ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, July 23, 2011 | 5:30 PM | 0 Comments

    Helikopter Mi-35 Dan Bo 105 TNI AD Lakukan Uji Fungsi Amunisi Dan Senjata

    Jakarta - Dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista TNI AD khususnya Puspenerbad, Kemhan RI telah melakukan pengadaan 3 unit Helikopter Mi-35P beserta 3 pucuk senjata Canon Gsh 30K, munisi Canon Kal 30 mm, serta 6 unit Rocket Launcher B8V20-A dan Rocket S-8 Kom Kal 80 mm.

    Guna mewujudkan kesiapan operasional senjata dan amunisi Helikopter Mi-35P maka dilaksanakan uji fungsi senjata Canon Gsh 30K beserta Canon Kal. 30 mm dan Roket Launcher B8V20-A serta Roket S-8 Kom kal. 80 mm. Uji fungsi senjata dan Amunisi Helikopter Mi-35P dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Juli 2011di Daerah Latihan Puslatpur Kodiklat TNI AD.

    Dalam pelaksanaan Uji Fungsi Senjata dan Amunisi Helikopter Mi-35P hadir turut menyaksikan Danpuspenerbad Brigjen TNI Mochamad Wachju Rijanto, beberapa Pamen dari Kemhan, Mabes TNI, Mabesad, dan Dislibangad serta Muspida OKU Timur didampingi oleh Danpuslatpur Kodiklat TNI AD Kolonel Inf Moch. Fachrudin.

    Pelaksanaan kegiatan Uji Fungsi Senjata dan Amunisi Helikopter Mi-35P berjalan lancar dan aman.

    Sumber : Puslatpur

    Baca Juga

    Latihan menembak Senjata Pesawat Helikopter Bo 105 Skadron 11/Serbu TA. 2011 digelar pada tanggal 21 Juli 2011 di Daerah Latihan Puslatpur Kodiklat TNI AD, latihan ini diikuti oleh 48 orang dari Skadron 11/Serbu Penerbad dan didampingi oleh personel Puslatpur Kodiklat TNI AD sebagai pengawas dan pemandu daerah latihan.

    Latihan ini bertujuan untuk memelihara, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kerjasama antar awak pesawat terbang dalam melaksanakan penembakan senjata pesawat terbang sesuai rating dan persenjataan pesawat terbang.

    Sasaran yang ingin dicapai adalah menguasai dan mampu melaksanakan prosedur bongkar pasang Roket FFAR 2,75 inch, menguasai dan mampu melaksanakan prosedur tindakan pengamanan Roket FFAR 2,75 inch, menguasai dan mampu melaksanakan prosedur komunikasi tehnik menembak senjata pesawat terbang dengan roket launcher FFAR 2,75 inch dan mampu melaksanakan penembakan senjata pesawat terbang dengan Roket Launcher FFAR 2,75 inch.

    Materiil yang digunakan dalam latihan ini adalah Pesawat Helicopter Bo 105 sebanyak 2 unit dan Roket FFAR 72 butir yang terdiri dari Roket FZ 32 (Smoke) 40 butir dan Roket FZ 71 (Anti Personel) sebanyak 32 butir.

    Pelaksanaan latihan menembak senjata pesawat Helikopter Bo 105 Skadron 11/Serbu berjalan lancar dan aman.

    Sumber : PUSLATPUR
    Readmore --> Helikopter Mi-35 Dan Bo 105 TNI AD Lakukan Uji Fungsi Amunisi Dan Senjata

    90 Prajurit Marinir Di Pulau Nipah Belum Mendapatkan Tunjangan

    Batam - Sebanyak 90 prajurit marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang bertugas di Pulau Nipah belum menerima tunjangan. Dalam kondisi demikian dan ditambah kesejahteraan hidup serba tak memadahi, empat kali dalam empat bulan terakhir, kapal aparat Malaysia memasuki perairan Indonesia di sekitar Pulau Nipah.

    Perihal belum cairnya tunjangan tersebut dipaparkan Letnan Satu Marinir DM Suari, Komandan Kompi Satuan Tugas Pengamanan Pulau Nipah-Rondo-Berhala, saat menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pertahanan Sjarief Sjamsoeddin di Pulau Nipah, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (21/7).

    Beberapa kendala yang kami hadapi adalah uang lauk-pauk terlambat. Selain itu tunjangan dua bulan terakhir akan dirapel, kata Suari.

    Tunjangan yang dimaksud Suari adalah tunjangan tugas di pulau terluar tak berpenghuni. Nilainya 150 persen gaji pokok yang dibayarkan langsung melalui rekening bank. Sementara uang lauk-pauk yang juga diberikan per bulan, nilainya Rp 21.000 per hari.

    Di samping tunjangan, sejumlah kendala yang berhubungan langsung dengan operasional tugas penjagaan pulau terluar dikemukakan Suari. Di antaranya adalah tidak adanya kapal khusus di Pulau Nipah serta keterbatasan akses komunikasi.

    Akibat nihilnya kapal khusus di Pulau Nipah, untuk kepentingan berbelanja logistik di pasar terdekat misalnya, prajurit mengandalkan kapal nelayan yang melintas lima hari sekali. ongkos sewanya Rp 600.000 pergi-pulang.

    Sementara untuk akses komunikasi, permasalahannya adalah sinyal yang menjangkau Pulau Nipah secara konsisten justru dari operator telepon selular di Singapura. Satu-satunya sinyal dari salah satu operator domestik, kondisinya timbul-tenggelam.

    Di tengah situasi tersebut, sebagaimana dikemukakan Komandan Pleton Satuan Tugas Pengamanan Pulau Nipah Letnan Satu Marinir Jarot Witono kepada Kompas, empat kali dalam empat bulan terakhir, kapal aparat Malaysia masuk ke perairan Pulau Nipah. Kapal-kapal itu kemudian kembali ke perairan internasional setelah petugas memberikan tembakan peringatan ke udara.

    Kepada para prajurit, Sjafrie mengimbau agar mereka tidak berkecil hati dan tetap melaksanakan tugas dengan maksimal di tengah kendala dan keterbatasan yang ada. Sementara perihal masuknya empat kapal Malaysia ke perairan Pulau Nipah, Sjafrie mengatakan belum menerima laporannya.

    Pulau Nipah adalah satu dari 92 pulau kecil terluar milik Indonesia. Dari Pulau Batam, jaraknya hanya satu jam perjalanan kapal cepat ke arah barat. Berhadapan langsung dengan Singapura dan jalur laut internasional menjadikan peta geopolitik maupun ekonomi pulau itu strategis.

    Pemerintah berencana mengembangkan Pulau Nipah menjadi kawasan terpadu di sektor ekonomi dan pertahanan-keamanan. Dari 43,37 hektar (ha) luas daratannya, 28,47 ha akan dikembangkan menjadi kawasan industri jasa maritim di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara 15 ha lagi akan dikembangkan menjadi kawasan pertahanan-keamanan di bawah Kementerian Pertahanan.

    Selama ini, Mabes TNI telah menyiagakan pasukan terdiri atas 90 prajurit di Pulau Nipah. Rotasi dilakukan setiap enam bulan.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> 90 Prajurit Marinir Di Pulau Nipah Belum Mendapatkan Tunjangan

    Menhan: Warga Libanon Senang Dengan Adanya Indobatt

    Jakarta - Para masyarakat Libanon mendukung Indonesia Batalyon (Indobatt), pasukan TNI yang bergabung dalam misi perdamaian PBB di Libanon. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal itu usai mendampingi Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono pada acara senam pagi bersama di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (22/7) pagi. “Indobatt kita ke Libanon juga membawa mobil pintar. Itu bertujuan untuk bagaimana kita bersosialisasi. Masyarakat sekitar memang mendukung kita dan itu merupakan nilai sukses dari Indonesia Batalyon dalam peace keeping Indonesia di Libanon,” kata Menhan.

    Pada kesempatan itu, Ibu Negara sempat meninjau kesiapan 2 mobil pintar sekaligus meresmikan pencanangan pengiriman ke Libanon untuk mendukung misi Indonesia dalam peace keeping force.

    Menhan menerangkan, di dalam mobil pintar terdapat penerangan tentang Indonesia seperti televisi, permainan lego ala Indonesia. "Di situ kita bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Juga berisi buku-buku edukasi (pendidikan) dan pemeliharaan kesehatan dan sebagainya," kata Menhan.

