ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, September 4, 2010 | 10:17 PM | 0 Comments

    Pertemuan Kinabalu Indonesia Tekankan Masalah Batas Wilayah


    JAKARTA--MI: Pemerintah berusaha mempercepat perundingan yang menjadi wilayah mendasar mengenai kewilayahan. Hal itu akan diperjuangkan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI dan Malaysia yang dilaksanakan 6 September di Kinabalu.

    Juru Bicara Kepresiden Julian Aldrin Pasha menyatakan dalam pertemuan 6 September mendatang pembicaraan diharapkan fokus pada hal-hal yang mengemuka akhir-akhir ini terutama tentang batas perairan laut. Pemerintah akan mendesak adanya pembicaraan yang lebih serius tentang perbatasan kedua negara terutama perbatasan lautnya.

    "Pembicaraan serius menlu kedua negara ini mudah-mudahan ada titik temu apa yang menjadi kendala selama ini. Perspektif masing-masing negara seperti apa," katanya di Jakarta, Sabtu (4/9).

    Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan akan membahas empat segmen yang menjadi wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Malaka bagian selatan, serta Selat Cina Selatan dan Sulawesi. Julian mengatakan tujuan pembicaraan tersebut jelas mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Pertemuan Kinabalu Indonesia Tekankan Masalah Batas Wilayah

    investigasi lengkap ahli Rusia Mengenai Tenggelamnya Kapal Perang Cheonan



    pakar militer Rusia telah menyelesaikan penyelidikan penyebab tenggelamnya kapal perang Korea Selatan pada bulan Juni dan hasilnya disampaikan ke dewan keamanan, seorang pejabat tingkat tinggi dari Departemen Pertahanan Rusia mengatakan.

    Kapal perang Korea Selatan 1.200 ton tenggelam di dekat sengketa garis perbatasan bagian Utara di Laut Kuning pada tanggal 26 Maret, yang menyebabkan hilangnya 46 nyawa. Korea Selatan mengatakan telah mempunyai bukti bahwa Korea Utara menembakkan sebuah torpedo ke kapal dari kapal selam, meskipun Pyongyang menyangkal serangan itu.

    "Pakar militer Rusia memeriksa sampel bahan dari kapal Cheonan, diperoleh dalam kunjungan kerja ke Korea Selatan, serta dokumentasi yang tersedia bagi mereka," kata pejabat itu. "Penyelidikan sudah selesai, semua hasilnya disampaikan kepada Dewan Keamanan Nasional," tambahnya. Mendengarkan

    Baca fonetis


    "Penyebab kemungkinan tenggelam menjadi pengaruh eksternal pada lambung kapal itu," kata pejabat itu.

    Dia tidak menutup kemungkinan bahwa hasilnya akan kemudian diteruskan ke pihak Korea Selatan.

    Pada awal Juni, sekelompok pakar Rusia Angkatan Laut pergi ke Seoul untuk menilai penyelidikan internasional ke dalam insiden, yang menunjukkan bahwa Korea Utara menembakkan sebuah torpedo di kapal dari kapal selam, meskipun Pyongyang membantah tuduhan itu. Namun, para ahli tidak dapat memberikan jawaban yang menentukan.

    Pada bulan Juli Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan militer besar-besaran di Laut Jepang. Awalnya, latihan dijadwalkan untuk 08-11 Juni, namun, mereka ditunda karena pihak memutuskan untuk menunggu resolusi PBB tentang tenggelamnya Cheonan.

    Dewan Keamanan PBB mengutuk insiden itu dan menekankan perlunya untuk mencegah serangan serupa di wilayah tersebut, tapi tidak menempatkan tanggung jawab langsung terhadap Korea Utara.

    Sumber: RIA/MIK
    Readmore --> investigasi lengkap ahli Rusia Mengenai Tenggelamnya Kapal Perang Cheonan

    Global Insider: Indonesia-Korea Selatan Kerjasama Proyek K-FX

    Proyek KFX

    Korea Selatan dan Indonesia bersama-sama akan mengembangkan generasi 4,5 tempur, menurut sebuah nota kesepahaman ditandatangani pada bulan lalu. Dalam wawancara e-mail, Stephanie Neuman, seorang profesor di Columbia University's School of International and Public Affairs dan seorang sarjana peneliti senior Institute Saltzman Perang dan Studi Perdamaian, membahas keuntungan dan kendala proyek Indonesia-Korea Selatan tempur bersama .

