ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, January 29, 2011 | 9:01 AM | 0 Comments

    Penempatan Anggota TNI Perlu Ditambah

    JAKARTA (Suara Karya): Penempatan personel TNI di wilayah perbatasan antarnegara, sangat diperlukan. Karena itu, perlu dibangun pos-pos baru dan penambahan pasukan. Selain itu, penamaan pulau-pulau terluar juga harus segera dilakukan guna menghindari klaim dari negara lain.

    Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, yang membahas masalah perbatasan wilayah antarnegara, di Gedung DPR/DPD/MPR, Jakarta, Kamis (27/1).

    Mendagri Gamawan Fauzi yang juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), menyebutkan, dalam rapat kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan mengenai kedaulatan negara yang tak bisa ditawar-tawar. "Maka setelah kita kehilangan Pulau Miangas, kemudian menempatkan banyak pos-pos penjagaan dan kesatuan Marinir di pulau-pulau kecil," kata Gamawan.

    Ia menyebutkan, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, semua pihak tak bisa membandingkannya dengan Malaysia. "Karena, luas wilayah perbatasan yang harus kita jaga itu sangat luas, baik di darat maupun di laut," ucapnya.

    Saat ini, tutur dia, pos lintas batas sebanyak 79, pos pengamanan 114. Dari jumlah itu, sebagian ada di pulau-pulau terluaar dan ditempatkan anggota marinir. "Pada pos yang rawan-rawan itu diisi oleh satuan Marinir," kata Mendagri.

    Penguatan Diplomasi

    Anggota Komisi II DPR Malik Haramain dari Fraksi PKB menegaskan, TNI perlu hadir secara fisik di setiap pos-pos perbatasan. Keberadaan aparat TNI ini sangat penting dan bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri terhadap keberadaan bangsa Indonesia, baik di mata masyarakat di wilayah perbatasan, maupun negara tetangga.

    Karena itu, ia mengharapkan agar Mendagri menjelaskan secara rinci di mana saja pos-pos perbatasan itu sudah dibangun dan di mana yang belum.

    Selain itu, juga perlu dijelaskan sejauh mana persenjataan TNI yang dimiliki di setiap daerah perbatasan. "Kami juga mengharapkan adanya penguatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah sengketa daerah-daerah perbatasan," katanya.

    Sementara itu, beberapa anggota Komisi II menilai, apa yang dilakukan BNPP masih sangat kurang serius. Kondisi ini, tidak bisa dibiarkan dan harus segera dibenahi.

    Seperti dikatakan Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar, apa yang dilakukan menteri terkait dan BNPP masih lemah. Menurut dia, perlu ada perkuatan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa selesai dengan baik.

    Penegasan serupa juga dikemukakan Ignatius Mulyono dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut dia, koordinator BNPP lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan antar negara.

    Karena masih banyak yang menilai kurang apa yang sudah dilakukan Mendagri selaku Kepala BNPP, anggota Komisi II lainnya, Muslim dari Fraksi Partai Demokrat, mengusulkan perlunya dibentuk panitia kerja (panja) perbatasan.

    "Keberadaan panja ini penting, sehingga apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan BNPP bisa lebih terarah. Ini juga akan memperkuat posisi tawar kita di wilayah perbatasan," katanya.


    Sumber: SUARA KARYA
    Readmore --> Penempatan Anggota TNI Perlu Ditambah

    Friday, January 28, 2011 | 11:46 PM | 0 Comments

    Kemhan: Menhan Tak Bermaksud Nyatakan Twitter Sebagai Ancaman

    Twitter Dan Facebook.


    TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan meluruskan berita soal pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terkait Twitter sebagai ancaman non-militer.

    Menurut siaran pers yang dikirimkan Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI I Wayan Midhio kepada Tempo, Jumat 28 Januari 2011, Menhan tak bermaksud menyatakan bahwa Twitter, Facebook, dan jejaring sosial sebagai ancaman nir militer (non-militer).

    Menhan, menurut Wayan, hanya ingin menjelaskan bahwa ada dua ancaman terhadap bangsa dan negara, yakni ancaman militer dan ancaman nir militer. Ancaman nir militer dapat juga dilakukan melalui cyber media atau dunia maya seperti halnya Twitter, Facebook, atau jejaring sosial lainnya.

    Bila hal tersebut terjadi, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penjurunya. Namun jika ancaman yang terjadi dalam bentuk wabah penyakit menular, maka yang menjadi penjuru adalah Kementerian Kesehatan.

    Pelurusan berita ini untuk menanggapi sejumlah media yang mengangkat pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tentang situs jejaring sosial Twitter sebagai ancaman nir militer bagi nergara. "Berita tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru bagi masyarakat," kata Wayan melalui siaran pers tertulisnya, Jumat 28 Januari 2011.

    Peryataan tersebut dilontarkan Menhan saat memberikan keterangan pers menjelang istirahat pada Rapat Dengar Pendapat antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dengan Komisi I DPR Kamis (27/1) kemarin.

    Menhan, menurut Wayan, hanya ingin menjelaskan bahwa ancaman nir militer yang terjadi di cyber media bisa dalam bentuk cyber crime. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan situs jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain-lainnya.

    Situs jejaring sosial tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi rahasia seperti data intelijen, data pribadi, dan lainnya yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Namun, "Menhan tak bermaksud menyatakan bahwa Twitter, Facebook, dan jejaring sosial sebagai ancaman nir militer."

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Kemhan: Menhan Tak Bermaksud Nyatakan Twitter Sebagai Ancaman

    KRI Dewaruci Bakal Punya Pendamping

    KRI Dewaruci.

    Surabaya - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dewaruci bakal memiliki pendamping untuk mendukung kekuatan armada tempur di jajaran TNI Angkatan Laut (AL).

    "Kami akan membeli kapal sejenis Dewaruci. Namun yang memiliki daya angkut lebih besar lagi," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Surabaya, Jumat.

    Menurut dia, kapal sejenis Dewaruci yang baru nanti harus mampu mengangkut 150 kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) ditambah 100 awak kapal.

    "Soal kapan dan dari mana kapal itu berasal, sampai sekarang kami belum menentukannya," katanya usai memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Jenderal Akademi TNI di Lapangan Arafuru, kompleks AAL, itu.

    KRI Dewaruci yang ada di jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) hanya mampu mengangkut sekitar 100 orang, baik kadet maupun kru.

    Kapal layar tiang tiga buatan Jerman tahun 1953 itu baru saja melakukan perjalanan muhibah ke Timur Tengah dan Eropa selama sembilan bulan pada 2010.

    Mabes TNI juga akan memperbaiki sejumlah KRI buatan Belanda dan Jerman. "KRI-KRI itu 'platform' atau bodinya masih bagus, namun mesinnya sudah tua," katanya.

    Perbaikan kapal-kapal itu bisa dilakukan oleh TNI-AL sendiri atau oleh PT Pal Indonesia sehingga tidak perlu dikirim ke luar negeri atau ke pabrik asalnya.

    "Mesinnya baru bisa dibeli dari luar negeri. Demikian halnya dengan persenjataan bisa didatangkan dari Rusia dan China, seperti rudal Yakun yang kami pasang di KRI itu juga dari Rusia," kata Agus.

    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu menambahkan, untuk KRI-KRI produksi Amerika Serikat akan dimusnahkan karena sudah tidak bisa diperbaiki.

    Dalam kesempatan itu, Panglima mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus menggelar razia terhadap penggunaan atribut-atribut TNI oleh masyarakat sipil.

    "Kegiatan ini bagian dari upaya kami menjaga netralitas TNI. Kami tidak ingin ada kendaraan sipil yang dipasangi atribut TNI, seperti stiker dan lain-lain," katanya.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> KRI Dewaruci Bakal Punya Pendamping

    Menhan Menerima Kunjungan Dubes Finlandia dan Vietnam

    Pesawat Latih Hawk TNI AU.

    Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (26/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, HE Kal Sauer, di Kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk memperkenalkan diri karena dirinya baru menjabat sebagai Duta Besar Finlandia untuk Indonesia pada September 2010. Namun dijelaskan oleh Dubes Finlandia, dirinya tidak asing dengan pertahanan karena pernah bertugas mengurusi pasukan perdamaian di PBB selama beberapa tahun.

    Dubes Finlandia juga mendengar kabar bahwa Indonesia saat ini sedang membangun pusat pelatihan pasukan perdamaian. Dijelaskannya bahwa Finlandia juga memiliki pusat pelatihan pasukan perdamaian yang kemudian juga digunakan sebagai pusat pelatihan UN dan NATO. Dan Dubes Finlandia juga mengundang pejabat kemhan untuk datang ke pusat Pelatihan Pasukan Perdamaian yang dimiliki Finlandia untuk melakukan studi banding atau penyempurnaan perencanaan proyek yang sedang dibangun di Indonesia.

    Menhan menjelaskan proyek pembangunan pusat pelatihan pasukan perdamaian diharapkan selesai pada akhir tahun ini, sedangkan tiga pusat pelatihan lainnya yaitu standby forces, humanitarian assistant disaster relief dan counter terrorism akan diselesaikan setelahnya.

    Menyoal undangan Dubes Finlandia untuk mengunjungi Pusat Pelatihan Pasukan Perdamaian disana, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa dirinya juga telah diminta oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkunjung ke pusat-pusat pelatihan pasukan perdamaian yang dimiliki negara lain untuk melakukan perbandingan dan penyempurnaan. Dan Menhan menyambut baik undangan kunjungan tersebut.

    Pada hari yang sama, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia HE Nguyen Huu Dzung, di kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk berpamitan sehubungan dengan berakhirnya masa tugas sebagai Dubes Vietnam untuk Indonesia selama tiga tahun.

    Selama tiga tahun keberadaannya di Indonesia sebagai Duta Besar, kerjasama pertahanan kedua negara telah mengalami kemajuan sangat pesat termasuk diantaranya saling kunjung pejabat tinggi angkatan bersenjata kedua negara dan hadirnya Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam ADMM yang diselenggarakan di Hanoi Vietnam akhir tahun lalu. Dirinya berharap, persahabatan dan hubungan kerjasama kedua negara terutama di bidang pertahanan dapat terus ditingkatkan dimasa mendatang.

    Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan kehormatan Co-Chairman of The British Govenrment’s Asia Task Force, Lord Powell, di Kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk menindaklanjuti tawaran up-grade dan perbaikan pesawat latih Hawk yang dimiliki TNI AU oleh perusahaan Inggris British Aerospace yang tawarannya telah dilakukan pada Desember tahun lalu kepada Kepala Badan Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo.


