ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Tuesday, July 16, 2013 | 1:38 PM | 5 Comments

    Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil

    Jakarta (MID) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dinilai kecolongan dalam membuat kontrak pembelian satu skuadron pesawat tempur ringan buatan Brasil, Super Tucano EMB-314/A-29. Pembuat pesawat, Embraer Defense System, tidak menyediakan kemudahan soal perawatan dalam suku cadang.

    “Tidak ada garansi klaim dalam pembelian pesawat ini,” kata sumber Tempo di TNI Angkatan Udara kemarin.

    Menurut sumber tersebut, garansi seharusnya diberikan kemudahaan bagi TNI AU dalam memperoleh jasa pemeliharaan dalam pembelian suku cadang pesawat tempur, kata dia, memang membutuhkan perawatan berkala yang diukur berdasarkan lamanya jam terbang. Selama perawatan tersebut, beberapa komponen harus diganti.

    Wahasil, dia melanjutkan, sejak beberapa bulan lalu, dua dari empat pesawat harus masuk hangar perawatan berkala. Sayangnya, suku cadang yang diganti tak bias dikirim ke Indonesia. TNI AU pun terpaksa mengirim komponen ke Brasil untuk diperbaiki di negara itu.

    “Sekarang hanya dua pesawat Super Tucanon yang siaga,” kata dia. TNI AU sendiri, dia menambahkan, tak memiliki anggaran pengiriman komponen. Akibatnya, TNI AU terpaksa merogoh kocek sendiri untuk mengirim komponen ke pabrik pembuatan. Ia membandingkan pembelian Sukhoi buatan Rusia beberapa tahun lalu yang memberikan garansi perawatan. Ketika itu, Sukhoi memberikan jaminan suku cadang rutin selama satu tahun.

    Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, mengatakan TNI AU sudah mengantongo garansi dari Embraer. Hanya, dia melanjutkan, mekanisme pelaksanaan belum memudahkan TNI AU. “Minggu lalu kontrak sudah diamandemen, garansi sudah oke.”

    Ihwal pengiriman komponen ke Brasil, Rachmad mengatakan, hal itu sudah sesuai dengan prosedur. Di Negara pembuatnya tersebut, komponen dianalisis untuk diperbaiki.

    Super Tucano merupakan jenis pesawat tempur ringan yang lincah dalam bermanuver. Dipakai sebagai pengganti OV-10 Bronco buatan Amerika, Super Tucano memiliki kemampuan menyerang musuh dengan presisi tinggi. Dalam latihan gabungan di Asembagus, Situbondo, beberapa lalu, pesawat ini mampu menghabisi semua sasaran tembak yang ada.

    Empat unit Super Tucanon telah didatangkan disimpan di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang. Empat pesawat ini merupakan penyerahan tahap awal dari 16 pesawat. Sedangkan sisanya bakal tiba pada semester pertama 2014. Total nilai pesawat itu seharga US$ 143 juta atau Rp. 1,3 triliun.

    Sumber : TEMPO/MID/MIK
    Readmore --> Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil

    Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?

    Jakarta (MID) - Di tengah semangat pemerintah Indonesia melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, rencana mendatangkan senjata bekas pakai dari luar negeri kembali memantik debat.

    Dalam rancangan Kementrian Pertahanan hingga 2014, mulanya akan datang enam pesawat jet F16 asal AS. Tetapi saat negosiasi berjalan, rencana berubah.

    "(Anggaran) yang tadinya kita pakai untuk membeli enam pesawat F16, sekarang kita pakai meng-upgrade yang 24, ini belum tapi sekarang kita di-offer 10 lagi ," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

    Pilihan mendatangkan pesawat bekas pakai menurut Menhan tak berisiko sebesar klaim pengkritik kebijakan ini.

    "Kalau pesawat itu dia tidak brand new pun kalau dia sudah di-upgrade engine-nya ya bagus, avionic dan airframe bagus, itu sudah cukup," tegas Purnomo.

