanteri Fighting Vehicle (Canon 20 mm). “Rencananya kami akan melakukan kerja sama dengan Korea Selatan pada 2012,” kata Direktur Produk Manufaktur Tri Hardjono di Bandung Jawa Barat, Selasa (1/11).

    Pengembangan panser ini, tambah dia, juga untuk mendukung satuan Korps Marinir TNI AL terhadap kebutuhan kebutuhan panser amfibi. Selain itu, PT Pindad akan melakukan peremajaan medium tank dengan perkiraan harga per unit mencapai Rp 35 miliar. “Pengembangannya memakan waktu 1,5-2 tahun,” kata Tri.

    Dia berharap, pada 2014 nanti, medium tank ini sudah bisa unjuk kemampuan di hadapan masyarakat. Tri juga mengatakan, perusahaan BUMN Industri Pertahanan itu akan menjalankan program retrofit tank AMX-13 beroda rantai untuk peningkatan daya gerak, daya gempur, fungsi optik, dan komunikasi.

    Menurutnya, program ini akan memakan anggaran Rp400 miliar selama lima tahun. “Ini kami lakukan dalam rangka proses penguasaan rancang bangun dan industrialisasi ranpur kanon Indonesia,” katanya.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> PT Pindad Kembangkan Panser Canon Dan IFV

    Tuesday, November 1, 2011 | 3:50 PM | 0 Comments

    Kemhan : Konflik Perbatasan Makin Krusial

    Jakarta - Konflik masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia akan makin krusial pada masa mendatang. Jika tidak disiapkan strategi mengatasi masalah tersebut, konflik perbatasan akan memberatkan pemerintah Indonesia.

    Kepada Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Suwarno mengatakan, konflik perbatasan yang ada saat ini belum terlalu signifikan. Tetapi, itu tidak boleh disepelekan karena makin lama akan makin menumpuk masalahnya. Misalnya soal teknis tanda batas antardua negara. Selama tidak ada simbol perbatasan yang memadai, setiap saat bisa terjadi masalah.

    "Saya pernah tugas menjadi pemantau selama setahun di perbatasan Irak dan Iran. Kondisi geografis mereka gurun pasir. Perbatasannya dibuat jelas, dengan bangunan (gundukan) pasir yang membentang sepanjang tapal batas. Simbol batas negara kita dan Malaysia sering tidak jelas. Ini suatu masalah," kata dia saat mewakili Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada acara workshop di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (1/11).

    Suwarno mengatakan, menyikapi Malaysia tidak bisa mengedepankan dimensi kultural karena aspek kultural hanya kedok pada saat konflik meruncing. "Malaysia selalu mengatakan tidak perlu konflik karena Indonesia dan Malaysia satu rumpun. Mereka mengatakan itu ketika sedang bermasalah saja," ujar dia.

    Menyinggung kesiapan petugas perbatasan, menurut dia, evaluasi terus dilakukan terutama kesiagaan prajurit TNI. Dengan makin banyak kasus perbatasan, pemerintah terus mengevaluasi kapasitas kelengkapan komunikasi, kesejahteraan prajurit. Ini menunjukkan mengatasi keamanan dan keutuhan perbatasan memerlukan pendekatan kesejahteraan atau kebijakan sosial, dan penambahan perangkat pendukung seperti alat komunikasi yang memadai.

    Menurut dia pembentukan satuan tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah menyangkut perbatasan negara. "Ada peningkatan kepedulian pemerintah menyangkut masalah perbatasan dengan membentuk BNPP," ujar dia.

    Soal kekuatan alutsista memperkuat pertahanan perbatasan, menurut dia, penambahkan sangat diperlukan seperti penambahan armada kapal perang maupun kapal selam, pesawat tempur dan patroli. Sejumlah desain besar kerjasama pengadaan alat-alat perang seperti kapal perang dan kapal selam antara pemerintah RI dengan Korea Selatan dan Jerman.

    Sumber : Pikiran Rakyat
    Readmore --> Kemhan : Konflik Perbatasan Makin Krusial

    4 Pesawat Tempur F-16 dan 3 Kapal Perang Amankan KTT ASEAN

    Denpasar - KTT ASEAN yang akan digelar di Nusa Dua Bali tanggal 17 hingga 19 November nanti sudah menjadi sorotan dunia.

    KTT ASEAN kali ini akan dihadiri oleh sekitar 18 kepala negara termasuk Presiden AS Barack Obama dan dua pejabat senior PBB dan para pejabat ASEAN setingkat kepala negara.