    WPR: Apa sejarah dalam pembuatan proyek K-FX?

    Stephanie Neuman: Awal tahun 1980, pengembangan industri pertahanan dalam negeri didorong oleh pemerintah Indonesia dan awal 1990-an berbagai perusahaan dalam negeri mampu memproduksi pesawat ringan, helikopter, pesawat transportasi, kapal pendarat, kapal patroli, amunisi dan senjata api. Pada akhir 1990-an, namun krisis ekonomi 1997-1998 dan embargo oleh Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia telah sangat terpengaruh industri pertahanan Indonesia.

    Proyek KF-X, sehingga dipandang oleh pemerintah Indonesia dan komunitas pertahanan sebagai cara untuk merevitalisasi industri pertahanan, khususnya industri pesawat militernya. Dari perspektif Indonesia, program pembangunan bersama menawarkan akses Indonesia untuk teknologi jet tempur canggih, pengetahuan tentang teknik produksi yang maju, dan kemungkinan perakitan dan produksi lokal. Ini juga menawarkan janji menambahkan jet tempur canggih untuk persediaan angkatan udara Indonesia.

    Untuk Korea Selatan proposal KF-X saat ini merupakan kerjasama teknologi. Rencana KF-X aslinya untuk pengembangan jet 4,5G menuju generasi 5, pesawat Stealth ini untuk menggantikan pesawat tempur F-4 dan F-5 Korea Selatan yang sudah menua. penelitian pemerintah Korea Selatan, bagaimanapun, memunculkan pertanyaan serius mengenai kelayakan ekonomi dan teknologi program ini, memaksa militer Korea Selatan untuk mengurangi harapannya mereka dan kembali fokus program. Menurut laporan media, KF-X yang diusulkan sekarang akan menjadi pesawat generasi 4,5 yang mempunyai kemampuan diatas F-16 Blok 50.

    WPR: Apakah ini mencerminkan kerjasama yang lebih luas militer bilateral antara kedua negara?

    Neuman: Korea Selatan telah menjadi mitra dagang utama Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Korea Selatan telah membeli MPA dari Indonesia,dan pada gilirannya telah menjual pesawat militer lainnya ke Indonesia. Baru-baru ini, kedua negara menandatangani perjanjian untuk bersama-sama mengembangkan teknologi kedirgantaraan militer dan mereka dilaporkan telah menandatangani kontrak untuk penjualan pesawat patroli maritim Indonesia untuk penjaga pantai Korea Selatan. Perdagangan antara kedua negara didorong oleh sanksi AS-Uni Eropa yang dikenakan pada Indonesia pada tahun 1999. Akibatnya, Indonesia berbalik ke Cina, Rusia, dan Korea Selatan untuk peralatan militer.

    WPR: Bagaimana kondisi industri pesawat militer dalam negeri Indonesia dan Korea Selatan saat ini dan bagaimana proyek ini akan berdampak pula mereka?

    Neuman: pertanyaan serius tentang teknologi dan keuangan tetap harus dijawab karena proyek KFX belum jelas apa dampak terhadap industri dalam negeri Indonesia atau Korea Selatan atau bahkan apakah proyek KF-X akan terus maju.

    Pertanyaan pertama menyangkut baik kemampuan Korea Selatan dan Indonesia untuk memproduksi pesawat tempur canggih riskan. Sumber menunjukkan bahwa kontraktor utama, Korea Selatan Aerospace Industry (KAI), hanya memiliki sekitar dua-pertiga dari kemampuan teknologi untuk memproduksi KF-X yang diusulkan. Mengingat sejarah produksi masa lalu, pertanyaannya adalah apakah Korea Selatan memiliki industri dalam negeri / kemampuan teknologi untuk menghasilkan sebuah jet tempur maju dan bagaimana menggunakan komponen "lokal" benar-benar bisa terwujud?