    Sumber: DMC
    Readmore --> Menhan Menerima Kunjungan Dubes Finlandia dan Vietnam

    Menhan : F-16 TNI AU Akan Diupgrade Block 32

    Jakarta, 28/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan keputusan untuk menerima hibah pesawat tempur F16 dari Amerika belum final namun demikian pemerintah masih melakukan pertimbangan yang tepat terutama pengalokasian anggaran antara beli dan hibah.

    “Kita memang memerlukan pesawat ini, karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Apalagi seluruh wilayah nusantara memang kesulitan,” katanya di Jakarta, Kamis (27/1).

    Menurut Purnomo, kesiapan pengamanan udara seluruh nusantara, di bawah 30 pesawat tempur perharinya. Perhitungan ideal untuk Indonesia diperlukan 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron. “Singapura dengan wilayah yang tidak begitu besar memiliki F16 tiga skuadron. Australia punya 80 pesawat F18,” katanya.

    Purnomo mengatakan bahwa pengalaman perang Trikora, yang dapat menggetarkan itu karena kekuatan laut dan udara kuat. “Kita berencana membeli 6 pesawat F16 (@60 juta dollar). Jika kita alokasikan untuk meretrofit 24 pesawat hibah, maka akan masih menguntungkan,” katanya.

    Menhan lebih lanjut menjelaskan, alasan Amerika menawarkan hibah F16 kepada Indonesia karena pesawat tersebut termasuk dalam pesawat dikonservir dalam mengurangi anggaran pertahanan Amerika Serikat dan bersamaan dengan kedatangan pesawat F22.

    “Pesawat F16 yang ditawarkan AS masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan,” tuturnya.

    Sementara itu, Kasau Marsekal TNI Iman Sufaat menjelaskan awalnya dari surat TNI AU 2009. Dijawab pada 2010 bersamaan dengan kunjungan Kasau ke Kasau Amerika mengungkapkan Thailand pernah mendapatkan 30 unit F16. Hibah ini gratis. Namun Block 15 dan block 25 perlu diupgrade lagi karena avioniknya sudah tua.

    “Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar. Barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F16,” kata Kasau.

    Imam mengatakan, anggaran 6 pesawat block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil 24 pesawat F16. Jika di upgrade ke block 32 akan lebih baik dari block 52. “Yang Program F16 tidak mengambil anggaran Sukhoi,” ujarnya.

    Dia menambahkan pesawat tempur F5 juga akan tetap diganti. Sukhoi pun yang enam belum ada alokasinya. “F16 yang kita punya pun akan diupgrade ke block 32. Untuk biaya pemeliharaan. Satu jam terbang hanya 70 juta. Sedangkan Sukhoi 500 juta dan peralatannya cukup rumit,” ungkapnya.

    Menurut dia Retrofit satu tahun 8 pesawat. Akan sangat menguntungkan dan mempercepat pemenuhan MEF. Untuk Sukhoi ada anggaran 84 juta dollar.

    Sumber: KOMINFO
    Readmore --> Menhan : F-16 TNI AU Akan Diupgrade Block 32

    TNI AL Repowering 6 Kapal Perang

    KRI Karel Sasuit Tubun

    suarasurabaya.net| Sebanyak 6 kapal perang TNI AL akan di-repowering untuk kurangi beban biaya. Ke-6 kapal itu, diantaranya, kapal tempur buatan Belanda.

    Satu diantara kapal yang sudah selesai di-repowering yakni KRI Karel Sasuit Tubun. Sementara KRI Oswot Siahaan dalam proses repowering. Repowering ini dalam upaya memperbarui kapal-kapal TNI AL yang sudah tua dan dianggap tidak layak dipakai beroperasi.

    Laksamana AGUS SUHARTONO Panglima TNI AL seperti dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Jumat (28/01), mengatakan repowering dilakukan pada kapal yang badannya bagus tapi daya dorongnya sudah buruk.

    Ini disampaikan Laksamana AGUS SUHARTONO di sela sertijab jabatan komandan Jenderal Akademi TNI dari Letjen NONO SAMPURNO kepada Marsekal Pertama S ANDREAS di AAL Surabaya.

    Kata Panglima TNI, prioritas repowering adalah kapal-kapal dari Belanda dan Jerman Barat. Untuk kapal-kapal yang dibeli dari Amerika pada tahun70-an akhir tidak digunakan lagi. Panglima TNI mengistilahkan dengan sebutan akan dilepas.

    Repowering kapal dilakukan secara bertahap sejak akhir tahun lalu. Dengan repowering, penggunaan BBM pada kapal bisa dihemat. Panglima menambahkan biasanya 1 kapal bisa menghabiskan 50 ton solar, dengan pembaharuan hanya menggunakan 18-20 ton solar.

    Repowering kapal ini melibatkan industri perkapalan dalam negeri seperti PT PAL, PT Pindad dan Industri Angkatan Laut. Industri dalam, dinilai Panglima, sudah baik. Selain kapal, sistem kendali persenjataan seperti rudal juga di-repowering. Khusus untuk rudal masih melakukan kerjasama dengan China dan Rusia.

    Sumber: SUARA SURABAYA
    Readmore --> TNI AL Repowering 6 Kapal Perang

    Thursday, January 27, 2011 | 11:44 PM | 0 Comments

    Ekspor Alat Militer Ilegal, Warga China Dihukum 97 Bulan Penjara

    BOSTON--MICOM: Seorang warga China telah dijatuhi hukuman 97 bulan penjara, Rabu (26/1), setelah diyakini tahun lalu telah mengekspor secara tidak sah perlengkapan militer ke China selama beberapa tahun.

    Beberapa pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) di Boston mengatakan bahwa Zhen Zhou Wu, 46, telah melakukan perjalanan ke AS dengan visa bisnis yang digunakan
    berdasar tahunan dan telah mengekspor ke China serangkaian barang.

    Barang-barang tersebut mencakup komponen elektronik militer dan elektronik sensitif yang digunakan dalam radar bertahap militer, perang elektronik, dan sistem rudal. Beberapa pabrik militer dan lembaga riset militer China termasuk di antara yang menerima peralatan yang terdakwa ekspor.

    Hukuman itu adalah yang kedua dalam sepekan dalam kasus keamanan yang melibatkan China, hanya beberapa hari setelah Presiden China Hu Jintao merampungkan kunjungannya di AS. Wu melakukan ekspor tidak sah ke China sebanyak 14 kali antara 2004 dan 2007 dan mengajukan dokumen pelayaran palsu pada Depatemen Perdagangan AS dari 2005 hingga 2007.

    Wu memiliki dan mengontrol sebuah perusahaan, Chitron Electronics Inc. di Walthan, Massachusetts, AS, dan menggunakan perusahaan itu untuk mendapatkan peralatan yang terlarang dari para pemasok AS dan mengekspor barang itu ke China melalui Hong Kong.

    Peralatan yang diekspor itu digunakan dalam perang elektronik, radar militer, pengendalian kebakaran, peralatan panduan dan kontrol militer, sistem rudal, dan komunikasi satelit. "Terdakwa dan perusahaan itu telah melanggar undang-undang ekspor AS dan mengkompromikan keamanan nasional kami selama lebih dari satu dasawarsa," kata penuntut AS Carmen Ortiz.

    Pada Jumat, seorang pria Michigan telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena berusaha untuk mendapatkan pekerjaan pada badan intelijen AS CIA agar supaya ia dapat menjadi mata-mata untuk China.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Ekspor Alat Militer Ilegal, Warga China Dihukum 97 Bulan Penjara

    Dikecam AS Soal Vonis Ringan, Menhan Tak Bisa Berbuat Apa-apa

    Jakarta - Amerika Serikat (AS) mengecam vonis ringan yang dijatuhkan pada tiga anggota TNI yang menganiaya warga Papua. Menjawab kecaman ini, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak bisa melakukan intervensi.

    "Dari sistem kita sudah ada peradilan militer, agama dan TUN, itu penjurunya ke MA. Menteri tidak bisa intervensi," kata Purnomo di sela-sela rapat bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2010).

    Menurut Purnomo, kasus tersebut saat ini masih dalam proses banding. Selaku lembaga eksekutif, tidak ada kewenangan untuk mencampuri kewenangan yudikatif.

    Sebetulnya, kata Purnomo, jaksa sudah menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman cukup berat. Namun, keputusan hakim rupanya berkata lain.

    "Sebenarnya jaksa sudah nuntut lebih, kalau nggak salah 2,5 tahun. Tapi kalau hakim sudah memutuskan bagaimana. Bukan soal pantas atau tidak pantas, tapi proses yudikatif, kita nggak bisa intervensi," papar dia.

    3 Tentara penganiaya warga Papua yang videonya termuat di Youtube telah divonis 8,9 dan 10 bulan penjara. AS mengecam vonis yang dianggap terlalu toleran tersebut.

    "Hukuman itu tidak mencerminkan keseriusan terhadap penganiayaan dua warga Papua seperti terlihat di video tahun 2010," ujar Jubir Deplu AS Philip Crowley dalam pesan Twitternya seperti dilansir AFP, Rabu (26/1/2011).

    "Indonesia harus memastikan pasukan bersenjatanya bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi. Kami prihatin dan terus mengikuti kasus ini," imbuh Crowley.

    Pada Senin 24 Januari, tiga anggota TNI Kodam Cenderawasih, Kesatuan 753 AVT/Nabire, yang terlibat penganiayaan yang videonya beredar di Youtube, divonis 8, 9, dan 10 bulan penjara. Mereka terbukti bersalah menganiaya dan melangar perintah atasan.

    Ketiga anggota TNI itu adalah Serda Irianto Rizqianto, Pratu Thamrin Mahangiri dan Pratu Yapson Agu. Mereka dinyatakan hakim terbukti melanggar Pasal 103 KUHP Militer perihal melanggar perintah atasan. Ketiganya dinyatakan terbukti melakukan tindakan kekerasan saat menginterogasi warga di Pos TNI Gurage Puncak Jaya, sebagaimana terekam dalam video yang beredar di Youtube.

    Sumber: DETIK
    Readmore --> Dikecam AS Soal Vonis Ringan, Menhan Tak Bisa Berbuat Apa-apa

    Menhan: Waspadai Ancaman Nonmiliter dari Twitter

    Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro.

    Jakarta - Ancaman terhadap keutuhan negara kini tidak hanya datang lewat cara militer. Ada juga ancaman nonmiliter lewat jalur cyber, salah satunya twitter.

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer.

    "Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.

    Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.

