ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Thursday, June 17, 2010 | 10:18 AM | 0 Comments

    Kapal Riset AS Okeanos Masuki Indonesia


    Jakarta (ANTARA News) - Kapal riset Amerika Serikat (AS) Okeanos Explorer dari National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) mulai memasuki wilayah perairan Indonesia di Jakarta Utara pada Jumat (18/06).

    "Dijadwalkan kapal ini akan bersama-sama kapal Republik Indonesia (RI) dari BPPT, Baruna Jaya IV, melakukan eksplorasi kolaboratif di laut dalam perairan Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara," kata Ketua Corporate Branding and Marine Communication, Conservation International (CI) Indonesia Elshinta Suyoso-Marsden di Jakarta, Kamis.

    Kegiatan ini, kata dia, merupakan bagian dari kerjasama kemitraan jangka panjang RI-AS untuk bersama memajukan Ilmu Kelautan, Teknologi, dan Pendidikan yang penting bagi ekonomi dan lingkungan bagi kehidupan di bumi ini.

    Eksplorasi bersama ini merepresentasikan berbagai inisiatif yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara yang memiliki persamaan karakteristik yaitu memiliki wilayah laut yang sangat luas di dunia, ujar Elshinta.

    Pada ekspedisi internasional Okeanos Explorer untuk pertama kalinya ini akan bersama-sama dilakukan eksplorasi wilayah laut dalam yang belum pernah disibak kerahasiaannya ini selama sekitar dua bulan.

    Okeanos juga akan mengirimkan berbagai data yang diperoleh dari penjelajahan laut dalam itu secara seketika (real time) berupa tampilan gambar-gambar hidup dan data lainnya secara langsung kepada para pakar, peneliti dan ilmuwan yang menonton dari kedua Pusat Komando Penelitian (Expedition Command Center/ ECC) di Jakarta dan Seattle, AS.

    Peresmian ECC akan dilakukan oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta disaksikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan para mitra peneliti dari institusi riset ilmiah lainnya.

    Diharapkan eksplorasi ini dapat menghasilkan penemuan baru, memetakan dasar laut, memahami lokasi gunung bawah laut dari sisi geologi, biologi dan spesies.

    Para Ilmuwan yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam ekspedisi ilmiah tersebut (data Kementerian Ristek 2009) antara lain Sugiharto Wirasantosa, Budi Sulistyo dari BRKP, KKP, Yusuf Surachman Djajadihardja dan Ridwan Djamaluddin dari BPPT.

    Kemudian Haryadi Permana dari Pusat Penelitian Geoteknologi, LIPI, Noorsalam Nganro, Hasanuddin Abidin, dan Sofyan Hadi dari Institut Teknologi Bandung, Hamdan Abidin dari Pusat survei Geologi, Kementerian ESDM, Dede Yuliadi dari Dishidros Mabes TNI AL dan Iswinardi dari Ditwilhan, Kemenhan.

    Sedangkan tujuh ilmuwan AS diantaranya Stephen Randolph Hammond sebagai Chief Scientist dari NOAA; Russell Eugene Brainard, Adjuct Faculty dari Coral reef Ecosystem Division, NOAA; Patricia Barb Fryer, Planetary Scientist dari University of Hawaii, Hawaii Institute of Geophysics and Planetology, James Francis Holden dari Dept. of Microbiology, University of Massachussets.

    Timothy Mitchell shank dari Biology Dept, Woods Hole Oceanographyc Institution, Verena Julia Tunniciffe, Professor dari Dept. of Biology, School of Earth & Ocean Sciences, University of Victoria, Canada, dan Laurence alan Mayer, Professor dari Hydrographic Center University of New Hampshire.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Kapal Riset AS Okeanos Masuki Indonesia

    TNI-Polri Koordinasikan Pengamanan di Papua


    Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso memerintahkan jajarannya di Papua untuk berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian untuk pengamanan di wilayah tersebut, menyusul penembakan satu anggota Brimob di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Senin (14/6).

    "Saya telah memerintahkan Kodam setempat untuk merapat ke Polda Papua untuk berkoordinasi apa yang bisa dibantu TNI untuk mengamankan Papua," katanya, usai memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Jakarta, Rabu.

    Panglima TNI menegaskan, TNI tidak akan melakukan penambahan pasukan ke wilayah itu selain membantu pengamanan oleh Polda setempat.

    Djoko menegaskan, status keamanan di Papua masih tertib sipil sehingga pengamanan dilakukan oleh kepolisian di garda depan, sedangkan TNI akan membantu jika diminta untuk membantu. "Jadi, tidak ada status darurat militer di Papua. Yang ada darurat sipil dimana kendali keamanan berada di tangan kepolisian. TNI hanya membantu saja," katanya.

    Brigadir Satu Agus Suhendra, anggota Brigade Mobil, tewas ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Senin (14/6). Sehari kemudian jenazahnya diterbangkan dari Bandar Udara Sentani, Jayapura, menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air MD-90.

    Agus ditembak ketika berpatroli bersama rekan-rekannya di Puncak Jaya.

    Menurut Kepala Biro Logistik Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Setiadi PL, korban yang merupakan personel Satuan Pelopor II Kepolisian Brimob, Markas Kedung Halang, Bogor, itu ditugaskan untuk menindak kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya.

    Penembakan terjadi Senin sekitar pukul 15.20 WIT di Kampung Yambi. Saat kejadian, korban bersama rekannya sedang berpatroli mendekati sasaran tempat kelompok bersenjata. Melihat petugas, kelompok tersebut kemudian melepaskan tembakan (dan mengenai Agus), papar Setiadi.

    Juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Ajun Komisaris Besar Wachyono, menambahkan, jarak tembak diperkirakan lebih kurang 3,5 meter.

    "Korban mengalami luka tembak pada bagian rahang kanan atas, tembus rahang kiri di bawah telinga. Saat dievakuasi menuju Rumah Sakit Mulia, dalam perjalanan korban meninggal dunia," ujarnya.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> TNI-Polri Koordinasikan Pengamanan di Papua

    TNI Kaji Ikut Pemilu


    Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (tengah) bersama Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Brigjen Waris (kiri) dan mantan Komandan Paspampres Mayjen Marciano Norman seusai acara serah terima jabatan Komandan Paspampres di Mako Paspampres, Jakarta, Rabu (16/6). Mayjen Marciano Norman selanjutnya menduduki posisi baru sebagai Panglima Kodam Jaya.

    Jakarta, Kompas - Tentara Nasional Indonesia mulai mengkaji keikutsertaan prajurit untuk memilih dalam pemilihan umum. Pembahasan ini merupakan langkah awal pengembalian hak kewarganegaraan prajurit TNI.

    ”Jalannya masih panjang,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Rabu (16/6) di Jakarta, seusai Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dari Mayjen Marciano Norman kepada Brigjen Waris.

    Menurut Panglima TNI, keikutsertaan prajurit TNI dalam pemilu masih harus dibahas bersama di antara para panglima dan kepala staf angkatan di dalam tubuh TNI. Selain itu, perlu dilakukan penelitian, baik secara internal maupun eksternal.

    ”Masih dalam pengkajian untuk menentukan sikap apakah TNI akan ikut Pemilu 2014 atau tidak. Jadi, saya tidak bisa jawab sekarang,” kata Djoko. Menurut Djoko, banyaknya wacana yang berkembang di luar TNI-lah yang membuat pengkajian ini dilakukan. ”Banyak wacana yang berkembang. Oleh karena itu, akan dibahas,” kata Djoko.

    Pembahasan tentang hak memilih tersebut rencananya akan dilakukan di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, pekan ini. Hasil pengkajian awal Sesko TNI ini akan menjadi bahan dalam seminar internal dan belum menjadi naskah berbentuk rekomendasi.

    ”Masalahnya bukan apakah prajurit TNI itu boleh memilih atau tidak. Akan tetapi, kapan hak pilih itu akan dikembalikan,” kata pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto. Menurut Andi, sejak 2002, pengembalian hak pilih ini telah dibahas. Hak memilih adalah hak warga negara prajurit dan negara tidak memiliki alasan untuk menahannya secara permanen.

    ”Saat itu, ada konsensus untuk sementara tak memberikan hak kewarganegaraan bagi anggota TNI,” kata Andi. Saat itu, dikhawatirkan pemberian hak pilih bagi anggota TNI akan memecah belah soliditas internal serta akan mengakibatkan politisasi TNI, misalnya ketika partai politik menggunakan individu anggota TNI.

    Kesiapan individu

    Pertanyaan yang harus diperhatikan adalah kesiapan individu prajurit. Apakah telah ada pelajaran kewarganegaraan yang cukup dalam kurikulum pendidikan militer selama ini. Apakah prajurit bisa mengidentifikasikan dirinya antara posisi sebagai prajurit dan warga negara. ”Nanti apakah seorang prajurit akan bertanya kepada komandannya, pilih partai apa. Padahal, atasannya itu posisinya sama-sama sebagai warga negara,” kata Andi.

    Menganggap pengembalian hak pilih ini sebagai keharusan, Andi mengusulkan kalau hak pilih prajurit TNI itu diberikan pada tingkatan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) terlebih dahulu. Alasannya, pilkada memiliki skala lebih kecil sehingga mudah diamati konsekuensi yang akan timbul. Pemilihan wali kota dan kabupaten hanya akan melibatkan jumlah prajurit yang lebih sedikit. Ini membuat dampaknya secara politis bisa terukur.

    Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aslizar Tanjung, pembahasan ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun, menurut dia, pembahasan tersebut dilakukan tidak dalam sebuah kesempatan khusus. ”Akan masuk pembahasan rutin,” katanya.

    Andi Widjajanto menyambut pembahasan ini sebagai langkah awal dalam sebuah proses yang formal. Dengan adanya kajian ini bisa dilakukan penjadwalan, misalnya, mulai kapan pendidikan tentang hak-hak warga negara mulai diberikan dan kapan prajurit bisa mulai ikut pemilu. ”Bayangan saya, 2010-2014 itu civic education, 2014 tidak ikut pemilu nasional dulu, habis itu baru ikut pilkada. Tahun 2019 baru ikut pemilu nasional.” katanya.


    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> TNI Kaji Ikut Pemilu

    TNI AL Tambah Dua Pesawat


    SURABAYA (SI) – Seiring rencana mengistirahatkan seluruh pesawat Nomad,TNI Angkatan Laut (AL) bakal memperbarui armadanya. Rencananya, TNI AL akan mempunyai dua pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI). Penambahan dua pesawat itu merupakan jawaban setelah semua Nomad di-grounded atas pertimbangan usia dan kelaikan terbang.

    Pesawat jenis Nomad yang sebelumnya juga berfungsi sebagai pesawat maritim hanya akan digunakan untuk pelatihan pilot TNI AL. Asisten KSAL Bidang Perencanaan dan Anggaran Laksamana Muda TNI Among Margono SE mengatakan, proses pengadaan pesawat tersebut sudah dalam proses. Namun, dia tidak menyebut jumlah anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan pesawat.

    ”Ini masuk program pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan) yang dijadwalkan terealisasi pada 2014,” ujar Among Margono yang akan melepaskan jabatannya sebagai Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim),kemarin. Selain pengadaan pesawat maritim CN-235, program pengadaan alutsista juga mencakup pemesanan dua kapal selam.Untuk galangan kapal dalam negeri,TNI AL bekerja sama PT PAL dalam pembuatan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR).