    Tentunya, TNI akan melakukan pengamanan secara ketat. Terkait pola pengamanan tamu peserta dan tamu negara VVIP, Kodam IX Udayana, mengerahkan ribuan personel TNI/Polri yang diperkuat unsur keamanan lainnya, di antaranya satu Kompi Pasukan Khusus (Pakhas) TNI AU dan 4 pesawat tempur jenis F 16 yang saat ini sudah disiagakan wilayah Bali.

    Keberadaan pesawat tempur F 16 tersebut disiapkan untuk mengawal pesawat-pesawat yang mengangkut kepala negara dan peserta KTT ASEAN.

    Sementara itu, Pangkalan Angkatan Utama TNI Angkatan Laut V Denpasar juga telah menyiagakan tiga kapal perang untuk mengamankan jalur laut dalan KTT ASEAN. Ketiga Kapal didatangkan dari pangkalan TNI Laut Surabaya.

    "Ketiga Kapal perang itu disiagakan 6 hari sebelum hari H KTT ASEAN. Salah satunya ditempatkan di kawasan Nusa Panida, dan terkonsentrasi di selatan dan utara Bali," jelas Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut I Wayan Suarjana, Selasa (1/11).

    Ia menegaskan, kendati tidak ada pengamanan khusus terkait kedatangan Presiden Barack Obama dengan menyertakan Kapal Induk AS, pihaknya belum mendapat konfirmasi dari rekan sejawat mereka di AS.

    "Pelaksanaan pengamanan wilayah Bali, dan pertahanan laut di kawasan Indonesia, jelang KTT sampai berakhir tetap menerapkan pola pengamanan TNI AL sendiri, tidak melibatkan pihak asing, termasuk AS," tandas Suarjana.

    Pola pengamanan di laut, kata Kolonel Laut I Wayan Suarjana, dilakukan sistem penyekatan. Sekitar 600 orang personel melakukan patroli dengan kapal di utara dan selatan, dibantu tim intelijen yang saat ini sudah melaksanakan tugas mereka dijalur tikus.

    "Seluruh kekuatan akan dikerahkan. Seluruh kesatuan dan kekuatan personel yang ada akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan," ujar Pangdam IX Udaya Mayjen TNI Leonard Louk, dalam kesempatan yang sama.

    Menurutnya, dalam beberapa pekan terakhir seluruh staf yang ada di Kodam IX Udaya bersama Polri telah melakukan peninjauan di daerah perbatasan di Bali baik di Gilimanuk Bali barat maupun di Padangbai Bali Timur.

    Pengamanan seluruh pintu masuk saat ini sudah memenuhi standar dan akan terus ditingkatkan menjelang hari H nanti.

    Sumber : Media Indonesia
    Readmore --> 4 Pesawat Tempur F-16 dan 3 Kapal Perang Amankan KTT ASEAN

    Kapal Selam Buatan ITS Akan Diuji coba 2013

    Surabaya - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya membuat kapal selam yang diberi nama Kapal Perang Crocodile-Hydroffoil. Saat ini pembuatan baru mencapai sekitar 20 persen berupa penyiapan dua mesin kembar diesel Mitsubishi 6D40T dengan kapasitas masing-masing 350 PK serta pembuatan mal atau contoh badan kapal sesuai ukuran.

    "Pembuatan kapal selam ini menggunakan dana program insentif riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Kepala Laboratorium Hidrodinamika Fakultas Teknik Kelautan Institut Sepuluh Nopember Surabaya Wisnu Wardhana, Selasa (1/11/2011) di Surabaya.

    Alokasi dananya mencapai Rp 3 miliar yang disampaikan selama tiga tahun antara 2011-2013 atau setiap tahun sebesar Rp 1 miliar.

    Menurut Wisnu, Kapal Perang Crocodile-Hidrofoil merupakan yang pertama di Indonesia. "Kapal selam ini kombinasi dari tiga fungsi, yaitu untuk kapal hidrofoil yang melayang hanya bagian sayap yang menyentuh permukaan air, kemudian fungsi kapal permukaan, dan fungsi kapal selam dengan kedalaman 5-7 meter," kata Wisnu.

    Dijadwalkan, kapal ini selesai tahun 2013. Lokasi uji coba di Selat Madura.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> Kapal Selam Buatan ITS Akan Diuji coba 2013

    Pindad Targetkan 2023 Menjadi Produsen Terkemuka di Asia

    Bandung - Tahun 2023, PT Pindad akan menjadi produsen peralatan pertahanan terkemuka di Asia. Hal ini akan tercapai melalui upaya inovasi prouduk dan kemitraan strategis.

    Demikian dikatakan Direktur Produk dan Manufakturing PT Pindad, Tri Harjono, dalam acara temu pers di Bandung, Selasa (1/11). Turut hadir dalam acara itu adalah Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hartind Asrin.