    Bagaimanapun para pengkritik beralasan rekondisi belum tentu mengatrol kemampuan pesawat seperti kualitas baru.

    Selain itu usia pesawat bekas pakai yang sudah uzur justru merugikan TNI karena ongkos pemeliharaan yang lebih besar.

    "Pemeliharaan dan rekondisinya kan besar juga biayanya. Bukan canggih dipakai, nanti malah membebani," kata TB Hasanuddin, anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan.

    Hasanuddin mencontohkan dalam kasus rencana pembelian pesawat F16 itu, anggaran justru melampaui pagu karena tiba-tiba banting setir pada pesawat bekas.

    "Anggarannya untuk 6 pesawat kan US$600 juta, sekarang rekondisi untuk 24 pesawat malah jadi $700 juta," kritik Hasanuddin.

    Tetapi saat diwawancarai BBC Indonesia, juru bicara Kementrian Pertahanan Klik menyatakan biaya upgrade hanya mencapai US$460 juta.

    Pilihan hibah

    TNI sendiri juga beberapa kali dikabarkan menolak keputusan membeli alat perang bekas pakai negara lain.

    "Mabes TNI dan Dephan sekarang saya kira sudah profesional, kalau tidak cocok ya ditolak," kata Djoko Susilo, mantan anggota Komisi Pertahanan DPR yang kini menjadi Duta Besar untuk Swiss.

    Saat duduk di parlemen antara 2004-2009, Djoko mengatakan praktik beli alutsista bekas pakai juga terjadi beberapa kali dengan alasan mengirit anggaran.

    Tahun 2008 menurut Djoko ada tawaran menggiurkan dari Jerman Timur: pesawat heli BO-108 hanya dilego dengan harga US$70 ribu.

    "Usut punya usut ternyata umurnya sudah 25 tahunan dengan ongkos rekondisinya sampai US$2 juta," kata Djoko sambil tertawa.

    Tahun ini tawaran satu skuadron pesawat murah bekas pakai asal Korea Selatan, jenis F5, juga ditolak TNI AU.

    Meski juga memiliki F5 sejenis, Kepala Staf TNI AU, Marsekal Putu Dunia, mengatakan variannya tak seragam dengan versi Korea.

    "Sebagusnya kita tidak terima, tapi terserah. Karena berbeda dengan pesawat (F5) yang kita miliki, kita sudah modifikasi banyak. Dia masih yang lama," tegas Putu.

    Putu mengatakan penolakan bukan karena skema pembeliannya, hibah atau bukan, tetapi perbedaan tipe pesawat dianggap akan memboroskan anggaran.

    Meski demikian dengan alasan keterbatasan anggaran, skema hibah nampaknya masih akan jadi pilihan penting TNI.

    Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

    Pesawat uzur

    Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.

    "Tadinya kita cukup punya CN295, yang bekerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

    Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sudah sangat memprihatinkan saat ini.

    Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

    Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.

    "Seperti hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.

    Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

    Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

    Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.

    "Tadinya kita cukup punya CN295, yang kita kerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

    Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sangat memprihatinkan saat ini karena minim dan uzur.

    Beberapa kali kecelakaan pesawat milik TNI disebut-sebut akibat peralatan yang sudah terlalu tua.

    Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

    Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.

    "Seperti Hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.

    Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

    Peluang makelar

    Yang juga kerap dipersoalkan dalam belanja alutsista bekas pakai menurut Djoko Susilo adalah lebih terbukanya peluang ketidakberesan.

    "Transaksi senjata baru yang dalam kontrak disebut brand new saja dulu kita sering diakali, apalagi bekas. Lebih sulit mengeceknya, kelaikan dan kualitasnya," kata mantan pengurus PAN ini.