    Among Margono tidak menyebut total biaya yang dikucurkan untuk pengadaan alutsista itu karena ada di ranah Departemen Pertahanan.”Pastinya, kita membutuhkan peningkatan operasi. Sementara alutsista kita masih sangat terbatas,”urainya. Perwira dengan dua bintang di pundaknya ini kemarin melakukan inspeksi laut sebelum serah terima jabatan (Sertijab) Pangarmatim.

    Among Margono yang bertugas kurang lebih empat bulan akan digantikan Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto. Seperti biasa,sebelum jabatan resmi beralih pada Jumat (18/6), digelar inspeksi laut. Ini sudah menjadi tradisi di TNI AL.Pejabat lama dan pejabat baru bersamasama memeriksa kesiapan armada sebelum peralihan jabatan. ”Selain itu, inspeksi laut juga bermakna memperkenalkan Pangarmatim yang baru dan ajang perpisahan Pangarmatim lama kepada prajuritnya,”tukas Kepala Subdinas Penerangan Koarmatim Mayor Laut Drs Kariono.

    Saat inspeksi laut,Laksamana Muda TNI Among Margono didampingi Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto menggunakan KRI Mulga-832. Kapal yang dikomandani Mayor Laut Dickri Rizanni tersebut dikawal dua kendaraan tempur air Sea Rider dari Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) Koarmatim. KRI Mulga-832 bertolak dari Dermaga A menuju Dermaga Ujung, kemudian menginspeksi jajaran KRI yang sandar di Dermaga Penjelajah dan Dermaga Semampir.

    Lalu kembali merapat di Dermaga Madura Koarmatim. Inspeksi laut melibatkan 2.500 prajurit dan ABK KRI berbagai jenis. Saat KRI Mulga-832 melewati setiap kapal perang, terdengar peluit diiringi penghormatan lambung oleh para ABK yang berbaris di atas KRI sambil meneriakkan ‘Jalesveva Jayamahe’ berulang- ulang. (kukuh setyawan)

    Sumber: SEPUTAR INDONESIA
    Readmore --> TNI AL Tambah Dua Pesawat

    RI – Korea Selatan Selenggarakan Joint Committee and Logistic Meeting Ke – XVII


    Jakarta, DMC – Sejak ditandatanganinya deklarasi bersama kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan (Korsel) oleh Presiden kedua negara pada tahun 2006, masing-masing pihak berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang.

    Khusus kerjasama dibidang pertahanan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korsel juga terus memantapkan diri untuk meningkatkan program kerjasama yang sudah ada maupun yang belum terjalin. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan kedua negara ini kembali menyelenggarakan forum pertemuan tahunan Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII tahun 2010, Rabu, (16/6) di Kantor Kemhan RI, Jakarta.

    Sebelumnya pada bulan Juli tahun 2009 yang lalu Kemhan RI dan Kemhan Republik Korea Selatan juga telah berhasil menyelengarakan pertemuan Logistic Meeting XVI di Kota Seoul, Korea Selatan.

    Forum Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII yang di adakan saat ini langsung dibuka oleh sambutan tertulis Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Marsdya TNI Eris Herryanto, M.A, yang dibacakan oleh Sesditjen Ranahan Kemhan RI, Laksma TNI Susilo.

    Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan mengatakan didalam deklarasi bersama kemitraan strategis tahun 2006, khusus menyangkut bidang pertahanan telah menitik beratkan kepada pentingnya untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama dalam produksi, alih teknologi dan bentuk rencana kerjasama lainnya.

    Sekjen menambahkan, hal tersebut yang pada prosesnya juga dapat dilakukan masing-masing pihak baik melalui imbal beli, maupun pemasaran bersama antar kedua negara.

    Diutarakan juga oleh Sekjen Kemhan RI, bahwa melalui logistic meeting sebelumnya kedua kementerian pertahanan, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama pertahanan. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya kerjasama produksi, pemeliharaan, hibah dan proses alih teknologi alutsista.
    Terkait pentingnya proses kerjasama alih teknologi atau Transfer Of Technology (ToT) kedua negara, Sekjen Kemhan RI menjelaskan proses tersebut akan dapat mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk menghasilkan produk yang sesuai spesfikasi yang diajukan oleh TNI sebagai user.

    Sekjen Kemhan berharap melalui kegiatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting kali ini lebih dapat meningkatkan kerjasama yang sudah ada, sehingga lebih berimbang dalam hal volume produksi bersama, alih teknologi maupun nilai ekonomisnya sehingga membawa hasil yang bermanfaat bagi kedua negara.

    “ Saya mengharapkan dalam logistic meeting ini terdapat interaksi dan komunikasi yang dapat dilakukan kedua pihak agar dapat kita jadikan wahana untuk saling membangun inspirasi dan selanjutnya mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dan industri pertahanan kedua negara,” Harap Sekjen Kemhan RI.

    Adapun beberapa perhatian yang menjadi agenda dalam pertemuan Logistic Meeting XVII mencakup pembahasan draft Memorandum of Understanding MoU terkait beberapa kerjasama bidang industri pertahanan. Salah satunya adalah, draft MoU kerjasama pengembangan produksi pesawat Fighter KF-X, Draft MoU Mutual Logistic Support dan draft MoU Jaminan Kualitas Asuransi dari pada sistem pengadaan barang dan jasa.

    Disamping pembahasan draft MoU, Forum Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII juga membahas rencana kerjasama terkait sistem pengadaan melalui alih teknologi atau Transfer Of Technology (ToT), dan maintenance beberapa peralatan sistem senjata seperti Ranpur Amphibi, Panser Kanon dan Kapal Selam. Kerjasama ToT ini juga mencakup sistem alat komunikasi (Radio System Project) antara PT. LEN Indonesia dengan LIG Net 1.

    Pada kesempatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII tahun ini, Delegasi Kementerian Pertahanan Korea Selatan diketuai oleh Direktur Jenderal Biro Promosi Industri Pertahanan, Program Akuisisi Pertahanan Administrasi (Director General For Defense industry Promotion of Defense Acquisition Program Administration / DAPA ) Dr. CHOI Chang-gon. Sedangkan delegasi Kementerian Pertahanan RI di ketuai oleh Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto, M.A.

    Turut hadir dalam Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII RI – Korsel, beberapa perwakilan dari industri pertahanan strategis dari kedua negara, diantaranya PT, Pindad, PT. Dirgantara Indonesia, PT. LEN, Doosan DST, LIG Next 1, dan Daewoo.


    Sumber: DMC
    Readmore --> RI – Korea Selatan Selenggarakan Joint Committee and Logistic Meeting Ke – XVII

    Wednesday, June 16, 2010 | 11:42 PM | 0 Comments

    Russia to offer Turkey advanced surface-to-air missiles


    S-400 surface-to-air missile systems

    Russia is ready to participate in a tender to offer Turkey S-300 and S-400 surface-to-air missile systems, the state-controlled arms exporter said on Wednesday.

    "The Turkish military has a great need for S-300 and S-400 long-range missile defense systems," Rosoboronexport CEO Anatoly Isaikin said. "Russia has expressed its readiness to participate in a tender for the delivery of such systems."

    He said leading SAM manufacturers from Western countries would participate in the tender "on a par with Russia."

    He gave no indication as to what specific SAM modifications would be offered or the timeframe for the tender.

    Turkish military experts have said Ankara is interested in the Russian missiles, which could effectively protect the country's southern borders.

    The advanced version of the S-300 missile system, called S-300PMU1, has a range of over 150 kilometers (over 100 miles) and can intercept ballistic missiles and aircraft at low and high altitudes, making it effective in warding off air strikes.

    The S-300V/Antey 2500 (SA-12 Gladiator/Giant) consists of a new command vehicle, an array of advanced radars and up to six loader vehicles assigned to each launcher.

    The S-400 (SA-21 Growler) is capable of simultaneously engaging six targets to a range of 400 km (250 miles) and an altitude up to 30 kilometers, including aircraft, cruise missiles, and ballistic missiles.

    FROM: RIA
    Readmore --> Russia to offer Turkey advanced surface-to-air missiles

    AS dan Korsel Kuntit Kapal Korut

    SEOUL, KOMPAS.com - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk membangun kerjasama lebih erat melawan kapal selam Korea Utara (Korut) dan menyokong pembagian intelijen dalam memonitor aktivitas mereka.

    Sejumlah pejabat Rabu (16/6) mengatakan, kesepakatan itu dikeluarkan saat ketegangan meningkat akibat tenggelamnya sebuah kapal perang Korsel pada bulan Maret yang menurut penyelidik multinasional bulan lalu diakibatkan oleh torpedo Korut. Angkatan Laut Korsel mengatakan, kesepakatan dengan AS akan membantu persekutuan tersebut meningkatkan pembagian intelijen dalam memonitor kapal selam Korut dan memperkuat latihan bersama anti-kapal selam.

    Kedua pihak juga setuju untuk bekerja sama dalam latihan anti-proliferasi pimpinan AS yang bisa menghentikan lalu lintas persenjataan Korut di perairan sekitar semenanjung. Menurut sumber di Angkatan Laut Korsel, perjanjian itu telah tercapai dalam pembicaraan antara Kepala Staf Angkatan Laut Korsel, Admiral Kim Sung-chan dan Komandan Armada ke-7 AS, Admiral John Bird.

    Rencana latihan bersama AL AS dan Korsel telah ditunda untuk menunggu kebijakan dari PBB atas kasus tersebut.

    Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang sejak berakhirnya konflik pada 1950-53, yang hanya berakhir dengan gencatan senjata.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> AS dan Korsel Kuntit Kapal Korut

    Polri Ajukan Anggaran Sebesar Rp30 Triliun


    TEMPO Interaktif, Jakarta -Kepolisian Republik Indonesia mengajukan pagu indikatif di tahun 2011 sebesar Rp30,67 triliun. Padahal, dalam RAPBN 2011, Polri sudah mendapat anggaran sebesar Rp27,58 triliun.

    Hal itu disampaikan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (16/6).

    “Dari pagu tersebut, Rp19,1 triliun akan digunakan untuk gaji, dan sisanya untuk belanja barang dan modal,” kata Kapolri.

    Ia menambahkan, anggaran sebesar Rp30 triliun tersebut ideal untuk mendukung sasaran prioritas Polri. Menurutnya, jika anggaran tetap di kisaran Rp27,58 trilun, maka komposisi anggaran hanya akan diprioritaskan pada pemenuhan gaji. “Program dan kegiatan Polri sendiri juga mengalami perubahan dari delapan program dan kegiatan menjadi tiga belas,” ujar Kapolri lagi.

    Menanggapi paparan Kapolri tersebut, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, berpendapat bahwa semestinya anggaran untuk Kepolisian berbasis kinerja agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia. Ia beralasan, selama ini banyak program Polri yang tidak terlaksana dengan baik.

    “Hitungan angka tanpa realita tidak ada gunanya. Polri mempunyai program membangun kepercayaan, tapi apa yang terjadi?” kata politisi dari daerah pemilihan Aceh tersebut.

    Oleh karena itu, ia menyarankan agar institusi kepolisian tersebut diaudit oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau bahkan auditor independen. “Bukan hanya audit keuangannya saja, tapi juga kinerja,” ujarnya.

    Sependapat dengan Nasir Djamil, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Syarifuddin Suding, juga melihat anggaran untuk kepolisian harus dilihat dari kinerja yang sudah dilakukan kepolisian agar efisiensi bisa tercapai.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Polri Ajukan Anggaran Sebesar Rp30 Triliun

    Panglima TNI kaji hak pilih prajurit


    Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, pihaknya masih mengkaji mengenai hak pilih bagi prajurit TNI pada Pemilu 2014. Sebelumnya Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI menyatakan tengah mengkaji hak pilih itu.