    Buku-buku tersebut, kata Menhan, lebih menonjolkan karakter Indonesia walaupun ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa setempat. “Saat saya di sana, mereka memberikan apresiasi karena militer-militer yang lain tidak melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar. Kita ada (interaksi). Mereka bisa membaca buku-buku dari Indonesia, berbahasa Inggris dan bahasa setempat,” katanya.

    Menurut Menhan, dua mobil pintar tersebut akan dikirim sebelum 5 Oktober 2011 mendatang. Pengiriman mobil pintar ke Libanon ini prinsipnya melakukan community development untuk berinteraksi dengan penduduk di Libanon. “Karena pada prinsipnya kalau kehadiran pasukan kita dan tidak dekat dengan masyarakat, saya kira akan sulit,” kata Purnomo.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> Menhan: Warga Libanon Senang Dengan Adanya Indobatt

    Letjen Dari Rusia Lantik 60 Prajurit Marinir Jadi Pengawak BMP-3F

    Surabaya - Pemimpin delegasi Angkatan Bersenjata Rusia, Letnan Jenderal Alexander Ilin, melantik 60 prajurit Korps Marinir TNI-AL menjadi pengawak pertama tank amfibi BPM-3F setelah mereka mengikuti pelatihan selama empat bulan.

    Pelantikan itu dilakukan di sela-sela penutupan Kepelatihan Dalam Negeri Tank Amfibi BMP-3F Korps Marinir TNI-AL yang dipimpin Komandan Pasmar-1 Korps Marinir TNI-AL, Brigadir Jenderal TNI Marinir A Faridz Washington, di lapangan apel Karangpilang, Surabaya, Jumat.

    Dalam upacara itu, Ilin juga menyerahkan sertifikat pengawak-pengawak pertama tank BPM-3F yang dibeli Indonesia dari Rusia melalui perusahaan negara itu, Rosoboronexport, tahun lalu.

    Acara penutupan itu juga dihadiri Kepala Staf Pasmar-1, Kolonel Marinir Saud Tambatua, Danlanmar Surabaya, Kolonel Marinir Yuliandar TD, Komandan Komando Latihan Korps Marinir TNI-AL, Kolonel Marinir Widodo DP, dan Komandan Pusat Pendidikan Kavaleri Korps Marinir TNI-AL, Kolonel Marinir Lasmono

    Kursus itu diikuti 60 personel, terdiri dari 24 personel Resimen Kavaleri-1 Marinir, 30 personel Resimen Kavaleri-2 Marinir, dua personel Denhar Pangkalan Marinir Surabaya, dan empat personel dari Pusdikkav Komando Pendidikan Korps Marinir TNI-AL.

    Dalam sambutannya, Washiington mengatakan kesiapan arsenal Korps Marinir harus didukung dengan kesiapan prajurit yang mengawaki kesenjataan itu.

    "Kesiapan itu telah ditunjukkan jajaran Korps Marinir yakni dengan mengadakan program pelatihan ini," katanya.

    Menurut dia, pelatihan itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, pendalaman serta penguasaan tentang teknis pengoperasian dan karakteristik seluruh komponen material tank amphibi BMP-3F.

    "Melalui pelatihan itu, awak kendaraan tempur BPM-3F diharapkan dapat lebih menguasai tentang kemampuan dan keunggulan kendaraan tersebut yaitu kemampuan daya tembak, keunggulan sistem kendali senjata, kemampuan daya amphibi, serta kemampuan daya kejut yang tinggi," katanya.

    Dengan demikian, hasil dari pelatihan awak Ranpur itu akan menjadi kebanggaan kesatuan Korps Marinir TNI-AL serta menjadi kader bagi penerus selanjutnya. BMP-3F yang dibeli Indonesia merupakan versi ekspor tank amfibi itu dengan sejumlah kekhususan yang disesuaikan dengan keperluan pertahanan maritim nasional.

    Di antara keunggulan itu adalah kemampuan "berenang" di laut dengan kecepatan 10 mil laut per jam pada gelombang laut berstatus state 3. Dengan meriam smoothbore berkecepatan rendah, proyektil pelurunya diklaim bisa menembus baja sekelas cobham yang dikenakan tank Challenger 2 buatan Inggris.

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> Letjen Dari Rusia Lantik 60 Prajurit Marinir Jadi Pengawak BMP-3F

    Anggaran Alutsista Tahun 2011 Gagal Terpenuhi Karena Dialihkan Untuk Subsidi BBM Dan Listrik

    Jakarta - Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan kekuatan pokok minimum TNI 2024 dalam APBN Perubahan 2011 gagal terpenuhi karena besarnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

    Alhasil,pengadaan alutsista dari luar negeri sementara ini ditiadakan. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, total anggaran yang akan diperoleh dari APBN Perubahan 2011 untuk pertahanan hanya sekitar Rp2,5 triliun, dari total Rp9 triliun yang dibutuhkan.

    Hal itu diketahui setelah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Kamis (21/7) malam. ”Tapi, kita juga menyadari subsidi BBM, subsidi listrik membengkak hampir Rp60 triliun. Jadi, kita di satu sisi juga menyadari bahwa APBN kita sekarang harus menanggulangi dulu subsidi dan itu adalah hal ekonomi yang penting,” katanya seusai senam sehat bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, Herawati Boediono, dan beberapa menteri KIB II di Jakarta kemarin.

    Dari anggaran Rp2,5 triliun itu, hanya Rp2 triliun yang diperuntukkan bagi pengadaan program kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Sisanya, Rp0,5 triliun,untuk non-MEF seperti pembangunan proyek Sentul untuk peacekeeping operation, counter terrorism, bencana alam,dan standby forces.

    Selain itu juga untuk pembiayaan sertifikasi tanah yang selama ini masih menjadi masalah. Purnomo mengungkapkan, anggaran untuk pengadaan alutsista sebesar Rp2 triliun itu masih bisa bertambah.Komisi I DPR menyetujui sisa anggaran penyesuaian terhadap dana pendamping rupiah untuk pinjaman luar negeri sebesar Rp300 miliar digunakan untuk pembangunan alutsista.

    Mantan Menteri ESDM itu menuturkan,alokasi untuk MEF mayoritas akan diperuntukkan bagi biaya pengadaan alutsista dari dalam negeri.Kecuali untuk pembelian suku cadang pesawat tempur. Dengan demikian, mayoritas dana akan terserap ke BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis) maupun BUMNIP (Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan).

    ‘’ Saya tidak ingat detailnya (besaran alokasi per perusahaan), tapi lebih dari 90% untuk kebutuhan dari dalam negeri,”ungkap dia. Komisi I DPR mewantiwanti agar anggaran yang terbatas itu harus bisa dimanfaatkan secara baik dan dapat memberikan nilai ekonomis kepada rakyat.

    ”Harus membeli perlengkapan dari dalam negeri agar BUMNIS kita bisa berkembang dan punya nilai tambah terhadap tenaga kerja yang ada,”kata Wakil Ketua Komisi I DPRTubagus Hasanuddin. Sebelumnya Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan, meski anggaran terbatas,tidak ada matra tertentu yang bakal diprioritaskan dalam pengadaan alutsista.

    Hanya saja, suku cadang pesawat tempur TNI Angkatan Udara sulit dibeli dalam negeri, karena sejauh ini suku cadang pesawat tempur masih bergantung pada asing. ”Kita tentu tidak ingin pesawat tempur TNI AU grounded,” tambahnya.

    Pengamat militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto menilai,tidak sulit untuk mengalokasikan anggaran bagi pembelian alutsista dari dalam negeri, sebagaimana yang juga diminta Komisi I DPR.Kebutuhan anggaran untuk industri pertahanan dalam negeri masih sedikit lantaran kapasitas produksinya kecil.

    Dengan anggaran MEF sekitar Rp2 triliun itu,Kementerian Pertahanan masih tetap bisa membangun industri pertahanan dalam negeri.Caranya dengan mengoptimalkan kapasitas produksi yang telah dicapai sekarang, lalu menumbuhkan kapasitas itu.

    Ia menggambarkan, misalnya PT Pindad dengan kapasitas produksi 300 unit panser Anoa hingga 2014 atau PT PAL dengan 6-10 unit kapal cepat rudal tinggal diberikan anggaran untuk mereka sesuai dengan kapasitas itu.”Yang jadi masalah adalah kapasitas produksi tidak akan bisa menyerap anggaran yang dialokasikan,” tuturnya.