    Senjata-senjata ini ditawarkan agen, atau lebih sering disebut makelar senjata swasta, yang menurut Djoko bukan berasal dari internal TNI maupun Kementrian, tetapi punya hubungan dekat dengan dua lembaga itu.

    "Misalnya mungkin saudaranya Menteri atau Dirjen atau kalangan politik gitu lah."

    Praktek para makelar ini menurut Djoko beberapa kali terjadi sampai dengan tahun 2008.

    DPR juga sempat dituding jadi sarang calo alutsista di tengah pembahasan anggaran pertahanan tahun 2007, karena masuknya beberapa item senjata yang sebelumnya tak direncanakan.

    Komisi I DPR waktu itu menuding Menhan Juwono Sudarsono menebar fitnah tanpa bukti.

    Adalah Juwono juga yang kemudian menetapkan pakta integritas dan menyusun Buku Putih Pertahanan 2008, sebagai acuan pengadaan alutsista hingga 2024 agar tidak muncul pembelian senjata di luar rencana.

    "Saya kira Dephan sudah jauh lebih baik setelah itu," kata Djoko yang sempat menyebut Juwono 'kurang ajar' akibat kontroversi itu.

    Tetapi boleh jadi sepak terjang makelar senjata belum benar-benar berakhir.

    Saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan Februari lalu, Presiden Yudhoyono tiba-tiba menyebut soal kebiasaan penggelembungan anggaran dan 'kongkalikong' pengadaan alutsista.

    Tiga bulan kemudian -saat menerima KASAD baru pengganti Jendral Pramono Edhie Wibowo, Presiden berpesan agar Jendral Moeldoko membereskan urusan kongkalikong itu.

    "Langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutsista dan keuangannya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, sehinggga tidak ada kesan penggunaan anggara yang kurang tepat," kata Pramono menirukan pesan SBY.

    Sumber : BBC
    Readmore --> Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?

    Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista

    Jakarta (MID) - Setelah nyaris mati suri dalam 15 tahun, modernisasi peralatan tempur Indonesia kini diklaim berjalan secara progresif.

    Hingga habis masa pemerintahan Presiden SBY pada 2014, ditargetkan modernisasi sudah menjangkau sedikitnya 30% kebutuhan minimum TNI.

    "Dengan dinamika yang terjadi sekarang, (modernisasi) bisa dipercepat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

    Ia mencontohkan beberapa rencana yang berjalan justru lebih cepat dari target.

    Pembangunan kekuatan pesawat jet F16 asal Amerika Serikat, misalnya, dari rencana hanya menambah enam pesawat baru ternyata Klik justru akan direalisir menjadi 24, meski bekas pakai.

    "Ini belum sekarang kita di-offer 10 lagi," tambah Purnomo.

    Demikian pula Hercules, yang mulanya belum masuk rencana 2013, karena hanya akan diisi dengan pesawat CN295 buatan Airbus Military dan PTDI, kini akan akan ditambah 10 buah juga bekas pakai dari Australia.

    Percepatan sangat mungkin

    Dengan 34 pesawat F16 dan 10 Hercules ini, Purnomo yakin postur kemampuan tempur TNI akan sangat berubah.

    "Ditambah dengan yang sudah kita punya saat ini, kita akan menjadi amat kuat," janjinya dengan menggunakan ebagian pernyutaannya dalam bahasa Inggris.

    Di darat, TNI juga akan berubah dengan tampilan antara 100-130 unit Klik tank Leopard asal Jerman yang sudah lama diidamkan TNI-AD.

    Pengamat militer dan pengajar pada jurusan Hubungan Internasional UI Andi Widjajanto mengatakan klaim Purnomo bukan isapan jempol.

    "Saya kira percepatan sangat mungkin. Dalam Latgab TNI lalu nampak bahwa kekuatan TNI sudah 40%," puji Andi.

    Latgab (latihan gabungan) itu dilangsungkan di beberapa titik termasuk Sangatta di Kaltim dan Situbondo di Jatim.