    Harjono mengatakan, PT Pindad akan terus melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional dan secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

    Strategi yang akan dilakukan ke depan, kata dia, ada tiga hal yakni, pertama, integrasi bisnis yakni dengan menjadikan bisnis alutsista sebagai backbone, mengupayakan subsitusi impor alutsista, mengembangkan bisnis komersial yang terkait teknologi alusista dan meninggalkan bisnis peralatan industrial yang tidak menguntungkan dan sulit dikembangkan.

    Kedua, fokus pengembangan yakni alutsista untuk kaveleri dan artileri. Ketiga, membangun keunggulan operasional melalui perbaikan lini produksi khususnya alutsista, restrukturisasi sistem atau proses bisnis, restrukrisasi permodalan, restrukturisasi sumber daya manusia dan aliansi strategis dengan industri dalam negeri dan luar negeri.

    Menurut Harjono, ada beberapa permasalahan yang dialami PT Pindad sampai saat ini adalah mesin produksi usia sudah tua sehingga kurang optimal, modah kerja sangat terbatas, umur sumber daya manusia sudah tua yakni rata-rata 43 tahun dan beban fixed cost yang tinggi.

    Dikatakan, penjualan alutsista tahun 2010 yang terdiri dari senjata, amunisi dan kendaraan khusus mencapai Rp 675 miliar. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2009 dengan tiga jenis produk yang sama yakni mencapai Rp 773 miliar.

    Harjono mengatakan, dalam waktu dekat, Malaysia akan membeli 30 unit kendaraan panser jenis anoa. "Satu panser seharga US$ 1 juta. Sekarang Malaysia sudah ok, tinggal tunggu administrasinya saja," kata dia.

    Sumber : Suara Pembaruan
    Readmore --> Pindad Targetkan 2023 Menjadi Produsen Terkemuka di Asia

    TNI AL Kerahkan 21 Kapal Perang Terlibat Latihan Perang Armada Jaya XXX/2011

    Surabaya - Sebanyak 21 kapal perang, 4.000 personel, enam pesawat udara, satu batalyon tim pendarat Marinir beserta 93 kendaraan tempurnya, akan dilibatkan latihan perang bersandi “Armada Jaya XXX/2011″.

    Kapal perang yang dilibatkan dalam latihan perang yang dimulai 31 Oktober hingga 17 November, antara lain kapal perusak kawal rudal, kapal cepat rudal, kapal angkut tank dan kapal selam.

    Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno saat membuka latihan perang di Pusat Komando Latihan Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya Jawa Timur, Senin (31/10/2011), mengatakan latihan ini untuk mengukur kesiapan prajurit dan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT).

    “Seluruh hasil latihan akan dievaluasi untuk kesiapan TNI AL, dalam mendukung latihan gabungan TNI pada 2012 yang rencananya juga digelar di wilayah perairan Indonesia Timur,” ujar KSAL Soeparno.

    Menurut Soeparno, latihan dibagi dalam dua tahap. Yakni gladi posko (31 Oktober-4 November) sampai dengan gladi lapangan (8-17 November) melalui serbuan operasi amfibi dan pendaratan pasukan di Pantai Sangatta, Kalimantan Timur.

    Setelah seluruh rangkaian operasi berakhir, dilanjutkan kegiatan bakti sosial yang didukung kapal perang rumah sakit KRI Soeharso-990. “Kami pilih wilayah Sangatta yang dekat wilayah perbatasan dengan negara tetangga, karena kondisi lingkungan di kawasan itu memang sangat strategis dan dinamis,” kata KASAL.

    Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi yang tidak diinginkan dan mengharuskan dilakukan operasi laut, lanjut Soeparno, TNI AL sudah memiliki konsep yang terencana.

    “Sampai saat ini, TNI AL tetap melakukan operasi rutin di kawasan perbatasan Ambalat dan pulau-pulau terluar. Kondisinya sekarang masih biasa-biasa, karena perundingan (soal Ambalat) juga belum selesai,” kata KSAL Soeparno.

    Sumber : Tribun
    Readmore --> TNI AL Kerahkan 21 Kapal Perang Terlibat Latihan Perang Armada Jaya XXX/2011

    Komisi I : Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat

    Fayakhun Andriadi, Anggota Komisi I DPR/Fraksi Partai Golkar

    Ajak Perbankan Peduli NKRI


    Sudah sepatutnya, pemerintah bersikap tegas membangkitkan industri pertahanan dalam rangka memenuhi kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF).

    Artinya, membangkitkan industri pertahanan guna memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri, melalui pemberdayakan perbankan nasional.