    Andi menerangkan, dari estimasi anggaran normal untuk MEF sebesar Rp150 triliun (jika terpenuhi), untuk industri pertahanan dalam negeri bisa menyerap 10-20% saja sudah cukup hebat. ”Artinya masih ada sekitar Rp130 triliun yang harus tetap dibelanjakan dari luar negeri,”ungkap Andi.

    Sumber : SINDO
    Readmore --> Anggaran Alutsista Tahun 2011 Gagal Terpenuhi Karena Dialihkan Untuk Subsidi BBM Dan Listrik

    Friday, July 22, 2011 | 5:32 PM | 0 Comments

    TNI Dapat Dana Tambahan Rp1,3 Triliun Untuk Pembelian Alutsista Dalam Negeri

    Magelang - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mendapatkan tambahan dana melalui anggaran perubahan 2011 sebesar Rp2,4 triliun, sekitar Rp1,3 triliun di antaranya digunakan untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

    Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Magelang, Jumat, mengatakan dana sekitar Rp1,3 triliun tersebut akan digunakan untuk pembelian alutsista buatan dalam negeri seperti dari PT Pindad, PT Koja Bahari, dan PT Pal.

    "Informasi terakhir yang kami dengar, akan dapat tambahan untuk tahun 2011 sebanyak Rp11 triliun, namun karena keuangan negara belum memungkinkan, kelihatannya hanya akan turun Rp2,4 triliun," ujarnya usai upacara Prasetya Perwira Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2011 di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer Magelang.

    Jumlah perwira yang dilantik pada kesempatan tersebut sebanyak 210 orang, terdiri atas Angkatan Darat 110, Angkatan Laut 43, dan Angkatan Udara 55 orang. Dari jumlah tersebut, 39 di antaranya merupakan perwira perempuan.

    Panglima mengatakan, perwira yang baru saja dilantik merupakan prajurit karier lulusan sarjana dan D3. Prajurit karier untuk mengisi jabatan khusus, seperti bidang hukum, dokter dan lainnya.

    Ia mengatakan, mulai tahun 2011 lulusan Akmil, AAU dan AAL diberi gelar kesarjanaan yakni sarjana Sains Terapan Pertahanan. Para lulusan setara dengan D4 atau S1.

    "Hal ini sudah dirancang sejak awal dan nantinya mereka bisa menempun S2 di universitas pertahanan, dengan demikian kesinambungan ilmu pertahanan akan terus berlangsung dan TNI memiliki ahli-ahli bidang pertahanan," katanya.

    Sumber : INVESTOR
    Readmore --> TNI Dapat Dana Tambahan Rp1,3 Triliun Untuk Pembelian Alutsista Dalam Negeri

    KRI Banda Aceh-593 Angkut Pasukan ke Pangkalan Kolinlamil

    Jakarta – Salah satu kapal perang jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) KRI Banda Aceh – 593 jenis Landing Platform Dock (LPD) mengangkut pasukan dan materiil Marinir usai mengikuti Lampung Expo-2011 dan latihan Denjaka tiba di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok Jakarta, Kamis malam.

    Kapal perang dengan Komandan Letkol Laut (P) May Franky Pasuna Sihombing tersebut mengangkut pasukan dan material dari dermaga Kontainer Panjang Lampung, satu pleton pengawak material dari Batalion Kavaleri Pasukan Marinir-2 (Yonkav Pasmar-2) dan materiil pameran diantaranya satu pucuk HOW 105, satu unit truk penarik, satu unit roket RM 70 Grad, satu unit BMP-3 serta satu unit LVT-7 tanggal 11 Juli 2011 usai mengikuti Lampung Expo-2011.

    Selain mendukung kegiatan Lampung Expo-2011, kapal perang yang sehari-hari di bawah Pembinaan Satlinlamil Jakarta tersebut melaksanakan kegiatan operasi lintas laut mengangkut sejumlah pasukan dengan kekuatan satu kompi pasukan Marinir dan material yang digunakan selama pelaksanaan latihan yang ditinjau secara langsung oleh kasum TNI Letjen TNI J. Suryo Prabowo.

    Pasukan yang diangkut tersebut antara lain terdiri dari satu kompi dari pasukan khusus TNI AL yang dikenal Detasemen Jalamangkara (Denjaka) dan personel pengawak alutsista Marinir yang mengikuti Lampung Expo beberapa waktu lalu. Sedangkan material latihan yang diangkut antara lain satu unit truk Tatra 5 ton, 13 unit truk 2,5 ton, delapan unit kendaraan kecil (rancil), satu unit sepeda motor, 22 unit perahu karet, empat unit sea rider serta 44 unit motor tempel (mopel) PK.

    Menurut Komandan KRI Letkol Laut (P) May Franky Pasuna Sihombing, selama kegiatan lintas laut Lampung – Tanjung Priok dengan jarak kurang lebih 122,07 Nautical Mile (NM) dengan kecepatan 15 knot, dilaksanakan berbagai serial latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan seluruh pengawak unsur KRI, diantaranya peran-peran tempur bahaya udara, peran kecelakaan di laut dan peran kebakaran sesuai dengan protap di kapal perang.

    Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Didit Herdiawan, MPA., MBA. bahwa setiap kegiatan operasi agar meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pengawak unsur dalam mengoperasikan alat utama TNI AL.

    Sumber : POS KOTA
    Readmore --> KRI Banda Aceh-593 Angkut Pasukan ke Pangkalan Kolinlamil

    Prajurit Penjaga Perbatasan Perlu Diberi Penghargaan

    Jakarta - Para prajurit penjaga perbatasan dan pulau terluar Indonesia harus diberikan penghargaan. Penghargaan ini bertujuan agar mereka memiliki kebanggaan terhadap Indonesia. saat memberikan arahan kepada prajurit Satgas Pengamanan Pulau Nipa, Kamis (21/7) Wakil Menteri Pertahanan menyampaikan rasa bangganya kepada para prajurit yang tetap memiliki moril tinggi.

    Keberadaraan para prajurit di pulau terluar mempunyai dua makna, pertama sebagai penjaga teritorial terdepan dalam rangka kedaulatan negara di bidang pertahanan negara, dan kedua adalah bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi secara nasional.

    Dikatakan Wamenhan, pemerintah melalui Kemhan telah dan terus berupaya memberikan tunjungan bagi prajurit yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan dan pulau terluar. Untuk itu prajurit Pulau Nipa diberikan tunjangan paling tinggi yaitu 150 % dari gaji pokok. Hal ini dikarenakan Pulau Nipa merupakan pulau yang tidak ada penduduknya.

    Wamenhan menjelaskan, Pemerintah membedakan hal-hal yang demikian dengan harapan agar moril dan semangat prajurit tetap tinggi dan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada para prajurit dapat maksimal.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> Prajurit Penjaga Perbatasan Perlu Diberi Penghargaan

    Dua Kapal Perang TNI AL Bertolak Ke Thailand


    Surabaya - Dua Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yaitu KRI Diponegoro-365 dan KRI Tongkol-813 bertolak menuju Thailand dari dermaga Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Mentigi Pulau Bintan Kepri Jumat (21/7/2011).

    KRI Diponegoro yang dikomandani Letkol Laut (P) Antonius Widyoutomo dan KRI Tongkol di Komandani Mayor Laut (P) Bimo Adji akan melaksanakan Latihan Bersama(Latma) dengan Angkatan Laut (AL) Negeri Gajah Putih Royal Thailand Navy (RTN).

    Kedua kapal perang yang berada di jajaran Koarmatim itu melaksanakan perjalanan Lintas Laut (Linla) dari Tanjung Uban menuju Pangkalan Angkatan Laut RTN yang berada di Sattahip Naval Base Thailand dengan memakan waktu selama kurang lebih dua hari.

    "Seluruh prajurit KRI telah menyiapkan fisik dan mental, kemampuan dan profesionalisme sesuai tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dengan berlatih secara rutin sebelum berangkat menuju daerah latihan yang sesungguhnya,"ungkap Letkol Laut (P) Antonius Widyoutomo sebelum bertolak menuju Thailand.

    Selain menggemban tugas Latihan Bersama (Latma) kedua KRI tersebut juga membawa misi diplomasi memeperkenalkan beberapa seni dan kebudayaan asli dari Tanah Air yang akan ditampilkan dihadapan para pejabat dari Kedutaan Besar (Dubes) RI di Thailand dan pejabat RTN.