    "Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bisa dari dalam dan bukan kalangan militer. Ini yang harus kita waspadai," sambungnya.

    Meski begitu, tidak semua ancaman harus ditangani oleh kementerian pertahanan. Segala hal yang berhubungan dengan aktivitas nonmiliter seharusnya jadi kewenangan kementerian terkait.

    "Porsi kita ancaman militer kalau yang berhubungan dengan kedaulatan. Kalau virus atau pandemi kan berhubungan dengan kesehatan, penjurunya kemenkes. Kalau soal informasi, penjurunya kemenkominfo," paparnya.

    Guna mengantisipasi ancaman itu, Purnomo mengungkapkan jika Kemenham sedang menggagas UU Kemanan Nasional. Di dalamnya diatur peran intelijen dan instansi lain dengan maksud menciptakan keadaan tertib sipil.

    "Intinya, ada porsinya masing-masing," tutupnya.

    Sebut Twitter Ancaman, Menhan Disebut Kuper

    Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter menjadi salah satu ancaman bagi kuutuhan negara. Pendapat itu dinilai terlalu berlebihan. "Ada problem kuper di petinggi kita," kata politisi PDIP Eva Sundari.

    Eva mengatakan, seharusnya pemerintah lebih siap dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagaimanapun, tanda-tanda zaman dan majunya teknologi tidak bisa dilawan.

    "Mereka nggak siap untuk sesuatu yang seperti sekarang ini, saat banyak rahasia tiba-tiba tembus di mana-mana," kata Eva yang mengaku mendapatkan manfaat dari Twitter kepada detikcom, Kamis (27/1/2011).

    Eva mengatakan, para petinggi negeri harus lebih pintar dan matang dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini. "Kalau dianggap ancaman ya cari saja orangnya, nggak usah kayak orang kebakaran jenggot begitu," katanya.

    Menurut Eva, saat ini para petinggi negeri tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti Orde Baru. Namun pemerintah dapat mencari jalan keluar agar jika benar ancaman itu terjadi, dapat diatasi.

    "Kalau sedikit-sedikit bilang ancaman, kelihatan konyol karena tidak punya mekanisme untuk merespons perkembangan teknologi saat ini," kata Eva.

    Apakah pernyataan Purnomo itu terkait dengan disebut-sebutnya namanya terkait informasi intelijen yang menyebar di Twitter? "Ya bisa jadi, dia merespons atas nama dirinya, isunya personal dan jadi nasional karena beliau kan Menteri Pertahanan. Defensif mekanismelah," katanya.

    Sebelumnya, Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer. "Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.

    Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.

    Silakan Menhan Purnomo Bikin Akun Twitter, Rasakan Manfaatnya

    Jakarta - Menhan Purnomo Yusgiantoro dinilai berlebihan menyebut twitter sebagai ancaman nonmiliter. Purnomo pun disarankan membuat akun twitter agar tahu manfaat yang bisa dipetik.

    "Silakan Menhan bikin akun twitter biar di-follow rame-rame. Bagi kami, dalam pemberantasan korupsi, twitter sebagai sarana advokasi," kata aktivis ICW Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (27/1/2011).

    Twitter, lanjut Febri, menjadi sarana untuk mencari informasi. Apalagi bagi mereka yang tidak tertarik mengikuti perkembangan informasi di media tradisional.

    "Kalau kemudian muncul kritik di twitter, silakan pemerintah perbaiki dengan kinerja. Twitter menjadi sarana masyarakat biasa untuk mengkoreksi kebijakan," terangnya.

    Menhan bisa melihat kiprah politisi yang aktif di twitter. Mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat biasa.

    "Padahal ya, dengan mudah pemerintah bisa memantau orang bicara di twitter, jadi ketakutan Menhan di twitter berlebihan," tutupnya.

    Boleh Anggap Twitter Ancaman, Asal Jangan Diatasi Pakai Cara Bodoh

    Jakarta - Komentar Menteri Perhubungan Purnomo Yusgiantoro soal Twitter teryata tidak melulu ditanggapi miring. Sebagai pejabat yang bertugas menjaga keamanan negara, pernyataan Purnomo itu dinilai wajar.

    "Kalau berkaca dari kejadian yang sudah-sudah, termasuk Wikileaks, Twitter memang bisa saja dijadikan sebagai medium untuk menyebarluaskan informasi dan rahasia negara," kata Praktisi Social Media Nukman Lutfi kepada detikcom, Kamis (27/1/2011).

    Nukman mengatakan, berkaca dari historis yang ada, maka wajar-wajar saja jika Purnomo sebagai Menhan, berkomentar semacam itu. "Dari kacamata negara, ya wajar kalau mengatakan begitu. Ini cara pandang negara," kata Nukman.

    Namun yang penting saat ini, pemerintah tidak menyikapi ancaman itu dengan cara-cara lama. Para petinggi negeri ini harus lebih cerdas dan matang agar ancaman penyebaran informasi tidak mengancam keutuhan negara.

    "Caranya harus cerdas, silakan dipikirkan. Kalau gara-gara merasa terancam terus Twitter ditutup, itu bodoh sekali," kata Nukman.

    Nukman mengatakan, menutup Twitter memang boleh jadi mengamankan keutuhan negara. Namun dengan memblokir situs micro blogging, akan menutup banyak sekali benefit yang bisa didapatkan.

    "Akan merugikan untuk orang-orang yang mendapatkan banyak hal positif dari Twitter," katanya.

    Purnomo: Twitter Bisa Jadi Ancaman, Tapi Tak Perlu Sampai Diblokir

    Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter sebagai ancaman nonmiliter yang patut diwaspadai. Namun, Purnomo tidak mengatakan kalau situs microblogging itu perlu diblokir.

    "Ya nggaklah (diblokir), itu sama saja Anda sama kayak provokator, terlalu jauh itu," ujar Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

    Purnomo kembali menjelaskan bahwa media sosial seperti Twitter memang bisa menjadi salah satu ancaman era saat ini. "(Ucapan saya) yang ditulis Rachmadin (reporter detikcom) itu betul. Yang pasti soal ancaman itu teori dasarnya kan begitu ancaman itu bisa datang dari dalam negeri atau luar negeri. Ancaman itu bisa dari perorangan atau organisasi," jelasnya.

    Menhan menganggap, ancaman nonmiliter lebih tinggi ketimbang ancaman militer. Ia menyerahkan hal ini kepada kementerian masing-masing untuk mewaspadai hal itu.

    "Ke depan ancaman nonmiliter itu paling tinggi kan? Kan sudah jelas. Karena ancaman itu nonmiliter porsinya sama sekarang setiap kementerian," tukasnya.

    "Saya kan bilang ancaman itu bisa lewat cybercrime atau lewat Twitter. Bisa juga lewat pandemi," tambahnya.

    Bapak disebut-sebut di Twitter sebagai agen yang mengamankan aset-aset Amerika Serikat? "Ah, nggak benar itu. Yang memutus Natuna kan saya. Yang ngebalikin Pertamina, Purnomo kan. Saya yang teken," tandasnya.

    Jadi itu nggak benar? "Ya ditanya pada rumput yang bergoyang saja," tutupnya.

    Sumber: DETIK


    Sumber: DETIK


    Sumber: DETIK


    Sumber: DETIK


    Sumber: DETIK
    Readmore --> Menhan: Waspadai Ancaman Nonmiliter dari Twitter

    2011, TNI peroleh anggaran sebesar Rp 44 triliun

    JAKARTA. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima alokasi anggaran cukup besar tahun 2011. Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 44 triliun untuk empat unit kerja TNI.

    Rinciannya, Markas Besar (Mabes) TNI mendapat jatah anggaran sebesar Rp 5,6 triliun, TNI Angkatan Darat (TNI AD) sebesar Rp 21,5 triliun, TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebesar Rp 9,4 triliun dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) Rp 7,4 triliun.

    Dana akan dipakai untuk membiayai beberapa program. "Untuk Mabes TNI ada program penggunaan kekuatan pertahanan integratif sebesar Rp1,5 triliun," kata Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono dalam rapat kerja Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Komisi I DPR, Kamis (27/1).

    Kemudian, program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista sebesar Rp 1,3 triliun. Program profesionalisme prajurit integratif sebesar Rp 232 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif sebesar Rp 2,5 triliun.

    Selanjutnya, TNI AD memakai dananya untuk program dukungan kesiapan matra darat sebesar Rp 487 miliar. Program modernisasi alutsista dan not alutsista serta sarana dan prasarana TNI AD sebesar Rp2,5 triliun.

    Program peningkatan profesionalisme personil matra darat sebesar Rp 614 miliar, program penyelenggaraan manajemen dan operasi matra darat Rp 17,8 triliun.

    TNI AL memakai anggaran itu untuk membiayai program dukungan kesiapan matra laut sebesar Rp 985 miliar. Program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut
    Rp 3,5 triliun.

    Program peningkatan profesionalisme personil matra laut Rp 315 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasi matra laut Rp 4,5 triliun.

    TNI AU memanfaatkan alokasi anggaran itu untuk membiayai program dukungan kesiapan matra udara sebesar Rp 426 miliar. Program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra udara sebesar Rp 4,2 triliun.

    Kemudian, program peningkatan profesionalisme personil matra udara sebesar Rp291 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara Rp2,5 triliun.

    Sumber: KONTAN
    Readmore --> 2011, TNI peroleh anggaran sebesar Rp 44 triliun

    AS Hibahkan 24 Pesawat F-16, DPR Khawatir Intervensi

    F-16 Block 52

    REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-DPR khawatir dengan rencana TNI yang akan menerima hibah 24 pesawat tempur F16 dari Amerika Serikat. Hibah itu dikhawatirkan bisa menambah ketergantungan Indonesia kepada AS.

    DPR juga tidak ingin hibah F16 ini mengganggu rencana pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) dari dalam negeri.

    "Saya berharap Hibah tak mengganggu MEF. Jangan sampai justru menjadi beban. Bisa menjadi beban fiskal keuangan dalam negeri," kata anggota Komisi I DPR Mohammad Syahfan B Sampurno dalam Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan di gedung DPR, Kamis (27/1).

    "Jangan sampai dengan iming-iming hibah 24 F16 dengan kualifikasi standar dan tak diimbangi kemampuan malam hari, retrofit-nya (penambahan teknologi baru) juga mahal 1 juta AS per unit. Berarti 24 juta AS sebanyak 24 unit," katanya.

    Rencana penerimaan hibah F16 ini terungkap dalam Rapat Kerja dengan Komisi I. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (TNI) Imam Sufaat, rencana penerimaan hibah F16 termasuk dalam pesawat yang dikonservir karena pengurangan anggaran," kata Imam menjelaskan.