    "Kita harus berdayakan perbankan nasional, baik dalam hal belanja alutsista ke industri alutsista dalam negeri maupun luar negeri (jika ada yang belum bisa kita produksi sendiri). Jadi, pembiayaannya dilakukan secara mandiri, tidak dengan K/E yang amat menguntungkan pihak lembaga keuangan asing," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, di Jakarta, baru-baru ini.

    Keikutsertaan perbankan nasional dalam mendukung MEF merupakan implementasi kepedulian menegakkan kedaulatan serta mengamankan wilayah NKRI dari setiap ancaman asing, termasuk aksi-aksi penjarahan, pencurian kekayaan alam, maupun gangguan di kawasan perbatasan lainnya.

    "Artinya, kita bisa memilih (cara pengadaan barang), tidak diperlakukan semena-mena oleh negara mana pun dengan dalih karena memberikan bantuan hutang. Dan yang pasti, harga lebih murah karena membeli dalam jumlah banyak, dan waktu serah terima yang lebih cepat," ujar Fayakhun yang juga menjadi salah satu pengurus DPP Partai Golkar periode 2009-2015 ini.

    Bila MEF bisa diterapkan segera, pria kelahiran 24 Agustus 1972 ini, yakin, negara tetangga manapun akan lebih berhati-hati, karena alutsista inti Indonesia menjadi kuat dan berwibawa.

    Lebih dari itu, Indonesia telah mengejawantahkan amanat konstitusi serta harapan para the founding fathers serta seluruh rakyat Indonesia menyangkut upaya menjaga harga diri bangsa. "Ini (harga diri bangsa) di atas segalanya, dan tidak bisa dinilai dengan uang," katanya.

    Karena itu, implementasi MEF merupakan syarat mutlak. "Jadi sekali lagi, ini tidak bisa dinilai dengan ukuran materi berupa uang. Karena hal ini menyangkut kedaulatan wilayah NKRI, menyangkut harkat, martabat dan harga diri sebuah bangsa," kata Fayakhun menegaskan. (Feber S)


    MEF Penjabaran Harga Diri Bangsa


    Pemerintah jangan sesekali menganaktirikan soal pentingnya pertahanan negara. Tentunya, pertahanan berbicara soal personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terangkum dalam kualitas dan kuantitas pertahanan.

    Jika TNI dibekali alutsista memadai serta berteknologi tinggi, akan meberikan dampak positif pada pertahanan. Pada sisi lain, alutsista berteknologi tinggi dimiliki TNI, memberikan daya gentar pada negara tetangga.

    Untuk itu, tutur anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, tak salah jika Indonesia mengintensifkan pemenuhan alutsista yang berbasis kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Realisasi pemenuhan kebutuhan minimal alutsista inti, yang dijabarkan dalam konsep MEF, merupakan harga diri bangsa Indonesia.

    "Jika ini diabaikan terus-menerus, menyebabkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada dalam posisi rawan alutsista, minim kuantitas, rendah kualitas, yang berarti berpengaruh kepada parahnya daya gertak, terutama menghadapi beragam provokasi dari luar (di perbatasan) maupun dari dalam," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) II DKI Jakarta ini.

    Patut diakui, jika Kementerian Pertahanan (Kemhan) sangat jeli dan spesifik mengitung implementasi MEF. Artinya, Kemhan melakukan perhitungan cermat untuk kebutuhan minimum alutsista inti yang dijabarkan dalam MEF tersebut.

    Meski demikian, ucap Fayakhun, hitungan MEF itu harus sesuai dengan kebutuhan akan datang. Dalam periode enam tahun ke depan, MEF tak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi.

    "Ternyata, MEF TNI saat ini, setara dengan kemampuan Kemhan membeli alutsista selama enam tahun. Namun, apabila selama enam tahun tersebut pembelian alutsista secara 'ketengan' atau 'sedikit-sedikit', juga akan sulit memenuhi MEF yang diharapkan dalam waktu enam tahun itu," ujarnya.

    Dia mengatakan, MEF merupakan kebutuhan hari ini. "Ini soal harga diri bangsa yang semakin `diinjak-injak` bangsa lain, khususnya tetangga. Lihat saja berbagai provokasi di kawasan perbatasan yang agak sulit ditanggapi dengan gertakan minimal seimbang, karena kita memang merasa kalah dalam alutsista inti (MEF). Dulu, di era Bung Karno hingga Pak Harto, kita tidak begini. Makanya tak ada yang berani menggertak kita," katanya. Dan, kini Kemhan sepertinya terus bekerja keras meningkatkan kinerja dan kemampuan pertahanan negara.

    Duduk Bersama

    Sementara itu, melalui blogger www.fayakhun.blogspot.com yang dkutip Suara Karya, Fayakhun menilai persoalan MEF hanya bisa dipecahkan bila Kemhan, TNI serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) duduk bersama.