    "Kita masih harus bahas bersama para Kepala Staf Angkatan. Kalau perlu penelitian-penelitian internal dan eksternal," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/6)

    Ketika ditanya, untuk menentukan sikap, apakah TNI akan ikut Pemilu 2014 atau tidak, ia menjawab, "Tidak bisa jawab itu sekarang."


    Sumber: PRIMAIRONLINE
    Readmore --> Panglima TNI kaji hak pilih prajurit

    Tunjangan Prajurit TNI di Pulau Terluar Belum Cair


    TEMPO Interaktif, Jakarta - Tunjangan untuk prajurit TNI yang menjaga pulau terluar Indonesia hingga belum cair. "Kami masih menunggu dari Kementerian Keuangan, " kata Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, I Wayan Widhio, kepada Tempo, Selasa (16/6).

    Menurut dia, anggaran tunjangan khusus prajurit itu telah disetujui oleh DPR dan peraturan presiden untuk pelaksanaan teknisnya pun sudah ditandatangani oleh presiden. Rincian tunjangan khusus seperti diatur dalam Peraturan Menkeu Nomor S-15/MK.02/2010 sebelumnya terbit sebagai dasar perhitungan bagi pemberian tunjangan perbatasan.

    Pertama, prajurit TNI dan PNS yang tinggal di pulau terpencil tanpa penduduk ditingkatkan sebesar 150 persen dari gaji pokok. Kedua, prajurit TNI dan PNS yang tinggal di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk ditingkatkan 100 persen dari gaji pokok dan 75 persen bagi prajurit yang berada di perbatasan. Ketiga, prajurit TNI dan PNS yang bertugas di wilayah udara dan laut serta beroperasi di pulau-pulau kecil terluar ditingkatkan hingga 50 persen dari gaji pokok.

    “Saat ini Panglima TNI sudah melakukan gelar pasukan 9.408 personel di pulau terluar,” kata Widhio. Total anggaran yang tinggal menunggu realisasi ini adalah 152 miliar per tahun. “Karena kegiatan sudah dilakukan, kami berharap pemberian tunjangan ini dirapel mulai Januari,” ujarnya.

    Tugas untuk menjaga pulau terluar ini tentu tidak ringan. “Ada kendala komunikasi,” kata Widhio. Ia menggambarkan, di pulau-pulau terluar seperti Miangas itu tidak ada sinyal telepon selular. “Televisi pun tidak ada,” ujarnya. Sementara untuk melakukan koordinasi antar satuan tugas, personel TNI tersebut biasa memanfaatkan GPS ataupun frekuensi radio.


    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Tunjangan Prajurit TNI di Pulau Terluar Belum Cair

    Panglima TNI: Keamanan Presiden/wapres Adalah Segalanya


    Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, keamanan, keselamatan dan kehormatan presiden dan wakil presiden aadalah segalanya bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    "Dalam konteks kenegaraan dan hubungan antarbangsa Presiden adalah simbol ekspresif suatu bangsa/negara yang menuntut pengamanan khusus tersendiri," katanya, saat memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Paspampres dari Mayjen TNI Marciano Norman kepada Brigjen TNI Waris di Jakarta, Rabu.

    Panglima TNI menekankan, keamanan dan keselamatan presiden bersifat fundamental yang langsung maupun tidak langsung ikut menentukan citra dan kehormatan bangsa dan negara.

    Tugas pokok sebagai Paspampres harus dilaksanakan sempurna bahkan hingga mengorbankan jiwa dan raga. "Laksanakan tugas pokok dengan penuh disiplin, loyalitas, profesional, dedikatif, kreatif sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

    Tak hanya itu, prajurit Paspampres juga harus senantiasa mengasah dan mempertajam naluri kewaspadaan dan ketanggapsegeraan menghadapi setiap gelagat mencurigakan di setiap tugasnya.

    "Ingat pilihan yang tersedia hanya satu, yakni keamanan, keselamatan dan kehormatan presiden/wakil presiden diatas segala-galanya," kata Djoko.

    Panglima TNI juga memintan agar prajurit Paspampres senantiasa memelihara dan meningkatkan kesamaptaan fisik dan olah keterampilan atau profesionalisme sesuai tuntutan dan tantangan tugas pokok Paspampres yang dihadapi.

    "Ingat, bagaimana pun citra diri, kehormatan TNI bahkan bangsa dan negara sebagian ada di pundak para prajurit Paspampres," kata Djoko.

    Upacara serah terima jabatan Komandan Paspampres dihadiri seluruh pejabat TNI dan sejumlah rekanan, dimeriahkan dengan defile satuan-satuan Paspampres.

    Paspampres adalah salah satu badan pelaksana pusat Mabes TNI yang langsung berada di bawah kendali Panglima TNI, dengan tugas pokok yang sangat khusus, sangat strategis dan bersifat personal atau VVIP.

    Paspampres dengan semboyannya "Setia Waspada" terdiri atas tiga satuan operasional yakni Grup A yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengamankan Presiden RI, Grup B mempunyai tugas dan tanggungjawab mengamankan Wakil Presiden RI.

    Sedangkan Grup C mempunyai tugas dan tanggungjawab mengamankan Tamu Negara setingkat Kepala Negara dan pelatihan serta pembinaan bagi personil baru Paspampres.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Panglima TNI: Keamanan Presiden/wapres Adalah Segalanya

    TNI AL Masih Bergelut dengan Alutsista


    Kapal Selam kilo amur class yang diminati TNI AL

    SURABAYA, KOMPAS.com — Jajaran TNI Angkatan Laut terus berupaya melengkapi kebutuhan alutsista guna mendukung tugas operasi pengamanan laut dan wilayah perairan Indonesia.

    Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Among Margono kepada wartawan di Surabaya, Rabu (16/6/2010), mengatakan, penambahan alat utama sistem senjata (alutsista) di lingkungan TNI AL disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

    "Kegiatan operasi pengamanan laut terus meningkat dari hari ke hari dan itu diperlukan dukungan alutsista yang memadai," katanya seusai memimpin gelar admiral inspection di Markas Koarmatim di Dermaga Ujung, Surabaya.

    Among Margono mengemukakan, Mabes TNI AL telah menyusun rencana strategis jangka panjang selama lima tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengadaan sejumlah alutsista baru. "Sejumlah alutsista itu, seperti pengadaan dua unit kapal selam pada 2014, sejumlah kapal tempur dan pesawat udara. Pengadaan itu untuk mengganti alutsista lama yang sudah tidak digunakan," ujarnya.

    Untuk pengadaan kapal tempur, lanjut Pangarmatim, Mabes TNI bekerja sama dengan PT PAL, sementara untuk pesawat udara dengan PT Dirgantara Indonesia. Gelar admiral inspection atau inspeksi laut merupakan salah satu tradisi yang dilakukan menjelang pergantian Kepala Staf TNI AL maupun Panglima Komando Armada RI.

    Kegiatan tersebut menjadi ajang perpisahan pimpinan TNI AL dengan para prajurit, sekaligus memperkenalkan pimpinan yang baru. Dalam kegiatan itu, Pangarmatim Laksda TNI Among Margono, yang didampingi calon penggantinya Laksda TNI Bambang Suwarto, melakukan inspeksi kapal perang dan prajurit dengan menggunakan Kapal Perang RI Mulga-832.

    Serah terima jabatan Pangarmatim dijadwalkan berlangsung pada Jumat (18/6/2010) dan dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono. Laksda TNI Among Margono yang baru menjabat Pangarmatim pada awal Maret 2010 selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) Kasal di Markas Besar TNI AL.

    Sementara penggantinya, Laksda TNI Bambang Suwarto, juga baru menjabat Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) pada awal Maret 2010. Keduanya saat itu juga dilantik bersamaan oleh Kasal Laksamana Agus Suhartono.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> TNI AL Masih Bergelut dengan Alutsista

    Lembaga Anti Teror Tidak Diperlukan

    Densus 88 mengevakuasi barang bukti yang berhasil diamankan dari penggerebekan teroris di Baki, Sukoharjo, Kamis (13/5). Tiga orang tersangka teroris beserta barang bukti senapan M-16, revolver, ratusan peluru berbagai kaliber, CD, buku hingga rompi serbu berhasil diamankan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Negara tidak perlu membentuk Lembaga Anti Teror yang lepas dari kementerian Hukum dan HAM. Jika Lembaga Anti Teror itu dibentuk sekarang, besar kemungkinan tugas dan wewenangnya akan bertabrakan dengan Detasemen Khusus 88 maupun Badan Intelejen Nasional (BIN).

    “Badan ini (Badan Anti Teror) justru akan menjadi entitas yang tidak jelas,” kata Haris Azhar, Koordinator Kampanye Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rabu (16/6).

    Menurut Haris, saat ini yang lebih diperlukan adalah mengefektifkan Lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Selain itu mengutamakan penetapan Rancangan Undang-undang Intelejen menjadi undang-undang. “BIN yang hanya bekerja di bawah Inpres itu harus diefektifkan dulu sebelum membentuk badan baru,” katanya.

    Kemarin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto menyatakan, rencana melepaskan Lembaga Anti Teror dari bawah Kemenkopolhukam. Alasan pelepasan lembaga itu, karena teroris aspeknya sangat luar biasa, multidisiplin, dan multiinstansi. “Karena itu, kewenangan lembaga tersebut diperluas sehingga tidak dibawah Menkopolhukam lagi.”

    Untuk itu, kementerian telah menyusun peraturan presiden yang akan mengatur keberadaan lembaga tersebut. “Kami tinggal menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Djoko kemarin. Peraturan Presiden tentang Lembaga Anti Teror itu diharapkan terbit Juli 2010.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Lembaga Anti Teror Tidak Diperlukan

    Lembaga Anti Teror Tidak Diperlukan


    Densus 88 mengevakuasi barang bukti yang berhasil diamankan dari penggerebekan teroris di Baki, Sukoharjo, Kamis (13/5). Tiga orang tersangka teroris beserta barang bukti senapan M-16, revolver, ratusan peluru berbagai kaliber, CD, buku hingga rompi serbu berhasil diamankan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Negara tidak perlu membentuk Lembaga Anti Teror yang lepas dari kementerian Hukum dan HAM. Jika Lembaga Anti Teror itu dibentuk sekarang, besar kemungkinan tugas dan wewenangnya akan bertabrakan dengan Detasemen Khusus 88 maupun Badan Intelejen Nasional (BIN).

    “Badan ini (Badan Anti Teror) justru akan menjadi entitas yang tidak jelas,” kata Haris Azhar, Koordinator Kampanye Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rabu (16/6).

    Menurut Haris, saat ini yang lebih diperlukan adalah mengefektifkan Lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Selain itu mengutamakan penetapan Rancangan Undang-undang Intelejen menjadi undang-undang. “BIN yang hanya bekerja di bawah Inpres itu harus diefektifkan dulu sebelum membentuk badan baru,” katanya.

    Kemarin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto menyatakan, rencana melepaskan Lembaga Anti Teror dari bawah Kemenkopolhukam. Alasan pelepasan lembaga itu, karena teroris aspeknya sangat luar biasa, multidisiplin, dan multiinstansi. “Karena itu, kewenangan lembaga tersebut diperluas sehingga tidak dibawah Menkopolhukam lagi.”