    Menurut Imam, F16 yang akan dihibahkan ini memiliki masa pakai masih lama. "Pesawat ini masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan," kata Imam.

    Menurut Imam, hibah ini gratis. "Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar, harga barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance lebih gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F16," katanya.

    Imam menambahkan, anggaran untuk membeli 6 pesawat F16 jenis Block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil hibah 24 pesawat F16 Block 15 dan 25. "Kita memerlukan pesawat ini karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Seluruh wilayah nusantara memang kesulitan," katanya.

    Menurut Imam, kesiapan TNI AU saat ini di bawah 30 pesawat tempur per harinya. "Perhitungan kami 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron," ujar Imam. Pengalaman Perang Trikora, kata Imam, Indonesia bisa menggetarkan musuh karena kekuatan laut dan udara kuat, beda ketika Perang Timor Timur.

    Sumber: REPUBLIKA
    Readmore --> AS Hibahkan 24 Pesawat F-16, DPR Khawatir Intervensi

    DPR MINTA PEMERINTAH KEMBANGKAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

    Industri Pertahanan Indonesia.

    Jakarta, 27/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memprioritaskan pengembangan industri pertahanan nasional dan memodernisasi teknologi yang digunakan agar tidak ketinggalan dengan negara lain.

    “Pengadaan dan modernisasi alutsista harus dilakukan seiring dengan alih teknologi. Tapi, dari kunjungan kerja spesifik kami ke Bandung, ke PT DI, mereka mengeluh belum dapat order atau alih teknologi,” kata angggota Komisi I DPR Tantowo Yahya saat rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (27/1).

    Menurut Tantowi, daripada negara memeli persenjataan dari luar negeri dengan harga mahal, lebih baik meningkatkan industri dalam negeri. Ini akan menhemat anggaran.

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan apabila alutsista dibuat di domestik, maka pihaknya akan meminta dibuat di domestik dengan kelebihan dan kekurangannya. “Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kami lakukan joint cooperation. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kami akan lakukan transfer teknologi. Intinya adalah meningkatkan local content-nya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan saat ini cadangan devisa adalah Rp107 triliun, padahal sebelumnya Rp40 trilun. Meningkat pesat dari hasil penjualan minyak.

    Menurutnya, sayang kalau tidak digunakan, karena itu seperti menaruh uang di balik bantal. “Kalau ini digunakan untuk alokasi peningkatan program modernisasi alutsista, itu akan bagus sekali,” jelasnya.

    Sumber: KOMINFO
    Readmore --> DPR MINTA PEMERINTAH KEMBANGKAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

    Malaysia Klaim Pulau Sumatera

    JAKARTA - Malaysia kembali mengklaim Pulau Sumatera sebagai miliknya. Negeri Jiran tersebut mengklaim berdasarkan latar belakang historis menurut sudut pandang mereka sendiri.

    Postingan seorang warga asal Kuching Malaysia, bernama Mohd Am, Sejarah Johor modern bermula seawal abad ke-16 setelah pembukaan sebuah negeri baru oleh Sultan Johor, anak kepada Sultan Mahmud Shah, sultan terakhir kerajaan Melayu Melaka yang melarikan diri dari serangan Portugis.

    Kerajaan Johor berjaya mengembangkan ekonominya dan menjadi kuasa politik terpenting sesuai dengan lokasinya di laluan perdagangan timur-barat. Di zaman kegemilangan Johor, negeri ini pernah menjadi sebuah empayar (kerajaan) besar yang mana kekuasaannya mewarisi sebahagian jajahan takluk Melaka. wilayah Johor sampai ke Terengganu di semenanjung, kepulauan Riau-Lingga dan sebahagian pantai timur Sumatera. Berdasarkan fakta historik ini Malaysia menyatakan bahwa Riau-Lingga dan sebagian besar Sumatera itu adalah Jajahan Johor,yaitu Malaysia sekarang.

    Namun hal itu dibantah keras oleh sejarawan Indonesia, Anhar Gonggong. "Bohong itu semua, justru Malaysia milik Indonesia," kata Anhar saat dihubungi okezone, Kamis (27/1/2011).

    Dikatakan Anhar, tak ada satupun klaim Malaysia yang bisa dibenarkan oleh Malaysia, termasuk Klaim pulau Sumatera. "Kalau berbicara bahwa kerajaan Johor menguasai Riau-Lingga dan Sumatera, justru itu terbalik, perlu diketahui Aceh itu menguasai Malaysia, Sultan Aceh itu menikahi salah satu putri kerajaan Johor," kata Anhar.

    Ditegaskannya, Malaysia hanya ingin melecehkan Indonesia dengan klaim-klaim mereka. "Tak ada yang benar itu, ini bisa jadi hanya pancingan agar masyarakat marah, tak perlu ditanggapi," kata Anhar.

    Klaim Malaysia 'Cambuk' Buat RI Perhatikan Sejarah

    Klaim Malaysia atas pulau Sumatera yang beredar di sebuah forum di dunia maya seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah agar memperhatikan sejarah bangsa.

    "Sudah saatnya, pemerintah, khususnya pemerintah-pemerintah daerah untuk mulai menginventarisasi data sejarah di wilayah-wilayah yang dianggap bersinggungan sejarah dengan Malaysia," ujar pengamat Hubungan Internasional, Bantarto Bandoro kepada okezone Kamis (27/1/2011).

    Lebih lanjut Bantarto mengatakan, Indonesia terlambat untuk menginventarisasi sehingga Malaysia seringkali mengklaim kekayaan sejarah Indonesia. "Kalau Malaysia mengklaim dengan menggunakan dasar Sejarah, Indonesia juga harus bisa membuktikan dengan sejarah, bahkan Indonesia bisa mengklaim Malaysia adalah milik mereka, bukti sejarah dilawan dengan bukti sejarah," kata Bantarto.

    Bantarto juga menegaskan bahwa klaim malaysia yang menggunakan dasar sejarah kerajaan Johor untuk mencaplok pulau Sumatera diragukan kebenarannya. "Tidak terlalu kuat dasarnya, yang terpenting adalah Indonesia harus proaktif melindungi daerah-daerah yang berbatasan dengan Malaysia," ujarnya.

    Seperti diketahui, Malaysia kembali mengklaim Pulau Sumatera sebagai miliknya.Postingan seorang warga asal Kuching Malaysia, bernama Mohd Am, Sejarah Johor modern bermula seawal abad ke-16 setelah pembukaan sebuah negeri baru oleh Sultan Johor, anak kepada Sultan Mahmud Shah, sultan terakhir kerajaan Melayu Melaka yang melarikan diri dari serangan Portugis.

    Kerajaan Johor berjaya mengembangkan ekonominya dan menjadi kuasa politik terpenting sesuai dengan lokasinya di laluan perdagangan timur-barat. Di zaman kegemilangan Johor, negeri ini pernah menjadi sebuah empayar (kerajaan) besar yang mana kekuasaannya mewarisi sebahagian jajahan takluk Melaka. wilayah Johor sampai ke Terengganu di semenanjung, kepulauan Riau-Lingga dan sebahagian pantai timur Sumatera. Berdasarkan fakta historik ini Malaysia menyatakan bahwa Riau-Lingga dan sebagian besar Sumatera itu adalah Jajahan Johor,yaitu Malaysia sekarang.

    Sumber: OKEZONE

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Malaysia Klaim Pulau Sumatera

    INDONESIA MANTAPKAN KERJA SAMA PERTAHANAN ASEAN

    Forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defences Ministers Meeting /ADMM) 2010 Tahun Lalu.


    Jakarta, Indonesia memantapkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara ASEAN melalui forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defences Ministers Meeting /ADMM) 2011.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam, Rabu.

    Dalam kunjungan kerjanya ke tiga negara ASEAN itu, Wakil Menteri Pertahanan RI juga menyampaikan secara resmi undangan ADMM 2011 yang penyelenggaraannya akan dilakukan di Jakarta karena Indonesia sebagai Ketua Forum Pertahanan ASEAN 2011.

    Di Malaysia Wamenhan Sjafrie diterima Menteri Pertahanan, Dato` Seri Ahmad Zahid bin Hamidi dan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Datok Abdul Latiff Ahmad. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu Wamenhan menyampaikan sejumlah agenda ADMM 2011 dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan dua negara dan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

    Hal serupa juga disampaikan saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T. Gazmin. Di akhir pertemuan Wamenhan memberikan cindera mata berupa satu pucuk senapan serbu SS2-V1 kaliber 5.56x45 mm dengan berat 3,4 Kg buatan PT. PINDAD sebagai bagian dari kerja sama industri pertahanan.

    Usai mengunjungi Malaysia dan Filipina, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Brunei Darussalam untuk hal yang sama. Ia menyampaikan ADMM ke-5 akan diadakan 18-20 Mei 2011.

    Operasi Militer Selain Perang

    Dalam forum ADMM 2011, Indonesia mengusulkan kerja sama pertahanan dan militer antarnegara ASEAN hendaknya difokuskan pada operasi militer selain perang (OMSP), dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

    Beberapa isu yang patut menjadi perhatian ASEAN dalam lima tahun mendatang adalah pemberantasan terorisme, keamanan maritim, operasi kemanusiaan dan penanganan bencana (humantarian assistance and disaster relief/HADR), operasi pemeliharaan perdamaian, kesehatan militer (military medicine), infeksi penyakit, ketahanan pangan dan pemanasan global.

    Terkait itu, tutur Wamenhan , prioritas kerja sama "military to military" antarnegara ASEAN dalam lima tahun mendatang, juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan OMSP tersebut.

    Sumber: DEPHAN
    Readmore --> INDONESIA MANTAPKAN KERJA SAMA PERTAHANAN ASEAN

    KSAU: Hibah F-16 Tunggu Jawaban AS

    F-16 TNI AU.

    Yogyakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, kepastian hibah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat untuk Indonesia masih menunggu jawaban dari pemerintah negara adidaya itu.

    "Kami berharap segera ada jawaban mengenai hal itu," katanya di sela rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin.

    Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada AS terkait dengan hibah 24 pesawat tempur F-16 pada 2009, tetapi hingga kini belum ada jawaban dari si pemberi hibah.

    "Belum adanya jawaban dari AS, kemungkinan karena banyak negara yang juga mengajukan permintaan hibah pesawat tempur F-16. Mereka juga ingin mendapatkan hibah pesawat tersebut," katanya.

    Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya melakukan pendekatan khusus kepada pihak yang berwenang di AS agar permintaan Indonesia mengenai hibah pesawat tempur F-16 disetujui dan direalisasikan secepatnya.

    Ia mengatakan, TNI AU juga akan membeli pengganti pesawat OV-10 Bronco, helikopter, dan pesawat F-5, karena ada dana tambahan percepatan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp4 triliun.

    "Dana tambahan tersebut, selain digunakan untuk pengadaan alutsista juga dipakai untuk perawatan dan pembelian suku cadang alutsista. Hal itu sesuai dengan program perencanaan strategis pembangunan TNI AU 2010-2014," paparnya.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> KSAU: Hibah F-16 Tunggu Jawaban AS

    Panglima TNI Ganti Kepala Badan Intelijen

    Laksamana Muda TNI Soleman B. Ponto.

    VIVAnews - Tentara Nasional Indonesia kembali melakukan penyegaran jajarannya. Salah satunya, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI sekarang dijabat Laksamana Muda TNI, Soleman B. Ponto, yang sebelumnya menjabat Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Laut.

    Kepala Bais sebelumnya, Mayor Jenderal TNI Anshory Tadjudin, memasuki persiapan pensiun dengan ditempatkan menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD.

    Pergantian tersebut diputuskan oleh Panglima TNI, pada 25 Januari 2011, bersamaan dengan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

    Pergantian jabatan yang mulai berlaku 1 Februari 2011 itu meliputi: 11 orang di jajaran Mabes TNI, 7 orang di jajaran TNI AD, 15 orang di jajaran TNI AL, 2 orang di jajaran Lembaga Pertahanan Nasional, 1 orang di jajaran Universitas Pertahanan (Unhan) dan 1 orang di jajaran Sekretaris Pribadi Presiden RI. Keputusan Panglima TNI ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2011.

    Adapun rinciannya sebagai berikut:

    Mutasi antar jabatan dalam pangkat yang sama, antara lain:
    - Laksamana Muna TNI Soleman B. Ponto, S.T. dari Aspam Kasal menjadi Kabais TNI,
    - Mayor Jenderal TNI Hatta Syafrudin dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Koordinator Staf Ahli Kasad,
    - Mayor Jenderal TNI Suharsono, S.IP. dari Gubernur Akmil menjadi Pangdam XVI/Ptm,
    - Laksamana Muda TNI Agus Heryana dari Pati Mabesal menjadi Wakil Asistem Pengamanan Kasal,
    - Brigadir Jenderal TNI Ridwan dari Direktur Pelatihan Komando Pendidikan dan Pelatihan TNI AD menjadi Komandan Sekolah Calon Perwira AD,

    Promosi jabatan, antara lain:
    - Laksamana Muda TNI Ir. I Putu Yuli Adnyana dari Wakil Asisten Pengamanan Kasal menjadi Asisten Pengamanan Kasal,
    - Brigadir Jenderal TNI Bachtiar, S.IP. dari Komandan Sekolah Calon Perwira AD menjadi Gubernur Akademi Militer,
    - Kolonel Inf Agung Risdhianto, M.B.A., dari Perwira Bantuan IV AD menjadi Sekretaris Pribadi Presiden RI.

    Memasuki persiapan pensiun, antara lain:
    - Mayor Jenderal TNI Anshory Tadjudin dari Kepala Bais TNI menjadi Pati Mabes TNI AD,
    - Mayor Jenderal TNI Deddy Setia Budiman dari Perwira Staf Ahli Tk.III Bidang Bantuan Manusia Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD dan
    - Laksamana Muda TNI Abdul Latif dari Kepala Kepala Dinas Perawatan Personel menjadi Pati Mabes TNI AL.

    Sumber: VIVA NEWS
    Readmore --> Panglima TNI Ganti Kepala Badan Intelijen

    TNI AU Museumkan Pesawat OV-10 Bronco


    Pesawat OV-10 Bronco di museum Dirgantara Mandala.

    YOGYAKARTA - TNI Angkatan Udara mengistirahatkan untuk selamanya, pesawat tempur latih buatan Amerika Serikat, OV-10 Bronco.

    Pesawat berjuluk Kuda Liar ini, diserahkan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat kepada Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala Letkol TNI Sudarno, di Yogyakarta, Selasa (25/1).

    Masuknya OV-10 Bronco menambah koleksi museum Dirgantara Mandala. "Museum Dirgantara Mandala merupakan museum kebanggaan TNI AU yang punya koleksi lengkap sebagai wahana pembinaan minat dirgantara," ujarnya.

    Untuk itu, tutur KSAU, Museum Dirgantara perlu kepedulian semua pihak. "Bentuk kepedulian tersebut salah satunya adalah dengan penambahan koleksi, yaitu pesawat OV-10 Bronco," ujar KSAU.

    Koordinator Staf Ahli KSAU Marsekal Muda TNI Pandji Utama menyebutkan, OV-10 Bronco buatan AS tiba di Indonesia pada tahun 1976. Pesawat ini banyak melaksanakan operasi di Tanah Air.

    Sumber: SUARA KARYA
    Readmore --> TNI AU Museumkan Pesawat OV-10 Bronco

    Kemhan: Presiden Memotivasi Profesionalitas TNI

    Presiden SBY.


    JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia menilai positif pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum pernah merasakan kenaikan gaji selama tujuh tahun menjabat sebagai Presiden RI. Pernyataan itu mengartikan bahwa Presiden ingin memotivasi kinerja prajurit TNI/Polri dan pegawai negeri sipil (PNS) sekaligus memberikan prioritas perhatian terhadap kesejahteraan.

    "Presiden berharap kinerja dan prestasi para prajurit TNI dan Polri meningkat sejalan dengan perhatian pemerintah yang telah menaikkan kesejahteraan prajurit melalui kenaikan gaji setiap tahunnya," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Rabu (26/1).

    Purnomo menilai, pernyataan Presiden bukan sebuah curhat ataupun keluhan dari seorang pejabat negara. Selain itu, pernyataan Presiden bukan merupakan sindiran terhadap prajurit TNI karena telah diperhatikan pemerintah.

    "Presiden sebagai Panglima Angkatan Perang RI tentunya punya tangggung jawab terhadap TNI sehingga mengharapkan kinerja TNI terus terpacu menyusul peningkatan gaji serta remunerasi yyang telahh diperoleh prajurit TNI," ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI I Wayan Midhio meminta media massa memberikan informasi yang sebenarnya tentang pernyataan Presiden SBY pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011. Pasalnya, pemberitaan media massa soal pernyataan Presiden berimplikasi pada situasi yag kurang baik di tengah masyarakat.

    Sangat nyata, tutur ia menilai, pernyataan Presiden SBY itu bukan dalam kondisi psikologis mengeluhkan gaji ataupun kesejahteraan Presiden.

    "Bila hal tersebut dilakukan oleh media, mungkin salah sasaran dan tidak mencerminkan kritik yang membangun, namun sekedar mengkritisi. Bila hal ini dilakukan ada ketidakberpihakan dari media dalam memberikan both side story dan akan cenderung menjadi isu politik yang tidak berkesudahan," ujarnya.

    Sementara itu, Wayan menambahkan, Kemhan menangkap iinstruksi Presiden SBY agar menghentikan praktek-pratek penggelembungan biaya dan mark up dalam pengadaan alutsista. Jika praktek-praktek tersebut masih terjadi, Presiden tidak segan-segan meminta BPKP, BPK dan KPK untuk turun tangan, merupakan hal yang wajar.

    "Penekanan Presiden tersebut merupakan hal yang wajar, karena pada awal Januari ini Kemhan dan TNI telah mendeklarasikan gerakan antikorupsi. Presiden berharap agar gerakan tersebut bukan hanya sekedar retorika belaka," katanya.

    Menurut dia, penekanan Presiden tersebut juga bukan berarti masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non alutsista, namun hal itu merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran.

    Sumber: SUARA KARYA
    Readmore --> Kemhan: Presiden Memotivasi Profesionalitas TNI

    Kredit Ekspor Alutsista Rentan Dimanipulasi

    JAKARTA(SINDO) – Komisi I DPR menilai,fasilitaskrediteksporuntuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) paling rentan dimanipulasi, khususnya rentan tindak pidana penggelembungan harga.


    Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,fasilitas kredit ekspor ini merupakan pos yang paling rentan di-mark upmeski di pospos lain tidak tertutup kemungkinan terjadi juga. Sebab, pos ini berkaitan dengan pihak asing.Karena itu,tegas Mahfudz,DPR akan mendorong pemerintah mulai 2011 untuk mengurangi penggunaan fasilitas pembiayaan kredit ekspor untuk pengadaan alutsista. Anggaran untuk modernisasi dan pemeliharaan alutsista yang direncanakan sebesar Rp150 triliun hingga tahun 2014,ujarnya,sebaiknya digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.

    “Kurangi fasilitas kredit ekspor sekaligus untuk berdayakan industri dalam negeri,” tegas Mahfudz di Jakarta kemarin. Mahfudz menyatakan,DPR melalui Panitia Kerja Alutsista Komisi I akan memantau semua pembelian alutsista,mulai dari proses tender hingga pembelian.Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak akan terjadi praktik penggelembungan anggaran pertahanan.“Sekarang sudah tahap tender, kami akan monitor agar sesuai perencanaan, dan dari sisi anggaran kami juga akan kontrol,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Kepala Pusat Informasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan,penekanan presiden terkait penghentian penggelembungan biaya pengadaan bukan berarti karena masih ada penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non-alutsista.

    Namun,merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran. “Pihak Kemhan dan TNI telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,”tegasnya. Kemhan dan TNI,jelasnya,juga telah melakukan pembenahan dalam pengadaan alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM), yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan alutsista.

    Belum lama ini,pada awal 2011,Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B). “Tim tersebut dianggotai Inspektorat Jenderal di Kemhan,TNI AD,TNI AL,TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”ujarnya. Tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengklaim tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam pengadaan alutsista.

    Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, proses pengadaan alutsista TNI AU selama ini diadakan sesuai prosedur. Setiap pengadaan, lanjutnya, dilakukan melalui proses tender terbuka dan melalui Tim Evaluasi Pengadaan di Kementerian Pertahanan.“ Kami selalu laksanakan sesuai prosedur,” tegasnya saat dihubungi harian SINDO kemarin. Senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno.Dia menegaskan, pihaknya belum menemukan adanya penggelembungan biaya untuk pengadaan alutsista dan non-alutsista di institusi TNI AL.

    Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Jumat (21/1), kata Soeparno, merupakan peringatan agar tidak terjadi penyelewengan.