    "Lalu, menyiapkan skema implementasi MEF secara konkret dan konsekuen. Jadi, menurut kami, kalau dalam enam tahun kita memerlukan 24 pesawat tempur, maka ketika membeli, sekaligus membeli 24 unit, sehingga harganya akan jauh lebih murah ketimbang setiap tahun membeli empat unit," katanya.

    Sebab, menurut dia, jika membeli sekaligus 24 unit, total barangnya akan diterima di tahun ketiga. "Artinya, waktunya lebih cepat, harga lebih murah, dan biaya perawatan akan lebih murah per unitnya juga," ujarnya.

    Fayakhun Andriadi menambahkan, konsep yang sama berlaku untuk membeli kapal, tank, rudal, dan macam-macam alutsista inti lainnya. "Itulah pemikiran orisinal kami terhadap implementasi MEF secara utuh," katanya.

    Mengenai cara pembayaran, tutur Fayakhun Andriadi, selama ini memang banyak yang mengusulkan melalui penerapan konsep K/E (kredit ekspor). "Setahu saya, konsep K/E pada dasarnya adalah konsep pinjam uang, dibayar bertahap, dengan membayar bunga, dengan kata lain, utang ke institusi keuangan asing, atau utang ke negara lain," ucapnya.

    Namun, menurut dia, ini menjadi tidak efisien, karena durasi waktu menjadi 33 bulan hingga terjadi kontrak. "Tetapi, sesungguhnya kita memiliki alternatif secara domestik. Sebab kita tahu bersama, perbankan dalam negeri, yang disinyalir memiliki `dana tidur` dalam jumlah besar, sebetulnya adalah sesuatu yang potensial," kata Fayakhun.

    Jadi, bagi Fayakhun Andriadi, dari pada menjadi beban pemerintah untuk membayar SBI, akan lebih bermanfaat jika "dana tidur" itu digunakan membiayai pembelian alutsista inti TNI, yang bisa dipakai demi menjaga kedaulatan bangsa.

    "Ingat, kasus penangkapan tiga anggota atau petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kita oleh pihak Polisi Air Malaysia yang sungguh memalukan. Mudah-mudahan dengan terpenuhinya alutsista inti, hal itu tidak terjadi lagi. Sebab, kita sudah punya kekuatan untuk mengamankan kekayaan sumber daya alam dari pencurian," ujarnya.

    Ia juga mengingatkan, bisa saja nilai kekayaan alam Indonesia yang hilang setahun, cukup untuk memenuhi MEF (alutsista inti) TNI hanya dalam setahun, tidak perlu menunggu bertahun-tahun. (Feber S)


    Susaningtyas Nefo Handayani K.
    Anggota Komisi I DPR/ Fraksi Partai Hanura

    F16 Mantapkan Pengawalan NKRI


    Komisi I DPR menyetujui hibah 24 unit bekas pesawat F16 dari pemerintah AS dengan skema Foreign Millitary Sale (FMS) yang harus up grade setara dengan blok 52.

    "Ini keputusan antara Komisi I DPR dan Menteri Pertahanan, beberapa waktu lalu (25/10)," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati di Jakarta, belum lama ini.

    Menurut Nuning, begitu panggilan akrab Susaningtyas, dalam menindaklanjuti hibah ini, dibentuk tim khusus peningkatan kerja sama Indonesia-AS dalam bidang pertahanan yang lebih saling menguntungkan.

    Menurut dia, seperti dikutip Today.com, dalam rapat tersebut, juga ada suara protes yang diungkapkan Fraksi PDIP melalui Tjahjo Kumolo bahwa penyediaan dana dari pihak Indonesia cukup besar dan kemampuan terbatas bagi hibah F16, masuk katagori hibah bersyarat yang jelas memberatkan.

    Sebagaimana berita sebelumnya, untuk upgrade hibah pesawat seluruhnya, pemerintah harus mengucurkan dana tak kurang dari 600 juta dolar AS atau Rp 5,3 triliun. (Feber S)


    BTB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR/Fraksi PDIP

    Pemerintah Wajib Tangkal Intervensi Asing


    Pemerintah wajib menangkal segala bentuk intervensi pihak asing ke Indonesia karena kedaulatan negara merupakan harga mati. "Kedaulatan negara Indonesia merupakan harga mati. Kalau memang ada bukti awal bahwa yang bersangkutan dapat mengganggu kepentingan dalam negeri, itu boleh saja. Indonesia adalah negara berdaulat," kata TB Hasanuddin, di Jakarta, belum lama ini.

    Hal tersebut disampaikannya terkait dengan informasi pimpinan Greenpeace Inggris, berusaha masuk ke Tanah Air. September 2011, pihak imigrasi sendiri sudah melakukan pencegahan terhadap pimpinan Greenpeace tersebut karena dinilai bisa mengganggu keamanan, ketertiban umum bahkan membahayakan Indonesia.