    Untuk itu, kementerian telah menyusun peraturan presiden yang akan mengatur keberadaan lembaga tersebut. “Kami tinggal menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Djoko kemarin. Peraturan Presiden tentang Lembaga Anti Teror itu diharapkan terbit Juli 2010.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Lembaga Anti Teror Tidak Diperlukan

    Tuesday, June 15, 2010 | 10:43 PM | 0 Comments

    Komisi I DPR RI Minta Pembinaan Industri Pertahanan di Bawah Kemhan


    Jakarta, DMC - Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), Komisi I DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera merumuskan kemungkinan pembinaan BUMNIP berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal ini dimaksudkan agar BUMNIP dapat lebih berkonsentrasi terhadap peningkatan kualitas produk – produk di bidang pertahanan.

    Permintaan Komisi I DPR RI tersebut merupakan salah satu dari tujuh point kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Senin (14/6) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta.

    Rapat juga dihadiri Kasad Jenderal TNI George Toisutta, Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono, Kasau Marsekal TNI Imam Sufa'at S, Ip, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Harriyanto, S.IP, M.A dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

    Dalam kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi I DPR RI selaku pimpinan rapat Kemal Aziz Stamboel, Komisi I DPR RI juga meminta kepada pemerintah melalui Kemhan, agar sedapat mungkin pemenuhan kebutuhan Alutsista baik dalam rangka pengadaan maupun pemeliharaan, semaksimal mungkin dilakukan dengan memberdayakan BUMNIP yang ada dengan mengoptimalkan produk lokal industri strategis.

    Komisi I DPR meminta kepada pemerintah untuk mensederhanakan matarantai mekanisme pengadaan Alutsista dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari end user dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mempersiapkan langkah – langkah pemberdayaan dengan melibatkan sektor perbankan nasional.

    Berkaitan dengan peningkatan kualitas produk – produk oleh BUMNIS, Komisi I DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam tentang berbagai kemungkinan kerjasama kemitraan. Beberapa Negara mitra saat ini memiliki potensi bagi dilakukannya kerjasama pengembangan Alutsista yang mendukung dilaksanakannya transfer of technology bagi pengembangan kemampuan industri strategis pertahanan nasional dengan meningkatkan local content atau produk dalam negeri.

    Sementara itu, terkait dengan penyelesaiaan berbagai masalah pertanahan di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI, Komisi I DPR RI sepakat untuk meningkatkan anggaran sertifikasi tanah asset Negara yang digunakan oleh TNI TA. 2011 dan seterusnya yang tidak mengganggu anggaran Kemhan dan Mabes TNI yaitu bersifat on top.

    Sehubungan dengan upaya untuk memerangi tindak terorisme, Komisi I DPR RI minta kepada pemerintah untuk segera mempersiapkan payung hukum untuk keterlibatan satuan anti terror yang ada di jajaran TNI dan Polri agar tercipta efisiensi dan koordinasi yang baik dalam menghadapi aksi terorisme.

    Dalam rangka untuk meletakan dasar – dasar bagi penyelenggaraan keamanan dan penyelenggaraan pertahanan nasional, Komisi I DPR RI minta pemerintah untuk segera mempersiapkan RUU Kamnas.

    Terakhir, dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi I DPR RI mendukung prinsip kerjasama di bidang pertahanan antara RI dengan Negara lain termasuk dengan Amerika sepanjang tidak merupakan beban terhadap politik luar negeri serta diiringi dengan adanya prinsip kesetaraan, kepentingan bersama kedua negara dan saling menghormati.

    Sementara itu, menjawab beberapa pertanyaan anggota Komisi I DPR RI terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan BUMNIP, Menhan menjelaskan bahwa pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri merupakan salah satu prioritas dari program pemerintah KIB II.

    Menhan mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan master plan tentang revitalisasi industri pertahanan, dimana dalam master plant tersebut memuat berbagai langkah – langkah dalam upaya mendukung pemberdayaan BUMNIP. “Disini juga disebutkan ada master list barang yang dapat diproduksi di dalam negeri dan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri”, tambah Menhan sambil menunjukan buku master plan hasil Workshop Revitalisasi Industri Pertahanan pada akhir tahun 2009.

    Lebih lanjut Menhan menjelaskan, dalam master plan juga dijelaskan apabila pengadaan Alutsista untuk TNI tidak dapat diprosuksi didalam negeri dan terpaksa diadakan dari luar negeri, maka pedoman yang dilakukan ada empat yaitu pertama semaksimal mungkin dilakukan dengan joint produksi, kedua semaksimal mungkin dilakukan transfer of teknologi , ketiga local content ditingkatkan, dan keempat menggunakan pendanaan dalam negari.

    Menhan mengatakan, setelah menyelesaikan master plan tentang revitalisasi industri pertahanan, dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri pemerintah juga telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Melalui Perpres tersebut diharapkan akan mempertegas siapa yang menjadi penjurunya.

    Namun demikian menurut Menhan, KKIP tersebut diharapkan tidak hanya dikukuhkan dalam bentuk Perpres, Kemhan berharap KKIP dapat dikukuhkan dalam suatu Undang Undang tentang Industri pertahanan.

    Sumber: DMC
    Readmore --> Komisi I DPR RI Minta Pembinaan Industri Pertahanan di Bawah Kemhan

    Struktur Polri Membengkak


    JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian, Neta S Pane, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menolak usulan struktur organisasi Polri yang kini telah masuk ke Sekretariat Negara (Setneg). Alasannya, struktur jabatan di tubuh Polri membengkak sehingga bisa memboroskan anggaran negara.

    "Presiden jangan menandatangani usulan itu karena membuat jumlah jabatan jenderal membengkak dari 139 menjadi 158. Banyak jenderal berarti banyak staf dan banyak anggaran," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) itu di Jakarta, Senin (14/6/2010).

    Neta Pane mengatakan, struktur organisasi Polri telah lolos di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan kini menunggu tanda tangan Presiden sebelum diberlakukan yang direncanakan akan diresmikan pada HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2010.


    Saat ini, menurut Pane, Polri memiliki lima jabatan jenderal bintang tiga (komjen) dan diusulkan akan ditambah menjadi delapan.

    Lima jabatan berpangkat Komjen itu adalah Wakapolri, Kepala Badan Reserse Kriminal Umum, Kepala Badan Pembinaan Keamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan tiga jabatan komjen yang diusulkan adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan, Sekretaris Utama, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

    Menurut Pane, struktur baru Polri itu mirip dengan struktur kementerian saat ini, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar. "Kalau di kementerian, jenderal bintang tiga itu hanya untuk wakil menteri dan sekretaris kementerian, sedangkan jabatan lainnya cukup bintang dua. Masa struktur baru Polri memiliki delapan komjen. Ini kan aneh," katanya.

    Ia mengemukakan, dilihat dari sisi anggaran, struktur Polri yang baru bisa menyedot 70 persen dari Rp 23,7 triliun anggaran Polri. "Masa anggaran untuk tugas-tugas operasi dan pelayanan publik cuma 30 persen. Ini bisa memengarui profesionalisme Polri," katanya.

    Menurut dia, struktur Polri yang ada saat ini sudah mendekati ideal, tetapi perlu dirampingkan lagi. Beberapa Polda seharusnya cukup dipimpin seorang kombes dan tidak perlu brigjen.

    "Polda Bangka Belitung, misalnya, cukup dipimpin kombes karena jumlah kejahatan hanya 10 kasus tiap bulan. Jumlah ini jauh lebih banyak dari Polwil Malang atau Polres di Jakarta yang dipimpin seorang kombes," ujarnya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Struktur Polri Membengkak

    DPR Tuding Pengadaan Alutsista Bertele-tele


    JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat menuding proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bertele-tele sehingga dikhawatirkan memakan biaya ekonomi tinggi. DPR berharap pemerintah menyederhanakan proses sehingga pengadaan tidak berakhir mubazir.

    Salah satu yang mempermasalahkan panjangnya birokrasi adalah anggota DPR Komisi I dari FPG Enggartyasto Lukita di Jakarta, Senin (14/6).

    "Jenjang birokrasi dari proses realisasi anggaran di Kemenhan/TNI begitu panjang. Saya minta tolong dievaluasi kebutuhan anggaran itu. Mereka bukan bicara anggaran murni sekian, karena bicara sumber anggaran itu adalah urusan kami dan pemerintah. Mereka harus menjelaskan untuk dibelikan apa anggaran itu sehingga jelas," ujarnya.

    Ia berharap aturan yang menghambat pengadaan bisa diubah. Ia tidak ingin tim evaluasi pengadaan yang berada di Kemenhan sebagai tim penilai akhir tidak menganulir pengajuan alutsista dari pengguna akhir. Tim semestinya bekerja secara administratif saja.

    "Kalau peraturan sifatnya masih berupa permen, itu masih bisa diubah. Saya setuju dengan prinsip kehati-hatian tapi jangan sampai menjadi proses biaya ekonomi tinggi," tukasnya.

    Atas hal ini, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi junjungan utama dalam pengadaan alutsista. Salah-salah melangkah, dirinya bahkan hingga tingkat direktur bisa berada di terali besi.

    Namun, ia pun ingin agar DPR juga memberikan fakta jika ada tim yang mempersulit pengadaan dan bahkan mengambil untung. Ia berjanji pihaknya tak akan segan-segan menindak bawahannya yang melampaui kewenangan.

    "Kalau kaitan internal, nanti kami jelaskan soal mekanismenya. Tapi, kalau ada usulan soal dugaan tim yang menyulitkan pengadaan, saya akan terjunkan audit investigasi. Saya minta datanya dulu. Siapapun yang melakukan begitu akan kami usut. Kami minta datanya supaya jelas," tukasnya.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> DPR Tuding Pengadaan Alutsista Bertele-tele

    DPR Tuding Pengadaan Alutsista Bertele-tele

    JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat menuding proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bertele-tele sehingga dikhawatirkan memakan biaya ekonomi tinggi. DPR berharap pemerintah menyederhanakan proses sehingga pengadaan tidak berakhir mubazir.

    Salah satu yang mempermasalahkan panjangnya birokrasi adalah anggota DPR Komisi I dari FPG Enggartyasto Lukita di Jakarta, Senin (14/6).

    "Jenjang birokrasi dari proses realisasi anggaran di Kemenhan/TNI begitu panjang. Saya minta tolong dievaluasi kebutuhan anggaran itu. Mereka bukan bicara anggaran murni sekian, karena bicara sumber anggaran itu adalah urusan kami dan pemerintah. Mereka harus menjelaskan untuk dibelikan apa anggaran itu sehingga jelas," ujarnya.

    Ia berharap aturan yang menghambat pengadaan bisa diubah. Ia tidak ingin tim evaluasi pengadaan yang berada di Kemenhan sebagai tim penilai akhir tidak menganulir pengajuan alutsista dari pengguna akhir. Tim semestinya bekerja secara administratif saja.

    "Kalau peraturan sifatnya masih berupa permen, itu masih bisa diubah. Saya setuju dengan prinsip kehati-hatian tapi jangan sampai menjadi proses biaya ekonomi tinggi," tukasnya.

    Atas hal ini, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi junjungan utama dalam pengadaan alutsista. Salah-salah melangkah, dirinya bahkan hingga tingkat direktur bisa berada di terali besi.

    Namun, ia pun ingin agar DPR juga memberikan fakta jika ada tim yang mempersulit pengadaan dan bahkan mengambil untung. Ia berjanji pihaknya tak akan segan-segan menindak bawahannya yang melampaui kewenangan.