    Presiden Yudhoyono sendiri yang melihat langsung jalannya operasi, yang disaksikan pula oleh publik melalui komentarnya dalam situs mikro blog, Twitter.

    "Negara kita luas, karenanya kita perlu memiliki kekuatan militer yang handal dan terlatih," kicau Presiden melalui @sbYudhoyono.

    Titik terendah

    Buku Putih Pertahanan Indonesia yang terbit 2008 menyebut perlunya membangun kekuatan bersenjata dengan terencana.

    Target pencapaian minimum essential force (Kekuatan Pertahanan Minimal, KPM) dirancang tercapai pada 2024.

    Itu berarti hingga 11 tahun mendatang, Indonesia harus dapat menerima kondisi saat ini, yaitu dengan kekuatan tempur yang bahkan di bawah minimum.

    Langkah panjang ini menurut Andi perlu untuk mengembalikan TNI sebagai kekuatan bersenjata yang disegani di ASEAN maupun di dalam negeri.

    Sejak dibelit krisis moneter tahun 1997, kekuatan ABRI (saat itu) hampir compang-camping.

    "Ke luar pengaruh kita diambil oleh Malaysia dan Singapura, sedang ke dalam kita terpaksa melepas Timor Timur tahun 1999," tambah Andi.

    Sebagai kekuatan bersenjata yang menjadikan 'NKRI harga mati' sebagai acuan dasar, lepasnya Timtim menurut Andi menandai 'titik terendah TNI' saat itu.

    "Praktis (pertahanan) kita tak punya daya tawar sama sekali."

    Kekuatan rendah juga sangat merugikan Indonesia secara ekonomi.

    Dari kasus pencurian ikan di laut perbatasan saja menurut Kementrian Perikanan menggerogoti potensi pendapatan negara hingga Rp30 triliun per tahun.

    Harap maklum, sampai 2012 Indonesia baru punya 24 kapal patroli memadai.

    "Padahal wilayah maritim kita besar sekali, jadinya kita diremehkan nelayan asing pencuri ikan," kata anggota Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanuddin.

    Interoperabilitas

    Pemerintah SBY kemudian menggenjot angka belanja senjata, yang sampai 2024 diharapkan mencapai titik idealnya, sekitar Rp170 triliun per tahun atau setara dengan 1,5% dari APBN.

    Meski nampak sangat besar, secara persentase angka ini masih kalah dari total belanja alutsista Singapura dan Malaysia yang berkisar 2-3% dari total PDB.

    Meski demikian, menurut Andi Widjajanto bila diteruskan sesuai rencana, kekuatan pertahanan Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia.

    "KPM 2024 kalau dibandingkan tahun 2000 itu 5-6 kali lipat. Itu pun kita saat itu masih menyebutnya minim, baru mau mulai membangun postur riil," tegasnya.

    Tetapi dengan strategi pembelian senjata dari berbagai negara sekaligus, masalah lain muncul: bagaimana TNI memadupadankan penggunaan berbagai senjata itu?

    Sistem senjata dari satu negara biasanya punya sistem komunikasinya sendiri, kata TB Hasanuddin, yang sebelumnya sempat berkarir di TNI selama 25 tahun.

    "Kemarin (di arena Latgab) saya lihat prajurit darat pegang radio untuk pesawat, radio lagi untuk tank, radio untuk lain lagi. Nanti bisa-bisa dia harus bawa 6-7 radio repot sekali," kata Hasanuddin sambil tertawa.

    Interoperabilitas, atau padu-padan sistem operasi bersamaan, memang jadi tantangan kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

    "Tugas Panglima TNI untuk dapat melihat bagaimana alutsista itu dapat terkait satu dengan yang lain," kata Purnomo.

    Kemampuan memecahkan persoalan ini menurut pengamat pertahanan CSIS, Iis Gindarsah, akan sangat menentukan masa depan pertahanan Indonesia.