    Sebagai wujud dari peningkatan kerja sama bilateral kedua negara yang merupakan bagian dari wilayah regional Asia Tenggara, maka TNI AL dan RTN merasa perlu untuk melaksanakan peningkatan kerja sama di bidang latihan guna meningkatkan profesionalisme kedua Angkatan Laut yang diwujudkan dalam bentuk latihan bersama Sea Garuda 16AB - 11.

    Latihan bersama ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dan tindakan dalam hal penanganan dan tindakan dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang mungkin terjadi di wilayah perairan laut negara masing-masing pada umumnya dan di Laut China Selatan pada khususnya.

    Latihan itu juga untuk mempererat kerja sama antara TNI AL dan RTN serta meningkatkan ketrampilan profesionalisme maupun kerja sama pada tingkat unsur dalam operasi laut bersama. Selain itu kegiatan tersebut untuk memelihara dan meningkatkan hubungan baik antara kedua negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan regional.

    Sumber : INILAH
    Readmore --> Dua Kapal Perang TNI AL Bertolak Ke Thailand

    Kemhan Dorong Peningkatan Kapal Perang Buatan Dalam Negeri

    Batam - Kementerian Pertahanan akan mendorong peningkatan produksi kapal perang dalam negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan TNI AL sebagai penggunanya.

    "Kapal perang produksi dalam negeri besar manfaatnya, kami akan terus mendorong produksi dalam negeri sesuai dengan anggaran yang tersedia," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Batam, Kamis.

    Menurut dia, di Indonesia ada tiga daerah yang menjadi pusat pembuatan kapal perang TNI AL, yaitu Batam, Surabaya, dan Jakarta.

    "Saat ini TNI AL masih membutuhkan tambahan kapal perang untuk memperkuat pertahanan laut Indonesia," katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan Kapal RI Clurit 40 meter, buatan putera-puteri Indonesia yang akan digunakan untuk mengamankan perairan Indonesia bagian barat, di Batam, 25 April 2011.

    Menteri mengatakan KRI Clurit jenis kapal rudal cepat merupakan kebanggaan karena dirancang dan dibangun anak bangsa yang bekerja di PT Palindo Marine, Batam.

    Peluncuran KRI Clurit-40, kata dia, merupakan jawaban atas rasa tanggung jawab menjaga laut NKRI yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi.

    Apalagi, kata dia, selain memiliki kandungan SDA yang tinggi banyak alur perairan NKRI menjadi alur perdagangan internasional.

    "Ini sebagai mile stone menuju kemandirian industri pertahanan," kata Menteri.

    Ia mengatakan produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak akan berhenti pada KRC. Pemerintah akan terus melengkapi persenjataan TNI dengan beberapa kapal lain. Selanjutnya, akan dibuat kapal perusak dan kapal selam.

    TNI AL, kata Menteri, membutuhkan kapal yang kuat hingga mampu hadir dan mengamankan perairan di laut jauh.

    Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan TNI AL memesan dua KCR-40, dan berencana memesan 20 lagi kapal dengan jenis yang berbeda.

    KCR-40 akan beroperasi di Indonesia bagian barat, disesuaikan dengan kondisi geografis yang dikelilingi pulau-pulau dan selat.

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> Kemhan Dorong Peningkatan Kapal Perang Buatan Dalam Negeri

    Thursday, July 21, 2011 | 9:15 AM | 0 Comments

    Ketua MPR RI : Indonesia Akan Membeli Tiga Kapal Selam Dari Korsel Senilai $ 1,08 Milyar Dollar

    Seoul (MIK/WDN) - Indonesia dalam waktu dekat memilih Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering sebagai mitra pengadaan kapal selam TNI AL sebesar $ 1,08 Milyar Dollar, kata Ketua MPR Taufik Kiemas.

    Taufik Keimas merupakan seorang pejabat senior pemerintahan di MPR, kata Perdana Menteri Kim Hwang-sik pada hari rabu. Dia juga mengatakan bahwa Daewoo hampir memenangkan proyek pengadaan kapal selam tersebut. "Masih ada beberapa proses yang harus diikuti,tetapi kesepakatan itu akan terealisasi, kecuali terjadi sesuatu," kata pejabat tersebut.

    Setelah kesepakatan tersebut disetujui, maka DSME akan melakukan pengadaan 3 unit kapal selam U-209 1200 ke Indonesia. Hal ini akan menjadikan Ekspor senjata terbesar oleh Korsel atau setara dua kali lipat ekspor T-50 sebesar $ 400 juta Dollar ke Indonesia, kalau ditotal hampir sama dengan total ekspor tahun lalu $ 1.19 Milyar Dollar.

    Daewoo sendiri telah menjadi pemenang kontrak yang telah bersaing dengan Jerman, Perancis dan Rusia.

    "Ekspor kapal selam ke Indonesia akan membuka jalan bagi Korsel untuk mengamankan pasar di ASEAN, karena negara-negara di ASEAN seperti Malaysia dan Thailand juga berencana akan membeli kapal selam tersebut," Ujar pejabat tersebut.

    Keimas sendiri merupakan suami mantan presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri. Dia mengunjungi galangan Kapal Daewoo di Okpo terletak di kepulauan Geoje pada hari selasa.

    Sumber : Chosun/WDN/MIK
    Readmore --> Ketua MPR RI : Indonesia Akan Membeli Tiga Kapal Selam Dari Korsel Senilai $ 1,08 Milyar Dollar

    Pangdam VI/Mulawarman Akan Kirim 650 Prajurit Bataliyon 621 ke Ambalat

    Barabai - Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Tan Aspan, didampingi Danrem 101 Antasari Kolonel Inf Komaruddin S, dan Dandim 1002 Letol Inf Heri Pribadi, berkunjung ke Bataliyon 621, di Batali, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rabu (20/7/2011).

    Kunjungan tersebut, untuk menemui 650 prajurit, yang segera dikirim ke Ambalat, perbatasan Kaltim-Malaysia Agustus 2011 mendatang. Pangdam dalam kesempatan itu berdialog dan bercanda dengan 650 prajurit.

    Sikap Pangdam yang ‘cair’ tersebut, membuat para prajurut tampak senang dan santai. “Siapa di sini yang asli orang Kalimantan,” tanya Tan Aspan. ‘Siap!” kata beberapa prajurit sambil mengacungkan tangan.

    Pangdam pun berharap, makin banyak putera dari Kalimantan yang menjadi anggota TNI. Dalam kesempatan itu, Pangdam berpesan, kepada para prajurit agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai sumpah prajurit. “Jaga nama baik TNI dan bertugaslah dengan ikhlas untuk negara,” katanya.

    Sebelumnya, Tan Aspan bersilaturahmi dengan Bupati HST Harun Nurasid, yang diterima Harun di kediamannya. Dalam pertemuan silaturahmi itu, Harun dan Aspan terlibat berbincang akrab sambil menikmati hidangan berupa kue lam.

    Sumber : TRIBUN
    Readmore --> Pangdam VI/Mulawarman Akan Kirim 650 Prajurit Bataliyon 621 ke Ambalat

    Wednesday, July 20, 2011 | 7:28 PM | 0 Comments

    UAV Milik AS Ditembak Jatuh Di Iran

    Teheran – Iran menembak jatuh sebuah pesawat pengintai tak berawak yang berada di situs nuklir Fordu. Seperti dilaporkan sebuah situs pemerintah, Rabu, 20 Juli 2011, penembakan itu terjadi sehari setelah Iran membenarkan pembuatan mesin pengayaan uranium generasi baru.

    “Sebuah pesawat pengintai tak berawak Amerika Serikat yang terbang di kota suci Qom dekat situs pengayaan uranium Fordu ditembak jatuh oleh unit pertahanan udara Garda Revolusi,” kata anggota parlemen Iran, Ali Aghazadeh Dafsari, seperti dikutip Youth Journalist Club yang berafiliasi dengan TV Pemerintah Iran.

    Menurut Dafsari, pesawat itu berusaha mengumpulkan informasi tentang lokasi situs. Namun, dia tidak memberikan penjelasan lebih detail soal itu. Dia juga tidak menyebutkan kapan insiden itu terjadi.

    Situs Fordu yang dibangun rahasia di sebuah bunker di pegunungan dekat Qom diakui oleh Iran setelah badan intelijen Barat mengidentifikasinya 2009 lalu. Januari lalu, Iran juga mengumumkan telah menembak jatuh dua pesawat pengintai tak berawak barat di Teluk.