    Ia mengatakan, imigrasi sudah bekerja sesuai dengan tugasnya karena setiap orang asing yang masuk ke Indonesia diperiksa apa motif dan kepentingannya.

    "Saya kira imigrasi sudah biasa melakukan hal seperti itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena memang setiap orang asing yang mau masuk ke Indonesia selalu diperiksa apa motif dan kepentingannya," kata Hasanuddin.

    Karena itu, politisi PDIP ini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Hukum dan HAM tidak bersikap berseberangan. Karena, pada dasarnya setiap warga negara asing yang akan memasuki wilayah RI wajib mematuhi hukum.

    "Kemlu harus satu suara dengan Kemenkumham karena ini menyangkut nama baik kita di luar negeri. Dasar hukum yang ada harus dipertahankan," ujarnya.

    Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, mengapresiasi sikap pemerintah yang menolak kedatangan pimpinan Greenpeace ke Indonesia.

    "Langkah itu sudah tepat. Sebab, setiap orang asing yang ingin memasuki Indonesia harus terlebih dahulu diperiksa apa motif dan kepentingannya dan penolakan dilakukan karena pemerintah sudah mendapat informasi yang akurat dan objektif lebih dulu," katanya.

    Menurut dia, ditolaknya orang asing masuk ke Indonesia berawal dari rangkaian kerja sama antar aparat pemerintah, yang sebelumnya harus ada alasan kuat yang melatarbelakanginya.

    Itu artinya, penolakan terhadap pimpinan Greenpeace telah dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif. (Ant)


    Yorrys Raweyai, Anggota Komisi I DPR/Fraksi Partai Golkar
    Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)


    Rangkul Pemuda Tingkatkan Ketangguhan Bangsa

    Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan keamaman dan juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), bagi Yorrys Raweyai, menjadi penting membangun ketangguhan bangsa.

    Menurut anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) ini, dialektika kepartaian dan kebangsaan akan selalu berjalin dan berkelindan, hingga bertemu pada muara yang sama, yakni bangunan karakter kebangsaan (nation character buliding).

    "Karakter kebangsaan akan memupuk semangat kebersamaan yang dilandasi kultur kebangsaan, seperti yang diwariskan para pendahulu bangsa ini," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua.

    Partai Golkar memiliki sayap pemuda partai yang berfungsi sebagai salah satu sumber utama rekruitmen kader. Identifikasi kader yang dihuni oleh sebagian besar anak muda sejalan dengan sejarah gerakan kaum muda yang tidak pernah lepas dari eksistensinya sebagai figur yang selalu hadir memberi konstribusi penting dalam setiap bentuk partisipasi dan mobilisasi.

    AMPG yang merupakan corong kaum muda sekaligus sumber kader utama tentu memiliki tempat strategis dalam program kaderisasi yang dijalankan oleh Partai Golkar.

    Letak strategis kader kaum muda yang menjadi potensi besar dalam sistem kaderisasi pun pada akhirnya harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan strategis, isu dan kepentingan kaum muda saat ini dan masa yang akan datang.

    Sebab, sistem kaderisasi bukanlah sistem yang mengikuti kepentingan pragmatis, isu nasional yang 'datang dan pergi', namun kepentingan yang lebih besar. Kaderisasi bukanlah semata mobilisasi, tapi lebih daripada itu, menanamkan kesadaran tentang jati diri kepartaian.

    Sistem kaderisasi tidak sekedar menjawab tantangan masa depan Partai Golkar tapi juga masa depan bangsa. Karena itu, momentum Tahun Kaderisasi hendaknya mengurai keberhasilan dan kegagalan partai ini dalam memperkuat sendi-sendi dan jati diri kader yang tidak hanya diproduksi dari rahim kepartaian, tapi juga dari kultur kebangsaan.

    Produk kader yang dihasilkan adalah mereka yang mampu memahami sendi-sendi dan jati diri kebangsaan dan mengamalkannya sebagai character dalam nation.

    Indikasi dari keberhasilan itu bisa terlihat dari sejauh mana sistem kaderisasi mengamalkan nilai-nilai dan ideologi karya-kekaryaan; bertindak atas nama rakyat dan memberi manfaat yang nyata bagi kehidupan rakyat.

    Momentum kaderisasi inilah yang telah dimanfaatkan oleh Partai Golkar dengan menggerakkan mesin sayap partai (AMPG) sebagai lokomotif kaderisasi.

    Di penghujung 2010, AMPG telah menghimpun seluruh kekuatan kaum muda yang berada dalam lingkungan Partai Golkar, untuk menyatukan tekad dan menyiapkan kualitas dan kapasitas kaum muda menyongsong Tahun Kaderisasi.