    "Karena TNI sedang bergerak menuju rightsizing, merampingkan pasukan sesuai kebutuhan," kata Gigin.

    "Dengan demikian nantinya pertahanan kita akan lebih banyak diawaki oleh alutsista yang canggih, dengan personel yang lebih sedikit tapi mumpuni."

    Sumber : BBC
    Readmore --> Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista

    Sunday, July 14, 2013 | 9:24 PM | 1 Comments

    PT Pindad Kewalahan Produksi Senapan Sniper Untuk Dalam Negeri

    Bandung (MID) - PT Pindad (Persero) mendapat order ratusan sniper (senjata laras panjang) dari dalam negeri hingga ratusan senjata tiap tahunnya. Dapat pesanan yang begitu banyak, Pindad jadi kewalahan.

    Direktur Utama PT Pindad (Persero), Adik Avianto Soedarsono mengakui pihaknya menerima pesanan ratusan senapan laras panjang alias sniper dari dalam negeri setiap tahun. Sayangnya, perseroan belum mampu memproduksi pesanan tersebut sepenuhnya karena terbentur keterbatasan mesin produksi.

    "Kami memang belum bisa penuh mengerjakan produksi senapan laras panjang secara penuh. Karena setiap tahun, permintaan bisa mencapai ratusan unit sniper," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Minggu (14/7/2013).

    Sebenarnya, Adik menambahkan, pabrik Pindad yang berlokasi di Bandung mampu memproduksi senapan laras panjang sampai dengan 50 ribu unit per tahun jika memiliki mesin-mesin khusus.

    "Kendalanya ada di perlengkapan produksi, karena butuh mesin-mesin khusus dan terbaru untuk memproduksi permintaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau datangkan mesin baru saja butuh waktu 3-4 tahun dan butuh persyaratan panjang," ungkap dia.

    Untuk itu, dia menyebut, perseroan menjalin kerjasama dengan perusahaan Black Arrow yang berbasis di Inggris dan negara China. "Pasar utama kami untuk sniper adalah TNI. Mereka butuh model sniper teranyar sesuai kebutuhan komando," tukasnya.

    Sumber : Liputan 6
    Readmore --> PT Pindad Kewalahan Produksi Senapan Sniper Untuk Dalam Negeri

    Kaltim Tertarik Membeli CN-295

    Bandung (MID) - Pemerintah Kalimantan Timur tertarik memesan pesawat CN-295 produksi PT Dirgantara Indonesia. "Ini bukan untuk mewah-mewah, tapi untuk kepentingan rakyat Kalimantan Timur," kata Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak saat menyaksikan penyerahan helikopter Bell-412 EP produksi PT Dirgantara Indonesia pada Kementerian Pertahanan di Bandung, Sabtu, 13 Juli 2013.

    Faroek mengatakan, daerahnya memiliki 22 bandara, tapi minim alat transportasi udara, terutama di daerah perbatasan. "Bayangkan saja (di perbatasan) semen Rp 1 juta per sak, kalau misalnya kita punya CN-295, semen bisa diangkut dan harga semen di kota akan sama dengan harga di perbatasan," kata dia.

    Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah Kalimantan Timur tengah mengerjakan perpanjangan badan 3 landasan di daerah perbatasan dengan Malaysia. Dengan perbaikan itu, kata Faroek, pesawat jenis Airbus dan CN-295 bisa mendarat di bandara itu. "Kalau kami beli pesawat jangan diributkan, tapi untuk kepentingan rakyat Kalimantan Timur."

    Sebelumnya pemerintah Kalimantan Timur memberikan hibah Rp 120 Miliar pada Kementerian Pertahanan RI untuk pengadaan helikopter Bell-412 EP. Kontrak pembuatan helikopter itu diteken Maret 2012, dan hari ini, Sabtu, 13 Juli 2013, resmi diserahkan PT Dirgantara Indonesia pada Kementerian Pertahanan.