    Dimintai konfirmasi, Pentagon membantah hal itu. Namun, mereka mengakui beberapa pesawat pengintai pernah jatuh karena kegagalan mesin.

    Sumber : TEMPO
    Readmore --> UAV Milik AS Ditembak Jatuh Di Iran

    Pesawat C17 Milik AS Langgar Batas Wilayah Indonesia

    Ilustrasi

    Jakarta - Sebuah pesawat angkut C17 Globemaster milik United States Air Forces melanggar batas wilayah udara RI. Panglima TNI pun sudah melayangkan surat protes.

    Informasi yang dikumpulkan, insiden itu terjadi akhir Juni lalu. Pesawat angkut raksasa itu masuk lewat Pekanbaru, Riau. Pesawat dihalau keluar oleh kekuatan TNI AU hingga Morotai.

    Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membenarkan terjadinya insiden di perbatasan ini.

    "Ya memang kadang-kadang ada yang melewati batas, kita kalau menghadapi seperti itu melakukan protes diplomatik dengan maksud bahwa kita menjaga, mengelola wilayah tersebut," ujar Agus saat menghadiri lokakarya soal perbatasan di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/7/2011).

    Agus menjelaskan TNI telah menyelesaikan soal ini lewat diplomasi. Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat protes.


    Sumber : DETIK
    Readmore --> Pesawat C17 Milik AS Langgar Batas Wilayah Indonesia

    Indonesia Dipermainkan Soal Pos Lintas Batas Oleh Negara Tetangga

    Jakarta - Panglima TNI Agus Suhartono mengatakan, isu sekitar pos lintas batas (PLB) sangat mendesak ditindaklanjuti. Agus menjelaskan, terdapat 79 PLB darat (PLBD) dan laut (PLBL) di Indonesia.

    Beberapa titik PLB yang disiapkan pemerintah Indonesia, kata Agus, ternyata tidak disambut baik negara tetangga. Ia mencontohkan di Soeta, Merauke, di saat Indonesia telah siap, ternyata Papua Nugini tidak bersedia membuka PLB-nya.

    Kasus lain di Simangaris, Nunukan, ungkap Agus, pemerintah Indonesia siap melaksanakannya. Namun, hal tersebut diingkari Malaysia dengan alasan tidak layak untuk dijadikan PLB. "Isu strategis ini yang harus diselesaikan. Sebab, sikap kita selalu bertepuk sebelah tangan oleh negara tetangga," ujar Agus dalam 'Lokakarya Nasional Optimalisasi Pengelolaan dan Pembangunan Perbatasan' di Kemdagri, Jakarta, Rabu (20/7).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menjelaskan, isu penyelesaian batas wilayah darat NKRI-Malaysia. Hal itu terkait Indonesia yang mempunyai batas darat dengan Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.004 kilometer. Menurut Gamawan, sejak 1975, Indonesia dan Malaysia membentuk organisasi kerjasama yang disebut The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Surve of the International Boundary (JBC).

    Gamawan melanjutkan, kegiatan survei demarkasi bersama dilaksanakan sampai pada 2000. Namun, masih menyisakan sepuluh Oustanding Boundary Problems (OBP) menurut Indonesia dan sembilan versi Malaysia. Negeri Jiran itu tidak memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai salah satu OBP. "Permasalahan ini yang harus segera diselesaikan," ujarnya.

    Sumber : REPUBLIKA
    Readmore --> Indonesia Dipermainkan Soal Pos Lintas Batas Oleh Negara Tetangga

    Wapres : Membangun Tempat Tinggal Di Perbatasan Adalah Pertahanan Yang Paling Handal

    Jakarta - Pertahanan yang paling baik di wilayah perbatasan adalah dengan membiarkan masyarakat tinggal di daerah tersebut. Strategi ini dinilai sebagai cara yang handal, efektif dan rendah biaya.

    "Approach menjaga perbatasan yang paling handal dan paling murah adalah dengan human settlement, manusia tinggal di sana, paling efisien dari segi cost. Di situlah akar pertahanan dari negara, manusia yang tinggal di situ," ujar Wakil Presiden (Wapres) Boediono.

    Hal itu dikatakan Boediono saat membuka Rapat Kerja dan Lokakarya Nasional Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Tahun 2011 di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/7/2011).

    Menurut Boediono, agar warga yang bermukim di perbatasan bisa bertahan dan terus bertambah, maka diperlukan basis ekonomi yan berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur juga harus dibangun di lokasi itu.

    "Harus membuat human settlement yang sustainable, ada manusia dan ada basis ekonomi yang sustainable, jadi tidak memerlukan dukungan banyak dari luar," kata Boediono.

    Boediono mengatakan, agar pertahanan di daerah perbatasan bisa lebih kuat, harus ada sistem pertahanan di TNI yang bisa nyambung dengan warga di perbatasan. Kerjasama ini perlu untuk menghemat anggaran.

    "Harus ada sistem di TNI yang nyambung dengan human settlement. Kalo semunya dilakukan dengan sistem pertahanan teknis, daerah militer sangat mahal. Jadi ini penunjang, harus ada infrastuktur ekonomi masyarakat dan juga untuk militer," jelasnya.

    Sumber : DETIK
    Readmore --> Wapres : Membangun Tempat Tinggal Di Perbatasan Adalah Pertahanan Yang Paling Handal

    English News : DCNS, Boustead get RM10b contract?

    Kuala Lumpur - Controversial companies, French DCNS and Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BNS), are said to have received a contract to build patrol vessels worth RM10 billion, according to former law minister Zaid Ibrahim.

    DCNS is currently being probed by French prosecutors for the scandalous Scorpene submarine deal with the Malaysian government, which is also linked to the murder of Mongolian Altantuya Shaaribuu.

    “DCNS will build these patrol vessels in Perak this time (after all, our Defence Minister (Ahmad Zahid Hamidi) hails from Perak). Unsurprisingly, BNS has no idea how to build these patrol vessels, nor does it know what electronic and fighting equipment these vessels should be equipped with.

    “BNS will not listen to advice of the Navy either. DCNS will decide and dictate everything, including the price of about RM10 billion (usually, it will announce a lower figure but these costs usually escalate further on various grounds (such as additional requirements).

    “This is the same old modus operandi,” said Zaid, who is also the president of independent party Kita in his recent blog posting.

    Second scandal for BNS


    This is the second time BNS has been implicated in an arms contract scandal.

    The only naval shipyard company in Malaysia was first linked to allegations of irregularities when an opposition lawmaker claimed the government was paying BNS 870% more than market price for six offshore patrol vessels (OPVs) for RM6 billion.

    Meanwhile, the French prosecution is ready to go on full trial over the submarine fiasco that could see Prime Minister Najib Tun Razak and wife Rosmah Mansor called to testify before the French court.

    The case was filed by a local human rights group Suaram which questioned the alleged payment of 114 million euro (RM500 million) in commission to Perimekar Sdn Bhd, a subsidiary of KS Ombak Laut Sdn Bhd, of which the wife of Najib’s aide Abdul Razak Baginda is a principal shareholder. Najib was the defence minister at the time of the deal.

    Zaid did not state if he has the evidence to back his claims but urged opposition politicians to unearth more of these scandals.

    He also opposes political involvements in military matters.

    “Our army, navy and air force chiefs must be the judge of what we need and the appropriate price we should be paying for these purchases, not the politicians. These men, not the politicians, are the ones who are aware of what our country’s defence requires.”

    Source : Free Malaysia Today
    Readmore --> English News : DCNS, Boustead get RM10b contract?

    Komisi I DPR : TNI Wajib Membeli Alutsista Produk Dalam Negeri

    Jakarta - Komisi Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, Syahfan Badri Sampurno mengatakan, pengembangan produksi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam negeri harus dilakukan secara optimal. Hal ini untuk mempercepat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyiapan alutsista.

    “Ke depan TNI juga harus diwajidkan untuk prioritas membeli alutsista dari produk BUMN strategis dalam negeri sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme antara TNI dan BUMN strategis,” kata Syahfan di gedung DPR, Selasa (19/7).

    Menurut Syahfan, pengembangan alutsista dari dalam negeri juga diharapkan TNI mendapatkan alutsista sesuai yang diharapkan secara cepat dan lebih murah. Di sisi lain, BUMN strategis juga dapat survive. Bahkan memungkinkan untuk mengembangkan produknya dengan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang semakin berkualitas. Hal ini sejalan dengan program restrukturisasi BUMN-BUMN tersebut yang sekarang sedang collapse.