    Di awal 2011, AMPG mengadakan Jambore Siaga Karya Indonesia di Bumi Perkemahan Cibubur yang melibatkan kurang lebih 3000 pemuda dari seluruh Indonesia.

    Mereka dididik dan dibina dengan berbagai keterampilan demi masa depan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran ideologis sebagai anak bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 pun dibangun agar selalu sejalan dengan jati diri kepartaian dan kebangsaan.

    Sumber : Suara Karya
    Readmore --> Komisi I : Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat

    Monday, October 31, 2011 | 12:39 PM | 0 Comments

    Iran Rancang Pesawat Tempur Baru

    Birjand - Menteri Pertahanan Iran, Ahmad Vahidi, mengatakan, Republik Islam Iran mengagenda pembuatan jet-jet tempur baru. Brigadir Jenderal Vahidi menegaskan, Angkatan Udara Iran bekerja sama dengan para dari Departemen Pertahanan dalam pembuatan pesawat militer baru itu.

    "Jet-jet tempur itu berbeda. Pemeliharaan, perbaikan, perancangan dan pembuatan pesawat tempur seperti Azarakhsh, Saeqeh, serta pesawat baru lainnya itu merupakan tanda jenius pengetahuan dan teknologi dalam negeri, dan booming industri pertahanan negara dalam puncak sanksi sepihak yang diberlakukan AS," katanya.

    Ia menyebutkan beberapa faktor, seperti keberanian tentara Iran dalam menjalankan misi mereka dan kenyataan bahwa ribuan tentara muda jadi martir telah membantu Iran untuk meraih posisi seperti sekarang.

    Vahidi juga mengumumkan pengiriman kapal selam baru Angkatan Laut Republik Islam Iran pada Agustus lalu guna melaksanakan misi di perairan Teluk Persia. Kapal selam itu dilengkapi teknologi mutakhir dan persenjataan canggih, berkemampuan manuver tinggi dan punya kemampuan yang cocok untuk operasi bawah air.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> Iran Rancang Pesawat Tempur Baru

    Ranpur Terbaru Buatan Pindad Direspon Pasar Alutsista

    Bandung - PT Pindad menyiapkan konsep pengembangan panser 4x4 versi terbaru yang rencananya akan dirilis pada Desember 2011.

    "Selama dua bulan Pindad diberi waktu untuk menyiapkan konsep panser 4x4 versi baru, Desember rancangan itu sudah harus dipresentasikan," kata Direktur Utama PT Pindad Adik Aviantono Sudarsono di Bandung, Minggu.

    Menurut Adik, ia mendapat tugas langsung dari Presiden RI saat kunjungannya ke PT Dirgantara Indonesia yakni untuk mengembangkan panser 4x4 untuk versi 3/4 ton untuk mendukung operasi TNI.

    "Modelnya sudah ada satu, bekerja sama dengan Renault Perancis, sedangakan sasis dan bodinya produk Pindad. Ukurannya lebih lebar dari panser yang ada saat ini," kata Adik.

    Panser jenis itu untuk mendukung operasi militer maupun operasi non perang terutama di medan yang tidak terlalu curam, termasuk operasi di dalam kota dan lapangan udara.

    Namun ternyata, panser model terbaru itu justeru mendapat respon dari pasar alutsista. Selain Presiden RI yang tertarik untuk melengkapi TNI dengan panser itu, juga beberapa pemesan dari luar negeri juga menghubungi Pindad. "Pesanannya pasti luar biasa, di kelasnya memang panser itu cukup tangguh dan gagah," kata Adik.

    PT Pindad yang mempunyai pengalaman dalam pembuatan Panser 6x6 Anoa, menurut Adik cukup untuk bisa mengembangkan panser itu. "Jelas konsepnya merupakan turunan dari Panser 6x6 Anoa, kita bisa mengembangkannya dan hasilnya sudah bisa kami pamerkan di PTDI," kata Adik.

    Terkait mesin yang akan digunakan, kata Adik panser buatan BUMN strategis itu bisa menggunakan beberapa mesin. Selama ini Pindad menggunakan mesin Renault, ke depan menurut Adik tidak menutup kemungkinan menggunakan mesin lainnya sesuai dengan spesifikasi alat angkutan militer jenis Panser.

    Bila konsep pengembangan Panser 4x4 terbaru itu disetujui, maka Pindad akan melangkah ke era baru produk panser selain memproduksi Panser 6x6 dan 4x4 Anoa dan tank.