    Sumber: SINDO
    Readmore --> Kredit Ekspor Alutsista Rentan Dimanipulasi

    Update : Panglima TNI: Jaga Kedaulatan Negara

    Bandung, Kompas - Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono berjanji memberikan dukungan dan dorongan kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara akan terbentuk semakin kuat apabila sinergi antara masyarakat dan TNI terjalin dengan baik.

    ”Salah satu langkah yang dilakukan Wanadri melalui ekspedisi ke 92 pulau terluar bisa menjadi contoh kepedulian masyarakat terhadap kedaulatan bangsanya,” kata Agus dalam pameran dan diskusi ”Ekspedisi 92 Pulau Terluar Garis Depan Nusantara” serta peluncuran buku Tepian Tanah Air di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/1).

    Ekspedisi pulau-pulau terdepan yang diprakarsai Wanadri ini dimulai dengan menjelajahi 40 pulau terluar di wilayah Indonesia barat pada 2008. Satu tahun kemudian, tim melanjutkan ekspedisi ke 24 pulau di wilayah tengah dan 28 pulau terluar di wilayah timur.

    Agus berharap, kegiatan ini akan semakin memperbesar semangat masyarakat Indonesia untuk memerhatikan wilayah perbatasan dan terluar Indonesia. Tanpa perhatian yang saksama terhadap pulau terluar Nusantara, Indonesia bisa kehilangan kedaulatan politik, geografi, dan ekonomi.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf juga berharap sosialisasi hasil penjelajahan bisa disampaikan lebih luas kepada masyarakat. Alasannya, sebagai negara kepulauan, Indonesia masih minim referensi dan pengetahuan tentang pulau terluar.

    ”Buku ini bisa menjadi referensi berguna bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah,” kata Dede. Hadir pula unsur pimpinan Rumah Nusantara, Arifin Panigoro, yang mendukung ekspedisi dan pembuatan buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas itu.

    Kearifan lokal

    Dalam diskusi mengemuka tentang kearifan lokal masyarakat pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi kunci utama ketahanan pulau-pulau terdepan di Indonesia. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia di serambi Nusantara harus ditingkatkan sebagai daya tangkal terhadap infiltrasi multidimensi pihak asing.

    Sebagai pembicara adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetio, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana, serta redaktur senior Kompas, Ninok Leksono.

    Marsetio mengatakan, di tengah keterbatasan pemenuhan anggaran pertahanan minimal, keberadaan masyarakat di pulau-pulau terdepan itu merupakan komponen ketahanan nasional yang paling penting.

    ”Selama ini kita banyak kecolongan dalam berbagai konflik di perbatasan. Salah satunya akibat rapuhnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya warga setempat. Ini jadi celah bagi pihak lain,” ungkapnya. Untuk itu, pembangunan wilayah garis terdepan Nusantara di berbagai aspek adalah hal yang krusial.

    Menurut Ninok, perbatasan negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Dibandingkan dengan penguatan pertahanan negara yang punya dimensi fisik untuk menggetarkan musuh, ketahanan wilayah lebih melekat pada sistem kemasyarakatan.

    Alisjahbana menambahkan, untuk memantau sebanyak 17.499 pulau dengan garis pantai sekitar 81.000 kilometer, teknologi yang dapat dikedepankan adalah matra udara.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Update : Panglima TNI: Jaga Kedaulatan Negara

    Wednesday, January 26, 2011 | 11:50 PM | 0 Comments

    Update : Cegah Mark Up, Kemhan Tingkatkan Pengawasan

    Ist


    JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera menindaklanjuti permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghentikan praktik-praktik penggelembungan biaya (mark up) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

    Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Medhio menilai, penekanan Presiden tersebut bukan berarti masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan Alutsista maupun non-Alutsista. Namun hal itu merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran.

    "Pihak Kemhan dan TNI sendiri telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," kata Wayan di Jakarta, Rabu (26/1/2011).

    Wayan mengatakan, untuk menekan praktek mark up, Kemhan dan TNI telah melakukan pembenahan dalam pengadaan Alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM) yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan Alutsista.

    Menurutnya, pada awal 2011 ini, Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B).

    Tim tersebut beranggotakan Inspektorat Jenderal di Kemhan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Update : Cegah Mark Up, Kemhan Tingkatkan Pengawasan

    Sebanyak 41 Nelayan Indonesia Ditangkap di Malaysia

    ISt

    TEMPO Interaktif, IPOH - Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dikabarkan menangkap sebuah perahu beserta 41 nelayan dan nakhoda kapal asal Indonesia karena menangkap ikan di wilayah Malaysia.

    Kepala Penegakan Daerah Maritim 3, Kapten (M) Ang Cheng Hwa, mengatakan para nelayan tersebut ditahan pada 20.40 oleh kapal KD Kinabalu yang berpatroli di sekitar perairan itu pada Selasa (25/1).

    Menurut Ang Cheng, para nelayan itu ditangkap ketika menangkap ikan menggunakan pukat jerut di sebelah barat laut, Pulau Jarak, atau dekat Pulau Pangkor.

    Ang Cheng mengatakan berdasarkan pemeriksaan para nelayan tersebut berasal dari Tanjung Balai, Indonesia. Usia mereka rata-rata antara 20 dan 58 tahun. Mereka pun tidak memiliki dokumen resmi.

    Selain kapal, Tentara Laut Diraja Malaysia juga menyita muatan ikan seberat 0.5 ton jenis kerisi dan tongkol yang diduga baru ditangkap.

    Para nelayan itu kemudian dibawa ke Jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Kampung Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Sebanyak 41 Nelayan Indonesia Ditangkap di Malaysia

    TNI Siapkan Tender Pengadaan Kapal Selam

    BANDUNG--MICOM: TNI Angkatan Laut tengah menyiapkan tender pengadaan dua kapal selam. Tender ditargetkan Ditargetkan tahun ini proyek tersebut bisa mulai dilaksakan dan selesai tahun 2014.

    "Semua persyaratan administratif masih disiapkan sebelum jadwal tender diumumkan. Semoga bisa tahun ini," ungkap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/1).

    Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam proses tender tersebut semua perusahaan di berbagai negara berhak ikut. Hingga saat ini, ada perusahaan dari Korea, Prancis, Amerika, dan Jerman yang menyatakan berminat.

    Meski demikian, Agus mewajibkan pemenang tender dari perusahaan asing untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri seperti PT PAL dan Bahari. Bentuknya bisa berupa join production atau transfer teknologi, tergantung tingkat kesulitan.

    "Teknisi pembuatan kapal harus gabungan antara orang dalam negeri dan asing. Ini sangat penting agar kualitas teknologi dan sumber daya manusia kita di masa depan meningkat," paparnya.

    Tender pengadaan dua kapal selam sebenarnya hendak dilaksanakan tahun lalu. Namun karena pemerintah belum memiliki anggaran, rencana tersebut ditunda.

    Pengadaan dua kapal selam TNI AL diperkirakan menghabiskan biaya mencapai US$700 juta. Sumber pendanaan diperoleh dari utang luar negeri dengan fasilitas kredit ekspor.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> TNI Siapkan Tender Pengadaan Kapal Selam

    TNI Akan Terus Konsentrasi di Pulau Terluar Indonesia

    Ist


    BANDUNG, (PRLM).-Untuk pengamanan di pulau terluar Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan terus konsentrasi terhadap penjagaan di wilayah sana. Bahkan untuk pulau tak berpenghuni pun penjagaan tetap diperketat.

    “Ada beberapa macam pengamanan yang dilakukan untuk di pulau terluar Indonesia. Untuk pengamanan di pulau terluar yang berpenghuni, kita tempatkan pasukan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Lalu untuk pulau yang tidak berpenghuni pun kita menempatkan mariner dari TNI AL. Sedangkan untuk pulau yang hanya batu dan tidak berpenghuni, kita hanya patroli saja,” tegas Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Kamis (26/1) seusai acara pameran dan diskusi "Menjaga Tepian Tanah Air” yang diselenggarakan Wanadri.

    Agus menjelaskan, alasan menempatkan pasukan gabungan dari TNI AD dan AL di pulau terluar karena di sana terdapat permasalahan hukum laut. Dimana hukum laut perlu ditegakkan di sana.

    Lebih lanjut Agus mengatakan, pengamanan di laut terluar adalah guna menjaga keberadaannya. Dengan maksud agar tetap terjaga keberadaannya, kemudian tidak hilang secara fisik, ekonomis, dan politis.

    Sumber: PIKIRAN RAKYAT
    Readmore --> TNI Akan Terus Konsentrasi di Pulau Terluar Indonesia

    Dubes Australia : Australia Menganggap Penting Hubungan Pertahanan Dengan Indonesia

    Menhan RI Dan Australia.

    Jakarta, DMC - Pemerintah Australia menganggap penting adanya hubungan yang dijalin antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia, khusus hubungan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan.
    Demikian dikatakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty saat kunjungan resminya ke Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro (26/1) di Kantor Menhan, Jakarta.

    Ditambahkannya, bidang pertahanan merupakan bagian yang sangat vital dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itu pemerintah Australia akan memberikan peranannya melalui kerjasama pertahanan untuk mewujudkan pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih maju.

    Dubes Australia juga menjelaskan, kerjasama pertahanan yang dimaksudkan ini nantinya akan dapat mencakup beberapa kerjasama seperti, pelatihan dan pertukaran personil, atau kerjasama strategi misi kemanusiaan bencana alam serta pasukan misi perdamaian dunia.

    Pada kesempatan pertemuan itu, Dubes Australia mewakili pemerintahnya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang besar dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Queensland, Australia beberapa waktu yang lalu.

    Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membicarakan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard, perihal kemungkinan Pemerintah Indonesia akan mengirimkan personil TNI untuk membantu dalam penanganan bencana banjir tersebut.

    ”Bantuan ini diterima dengan baik dan pemerintah Australia menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam membantu penanggulangan bencana banjir yang melanda di negeri kami. Inilah dukungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” kata Dubes Australia.

    Terkait beberapa kerjasama yang akan disepakati kedua negara, Duta Besar Australia mengharapkan agar bisa dilaksanakan saat kunjungan Menteri Pertahanan Australia ke Indonesia dalam jangka waktu dekat.
    Sementara itu Menhan RI, Purnomo Yusgiantoro sangat berharap kunjungan kehormatan Menhan Australia Stephen Smith nantinya dapat membahas masalah-masalah kerjasama pertahanan, khususnya kerjasama penanganan keamanan Maritim di wilayah Samudera Hindia bersama dengan negara India.