    Ia menjelaskan, rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan di Kopo, Bogor, 17 Juli 2011 dengan agenda pembahasan APBN-P 2011, ditekankan pula perlunya diwajibkan kepada TNI untuk melakukan belanja Alutsista pada BUMN yang merupakan industri strategis dalam negeri.

    Menurutnya, Badan Anggaran DPR telah memutuskan untuk memberikan anggaran pada PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) dan beberapa BUMN lainnya dalam bentuk realokasi hutang-hutangnya menjadi Penyertaan Modal Negara (PNM). Juga memberikan bantuan berupa fresh money khususnya kepada PTDI dan PT PAL. “Saya menyambut baik, ini wujud keberpihakan pada pengembangan BUMN strategis kita,” katanya.

    Politisi dari PKS ini menambahkan, restrukturisasi harus disinergikan dengan TNI selaku konsumen utama produk BUMN strategis. TNI juga harus memberikan order ke mereka agar keberlangsungan hidupnya dapat dilanjutkan.

    Syahfan juga mengingat direksi BUMN untuk memanfaatkan modal pemerintah dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan industri strategis bangsa. Karena ini menjadi momentum penting bagi pengembangan BUMN industri strategis kita.

    “Manfaatkan secara benar untuk kemandirian bangsa. Jangan menyia-nyiapkan kepercayaan yang sudah diberikan,” katanya.

    “Jangan sampai BUMN Strategis kita malah hidup segan mati tak mau, karena TNI lebih memilih impor daripada memesan ke dalam negeri. Padahal dari segi kemampuan, BUMN Strategis kita tidak kalah dibandingkan impor,” katanya.

    Sebenarnya, kata Syahfan, BUMN seperti produk dari PT Krakatau Steel, PT PAL dan PTDI cukup sering dipesan oleh luar negeri. Ini menunjukkan kualitas produk BUMN kita cukup baik dan bisa bersaing di pasar international.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> Komisi I DPR : TNI Wajib Membeli Alutsista Produk Dalam Negeri

    Perwira Korps TNI AL Ikuti Pembekalan

    Jakarta - Pembekalan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlabar), Laksamana Pertama TNI Achmad Taufiqoerrochman memberikan pembekalan tentang Keberhasilan Operasi Duta Samudera kepada seluruh perwira Korps Pelaut dan Pasharmat Satuan di Markas Koarmabar, di Jakarta, Selasa (19/7).

    Laksma TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, dalam melaksanakan operasi antara lain melibatkan unsur tempur laut KRI Yos Soedarso-353 dan KRI Ahmad Halim Perdanakusuma-355, unsur tempur udara Pesawat Heli NV-412, unsur tempur penanggulangan teror Denjaka, SAT-81, Taifib dan Kopaska.

    Selain itu, unsur tempur bantu meliputi Kesehatan, Harkan, Hukum, Tim SAR, Sniper dan Jihandak terkait keberhasilan operasi pembebasan sandera MV Sinar Kudus.

    “Keberhasilan operasi tersebut didukung beberapa faktor diantaranya analisis misi, struktur komando pengendali, sistem komunikasi, prosedur operasional standar, kesiapan pasukan, kerjasama antar pasukan, koordinasi task force di Somalia dan dasar perencanaan untuk pembebasan di laut,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers Kadispen Koarmabar, Letkol laut Agus Cahyono yang diterima Jurnal Nasional.

    Ia mengharapkan Operasi Duta Samudera dapat menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasi selanjutnya yang ditugaskan dari Komando Atas.

    Usai pembekalan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang pelaksanaan Operasi Duta Samudera diantara para peserta yang dipandu oleh Komadan Kolat Koarmabar Kolonel Laut (P) T.S.N.B Hutabarat.

    Acara yang dihadiri Asisten Operasi Pangarmabar Kolonel Laut (P) Didin Zainal Abidin, Kepala Dinas Pemeliharaan Kapal Kolonel Laut (T) Puguh Santoso para Komadan Satuan Jajaran Koarmabar yang berada di Pondok Dayung.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> Perwira Korps TNI AL Ikuti Pembekalan

    Kemhan: Pasal 54 (e) Cegah Pelanggaran HAM Di Tubuh TNI

    Jakarta - Perancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang tengah dibahas di DPR masih kontroversial. Salah satu masalah krusial adalah kewenangan khusus unsur-unsur keamanan, misalnya hak menyadap.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Sesditjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksma TNI Leonardi mengatakan, saat ini Kemhan tengah mengkaji Daftar Inventarisasi Masalah (Dim) dari LSM terkait RUU tersebut.

    Menurutnya, semangat penyusunan RUU Kamnas salah satunya adalah agar dalam penegakan Kamnas tidak melanggar HAM. "Justru kita menyiapkan untuk itu. Makanya di poin Pasal 54 (e) kami mencantumkan pengawasan kuasa khusus yang dimiliki unsur-unsur keamanan. Bukan untuk membuka ruang supaya dia punya kekuatan. Itu yang ditanggapi secara salah oleh LSM," katanya di Jakarta, Selasa (19/7).

    Menurutnya, pasal 54 poin (e) mengatur mekanisme pengawasan berlapis dalam penyelenggaraan sistem kamnas. Dalam penjelasan pasal itu, di bab penjelasan, berisi penjelasan terhadap mekanisme pengawasan terhadap kuasa khusus tersebut.

    "Di penjelasan disebutkan, kuasa khusus yang dimiliki unsur keamanan berupa hak menyadap, menangkap, pengawasannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lihat di UU, unsur keamanan mana yang punya kuasa tersebut. BNN, punya kuasa itu, kita awasi melalui RUU Kamnas ini. Kalau TNI kan di UU-nya nggak ada, ya dia nggak bisa melakukan itu," katanya.

    Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan pasal 54 (e) memberikan peluang pada TNI, BIN, dan unsur keamanan lainnya untuk memiliki kuasa khusus. Hal ini berpotensi terjadinya tumpang tindih kekuasan dan pelanggaran HAM.

    Katanya, kewenangan khusus kepada unsur-unsur keamanan terutama BIN dan TNI akan merusak criminal justice system dan membajak penegakan hukum. Di RUU Kamnas ini penyadapan juga tidak diatur mekanismenya. "Ini artinya RUU Kamnas memberikan cek kosong bagi TNI dan BIN untuk melakukan penyadapan," kata Al Araf.

    Sumber : JURNAS
    Readmore --> Kemhan: Pasal 54 (e) Cegah Pelanggaran HAM Di Tubuh TNI

    Militer Asean Melakukan Latihan Simulasi Bencana

    Jakarta - Sebuah helikopter mendarat di tengah lapangan untuk mengangkut korban bencana alam saat simulasi penanganan bencana di markas Kostrad,Cilodong, Depok,Jawa Barat pekan kemarin.

    Helikopter bernama Chinook dengan rotor tandem berbendera Singapura itu mengangkut dua korban untuk di bawa ke rumah sakit. Beberapa menit berselang, giliran heli Super Puma yang tiba di lokasi simulai bencana. Heli milik TNI itu melayang melayang di udara sambil menurunkan seorang prajurit menggunakan seutas tali.

    Di bawah,beberapa prajurit menggotong korban mendekat prajurit yang turun.Korban itu lantas diikat bersama prajurit dan ditarik ke atas. Dua model penyelamatan menggunakan helikopter tersebut menjadi salah satu standar operasional prosedur yang digunakan untuk menyelamatkan korban.

    Masingmasing digunakan dalam kondisi medan yang berbeda. Dua helikopter tersebut sebelumnya juga mengangkut panglima angkatan bersenjata Indonesia dan Singapura serta sejumlah tamu delegasi dari negara anggota ASEAN.PanglimaTNI LaksamanaTNI Agus Suhartono menaiki Chinook bersama Panglima SAF (angkatan bersenjata Singapura) Letnan Jenderal Neo Kian Hong,ditemani Kapolri,dan para kepala staf angkatan.

    Sedangkan Super Puma mengangkut para atase pertahanan dari negaranegara anggota ASEAN. Mereka turut menyaksikan simulasi dan kegiatan lain di komplek Kostrad dalam latihan militer dalam bidang bantuan kemanusian dan penanggulangan bencana. Latihan militer untuk kegiatan bencana alam antara TNI dan SAF merupakan yang pertama di ASEAN dan akan dikembangkan lebih luas melibatkan seluruh negara anggota.

    Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pada pertemuan para panglima angkatan bersenjata se-ASEAN (ACDIFM) ke-7 di Hanoi,Vietnam tahun lalu. Latihan terbagi dalam dua tahap sejak 12-14 Juli 2011, pertama berupa geladi posko di Singapura,dan geladi lapangan di Indonesia.

    Di Indonesia latihan menitikberatkan pada simulai lapangan dengan menampilkan prosedur CIQ (custom, immigration,quarantine).”(Ke depan) akan kita lakukan untuk semua negara ASEAN dan mungkin materi kegiatan akan ditambah dengan materimateri lain,”ungkap Panglima TNI Agus Suhartono.

    Panglima SAF Letnan Jenderal Neo Kian Hong mengaku, gembira atas terselenggaranya kegiatan tersebut. ”Ini adalah pelatihan yang sangat signifikan untuk ASEAN,”ungkapnya. Neo menyebut,pada waktu lalu telah dilangsungkan diskusi bersama untuk melakukan kerjasama terkait masalah humanitarian assistance disaster relief / HADR ini.

    Ini merupakan geladi pertama yang dilakukan bersama sipilmiliter. ”Ini merupakan kemajuan langkah yang signifikan dalam kerjasama militer ASEAN,”tegas dia.

    Sumber : SINDO
    Readmore --> Militer Asean Melakukan Latihan Simulasi Bencana

    Tuesday, July 19, 2011 | 9:22 AM | 0 Comments

    Hata Rajasa : Pemerintah Injeksi Industri Pertahanan

    Jakarta – Pemerintah berjanji akan menyelamatkan dan meningkatkan peran industri strategis nasional, utamanya adalah industri pertahanan.

    Demikian disampaikanMenteri Koordinator Perekonomian Hata Rajasa saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7). “Kita sudah melakukan rapat dengan Komisi VI DPR waktu itu, dan keputusannya adalah menyelamatkan dan meningkatkan peran industri strategis kita utamanya adalah industri pertahanan yaitu Pindad, PT PAL, PT DI. Termasuk juga industri hulunya/ibunya yaitu industri baja,” ujar Hatta.

    Hata mengakui, tidak berkembangnya industri strategis tersebut selama ini dikarenakan pembukuan masa lalu yang tidak bagus. Oleh karena itu, ujar Hatta industri tersebut memerlukan restrukturisasi, namun tidak hanya berhenti pada restrukturisasi keuangan. Tapi, bila dibutuhkan suatu kultur baru atau yang biasa disebut coorporate culture.

    “Bukan hanya restrukturisasi keuangan saja, tapi harus ada coorporate culture yang merupakan suatu pembaharuan misi-misi korporasi,” tutur Hatta. Sementara terkait pembiayaan pemerintah ia mengatakan akan melakukan konversi utang-utang lama yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.

    “Utang lama akan kita konversi. Tapi ada juga yang perlu injeksi,yang tentunya disesuaikan kemampuan-kemampuan negara. Tapi saya tekankan kalau bicara korporasi harus ada corporate action yaitu bagaimana mengajak pihak-pihak swasta dengan business to business pendekatan,” tukas Hatta

    “Jangan hanya bergantung pada anggaran belanja negara yang sangat terbatas itu tapi penyertaan modal dalam batas-batas tertentu diperlukan,” tambahnya.

    Sumber : INILAH
    Readmore --> Hata Rajasa : Pemerintah Injeksi Industri Pertahanan

    Monday, July 18, 2011 | 9:45 PM | 0 Comments

    TNI AU Rekrut Penerbang Non-Akademi TNI AU

    Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berencana merekrut penerbang militer dari siswa non-Akademi Angkatan Udara. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Bambang Samoedro mengatakan langkah ini dilakukan karena lulusan Akademi Angkatan Udara yang bisa diseleksi menjadi penerbang sangat terbatas. "Tahun ini TNI Angkatan Udara berencana mengambil lulusan PSDP," katanya kepada Tempo, Senin 18 Juli 2011.

    Bambang mengatakan, seiring dengan rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara, maka kebutuhan akan penerbang-penerbang militer semakin bertambah. Namun, tidak semua perwira lulusan AAU otomatis menjadi penerbang.

    Setiap tahun TNI AU mendidik calon-calon penerbang militer yang berasal dari lulusan-lulusan AAU yang lolos seleksi calon penerbang. Selain lulusan AAU, juga ada calon penerbang yang direkrut dari lulusan sekolah menengah yang disebut Perwira Siswa Dinas Pendek (PSDP). Lulusan AAU akan menjadi penerbang untuk TNI AU, sedangkan lulusan PSDP bertugas di TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Kepolisian.

    Penerbang yang berasal dari AAU akan dilatih kembali menjadi penerbang tempur, penerbang transport, atau penerbang helikopter. Adapun lulusan PSDP hanya diarahkan untuk menjadi penerbang transport dan heli. Menurut Bambang, tahun ini lima orang penerbang dari PSDP akan direkrut untuk bertugas di TNI AU.

    Lulusan AAU yang lolos seleksi calon penerbang memang tidak banyak. Bambang mengatakan setiap tahun hanya 20-30 orang perwira AAU yang menjadi calon penerbang. Total rata-rata hanya 50 calon penerbang yang dididik di Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara di Lanud Adisutjipto.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah berencana terus melengkapi skuadron yang saat ini sudah ada di TNI AU. Saat ini TNI AU sudah memiliki beberapa skuadron tempur seperti Sukhoi, F-16, Tiger, F-5, Tiger, Hawk, serta yang akan datang T-50 dan Super Tucano. "Kami juga akan membangun skuadron transport," katanya.

    Menteri mengatakan kebutuhan untuk membangun skuadron transport atau angkut semakin tinggi karena banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi. Ancaman yang muncul juga tidak lagi dalam bentuk tradisional seperti perang, tetapi ancaman teror, asimetris, dan lainnya. "Dan itu diperlukan pesawat angkut seperti Hercules, pengganti F27, helikopter serbu dan lain sebagainya," katanya.

    Sumber : TEMPO
    Readmore --> TNI AU Rekrut Penerbang Non-Akademi TNI AU

    Panglima TNI : Paradigma Perang Konvensional Harus Diubah Dengan Smart Power

    Madiun - Pergeseran paradigma dari perang konvensional menjadi perang di segala aspek kehidupan yang dikenal dengan istilah The Future War, maka diperlukan paradigma baru pula untuk menanganinya, yaitu dengan cara yang jauh lebih efisien namun dengan kerusakan yang lebih dasyat yaitu dengan soft power dan smart power.

    Menurut Panglima TNI, perubahan dan pergeseran paradigma-paradigma tersebut mengakibatkan munculnya berbagai benturan serta konflik kepentingan yang disertai perubahan hakekat ancaman menjadi multi dimensial dan multi kompleks.

    Hal tersebut menurut Panglima TNI juga memerlukan paradigma baru untuk menanganinya dimana pola penanganannya berbeda dengan pola-pola sebelumnya dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh TNI. Demikian, amanat Panglima TNI pada Upacara Bendera 17-an yang dibacakan Kepala Dinas Logistik, Kolonel Tek Hanafi di lapangan Dirgantara, Senin (18/7).

    Dikatakan pula bahwa perubahan paradigma lama Dwi Fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik telah berubah menjadi Dwi Misi yaitu kekuatan TNI untuk tugas perang dan tugas operasi selain perang.

    Selanjutnya untuk menghindari pemalsuan dokumen seperti yang terjadi akhir-akhir ini akibat dari kemajuan teknologi yang semula diciptakan untuk mempermudah pekerjaan tetapi belakangan ini telah disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. Dalam kaitan tersebut Panglima TNI menekankan agar para Kasatker senantiasa melakukan pengawasan melekat serta mewaspadai kemungkinan pemalsuan dokumen yang dapat merugikan Satker maupun institusi TNI.

    Sumber : TNI
    Readmore --> Panglima TNI : Paradigma Perang Konvensional Harus Diubah Dengan Smart Power

    KSAD : Semua Panser Milik TNI AD Akan Diganti Dengan Panser Buatan Pindad

    Bandung - TNI AD menyatakan mendukung dan akan berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri untuk alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) sesuai arahan dan instruksi Presiden RI. Namun ia pun meminta agar industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT LEN dapat meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan kebutuhan TNI AD.