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyambut baik rencana pembelian CN-295 itu. "Ini sambil promosi," kata dia.

    Menurut dia, pengembangan industri pertahanan dalam negeri tidak bisa hanya bergantung pada pemesan alutsista dari pemerintah. "Kalau tergantung pasarnya pada Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, tidak cukup. Harus ada diversisivikasi produknya untuk bisa digunakan instansi lain," kata Purnomo.

    Purnomo mengatakan, kementeriannya menargetkan bisa membangun 1 skuadron Light Transport pesawat CN-295. Dari 16 pesawat yang dibutuhkan untuk membangun 1 skuadron, belum separuhnya dibeli. "Kita harapkan kita bisa bangun itu," kata dia.

    Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia mengungkapkan, pesawat CN-295 pesanan pemerintah yang tengah diproduksi di pabrik Airbus Military akan tiba di pabrik PT Dirgantara Indonesia mulai bulan ini. "Finishingnya di Bandung," kata dia.

    Direktur Pengembangan Teknologi PT Dirgantara Indonesia Supra Dekanto mengatakan, level pekerjaan yang akan digarap baru 10 persen dari porsi produksi pesawat CN-295. Untuk pekerjaan pertama yagn digarap, finishing pesawat itu yakni interior pesawat dan pengecatan. "Kita kerjakan bertahap," kata dia.

    Menurut Supra, PT Dirgantara menargetkan menggarap bagian samping badan pesawat utama, bagian belakang pesawat, serta ekor vertikal dan hiorisontal pesawat CN-295 tahun depan. Dia berharap, produksi komponen itu sudah bisa digarap tahun depan.

    Supra mengatakan, hingga saat ini, sejumlah negara tetangga me nyatakan tertarik membeli CN-295. "Filipina, Malaysia, dan Thailand, mereka menyatakan interest, tapi harus ditindaklanjuti," kata dia.

    Sumber : TEMPO
    Readmore --> Kaltim Tertarik Membeli CN-295

    PT DI Siap Penuhi Pesanan Pesawat Untuk Malaysia, Filipina Dan Thailand

    Bandung (MID) - Sonny Saleh Ibrahim, Direktur Bidang Kualitas sekaligus Manager Komunikasi PT DI mengatakan, tahun ini pihaknya memproyeksikan tiga kontrak kerja yaitu jalinan kontrak dengan Filipina, Thailand, dan Malaysia.

    Sonny menjelaskan, di antara ketiga proyeksi itu, kemungkinan besar, yang segera terealisasi yaitu dengan Filipina. Pasalnya masih dalam proses tender. "Proyeknya, pembuatan 2 unit CN 235 MPA, yang nilainya sekitar 31-33 juta Dollar Amerika Serikat (AS) per unit. Lalu, 2 unit CN 295, yang nilainya sekitar 36 juta Dollar AS per unit," kata Sonny pada sela-sela penyerahan 1 unit Helikopter Bell 412 EP, yang merupakan hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur senilai Rp 120 miliar kepada TNI AD di Hanggar Rotary Wing, PT Dirgantara Indonesia (Persero) KP II Jl. Pajajaran No 154 Bandung, Sabtu (13/7).

    Lalu, bagaimana dengan Thailand? Sonny mengutarakan, Thailand melakukan pemesanan 2 CN 295. Peruntukannya adalah bagi Thailand Royal Police. Negara itu ingin memperkuat armada kepolisiannya.

    Sementara negara ASEAN lainnya, yaitu Malaysia juga siap menjalin kerjasama dengan PT DI. Bentuknya yaitu modifikasi CN 235 sport menjadi CN 235 MPA. Nilai kontrak modifikasi itu sekitar 8-10 juta dolar AS per unit. Selain modifikasi, Malaysia pun siap memesan 3 unit CN 235 MPA.