    "Kalau kaitan internal, nanti kami jelaskan soal mekanismenya. Tapi, kalau ada usulan soal dugaan tim yang menyulitkan pengadaan, saya akan terjunkan audit investigasi. Saya minta datanya dulu. Siapapun yang melakukan begitu akan kami usut. Kami minta datanya supaya jelas," tukasnya.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> DPR Tuding Pengadaan Alutsista Bertele-tele

    Hati-hati Kerjasama Militer dengan Amerika


    Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Paskalis Kossay, Senin malam, mengingatkan pemerintah untuk berhati-jhati membangun kerjasama militer dan pertahanan dengan Amerika Serikat.

    "Kita tidak boleh lengah membangun kerjasama dengan mereka. Posisinya harus jelas, jangan sampai kita hanya jadi semacam `pembantu` mengamankan kepentingan mereka, terutama di Selat Malaka dan dalam rangka menghadapi ekspansi Tiongkok,"
    tandas anggota Fraksi Partai Golkar itu.

    Paskalis juga mengingatkan penting dan strategisnya posisi Indonesia dalam geostrategi global yang merupakan possisi tawar paling harus diandalkan.

    "Kita semua tahu, mengapa Indonesia diminati bangsa-bangsa sejak tempo dulu, itu karena posisi strategis kita, bukan hanya kepemilikan atas sumber kekayaan alam," ungkapnya.

    Posisi RI, menurutnya, sangat vital bagi Amerika, karena berada di antara dua benua, dua samudera serta alur niaga terbesar di dunia.

    "Ini harus jadi kerangka dasar kerjasama pertahanan, di samping dasar politik luar negeri yang kita anut, yakni sistem politik luar negeri yang bebas aktif, tidak memihak pada salah satu kekuatan," tandas Paskalis.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Hati-hati Kerjasama Militer dengan Amerika

    Monday, June 14, 2010 | 9:52 PM | 0 Comments

    TNI Tidak Akan Mengemis ke AS


    JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku merasa tidak terlalu perlu ambil pusing soal hubungan kerja sama militer dengan pihak Amerika Serikat (AS), termasuk soal kepastian dan kelanjutan pemulihan kerjasama latihan antar pasukan khusus dari kedua negara. Tidak hanya itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), juga menegaskan tidak mau mengiba-iba agar kerja sama (pasukan khusus) itu dibuka kembali oleh pihak AS.
    Latihan (Kopassus) itu tidak ada urgensinya.
    -- Purnomo Yusgiantoro

    Penegasan itu dilontarkan pemerintah, diwakili Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, yang didampingi ketiga kepala staf angkatan TNI, Senin (14/6/2010), saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I.

    "Latihan (Kopassus) itu tidak ada urgensinya. Sebenarnya kerja sama antar militer Indonesia-AS terus berjalan sejak tahun 2001 saat embargo ke kita diangkat. Saat itu kedua negara lalu membentuk forum Indonesia-USA Security Dialogue, yang pertemuannya sampai sekarang sudah delapan kali," ujar Purnomo.

    Dari sana tambah Purnomo, hubungan antar kedua negara sebetulnya tidak pernah bermasalah. Lebih lanjut dia juga mengingatkan tentang perlu adanya payung aturan tepat, yang bisa menjamin berbagai kerja sama yang telah berjalan tetap terus berlanjut. Akan tetapi ikatan tersebut tidak perlu sampai membuat kesepakatan kerja sama pertahanan (DCA), yang bersifat mengikat. Cukup dalam bentuk memo kesepahaman atau kesepakatan kerangka kerja.

    Indonesia, menurut Purnomo tidak ingin menandatangani DCA jika tidak diposisikan setara dengan AS. "Enggak pernah ada yang mempersoalkan kok, saya sering ketemu militer dan perwakilan pemerintah AS, mereka tidak pernah menyoalkan Kopassus. Kalau pun Kopassus tidak bisa latihan dengan pasukan khusus militer AS, kan tetap bisa latihan dengan pasukan khusus Australia, kemarin kita baru latihan bersama di Perth," ujar Purnomo.

    Selain itu Purnomo juga menyanggah adanya anggapan yang mengaitkan ketidakjelasan pemulihan hubungan kerja sama militer, dalam hal ini latihan bersama Kopassus dan pihak militer AS, dengan beberapa kali batalnya Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Indonesia.

    "Kalau dikatakan Obama batal datang ke Indonesia, salah satunya dikaitkan dengan Kopassus, saya kira persepsi itu tidak benar. Obama kan juga membatalkan kunjungannya ke Australia, salah satu negara sekutunya termasuk di bidang pertahanan," ujar Purnomo.

    Pernyataan senada juga dilontarkan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Bahkan dia menyatakan kerja sama militer antar kedua negara semakin kerap dilakukan pasca 2008. Namun memang diakui untuk Kopassus, kerja sama latihan masih belum terealisir. Akan tetapi dari sejumlah petinggi militer dan pemerintahan AS menunjukkan keinginan mereka membuka kembali kerjasama dengan Kopassus.

    "Mudah-mudahan berhasil. Memang masih ada hambatan di kongres sana. Namun kami tidak mau mengemis-ngemis," ujar Djoko.

    Djoko juga menegaskan tidak benar pula jika ada anggapan militer Indonesia, terutama Kopassus, terkendala membuka hubungan kerjasama dengan pihak AS karena dikaitkan dengan sejumlah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

    Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja dengan Komisi I saat Tjahjo Kumolo dari Fraksi PDI-P mempertanyakannya. Pemerintah diminta Tjahjo berani menegaskan masalah itu ke AS, apalagi mengingat dalam beberapa kejadian hal itu selalu dikaitkan dengan beberapa kali mundurnya rencana kedatangan Presiden AS Barack Obama.

    "Kemarin ini kan ada ralat dari Kedutaan Besar AS tentang kerja sama dengan TNI. Padahal di media massa sudah ramai dikabarkan ada kerja sama baru dengan Kopassus. Jangan sampai TNI, yang katanya tentara rakyat ini, mengemis kepada AS. Saya rasa TNI harus terbuka saja soal itu," ujar Tjahjo.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> TNI Tidak Akan Mengemis ke AS

    Teknologi Harus Dikuasai, Jangan Dianggap Enteng


    JAKARTA - Indonesia sepertinya harus belajar sungguh-sungguh dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura yang mulai mengepakan sayapnya di percaturan internasional.

    Selain itu, Indoensia harus berkaca dari pengalaman dan kesalahan massa lalu yang membuat bangsa ini sulit berkembang. Salah satu entry point yang harus menjadi perhatian serius semua elemen dan pemegang kebijakan adalah pengembangan teknologi.

    Sebab, Amerika Serikat (AS) tampil sebagai negara adidaya tak lain berkat penguasaan terhadap teknologi dalam berbagai bidang. AS bisa menguasai dunia dengan kecanggihan teknologinya. Bila memetakan posisi Indonesia saat ini dengan jumlah penduduk yang hampir 230 juta jiwa, sungguh dilema.

    Hanya menjadi pasar empuk dari produk-produk berbasis teknologi buatan negara asing. Tak pelak, di era pasar global ini Indonesia harus dibanjiri produk impor. Bila menurut ke belakang, sebenarnya sejak tahun 1975-an Indonesia sudah mulai meletakkan infrastruktur pengembangan teknologi dalam rencana pembangunan. Dari mulai industri transportasi, hingga produk
    persenjataan.

    Salah satu tokoh yang punya andil dalam pengembangan teknologi kedirgantaraan nusantara adalah Bacharuddin Jusuf Habibie, atau dikenal BJ Habibie, di samping sosok Nurtanio Pringgoadisurjo, yang dikenal sebagai pahlawan dirgantara.

    Sayang, dalam perjalanannya, rencana besar Habibie kandas akibat tekanan sosial, politik, ekonomi Indonesia yang gonjang -anjing. Hidup segan mati tak mau. Begitulah kondisi PT
    Digantara Indonesia (DI) yang kini berada diambang kehancuran. Perusahaan berplat merah ini dulu bernama Industri Pesawat Terbang Nurtanio, sebelum berganti menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

    IPTN sempat menggapai puncak kejayaan dibawah kepemimpinan BJ Habibie. Menurut Arif Minardi, mantan karyawan PT DI, Habibie memiliki terobosan besar dalam pengembangan teknologi di Indonesia. "Sayangnya ide, pemikiran dan karya prestasinya kurang dihargai di
    negaranya sendiri. Habibie ditekan secara politik," ujarnya yang sempat 15 tahun bekerja di satu-satunya perusahaan penerbangan milik negara.

    Arif menjelaskan, sejak tahun 1975, Habibie meletakan dasar-dasar pengemangan teknologi di Indonesia, sedangkan China baru memulainya tahun 1980-an. "Namun China yang melesat maju karena kebijakan pengembangan teknologinya didukung penuh pemerintah," jelas dia.

    Berbeda dengan Indonesia. IPTN yang dianggap sebagai cikal bakal pengembangan teknologi transportasi udara dan dirgantara justru dipandang sebagai proyek mercusuar yang menghabiskan uang negara. "Akibatnya sekarang Indonesia sudah ketinggalan dari Malaysia, apalagi China dan Jepang," jelas Arif yang sempat merasakan kepemimpinan BJ Habibie di IPTN dulu.

    Lebih lanjut Arif mengemukakan, Habibie saat itu tidak hanya mengebangkan sejumlah pesawat terbang, tapi merambah ke pembuatan satelit dan fasilitas ruang angkasa, serta peluru kendali(rudal). Terlebih saat ini ada putra bangsa yang bekerja di NASA. "Jadi teknologi Indonesia saat itu sudah cukup maju, tapi dalam perkembangan selanjutnya tak mulus," ungkapnya.

    Saat Habibie menjabat sebagai Menristek di era pemerintahan Presiden Soeharto, IPTN memang mendapat dukungan penuh dalam mengembangakan pesawat terbang dan teknologi lainnya. "Tapi selanjutnya banyak tekanan politik kepada Habibie, begitu juga dari kalangan ekonom kapitalis yang menyudutkan IPTN sebagai proyek mercusuar hanya menghabiskan uang rakyat," jelas Arif.

    Kata dia, Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut jika ingin teknologinya maju. "Teknologi
    jangan dianggap enteng. Teknologi bisa menjadikan apa saja menjadi lebih mudah dan bernilai plus," terang Arif yang sempat aktif dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT Dirgantara.

    Lebih lanjut dia mengatakan, banyak orang Indonesia yang sekolah dan berprestasi di luar negeri namun saat kembali ke Indonesia kurang dihargai. Akibatnya, mereka memilih bekerja di perusahaan-perusahaan besar negara asing yang justru cerdik mengambil ide, pemikiran, dan karya-karya terbaik anak bangsa.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Teknologi Harus Dikuasai, Jangan Dianggap Enteng

    Tugas Paspampres Tidak Mudah


    JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen TNI Marciano Norman mengatakan, tugas pasukan mengamankan presiden dan wakil presiden serta kepala negara dan kepala pemerintahan negara sahabat tidak mudah dan penuh tantangan.

    "Karena itu, perlu ada kerja sama saling menutupi kekurangan yang ada," katanya, pada acara lepas sambut Komandan Grup A Kolonel Inf Doni Monardo di Markas Komandan Paspampres di Jakarta, Senin (14/6/2010).

    Marciano mengaku, dirinya dengan Doni selalu berpasangan saling menutup kekurangan, menghadapi berbagai macam tugas, seperti rangkaian kegiatan pemilu, kenegaraan di dalam negeri dan luar negeri, serta kegiatan pengamanan.