    Sumber : Media Indonesia
    Readmore --> Ranpur Terbaru Buatan Pindad Direspon Pasar Alutsista

    Sunday, October 30, 2011 | 3:03 PM | 0 Comments

    Menhan : Hibah F-16 karena Pertimbangan Wilayah

    Bandung - Keputusan menerima hibah 24 unit pesawat tempur F-16 dari AS di antaranya karena tuntutan atas kebutuhan pengawasan wilayah Indonesia yang luas. Demikian Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di sela-sela penandatangan komitmen pengadaan pesawat angkut CN-295 di Hanggar PT DI Bandung, Rabu (26/10).

    Menurut Purnomo, langkah tersebut menjadikan kekuatan TNI AU bertambah menjadi dua skuadron pesawat F-16. Sebelumnya, Indonesia telah mempunyai 10 unit pesawat serupa. Selain itu, kemampuan pesawat tempur tersebut juga ditingkatkan termasuk masa pakainya. Dari semula blok 25 menjadi 52. "Kemampuannya akan seperti F-16 yang dipunyai Singapura," tandasnya.

    Pesawat-pesawat hibah itu, sebut Purnomo yang menegaskannya bukan sebagai pesawat rongsokan bakal diterima pada 2014. Ditambahkan, waktu pengiriman itu juga dinilai lebih baik dibandingkan harus membeli pesawat sejenis yang baru yang lebih lama masa penerimaannya.

    Di sisi lain, imbuhnya, pengawasan wilayah yang lebih intens harus dilakukan terutama di titik lemah seperti kawasan laut China Selatan. Purnomo juga menjelaskan bahwa kebutuhan pesawat tempur di masa mendatang akan dipenuhi melalui produk kerjasama Indonesia-Korea Selatan.

    Dengan kode KFX/IFX, jet tempur generasi 4,5 itu mulai dirancang bangun. Pada 2020, sebanyak 50 unit siap memperkuat jajaran TNI AU. F-16 dan Sukhoi merupakan pesawat tempur generasi empat sehingga KFX/IFX lebih canggih.

    Sumber : Suara Merdeka
    Readmore --> Menhan : Hibah F-16 karena Pertimbangan Wilayah

    Dirut PT DI : Pesawat N-250 Masih Dirawat Baik

    Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) masih merawat dengan baik dua unit pesawat karya anak bangsa N-250 Gatotkaca meskipun kedua pesawat itu tidak bisa diterbangkan karena terkendala prosedur dan regulasi penerbangan.

    "Dua pesawat N-250 masih kami rawat dengan baik di hanggar kami," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso di Bandung, Sabtu (29/10).

    Pesawat N-250 merupakanan pesawat hasil pengembangan sendiri putra-putri Bangsa Indonesia yang dikembangkan PT Dirgantara Indonesia yang kala itu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

    Pesawat N-250 yang sempat diterbangkan dan mengikuti sejumlah pameran kedirgantaraan itu merupakan pengembangan IPTN dari produk andalannya CN-235 yang merupakan produk kerja sama dengan Cassa Spanyol.

    Dengan warna dasar putih dan bagian bawah badan pesawat biru itu, N-250 masih "gagah" dipamerkan, meskipun pesawat itu tidak lagi diterbangkan.

    Bahkan, N-250 menjadi salah satu pesawat produk PTDI yang dipamerkan saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke PTDI pada Rabu (26/10) lalu. Presiden juga sempat mendapat sekilas penjelasan terkait perawatan pesawat itu.

    Juru bicara PTDI, Rakhendi menyebutkan pesawat itu disimpan di hanggar yang terletak di ujung kompleks hanggar PTDI.

    "Sebenarnya pembuatan N-250 itu sudah selesai dua setengah pesawat, dua pesawat sudah dirampungkan dan yang satu lagi pengerjaanya baru 50% saat proyek itu dihentikan," kata juru bicara PT Dirgantara Indonesia, Rakhendi.

    Pesawat N-250 yang merupakan pengembangan dari CN-235 memiliki bentuk berbeda dari pendahulunya. Yang mencolok adalah sayap ekornya yang dipasang di bagian atas, sedangkan CN-235 pada bagian bawahnya.

    Saat ini PTDI kembali bangkit melalui program revitalisasi dengan mengembangkan produk CN-235 Maritime Patrol dan terakhir mengembangkan pesawat CN-295 bekerja sama dengan Airbus Military Spanyol.

    PTDI akan mengerjakan sejumlah pesawat CN-295 pesanan Kementerian Pertahanan RI di samping membuat helikopter dan pesawat CN-212.

    Bersama PT Pindad, PTDI mendapat penugasan untuk mendukung program revitalisasi alutsista TNI di bidang masing-masing.

    Sumber : Media Indonesia
    Readmore --> Dirut PT DI : Pesawat N-250 Masih Dirawat Baik

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.