    Sumber : Tribun
    Readmore --> PT DI Siap Penuhi Pesanan Pesawat Untuk Malaysia, Filipina Dan Thailand

    Menhan : Kami Masih Negosiasi Harga Apache

    Bandung (MID) - Pemerintah berharap satu skuadron helikopter Apache bisa memperkuat jajaran pertahanan negara. Rencana itu sangat berpeluang terealisasi hanya saja pemerintah berharap harganya bersahabat.

    Hal tersebut dikatakan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro usai menerima hibah satu unit Helikopter Bell-412 EP dari Pemprov Kaltim ke Kemenhan RI di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Sabtu (13/7).

    Menurut dia, sinyal positif sudah ditunjukan Pemerintah Amerika Serikat terhadap rencana pembelian heli tempur kelas berat itu. Pihaknya tinggal memantapkan proses selanjutnya sehingga Apache bisa benar-benar memperkuat pertahanan.

    "Pemerintah AS sudah siap, termasuk Kongres juga sudah setuju, tapi kan dari kitanya bicara dengan mereka mengenai harganya karena cukup mahal. Kita ingin uang yang sama namun bisa dapat banyak," katanya.

    Purnomo mencontohkan pembelian main battle tank, Leopard. Dari rencana semula membeli 40 unit MBT menjadi 150 unit yang terdiri dari 100 MBT berikut 50 tank kelas medium Marder.

    Berapa anggaran yang sudah disiapkan, mantan Menteri ESDM mengaku belum bisa memberikan angka pastinya. Selain masih melakukan pembahasan harga, Kemenhan baru mengambil anggarannya dari APBN 2014. "Yang jelas kita ingin lebih," katanya.

    Satu yang pasti, Kemenhan sudah memastikan penempatan heli tempur tersebut. Kehadiran alutsista canggih itu akan memberikan efek detterent. "Heli Apache penting untuk menjaga daerah perbatasan," jelas Purnomo.

    Sumber : Suara Merdeka
    Readmore --> Menhan : Kami Masih Negosiasi Harga Apache

    Kaltim Hibahkan Helikopter Bell 412EP Kepada Kemhan

    Bandung (MID) - PT Dirgantara Indonesia (DI) menyerahkan 1 unit helikopter BELL -412 EP kepada Kementerian Pertahanan (Kemham) RI sebagai bentuk hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Bandung, Sabtu (13/7/2013).

    Penandatangan naskah serah terima ini dilakukan oleh Dirut PT DI Budi Santoso, Kabaranahan Kemham Laksamana Muda TNI Rachmad Lubis, dan ASLOG Panglima TNI Mayjen Joko Sriwidodo.

    Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, dan Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal.

    Budi Santoso mengungkapkan proses kerja sama ini dimulai sejak 2009 ketika tim Pemprov Kaltim melakukan penjajakan dengan PT DI di Bandung.

    “Penjajakan yang dilakukan oleh Pemprof Kaltim ini disambut baik oleh PT DI dengan melakukan kunjungan balik ke wilayah Kaltim yang ingin menguatkan misi pengawasan dan pengamanan wilayah tersebut,” katanya, saat memberi sambutan.

    Pengadaan akhirnya dimulai pada Maret 2012 dan diselesaikan Juni 2013 sehingga diserahkan secara resmi pada Ramadan ini untuk selanjutnya dioperasikan oleh TNI AD.

    Selain itu, Awang Faroek Ishak mengungkapkan mewakili masyarakat Kaltim dirinya sangat berterima kasih dan gembira atas kerja sama yang baik untuk BELL-412 EP ini.

    “Diharapkan BELL-412 EP dapat menjadi satu infrastruktur kuat bagi Kaltim yang merupakan sebuah wilayah perbatasan,”ujarnya.

    Sumber : Bisnis Jabar
    Readmore --> Kaltim Hibahkan Helikopter Bell 412EP Kepada Kemhan

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.