    "Tidak selamanya berjalan mulus, banyak hal-hal yang tidak sempurna. Karena kerja sama baik, ketidaksempurnaan dapat kita kurangi," ujarnya.

    Antirokok

    Dalam sambutannya, mantan Komandan Grup A Kol Inf Doni Monardo mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini membantu dalam melaksanakan tugas, seperti Komandan Paspampres Mayjen TNI Marciano Norman dan Bidang Rumah Tangga Presiden.

    Dia berpesan kepada anggota Paspampres bahwa tugas seorang prajurit tidak pernah selesai. Anggota Paspampres tidak boleh ada kesalahan sekecil apa pun atau zero accident.

    "Pengamanan memerlukan kewaspadaan tinggi, kita buat adrenalin kita terpelihara untuk menghadapi apa pun yang terjadi," katanya.

    Doni juga meminta maaf kepada anggota Paspampres jika memberikan perintah terlalu keras, atau anggota di lingkungan Presiden yang tidak nyaman karena dibatasi, terutama masalah merokok. Maklum, Doni dikenal dengan antirokok dan tidak memberikan toleransi kepada anak buahnya yang merokok.

    Selepas jabatannya di Paspampres, Doni akan menduduki jabatan sebagai Komandan Komando Resor Militer 061 Suryakencana Kodam III Siliwangi yang berkedudukan di Bogor.

    Doni menggantikan Kolonel Agus S yang juga merupakan mantan Komandan Grup A Paspampres.


    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Tugas Paspampres Tidak Mudah

    Menhan: TNI harus diberdayakan berantas teroris

    Jakarta - Kementerian Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, perlu dilakukan kemitraan strategis antara TNI dan Densus 88 untuk mengantisipasi terorisme dan radikalisme.

    "Perlu dilakukan kemitraan strategis antara Kementrian Polhukam agar satuan TNI diberdayakan untuk mendukung Densus 88 Polri dalam mengantisipasi terorisme, radikalisme," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6).

    Menurut Purnomo, UU Keamanan Nasional diharapkan bisa jadi perangkai atau pengikat.

    "Saat ini Kemenhan sedang memformulasikan naskah akademik UU Kemananan Nasional untuk jadi pengikat atau perangkai Keamanan Nasional," kata Purnomo.

    Sumber: PRIMAIRONLINE
    Readmore --> Menhan: TNI harus diberdayakan berantas teroris

    Menhan: TNI harus diberdayakan berantas teroris


    Jakarta - Kementerian Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, perlu dilakukan kemitraan strategis antara TNI dan Densus 88 untuk mengantisipasi terorisme dan radikalisme.

    "Perlu dilakukan kemitraan strategis antara Kementrian Polhukam agar satuan TNI diberdayakan untuk mendukung Densus 88 Polri dalam mengantisipasi terorisme, radikalisme," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6).

    Menurut Purnomo, UU Keamanan Nasional diharapkan bisa jadi perangkai atau pengikat.

    "Saat ini Kemenhan sedang memformulasikan naskah akademik UU Kemananan Nasional untuk jadi pengikat atau perangkai Keamanan Nasional," kata Purnomo.

    Sumber: PRIMAIRONLINE
    Readmore --> Menhan: TNI harus diberdayakan berantas teroris

    Baharudin 'Mr Crack' Habibie Hidup dari Royalti


    JAKARTA - Sebuah majalah Teknologi terbitan Jakarta pernah menyebut Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai “Manusia Multidimensional”.

    Sebutan ini ternyata sangat disukai Habibie. Terlebih, julukan itu muncul tidak berselang lama setelah meraih medali penghargaan “Theodore van Karman”. Ya, anugrah bergengsi di tingkat internasional tempat berkumpulnya pakar-pakar terkemuka konstruksi pesawat terbang.

    Habibie juga dikenal sebagai “Mr Crack” karena keahliannya menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, para ahli dirgantara mengenal apa yang disebut Teori Habibie, Faktor Habibie, Fungsi Habibie.

    Sebelum titik crack bisa dideteksi secara dini, para insinyur mengantispasi kemungkinan muncul keretakan konstruksi dengan cara meninggikan faktor keselamatannya (SF). Caranya, meningkatkan kekuatan bahan konstruksi jauh di atas angka kebutuhan teoritisnya.

    Akibatnya, material yang diperlukan lebih berat. Untuk pesawat terbang, material aluminium dikombinasikan dengan baja. Namun setelah titik crack bisa dihitung maka derajat SF bisa diturunkan. Misalnya dengan memilih campuran material sayap dan badan pesawat yang lebih ringan. Porsi baja dikurangi, aluminium makin dominan dalam bodi pesawat terbang. Dalam dunia penerbangan, terobosan ini tersohor dengan sebutan Faktor Habibie.

    Faktor Habibie bisa meringankan operating empty weight (bobot pesawat tanpa berat penumpang dan bahan bakar) hingga 10 persen dari bobot sebelumnya. Bahkan angka penurunan ini bisa mencapai 25 persen setelah Habibie menyusupkan material komposit ke dalam tubuh pesawat.

    Namun pengurangan berat ini tak membuat maksimum take off weight-nya (total bobot pesawat ditambah penumpang dan bahan bakar) ikut merosot. Dengan begitu, secara umum daya angkut pesawat meningkat dan daya jelajahnya makin jauh. Sehingga secara ekonomi, kinerja pesawat bisa ditingkatkan.

    Faktor Habibie ternyata juga berperan dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian per bagian kerangka pesawat. Sehingga sambungan badan pesawat yang silinder dengan sisi sayap yang oval mampu menahan tekanan udara saat tubuh pesawat lepas landas. Begitu juga pada sambungan badan pesawat dengan landing gear jauh lebih kokoh, sehingga mampu menahan beban saat pesawat mendarat. Faktor mesin jet yang menjadi penambah potensi fatique menjadi turun.

    Memang Habibie memegang banyak hak paten atas temuan di bidang konstruksi pesawat terbang, sehingga menjamin hidupnya rutin memperoleh uang royalti. Tak hanya itu, dalam disiplin ekonomi makro pernah dikenal istilah Habibienomics. Semacam pemahaman yang menegaskan bagaimana gagasan Habibie tentang pemberian nilai tambah ekonomi tinggi di setiap produksi barang dan jasa melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Kejeniusan mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) semakin kelihatan encer ketika berhasil meraih gelar doctor ingenieur dengan predikat suma cum laude pada 1965. Rata-rata nilai mata kuliah Habibie 10. Presatsi ini mengantarkan Habibie menjadi Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Analisis Struktur di Hamburger Flugzeugbau

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Baharudin 'Mr Crack' Habibie Hidup dari Royalti

    Pindad Belum Tahu Panser Akan Dibarter Proton


    Panser 6x6 APV di PT PINDAD, Bandung, Jawa Barat (Antara/ Rezza Estily)


    VIVAnews - PT Pindad belum mengetahui rencana pemerintah Malaysia yang hendak membeli 32 panser Pindad akan dibayar dengan barang (countertrade) berupa mobil proton. Malaysia memang sudah lama minat membeli panser Pindad.

    "Kita belum mengetahui pembayaran menggunakan barter barang dengan mobil Proton," kata juru bicara PT Pindad, Timbul Sitompul saat dihubungi wartawan, Bandung, Senin 14 Juni 2010.

    Menurut dia, Malaysia sudah lama tertarik membeli produk PT Pindad, khususnya Panser. Pada pameran PT Pindad terakhir sudah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Malaysia dengan PT Pindad perihal pembelian panser.

    "Terakhir pameran di Malaysia sudah ada kesepakatan. Mungkin untuk masalah pembayaran dengan barter barang akan dibicarakan lagi ke depan," ujarnya.

    Malaysia hendak membeli 32 unit Panser Pindad senilai US$80 juta. Namun pembayaran yang diajukan Malaysia 25 persennya akan ditukar dengan produk unggulan Malaysia, mobil Proton.

    Menurut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penjualan panser senilai US$80 juta itu akan dibayar 50 persen dalam bentuk mobil proton. Sedangkan sisanya dibayar dalam bentuk uang tunai.

    "Sekarang masih dalam proses lebih lanjut antara Indonesia dan Malaysia," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Medan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 11 Juni 2010.

    Sumber: VIVA NEWS
    Readmore --> Pindad Belum Tahu Panser Akan Dibarter Proton

    PUTRA TERBAIK KONTINGEN GARUDA KAWAL BENDERA UNIFIL KE ITALIA


    PUSPEN TNI (14/6),- Satu Lagi kepercayaan dari United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) kepada Pasukan Garuda yakni adanya permintaan kepada Satgas Indo Force Headquarter Support Unit (FHQSU) Konga XXVI-B1 untuk mengirimkan salah satu prajurit terbaiknya yakni Sersan Mayor Lilik Indarto bersama perwakilan dari dua negara lainnya yakni Ghana dan Nepal untuk mengawal Bendera UNIFIL yang akan dibawa ke Roma, Italia selanjutnya diikutsertakan dalam upacara serta Defile menyambut Hari Kemerdekaan Italia atau “Itali National Day” (8/6).

    Terpilihnya Serma Lilik Indarto oleh UNIFIL disampaikan langsung kepada Dansatgas Indo FHQSU Kolonel Inf Restu Widiyantoro selaku Komandan Kontingen Indonesia, Setelah mendapat permintaan dari UNIFIL tersebut, Kolonel Inf Restu Widiyantoro langsung memberikan perintah kepada Sersan Mayor Lilik Indarto yang sehari-hari menjabat sebagai Regimental Sergeant Major (RSM). Permintaan UNIFIL tersebut dikarenakan jabatan Serma Lilik Indarto sebagai RSM atau Bintara Utama atau Bintara Tinggi dari Satgas Indo FHQSU yang kemudian UNIFIL mengadakan seleksi terhadap semua anggota yang menjabat sebagai RSM dari berbagai negara anggota UNIFIL dari hasil hasil seleksitersebut terpilihlah Serma Lilik Indarto untuk mengawal bendera UNIFIL tersebut.

    Keikutsertaan bendera UNIFIL dalam upacara serta Defile menyambut hari Kemerdekaan Itali ini merupakan permintaan langsung dari Pemerintah Italia, yang mengundang semua negara-negara sahabat Italia termasuk didalamnya UNIFIL dikarenakan Italia sudah lama dan telah banyak berperan aktif dalam keikutsertaannya di UNIFIL, selanjutnya para negara negara-negara undangan termasuk UNIFIL turut serta merayakan hari kemerdekaan Italia pada 2 Juni 2010 dengan membawa bendera dari negaranya masing-masing untuk dijadikan satu serta dibawa ke suatu tempat upacara perayaan lalu disertakan dalam Defile bendera yang berlangsung di Coloseum, Roma, Italia.

    Turut serta dalam rombongan UNIFIL ke Italia selain dari Perwakilan Indonesia yakni Deputy Force Commander UNIFIL (DFC) yakni Brigjen Santi Bofanti, Force Sergeant Major (FSM) Master Warrant Officer/MWO Frempah Noses yang berasal dari Ghana serta Sergeant Katri dari Nepal.

    Sebelum Berangkat Penugasan ke Lebanon Sersan Mayor Lilik Indarto yang merupakan putra kelahiran Magelang 8 November 1976 ini, berdinas
    sebagai Bintara Pengaman di Sekolah Komando Pusdikpassus, Batu Jajar, Bandung. Bapak dari dua orang putra dan putri ini yakni Muhammad Rajif Hasani dan Raisah Aina Salsabila ini merupakan tamatan Secaba PK tahun 1996.