    Pada pertemuan itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menyampaikan penjelasan seputar masalah Reformasi dan penegakan HAM yang telah mengalami kemjuan pesat dalam beberapa tahun sejak era reformasi 1998. Saat pertemuan itu Menhan yang didampingi oleh Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso dan Kepala Puskom Publik Kemhan RI, Brigjen TNI I Wayan Midhio.

    Sumber: DMC
    Readmore --> Dubes Australia : Australia Menganggap Penting Hubungan Pertahanan Dengan Indonesia

    Radar TNI AU Tak Pernah Deteksi Benda Luar Angkasa



    TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Udara mengklaim pihaknya tak pernah mendeteksi mampirnya benda-benda luar angkasa di radar mereka. “Kami nggak pernah menangkap ada benda asing yang masuk ke radar penerbangan,” kata Kepala Dinas Penerangan Umum TNI AU, Marsma Bambang Samoedro saat dihubungi, Rabu (26/1).

    Bambang berujar, pihaknya beberapa kali ditanya soal lewatnya benda luar angkasa di radar, menyusul ditemukannya crop circle di Sleman dan Bantul, beberapa waktu lalu. Namun hal itu dibantah langsung oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

    “Radar AU terintegrasi dengan radar sipil. Kami sudah mengecek setelah dilapori beberapa orang di Yogyakarta, tapi selama ini memang belum pernah ada benda-benda asing yang lewat,” jelasnya.

    Bambang sendiri tidak bisa memastikan soal siapa pembuat crop circle itu “Itu mungkin ahlinya langsung yang bisa mengungkap. Kalau dari kami, sejauh ini tidak pernah ada benda asing yang tertangkap radar,” tandasnya.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Radar TNI AU Tak Pernah Deteksi Benda Luar Angkasa

    "Kelabang" Gagalkan Perompakan di Bintan



    Sebanyak tujuh tersangka pelaku usaha perompakan terhadap MV Lucky Star 8 di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Batam, Rabu (26/1/2011). KRI Kelabang 826 menggagalkan usaha perompakan atas MV Lukcy Star 8 yang membawa barang dagangan dari Dumai tujuan Songklak, Thailand, di perairan internasional di utara Pulau Bintan, Selasa (25/1/2011) pukul 23.50 WIB.


    BATAM, KOMPAS.com — KRI Kelabang 826 menggagalkan usaha perompakan terhadap MV Lucky Star 8 di perairan internasional utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2011) pukul 23.50. Sembilan tersangka dibekuk tanpa perlawanan.

    Para tersangka selanjutnya dibawa ke Pangkalan TNI AL (Lanal) di Batam malam itu juga untuk menjalani pemeriksaan. Dari sembilan tersangka, tujuh orang di antaranya adalah warga Indonesia, sedangkan yang lain berkewarganegaraan Malaysia dan Singapura.

    Sementara MV Lucky Star berikut 13 kru kapal sedianya akan ditarik ke Lanal di Batam untuk melengkapi pemeriksaan. MV Lucky Star berangkat dari Dumai, Senin, dengan tujuan Songklak, Thailand. Kapal berbendera Indonesia itu mengangkut rempah-rempah dan barang dagangan lain.

    Komandan KRI Kelabang 826 Mayor (P) Bambang Wasito mengatakan, informasi awal soal perompakan tersebut diterima dari Markas Komando Armada RI Kawasan Barat. "Karena KRI Kelabang 826 pada saat itu berada paling dekat dengan lokasi kejadian, kamilah yang segera merapat ke lokasi dan mengamankan situasi," kata Bambang.

    Tidak ada perlawanan saat KRI Kelabang 826 yang mengangkut 40 personel TNI AL merapat. Setelah diperiksa, akhirnya sembilan tersangka bisa dibekuk.

    Tersangka menggunakan perahu mesin tempel untuk merapat ke MV Lucky Star 8. Diperkirakan perahu berangkat dari Batam atau Bintan. Perompakan ini merupakan kasus pertama yang terungkap di perairan Kepulauan Riau selama Januari ini, sedangkan tahun lalu nihil.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> "Kelabang" Gagalkan Perompakan di Bintan

    AS Kecam Vonis Pelaku Video Kekerasan Papua

    VIVAnews - Vonis ringan terhadap tiga anggota TNI penganiaya warga Papua, yang terekam dalam video, dikritik keras oleh Pemerintah Amerika Serikat. Vonis masing-masing 8,9, dan 10 bulan yang dijatuhkan hakim dianggap tak layak. Kritik tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Philip Crowley, dalam akun Twitter-nya, @PJCrowley, Rabu, 26 Januari 2011.

    "Vonis yang dikeluarkan pengadilan militer Indonesia tidak merefleksikan keseriusan dalam penanganan kekerasan terhadap dua warga Papua seperti yang dipertontonkan dalam video tahun 2010," kata Crowley.

    Ditambahkan Crowley, kondisi itu sangat memprihatinkan. "Indonesia harus memastikan angkatan bersenjatanya bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan akan terus mengikuti kasus ini," tambah dia.

    Pada sidang pembacaan vonis yang digelar Senin lalu, 24 Januari 2011, Majelis hakim Pengadilan Militer Jayapura yang diketuai Letkol Adil Karo-karo dan anggota Letkol Affandi dan Mayor Herry, menjatuhkan vonis penjara 10 bulan kepada Serda Irwan Riskiyanto sebagai Komandan Pos, yang bertanggung jawab penuh saat itu. Adapun Pratu Yakson Agu dijatuhi hukuman sembilan bulan dan Pratu Thamrin Mahangiri delapan bulan. Vonis itu dipotong masa tahanan.

    Hakim memutuskan, ketiganya terbukti melakukan kekerasan dan menyiksa dua warga Papua bernama Anggun Pugukiwo dan Telenggen Gire pada 27 Mei 2010. Penyiksaan dilakukan di belakang Pos TNI Gurage Tingginambut Puncak Jaya, sesuai dengan yang terekam di video, yang lalu beredar di dunia maya.
    Saat itu ketiga prajurit itu sedang bertugas di kampung Gurage, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya.

    Sumber: VIVA NEWS
    Readmore --> AS Kecam Vonis Pelaku Video Kekerasan Papua

    Jet Tempur China Bikin Gerah Amerika Serikat

    JAKARTA--MICOM: Uji terbang jet tempur siluman J-20 oleh China pada 11 Januari telah menyita perhatian banyak pihak, terutama karena itu terjadi di saat kunjungan Menteri Pertahanan AS Robert Gates ke China.

    Peluncuran jet siluman China itu mengundang banyak pertanyaan, dan jawabnya kompleks.

    Para analis militer sebenarnya telah lama mengetahui bahwa China mengembangkan sebuah pesawat tempur sekelas pesawat tempur siluman F-22 Raptor milik AS.

    Namun mereka tidak pernah menyangka bakal menyaksikan penampilan terbaru jet siluman China ini Desember, lapor Aviation Week and Space Technology.

    Sejumlah uji kecepatan pesawat itu di darat dalam mana roda depannya berhasil terangkat dari tanah, diteruskan oleh uji terbang pertamanya ke angkasa.

    China telah meluncurkan video jet baru itu saat masih di darat, tinggal landas, dan mendarat di Chengdu.

    Mengutip seorang analis Hongkong, New York Times melapokan bahwa pesawat tempur tersebut terbang sekitar 15 menit di atas pangkalan udara.

    Dilengkapi dua sirip sayap berbeda seperti juga dipunyai F-22, jelas sudah pesawat ini memang diunjukkan sebagai wahana perang siluman.

    The Timesjuga melaporkan bahwa pesawat ini mampu membawa banyak misil dan dapat terbang jarak jauh setelah lebih dulu melakukan pengisian bahan bakar di udara.

    Demonstrasi terbang pesawat ini mengkhawatirkan sejumlah analis karena inilah kali pertama F-22 mendapat tantangan. F-22 sendiri menduduki peringkat atas dalam jajaran angkatan udara AS.

    "Kita sudah terbiasa berada di dunia di mana angkatan udara kita dominan," kata analis Rand Corporation Roger Cliff kepada Newsweek. "Namun dominasi itu kini dipertanyakan."

    Sekali J-20 dipergelarkan, dalam skenario itu, maka wahana-wahana perang udara top AS akan kehilangan keunggilannya dari pesawat-pesawat silumen yang mereka miliki. Intinya, mereka kini tidak lagi menguasai angkasa. "Tidak secepat itu," sergah Aviation Week.

    Radar baru lebih bertenaga yang menggunakan larik penskala yang secara elektronis aktif, bisa menjejak target-target siluman, dan dengan cepat menyesuikan diri dengan teknologi siluman.

    "Antisiluman akan mengubah semua desain pesawat siluman," kata majalah itu seraya menyebutkan AS mungkin sudah memiliki radar yang bisa melacak pesawat siluman.

    Lebih dari itu, penyempurnaan teknologi pesawat siluman itu memerlukan waktu.

    AS sendiri memulai program F-22 pada 1980an.

    Sekilas, tampak siluman dari jet China itu seperti tambal sulam, kata analis Grup Teal Richard Aboulafia kepada Wall Street Journal.

    Dia berpendapat bahwa China boleh saja menggelarkan pesawat tempur baru di dekade ini, namun teknologi militer AS tetap lebih baik.

    Kalimat ini provokatif dan ini biasanya dilontarkan pada era perlombaan senjata, demikian Science Daily (21/1).

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Jet Tempur China Bikin Gerah Amerika Serikat

    Akun Benny Israel di Twitter Bocorkan Rahasia Negara

    JAKARTA--MICOM: Siapakah Benny Israel? Lewat cicitan akun @benny_israel di Twitter ia menyentil tentang berbagai kasus serta sepak terjang para pejabat di negeri ini. Lewat twitter juga ia membocorkan banyak rahasia negara, seperti yang dilakukan Julian Assange, si pendiri WikiLeaks.

    Dalam beberapa pekan terakhir, akun @benny_israel menggemparkan dunia maya lewat cicitannya tentang berbagai isu sensitif di negeri ini. Ia bahkan mengeluarkan serial cicitan tentang intelijen negara.

    Akun ini sendiri mulai aktif semenjak 14 November 2010 lalu. Hingga kini, pengikutnya tidak kurang dari 15 ribu akun dan terus bertambah.

    Sejumlah nama mantan petinggi TNI seperti Sujono Humardani, Ali Moertopo, Soedomo, dan Benny Moerdani ia sebut dalam cicitannya. Bahkan ia saling bercicit dengan Febridiansyah, peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch), @febridiansyah mengenai sebuah kasus secara terbuka.