    "Jadi pokoknya, apa yang bisa kita buat, harus digunakan sendiri. Tetapi untuk produk dalam negeri juga harus meningkatkan kuaitas sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya kita bersama-sama penyempurnaan sambil berjalan," ujar KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat ditemui usai Upacara Prasetya Perwira Diktukpa TNI AD di Lapangan Wiradhika Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Senin (18/7/2011).

    Ia mengatakan, peremajaan alutsista memang diperlukan, namun juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM para perwira dan anggota lainnya.

    "Modernisasi tetap kita lakukan, makanya SDM kita siapkan. Kalau ada yang bertanya pada saya mana yang lebih didulukan, dua-duanya seiring sejalan. Manusianya harus disiapkan, peralatan harus ditingkatkan," katanya.

    Ia mencontohkan, penggunaan beberapa peralatan di TNI AD sebagian telah menggunakan produk dalam negeri.

    "Untuk senjata ringan, kalau dari Pindad sudah memenuhi persyaratan, ya kami akan pakai yang dari Pindad. Karena terus terang saja, senjata dari pindad itu dipakai untuk pertandingan di 10 negara asean, dia juara loh. Bahkan negara-negara asean dan negara tetangga lainnya ingin membeli produk pindad. Jadi mengapa orang lain menggunakan kita tidak. Dan kita harus bangga kalau itu kualitasnya memenuhi syarat," tuturnya.

    Bahkan untuk kebutuhan panser, TNI AD pun rencananya akan mengganti seluruh panser yang ada dengan produk PT Pindad.

    "Sekarang kita gunakan Panser Anoa, itu secara total nanti panser lama akan kita ganti. Sekarang masih sebagian dari luar. Karena kan anggarannya juga terbatas, jadi bertahap," akunya.

    Sumber : DETIK
    Readmore --> KSAD : Semua Panser Milik TNI AD Akan Diganti Dengan Panser Buatan Pindad

    Dua Fraksi Absen, Rapat Panja RUU Industri Pertahanan Ditunda

    Jakarta - Dua fraksi tidak hadir dalam rapat internal Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Industri Strategis yang rencananya digelar Senin pagi ini. Akibatnya, rapat pun batal dilaksanakan oleh Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat. "Digeser karena ada dua fraksi yang sedang rapat internal," kata Ketua Komisi, Mahfudz Shiddiq, ketika dihubungi, Senin, 18 Juli 2011.

    Ketika ditanya fraksi mana saja yang absen dalam rapat tersebut, Mahfudz enggan menjawab secara gamblang. "Ada lah," kata dia. "Mereka sedang membahas soal RUU BPJS dan RUU Pemilu."

    Rapat internal ini sedianya membahas tentang kompilasi pandangan fraksi-fraksi terhadap draf RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan. "RUU ini akan menjadi rancangan inisiatif DPR," kata Mahfudz.

    Menurut dia, rapat yang rencananya dilaksanakan pukul 10.00 WIB hanya dilakukan di internal Panja, tak lagi mengundang narasumber untuk memperkaya masukan. Panja akan melakukan finalisasi draf rancangan untuk selanjutnya dibawa ke rapat internal Komisi. "Karena ini tahap finalisasi draf, jadi lebih baik jika semua unsur fraksi bisa hadir," katanya.< Sumber : TEMPO
    Readmore --> Dua Fraksi Absen, Rapat Panja RUU Industri Pertahanan Ditunda

    English News : Brazil launches construction of four Scorpene-class submarines

    Rio De Janeiro - The construction of four Scorpene-class attack submarines for the Brazilian Navy was launched on Saturday at a plant near Rio de Janeiro.

    Brazil and France signed a $4.25-billion contract on the construction of the four enlarged S-BR diesel-electric submarines, jointly designed by France and Spain, in 2008. The first submarine is expected to enter service in 2017.

    Scorpene-class submarines are equipped with six 533-mm torpedo tubes for 18 torpedoes or SM.39 Exocet anti-ship missiles, or 30 mines in place of torpedoes.

    Unlike other modifications of the Scorpene-class submarine, the S-BR submarine is not equipped with an air-independent propulsion (AIP) system which allows a submarine to operate without the need to surface or use a snorkel to access atmospheric oxygen.

    Brazilian President Dilma Rousseff, who was present at Saturday's ceremony, said the construction of the submarines was an important step that would help the Brazilian Navy reach a new level of technological development.

    Brazil and France have also signed an agreement to develop a French/Brazilian nuclear powered submarine. In line with the deal, Brazil's first nuclear submarine is scheduled to enter service in 2023.

    Source : RIA
    Readmore --> English News : Brazil launches construction of four Scorpene-class submarines

    Kapal Perang TNI AL Dari BRIDEX 2011 Telah Kembali Ke Tanah Air

    Jakarta - Setelah sebelumnya bertolak dari Tanah Air pada 27 juni yang lalu, satgas Brunei International Fleet Review (BFR) 2011 bersama peserta pameran Brunai International Defence Exibition (Bridex) dengan menggunakan KRI Banjarmasin-592 tiba ditanah air , akhir pekan lalu di Tanjung Priok Jakarta.

    Dinas Penerangan Angkatan Laut dalam siaran tertulisnya menyebutkan selain kapal TNI AL KRI Banjarmasin-592 Indonesia juga mengirim KRI Lemadang-632 guna turut serta pada ajang Brunei Darussalam Innternational Fleet Review (BFR) 2011 yang dilaksanakan pada 6-9juli 2011.

    BFR merupakan ajang dimana kapal angkatan laut dari 13 negara yang terlibat melakukan parade kapal perang, selain itu juga melaksanakan open ship, serta kirab kota oleh personel dari 13 negara yang terlibat di taman SOAS Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. Indonesia sendiri melibatkan 185 personel dari KRI Banjarmasin- 592 dan KRI Lemadang- 632.

    KRI Banjarmasin sendiri juga digunakan untuk melakukan pergeseran baik personel maupun material yang diikutkan dalam pameran Brunei Darussalam International Defence Exibition (BRIDEX) 2011 pada 6-9 juli 2011. Dimana dalam pameran tersebut Indonesia mengikut sertakan 6 industri pertahanan dalam negeri diantaranya PT PINDAD, PT LEN, PT PAL, PT DI, PT DAHANA, dan PT Palindo Marine. Kedua ajang tersebut baik BFR maupun BRIDEX diselenggarakan oleh kerajaan Brunei Darussalam dalam memperingati ulang tahun emas Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam.

    Sumber : Suara Karya
    Readmore --> Kapal Perang TNI AL Dari BRIDEX 2011 Telah Kembali Ke Tanah Air

    Sunday, July 17, 2011 | 3:10 PM | 0 Comments

    PT. Dirgantara Garap Helikopter Pesanan Korsel Dan Komponen A320

    Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tengah mengerjakan pesanan helikopter Super Puma pesanan pasukan penjaga pantai Korea Selatan senilai US$90 juta (Rp767,52 miliar). Perusahaan plat merah itu juga mengerjakan helikopter untuk Angkatan Laut senilai US$70 juta (Rp596,96 miliar). "Kami juga tengah mengerjakan helikopter untuk Angkatan Udara," ujar Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso kepada VIVAnews.com

    Selain pesanan itu, PT DI juga tengah mengerjakan pesanan komponen Airbus 320 setiap bulannya. Perseroan optimis pesanan komponen itu akan naik 50 persen pada 2015. "Tahun depan diminta naik 20 persen dan mungkin 2015 naik 50 persen dari kapasitas yang sekarang", ujar Budi

    Pendapatan PT DI sendiri tahun ini diperkirakan Rp1,6 triliun yang berasal dari penjualan komponen dan pesanan helikopter. Ia menargetkan pendapatan tahun depan dapat mencapai Rp2 triliun. "Sesudah Rp2 triliun baru kami bisa bernafas," tambah Budi.

    PT DI sendiri dilingkupi permasalahan modal yang kurang, sehingga tak berani mencari order pesanan. Untuk itu perseroan sangat mengharapkan adanya penyertaan modal negara (PMN). Pemerintah dan Komisi VI telah membahas pemberian PMN sebesar Rp3,9 triliun namun persetujuan belum diketuk palu.

    Sumber : Vivanews
    Readmore --> PT. Dirgantara Garap Helikopter Pesanan Korsel Dan Komponen A320

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.