    Menurut Dansatgas Indo FHQSU Kolonel Inf Restu Widiyantoro, “permintaan UNIFIL kepada Kontingen Garuda untuk mengirimkan wakilnya untuk mengawal bendera UNIFIL ke Italia merupakan suatu kehormatan juga kebanggaan sekaligus kepercayaan dari dunia internasional kepada Indonesia karena tidak semua kontingen suatu negara bisa memberangkatkan perwakilannya serta terpilih untuk mengawal bendera UNIFIL tersebut ini merupakan hasil dari kerja keras Kontingen Garuda selama ini dan kepercayaan tersebut haruslah kita jaga serta kita emban dengan sebaik-baiknya".

    Sumber: TNI
    Readmore --> PUTRA TERBAIK KONTINGEN GARUDA KAWAL BENDERA UNIFIL KE ITALIA

    Fasida Jatim Demo Aeromodelling


    Para aeromedeller yang tergabung dalam Fasida sedang mempersiapkan pesawat aeromedelling yang akan digunakan latihan di Lapangan Batalyon 463 Paskhas, Sabtu (12/6). (Foto : Pentak Lanud Iswahjudi).

    Sebagai upaya menyambut kejuaraan aeromodeling se-Jawa Timur yang akan dilaksanakan tahun 2011, para Aeromodeler Jawa Timur yang tergabung dalam Fasida (Federasi Aeromodeling Sport Indonesia Daerah) adakan latihan/peragaan aeromodeling di Lanud Iswahjudi, Sabtu (12/6).

    Selama sehari penuh para aeromodeler yang datang dari Surabaya, Madiun, Ngawi dan Ponorogo tersebut, mengadakan latihan di Lanud Iswahjudi tepatnya di lapangan tembak Batalyon 463 Phaskas dengan menggunakan 15 buah pesawat terdiri dari pesawat Rotary Wing dan Fixed Wing.

    Latihan Aeromodeling yang berjalan dengan lancar dan aman tersebut, selain dimaksudkan untuk mempersiapkan kejuaraan areomodeling se-Jawa Timur yang akan dilaksanakan tahun 2011 juga sebagai ajang silaturahmi dan saling tukar informasi antar aeromodeler yang berada di daerah-daerah.

    Kedatangan para aeromedeler di Lanud Iswahjudi diterima langsung oleh Kasi Binpotdirga, Mayor Psk Sunaryo dilapangan tembak Batalton 463 Paskhas. Setelah melakukan berbagai koordinasi, latihan pun segera dimulai. Selama sehari penuh latihan tersebut telah menarik perhatian masyarakat, sehingga kegiatan latihan tersebut menjadi ramai dan masyarakat pun merasa terhibur, karena kegiatan tersebut sangat jarang ditemui dan merupakan hal baru yang sangat menarik untuk dinikmati.

    Sumber: TNI AU
    Readmore --> Fasida Jatim Demo Aeromodelling

    80 Awak Pesawat Latihan Survival Dasar Di Pantai Akarena


    Sebanyak 80 (delapan puluh) Awak pesawat dari Skadron Udara 5 dan Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin selama dua hari, tanggal 10 s/d 11 Juni 2010 melaksanakan Latihan Survival Dasar tahun 2010 yang ditutup di Pantai Akarena Makassar yang ditandai dengan pelepasan tanda pita latihan oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Agus Supriatna dalam upacara militer yang dihadiri Komandan Wing 5 Kolonel Pnb Mudjianto, S.T yang bertindak sebagai Direktur Latihan, Para Kepala Dinas, Komandan Satuan dan Undangan lainnya.

    Latihan Survival dasar yang dilaksanakan setiap tahun adalah merupakan aplikasi dari program kerja Wing 5 dan Lanud Sultan Hasanuddin tahun 2010 dengan materi latihan meliputi bina kelas dilaksanakan di Markas Batalyon 466 Paskhas serta praktek lapangan dilaksanakan di daerah Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mamajang serta berakhir di Pantai Akarena Makassar.

    Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Agus Supriatna dalam sambutannya mengatakan bahwa latihan survival dasar yang telah dilaksanakan merupakan satu wujud fungsi dan tugas pokok Lanud Sultan Hasanuddin yang bernilai taktis.

    Selanjutnya Komandan mengatakan,latihan juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat dan posisi kemampuan serta kesiapan operasional awak pesawat satuan Lanud Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan hidup dan dasar-dasar menyelamatkan diri dalam menghadapi segala kondisi dan situasi darurat didaerah pertempuran. “Disamping sebagai sarana untuk memupuk kerjasama dan soliditas satuan Lanud Sultan Hasanuddin” tegas Marsma TNI Agus Supriatna.

    Sumber: TNI AU
    Readmore --> 80 Awak Pesawat Latihan Survival Dasar Di Pantai Akarena

    Hanya Tujuh Penerbang F-5 Raih 2.000 Jam Terbang


    Para Pilot F-5 Tiger II TNI AU


    MALANG - Selama 30 tahun pesawat tempur F-5 Tiger berada di Skadron 14 Lanud Iswahyudi, ternyata baru tujuh penerbang yang bisa meraih 2.000 jam terbang. Dari ke-7 penerbang itu, salah satunya adalah Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, mantan Panglima TNI.

    Dari sederet penerbang peraih 2.000 jam terbang itu, terbaru diraih Mayor Pnb Budhi Achmadi sebagai penerbang ke-7. Sejak delapan bulan lalu ia menjabat sebagai komandan Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi. Skadron 14 ini yang mengawaki pesawat tempur F-5 Tiger II.

    Menggunakan pesawat F-5 Tiger II/TS 0515, alumnus AAU tahun 1994 dan juga lulusan SMA Negeri Maospati (Smanti) tahun 1991, pemilik call sign Phantom itu berhasil mengukir prestasinya di kala melaksanakan penerbangan Air Intercept di Area South Lanud Iswahyudi Madiun awal pekan ini.

    Prestasi 2.000 jam terbang merupakan catatan yang membanggakan karena tidak banyak penerbang tempur berhasil meraihnya. Dalam kurun waktu 30 tahun pesawat F-5 Tiger mengabdikan di Skadron Udara 14 tercatat baru tujuh orang yang berhasil meraih 2.000 jam terbang.

    Ke-7 penerbang peraih 2.000 jam terbang dengan F-5 Tiger II ini masing-masing Marsekal TNI (Purn) Joko Suyanto (Menkopolhukam), Marsda (Purn) TNI Eris Haryanto, Marsekal Pertama TNI Ismono Wijayanto (komandan Lanud Iswahjudi), Kolonel Pnb Bonar Hutagaol (Asop Koopsau II), Kolonel Pnb Yuyu Sutisna (Asops Kohanudnas), Kolonel Pnb Nanang Santoso (komandan Lanud Pekanbaru), dan Mayor Pnb Budhi Achmadi (komandan Skadron Udara 14).

    Keberhasilan itu ditandai dengan penyematan badge 2.000 jam terbang oleh Komandan Wing 3, Kolonel Pnb Andyawan MP, disaksikan para pejabat Lanud Iswahjudi dan para penerbang di shelter Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi.

    Sumber: SUARA MERDEKA
    Readmore --> Hanya Tujuh Penerbang F-5 Raih 2.000 Jam Terbang

    BJ Habibie Bangga Jadi Orang Indonesia, Si Jenius yang Terbang Tinggi


    Pesawat CN 250 hasil karya PT Dirgantara Indonesia (Foto: Istimewa)

    JAKARTA - Anda orang Indonesia? Bila iya, apa yang menjadi kebanggaan Anda sebagai warga negara Indonesia? Mungkin akan sedikit bingung untuk menjawabnya. Banyak yang berkata negeri ini melimpah akan kekayaan alam, termasuk pendapat yang menyebut orang Indonesia dikenal ramah.

    Tapi nyatanya ada pula sebagian orang yang kesal dengan bangsa ini utamanya pemerintah. Persoalan korupsi, kesejahteraan yang timpang dan kinerja pemerintah yang kerap disebut "pas-pas-an" kian menjadi cibiran masyarakat.

    Kendati begitu, kita patut berbangga dengan Indonesia. Prestasi sejumlah anak bangsa di kancah Internasional buktinya. Sebut saja, Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal BJ Habibie. Presiden RI ke-3 ini punya prestasi gemilang di bidang transportasi yakni pesawat udara.

    BJ Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Anak ke-4 dari delapan bersaudara ini memulai bangku kuliahnya di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule – Jerman pada 1955.

    Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S-3nya dan mendapat gelar Doktor Ingenieur (Doktor Teknik) dengan indeks prestasi summa cum laude. Selepas itu, Habibie bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm atau MBB Hamburg, sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktrur Pesawat Terbang (1965-1969) dan kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB (1969-1973).

    Kembali ke Indonesia, Habibie pun menyumbangkan ilmu yang dimiliki untuk kemajuan teknologi bangsa ini. Berdasarkan data dari sejumlah artikel media massa, Habibie mendirikan PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) pada 11 Oktober 1985. IPTN kemudian diresktrukturisasi menjadi PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

    Habibie dalam skala internasional terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker F 28, Transall C-130 (militer transport), Hansa Jet 320 (jet eksekutif), Air Bus A-300, pesawat transport DO-31 (pesawat dangn teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal), CN-235, dan CN-250 (pesawat dengan teknologi fly-by-wire). Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain Helikopter Jenis BO-105, pesawat tempur multi function, beberapa peluru kendali dan satelit.

    Kejeniusan Habibie juga dibuktikan ketika menemukan teori-yang disebut dunia internasional sebagai teori-krack progression. Teori ini menemukan perhitungan titik rawan kelelahan badan pesawat.

    Titik rawan kelelahan ini biasanya pada sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang atau antara sayap dan dudukan mesin. Elemen inilah yang mengalami guncangan keras dan terus-menerus, baik ketika tubuhnya lepas landas maupun mendarat.

    Ketika menyentuh landasan, sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang atau antara sayap dan dudukan mesin ini menanggung empasan tubuh pesawat. Kelelahan logam pun terjadi, dan itu awal dari keretakan (krack). Titik rambat tersebut semakin hari kian memanjang dan bercabang-cabang.

    Habibie-lah yang kemudian menemukan bagaimana rambatan titik krack (keretakan) itu bekerja. Dengan teori ini industri pembuat pesawat bisa mengerjakan badan pesawat dengan perhitungan yang lebih aman. Tidak saja bisa menghindari risiko pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya lebih mudah dan murah.

    Atas berbagai prestasinya, Habibie mendapat ganjaran dengan sejumlah penghargaan di antaranya bidang kedirgantaraan, Theodhore van Karman Award, yang dianugerahkan oleh International Council for Aeronautical Sciences.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> BJ Habibie Bangga Jadi Orang Indonesia, Si Jenius yang Terbang Tinggi

    Jerman Tangkap Agen Mossad


    Warga Palestina pendukung kelompok Hamas, dalam foto bertanggal 26 Februari 2010 ini, memperlihatkan gambar-gambar Mahmud al-Mabhuh yang dibunuh Mossad, agen intelijen Israel di Dubai, Uni Emirat Arab, dengan tuduhan menyelundupkan senjata ke Jalur Gaza.