    Akun twitter @budimansudjatmiko yang disinyalir milik anggota DPR RI dari PDIP juga tampak aktif dengannya. "RT @budimandjatmiko: Juara! Kpn2 kita minum teh di HydePark:) RT @benny_israel: The Circle. Kata orang Malaysia itu ..."

    Beberapa pengikutnya saat ini menjadikan akun twitter @benny_israel ini sebagai tempat bertanya. Seperti akun @debapirez yang bertanya, "Meneg BUMN akan mengganti 12 Komisaris BUMN. any comment?"

    Akun misterius tersebut lantas menjawab, " Rezim baru pasukan baru. MY ganti orang2nya SD."

    Ia juga bercicit hal sensitif yang membuka tabir intelijen. "Orang2 pd sisi intelijen militer sedikit 'brutal' kalau ada hal yg menyinggung mereka. Nyawa gak ada harganya buat mereka," ujar Benny dalam akunnya.

    Lebih dari 4.895 cicitan ia kemukakan ke publik di dunia maya. Setiap harinya, ia menjawab hampir seluruh pertanyaan pengikutnya dari pagi hingga pagi lagi.

    Jawaban lugas, baik tentang kasus Antasari Azhar, mantan ketua KPK, maupun tentang kebenaran pernyataan Gayus Tambunan setelah vonis, terlontar dalam akun tersebut.

    Andi Arief lewat akun @AndiAriefNews yang sebelumnya mengklaim mengetahui identitas misterius ini bahkan tidak berani menjawab tantangan secara terbuka. Namun beberapa pihak mencurigainya sebagai salah satu aktivis internet chat saat kejadian Mei 98 karena gaya bahasanya yang mirip, seperti yang diungkapkan akun @hrsyah.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Akun Benny Israel di Twitter Bocorkan Rahasia Negara

    EKUADOR HARAPKAN KERJASAMA ANGKATAN UDARA DENGAN INDONESIA

    Pesawat Super Tucano Milik AU Ekuador.

    Jakarta, DMC – Pemerintahan Ekuador, mengharapkan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan pemerintahan Indonesia, khususnya kerjasama Angkatan Udara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Ekuador untuk Republik Indonesia, Eduarto Alberto, saat melakukan kunjungan kerja kepada Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (25/1).

    Dubes Ekuador mengatakan, saat ini Ekuador lebih menitikberatkan pada kerjasama angkatan udara dan Indonesia diharapkan dapat membuka kerjasama tersebut melalui penawaran kursus-kursus pelatihan bagi staf maupun perwira Angkatan Udara kedua negara. Beberapa kursus atau pelatihan yang diselenggarakan misalnya dalam pemeliharaan pesawat dan perawatan mesin pesawat ataupun sistim kelistrikan pada pesawat, dari tingkat menengah sampai dengan mahir.

    Menanggapi harapan Pemerintahan Ekuador, Menhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu kemungkinan kerjasama yang dapat dilaksanakan kedua negara melalui Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan mengharapkan Pemerintahan Ekuador melalui kedutaannya dapat terus berkomunikasi dengan Kemhan. Salah satunya yang mungkin dapat dijajaki adalah pemeliharaan pesawat Super Tocano, mengingat saat ini pesawat tersebut telah dimiliki Angkatan Udara Ekuador.

    Pada kesempatan tersebut, Menhan juga sempat menyampaikan keprihatinannnya terhadap kerusuhan yang dialami Pemerintahan Ekuador pada akhir September 2010, di mana muncul permasalahan antara pemerintah dan pihak kepolisian karena rencana memotong bonus sekaligus memperpanjang periode bagi polisi untuk mendapat kenaikan pangkat, yaitu dari lima menjadi tujuh tahun.

    Pada kesempatan tersebut, Menhan didampingi Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso dan Kepala Puskomlik Kemhan RI, Brigjen TNI I Wayan Medhio.

    Sumber: DMC
    Readmore --> EKUADOR HARAPKAN KERJASAMA ANGKATAN UDARA DENGAN INDONESIA

    Tuesday, January 25, 2011 | 11:12 PM | 0 Comments

    AS tidak Terlibat Patroli di Selat Malaka

    Ist

    JAKARTA--MICOM: Amerika Serikat tidak terlibat dalam pengawasan terhadap perairan Selat Malaka. AS hanya membantu dalam hal peralatan pengawasan.

    Demikian diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di Jakarta, Selasa (25/1).

    "Kita dengan Singapura dan Malaysia, Amerika tidak ada," kata Soeparno dalam jumpa pers di sela-sela pelaksanaan Rapat Pimpinan TNI AL di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (25/1).

    Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama ini, sambungnya, dilakukan rutin setiap tahun. "Setiap tahun ada patroli koordinasi. Patroli secara bersama-sama terus dilakukan," jelasnya.

    Indonesia, kata Soeparno, merasa keberatan jika AS turut serta dalam pengawasan Selat Malaka. "Justru Amerika mau masuk, kita keberatan. Wong, ini daerah kita," ujarnya.

    Meski demikian, pemerintah 'Negeri Paman Sam' turut membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk mengawasi salah satu perairan tersibuk di dunia itu.

    "Amerika membantu menyediakan alat-alat seperti radar. Tetapi membantu untuk turut berpatroli, tidak ada," pungkasnya.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> AS tidak Terlibat Patroli di Selat Malaka

    DPR NILAI PENANGANAN PERBATASAN BERLEBIHAN

    Anggota DPR dari Partai Golkar Agustina Basik Basik Mengenakan Baju Hijau.

    Jakarta, 25/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Anggota DPR dari Partai Golkar Agustina Basik Basik menilai penanganan perbatasan di daerah perbatasan dan pesisir berlebihan, lantaran penanganan tidak hanya melibatkan TNI AD tetapi ada beberapa penugasan perbantuan dari Kodam I Bukit Barisan, Kopassus dan sebagainya.

    “Ini serasa bombatis selain dari TNI AD juga ada penugasan perbantuan seperti dari Kopassus,” katanya dihadapan sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (25/1).

    Menurutnya, masyarakat serasa tidak memiliki kebebasan seakan hidupnya dirampok oleh kehadiran petugas yang jaga di perbatasan maupun pesisir. “Bahkan kelihatan tumpang tindih terutama mereka yang membuat pos di sekitar perkampungan penduduk setempat,” tambahnya.

    Dia menambahkan, pos perbatasan dibangun di tengah kampung menyebabkan masyarakat serasa diawasi. Karena itu, kata dia, sebaiknya bukan hanya di darat tetapi dilaut juga harus ditingkatkan pengawasannya.

    Ini terkesan menghamburkan biaya saja, sedangkan terkait insiden perampasan senjata pada tanggal 14 Januari 2010 lalu, menurutnya kejadian perampasan tersebut tidak masuk akal karena sangat dekat dengan pos militer setempat.

    “Kami meminta segera dibentuk tim dari kaukus Papua, maupun Otsus untuk menangani kasus ini,” pintanya.

    Seperti diketahui, telah ditangkap seorang pelaku penyerangan Pos Pamtas Yonif 132 Bima Sakti di Kampung Nasem, Merauke, Papua, Pelaku berinisial WB ditangkap prajurit TNI di dalam Kampung Nasem dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk diperiksa.

    Sumber: KOMINFO
    Readmore --> DPR NILAI PENANGANAN PERBATASAN BERLEBIHAN

    TNI AL Akan Uji Persenjataan Strategisnya


    Rudal Yakhont Dipasang di KRI Oswald Siahaan-354.


    Metrotvnews.com, Jakarta: TNI Angkatan Laut akan menguji sejumlah persenjataan strategisnya. Seperti peluru kendali untuk memastikan kesiapan alat utama sistem persenjataan dan personel matra laut dalam mengantisipasi berbagai ancaman sesuai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

    "Uji persenjataan itu dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pemeliharaan, perawatan, perbaikan yang efektif guna mencapai kesiapsiagaan yang optimal," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di sela-sela rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut (KSAL) 2011 di Jakarta, Selasa (25/1).

    Ia menambahkan, salah satu persenjataan strategis yang akan diuji adalah peluru kendali Yakhont buatan Rusia. Beberapa kehandalan Yakhont yang tidak dimiliki rudal antipermukaan TNI-AL sebelumnya adalah Yakhont mempunyai kecepatan maksimum hingga 2,5 Mach. Ditambah lagi Yakhont punya jangkauan tembak sangat jauh, tak tanggung-tanggung 300 kilometer.

    "Dua kemampuan tadi yang hingga kini belum dimiliki jajaran rudal antikapal TNI-AL. Yakhont dapat ditembakan dari Surabaya ke sasaran di Yogyakarta," ungkap Kasal.

    Seperti diketahui TNI-AL mempunyai rudal Exocet MM30/40, Harpoon dan C802. Tapi di balik itu, Yakhont mempunyai bobot dan dimensi yang terbilang bongsor di kelasnya. Harga satu unit Yakhont ditaksir sekitar 1,2 juta dolar AS.

    Saat ini 16 KRI sudah dipasang rudal Yakhont yaitu enam pada kapal jenis fregat dan 10 di kapal perang Korvet. Masing-masing Fregat dipasang delapan unit Yakhont, sedangkan Korvet sebanyak empat unit. Pemasangan dilakukan sepenuhnya oleh PT PAL Surabaya.

    KSAL menambahkan, sasaran tembak dari uji coba sejumlah persenjataan strategis itu adalah kapal perang yang tidak lagi digunakan. Uji coba akan dilaksanakan di Samudra Indonesia pada Februari.

    Pada kesempatan yang sama, KSAL mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Pertahanan terkait pengadaan dua kapal selam baru yang telah direncanakan sejak lama.

    "Kita telah menyampaikan spesifikasi teknik dan spesifikasi operasional kapal selam yang kami butuhkan. Sekarang prosesnya masih di Kementerian Pertahanan. Di sana akan dibahas lagi di Tim Evaluasi Pengadaan yang akan menentukan kapal selam jenis apa yang akan dibeli dan digunakan TNI Angkatan Laut. Apapun yang diberikan kami terima," kata Soeparno.

    Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dolar Amerika Serikat, yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

    "Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata KSAL.

    Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran produk mereka, seperti Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

    Rencananya, dari dua pilihan itu akan diuji kembali, mana spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut oleh Kementerian Pertahanan.

    Sumber: METRO TV
    Readmore --> TNI AL Akan Uji Persenjataan Strategisnya

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.