    Kairo, Kompas - Pejabat Jerman, Sabtu (12/6), mengungkapkan, aparat Polandia telah menangkap seseorang yang diduga agen Dinas Intelijen Luar Negeri Israel (Mossad). Penangkapan itu terkait dengan pembunuhan tokoh Hamas, Mahmud Abdel Rauf al-Mabhuh (50), akhir Januari lalu di Dubai, Uni Emirat Arab.

    Majalah Jerman Der Spiegel mengungkapkan, orang yang ditangkap itu bernama Uri Brodsky.

    Al Mabhuh yang lahir di Jalur Gaza dan hidup di Suriah sejak tahun 1989 dituduh Israel sebagai salah seorang penanggung jawab penyelundupan senjata dari Iran ke Jalur Gaza.

    Aparat kepolisian Dubai menuduh Mossad terlibat pembunuhan tokoh Hamas itu, dan mengajukan 26 nama warga Israel tersangka pembunuh tersebut.

    Kepolisian Dubai mengatakan, para anggota tim pembunuh tokoh Hamas itu menggunakan paspor palsu berbagai negara Eropa, seperti Inggris, Jerman, Irlandia, Perancis, dan Australia.

    Kepala Kepolisian Dubai Dahi Halfan Tamim pada 15 Februari lalu mengatakan, identitas dan gerak-gerik tim pembunuh Al Mabhuh berhasil diketahui dalam waktu sangat cepat, kurang dari 24 jam, berkat rekaman kamera CCTV yang tersebar di seantero kota Dubai.

    Israel tidak membenarkan atau membantah tuduhan Dubai.

    Pemalsu paspor

    Inggris dan Australia telah mengusir sejumlah diplomat Israel yang diduga terlibat pemalsuan paspor negara itu. Jerman juga menyampaikan kemarahan terhadap Israel karena tindakan Mossad memalsukan paspor Jerman. Kejaksaan Jerman mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Brodsky yang diduga memalsukan paspor Jerman itu.

    Penangkapan dilakukan di Polandia, awal Juni ini, atas perintah kejaksaan Jerman. ”Seseorang telah berhasil ditangkap di Warsawa,” ungkap jubir kejaksaan Jerman itu.

    Departemen Luar Negeri Israel juga mengakui bahwa seorang warga Israel telah ditangkap di Polandia dan kini sedang mendapat bantuan dari Kedutaan Israel di Warsawa.

    Tertangkapnya Brodsky itu kini menyebabkan hubungan diplomatik Jerman-Israel kembali krusial. Israel meminta Polandia tidak menyerahkan Brodsky ke Jerman.

    Keluarga Al Mabhuh, seperti dikutip situs televisi Aljazeera, menyampaikan rasa gembira atas tertangkapnya salah satu pelaku pembunuhan Al Mabhuh. Mereka meminta Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) segera bergerak meminta Brodsky diserahkan kepada UEA untuk diadili.

    Menurut Der Spiegel, polisi perbatasan Polandia, awal Juni lalu, telah menangkap seseorang di bandara udara yang mencoba masuk dengan paspor bernama Uri Brodsky.

    Der Spiegel mengungkapkan, Brodsky yang berwarga negara Israel diduga terlibat penyiapan logistik untuk operasi pembunuhan Al Mabhuh di Dubai.

    Majalah terkemuka Jerman itu menjelaskan, Pemerintah Jerman terakhir ini telah meminta Interpol untuk mencari dan menangkap Brodsky karena diduga beroperasi di Jerman untuk Mossad.

    Menurut para penyidik Jerman, Brodsky ditemani agen Mossad lain yang diduga pernah mengajukan permintaan pengeluaran paspor Jerman pada tahun 2009 atas nama penduduk kota Cologne, Jerman, dengan nama Michael Bodenheimer.

    Seseorang dengan nama Michael Bodenheimer itu diduga juga masuk Dubai dan meninggalkan kota itu segera setelah pelaksanaan pembunuhan Al Mabhuh.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Jerman Tangkap Agen Mossad

    Myanmar Bantah Punya Ambisi Senjata Nuklir


    Gambar yang diduga fasilitas nuklir Myanmar


    Yangon, Jumat - Junta Myanmar, Jumat (11/6), membantah spekulasi di kalangan negara-negara Barat bahwa negara itu mempunyai ambisi untuk memiliki senjata nuklir. Mereka juga membantah mempunyai kerja sama di bidang nuklir dengan Korea Utara.

    Bantahan itu muncul setelah AS menyampaikan keprihatinan terkait ”peningkatan hubungan militer” antara Myanmar dan Korut, menyusul laporan Aljazeera bahwa Myanmar telah memulai program senjata nuklir dengan bantuan Korut.

    ”Laporan itu merupakan tuduhan tak berdasar dan bermotifkan politik,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Myanmar yang dimuat di media resmi pemerintah.

    Ditambahkan, tuduhan-tuduhan itu ditujukan untuk melemahkan proses politik di saat Myanmar berjuang untuk demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum tahun ini, serta melemahkan pembukaan kembali dialog AS dan Myanmar.

    ”Myanmar adalah sebuah negara yang selalu menghormati Deklarasi PBB, dan keputusan-keputusannya, sebagai negara anggota. Myanmar tidak berada dalam posisi memproduksi senjata nuklir. Myanmar tidak bermaksud menjadi kekuatan nuklir,” tegas pernyataan itu.

    Perwira pembelot

    Komentar itu disampaikan menyusul sebuah tayangan dokumenter dari Suara Demokrasi Burma (DVB), berbasis di Norwegia, yang mengatakan Myanmar berusaha membuat bom atom.

    Film dokumenter itu berdasarkan kutipan seorang perwira senior angkatan darat yang membelot, ratusan foto, dan dokumen yang dianggap ”Sangat Rahasia”.

    Sang pembelot, Mayor Sai Thein Win, mengatakan, junta berambisi memiliki senjata nuklir. Mereka diduga telah membangun jaringan rahasia terowongan bawah tanah dengan bantuan Korut.

    Sai Thein Win mengaku sebagai wakil komandan sebuah industri militer, yang merupakan bagian dari batalion nuklir Myanmar.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Myanmar Bantah Punya Ambisi Senjata Nuklir

    Alat Propaganda Korsel Diancam Dihabisi


    Alat propaganda korea selatan


    Seoul, Sabtu - Korea Utara, Sabtu (12/6), mengulangi ancamannya untuk melancarkan sebuah serangan militer habis-habisan terhadap pengeras-pengeras suara yang dipasang oleh Seoul untuk menyiarkan propaganda lintas batas.

    Ketegangan di antara kedua negara bertetangga ini meningkat setelah tenggelamnya sebuah kapal perang Korea Selatan akibat ditorpedo Korut yang menewaskan 46 pelaut, akhir Maret lalu. Seoul telah menuduh Korut menorpedo kapal selam yang bernama Cheonan.

    Dalam apa yang dia sebut sebuah ”deklarasi krusial”, Kepala Staf AD Korut itu mengatakan, ”Akan menembak jatuh pengeras-pengeras suara dan semua alat perang psikologis lain kalau Korsel mulai kembali melakukan siaran-siaran propaganda.”

    ”Dari sudut pandang militer, perang psikologis adalah salah satu bentuk operasional dasar untuk melakukan sebuah perang. Pemasangan alat-alat perang tersebut merupakan sebuah pernyataan perang secara langsung terhadap Korut,” demikian pernyataan yang disampaikan lewat kantor berita resmi Korut KCNA.

    Belum dimulai

    Meningkatnya ketegangan dan perang kata-kata telah menggoyang pasar finansial Seoul, mendorong investor asing meninggalkan Korsel. Seoul mengumumkan langkah-langkah pembalasan atas insiden kapal tenggelam itu pada bulan Mei. Langkah itu termasuk pemasangan pengeras-pengeras suara di 11 lokasi sepanjang perbatasan untuk melanjutkan kembali siaran-siaran propaganda, yang telah dihentikan tahun 2004. Siaran-siaran itu belum dimulai.

    ”Angkatan bersenjata revolusioner DPRK akan melancarkan sebuah serangan militer habis-habisan untuk menghancurkan alat perang psikologis terhadap DPRK,” tutur KCNA, Sabtu, mengulangi ancaman yang sama yang diberikan sebelumnya.

    Korsel mengatakan mampu menahan tindakan militer apa pun oleh Korut.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Alat Propaganda Korsel Diancam Dihabisi

    Sunday, June 13, 2010 | 5:18 PM | 0 Comments

    PP INDONESIAN SEA AND COST GUARD MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN


    (Jakarta, 11/6/2010) Proses finalisasi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Indonesian Sea and Coast Guard telah selesai dilakukan. Saat ini, rancangan tersebut telah berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk disetujui menjadi Peraturan Pemerintah untuk mendukung implementasi Undang-Undang Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

    ”Harmonisasi dengan seluruh seluruh pemangku kepentingan telah selesai dilakukan. Seluruh isinya sudah di bahas di Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan seluruh stakeholders. Sekarang sudah di tangan presiden, menunggu persetujuan beliau,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Moh. Ikhsan Tatang di Jakarta, Jumat (11/6).

    PP tersebut sedianya akan dijadikan sebagai landasan bagi Pemerintah untuk membentuk organisasi baru pengawasan dan penegakkan hukum kegiatan pelayaran di perairan Indonesia. Di sisi lain, dengan adanya PP ini pula, eksistensi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) pada dunia pelayaran secara hukum akan menjadi sah adanya.

    Berdasarkan amanat UU 17/20008, Indonesian Sea and Coast Guard memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai fungsi komando, yaitu menegakkan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keamanan pelayaran yang secara tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan fungsi kedua adalah menjalankan fungsi koordinasi, menjalankan koordinasi dalam penegakkan hukum dan perundang-undangan di luar fungsi pertama, dengan institusi pemerintah lain terkait.

    Beberapa waktu sebelumnya, Menhub Freddy Numberi mengatakan, pembentukan organisasi Indonesia Sea and Coast Guard merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memenuhi tuntutan dunia pelayaran internasional yang menginginkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran yang memadai di perairan Indonesia.

    "Karena tanpa adanya jaminan itu, wilayah Indonesia dapat dikategorikan sebagai "black area" oleh pelayaran internasional. Oleh karena itu, keberadaan Sea and Coast Guard memiliki andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk pelayaran," papar Menhub.

    Karenanya, lanjut Menhub, tantangan berat yang akan dihadapi oleh Indonesian Sea and Coast Guard ke depan adalah mengawal tingginya frekuensi pelayaran di Indonesia yang berada di lokasi strategis dan memiliki resiko kecelakaan dan musibah laut yang juga cukup tinggi.

    Sesjen menambahkan, menyusul RPP Indonesian Sea and Coast Guard, sejumlah RPP lain juga tengah dibahas oleh tim. Antara lain sebanyak 12 RPP turunan dari UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta beberapa RPP turunan dari UU 1/2009 tentang Penerbangan. ”Ada tiga RPP Penerbangan yang sedang intensif dibahas saat ini, yaitu kebandaraudaraan, kenavigasian, angkutan udara,” jelasnya.

    Tatang berharap, seluruh RPP itu bisa rampung sesuai jadwal yang diamanatkan oleh masing-masing undang-undang yang diikutinya. ”Kita berharap secepatnya RPP itu bisa selesai, sesuai amanat undang-undang. Kalau memang ada yang sedikit telat, ya kita pacu penyelesaiannya. Ini penting, karena kalau RPP-nya belum siap, tentunya UU tidak bisa dijalankan secara optimal,” pungkasnya.

    Sumber: DEPHUB
    Readmore --> PP INDONESIAN SEA AND COST GUARD MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.