    Pertanyaan lain yang belum terjawab adalah adanya proyek ini bisa menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Apa prospek penjualan KF-X setelah dikembangkan? Untuk membuat pesawat terjangkau baik di Indonesia dan ekspor Korea Selatan akan dibutuhkan untuk mencapai skala ekonomis. Tapi sampai saat ini, KAI telah tidak begitu berhasil sebagai eksportir dibidang kedirgantaraan. KAI hanya ekspor pesawat latih KT-1 ke Indonesia dan Turki dan telah mampu menjual T-50 di luar negeri, dimana desain dari KF-X diambil dari T-50 GE.

    Sumber: WPR/MIK
    Readmore --> Global Insider: Indonesia-Korea Selatan Kerjasama Proyek K-FX

    Operasi Militer Sudah Dilarang Diterapkan

    illustrasi

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Tjatur Sapto Edy mengaku kaget dengan pemaparan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal sedang diberlakukanya operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. "Seharusnya sudah tidak ada pemberlakuan status operasi militer," ujarnya saat dihubungi TEMPO, Sabtu (4/9).

    Tjatur menyesalkan adanya kembali penerapan semacam operasi militer di sebuah kawasan tertentu. Sebab, saat ini pendekatan semacam itu sudah tidak cocok dengan kondisi demokrasi. "Banyak pelanggaran HAm justru di daerah seperti itu," ujarnya.

    Tjatur belum tahu banyak soal penerapan semacam operasi militer di daerah pegunungan papua tersebut. Seharusnya, kata dia, pendekatan yang dipakai bentuknya berupa pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. "Dua pendekatan itu yang cocok buat konflik," ujarnya.

    Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan adanya operasi militer yang digelar di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Latar belakang diberlakukannya operasi itu, kata Yoseph, dikarenakan adanya beberapa aksi protes warga terhadap bupatinya yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi.

    Dalam rangkaian aksi itu, lanjut dia, ada insiden penyerangan pos polisi di puncak jaya, ditenggarai dibelakang peristiwa ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), pimpinan Buliat Tabuni. Kemudian digeneralisir, bahwa semua pendemo adalah OPM yang harus ditangkap.

    Setelah itu Bupati Puncak Jayawijaya, Lukas Enembe mengatakan semua pihak yang merongrong pemerintahannya disebut sebagai OPM. Karena itu, bupati mengundang batalayon 753 dari Nabire untuk melakukan operasi militer dengan dana pemda.

    Selain batalyon itu, lanjut dia, Lukas juga mengundang brigade mobil dari Kelapa Dua dan Detasemen Khusus 88. Operasi ini dimulai sejak April dan hingga kini belum berakhir. berdasarkan kabar yang dihimpun Komisi nasional hak Asasi manusia ada sekitar 50 orang meninggal dalam pemberlakuan operasi ini.

    Tjatur akan mengumpulkan data soal operasi ini dan akan mempelajarinya hingga menjadi jelas. Dia berharap agar semua pihak tidak melakukan aksi kekerasan dan supaya tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. "saya minta penjelasan nanti kepada pihak terkait soal ini,' ujarnya.


    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Operasi Militer Sudah Dilarang Diterapkan

    USS George Washington Kunjungi Filipina

    MANILA, KOMPAS.com - Kapal induk Angkatan Laut dari Armada ke-7 Amerika Serikat, George Washington, berlabuh di Teluk Manila pada Sabtu (4/9/2010) pagi untuk memulai kunjungan empat hari.

    Militer Filipina menilai bahwa lawatan kapal induk AS itu akan meratakan jalan untuk memperkuat hubungan militer antara kedua negara.

    Kapal induk pengangkut pesawat tempur yang membawa sekitar 5.000 anggota awak itu sebelumnya telah diberi izin oleh pemerintah Filipina untuk melakukan kunjungan dan disambut oleh para pejabat militer Filipina.

    Para awak kapal itu akan berpartisipasi dalam sejumlah acara bersama rekan mereka dari Angkatan Laut Filipina, kata biro urusan publik kapal induk tersebut dalam satu pernyataan.

    Para pelaut kapal induk juga akan mengadakan acara resepsi di kapal di kapal dengan mengundang para pejabat pemerintah dan militer Filipina.

    Pada Agustus 2009, kapal induk George Washington juga datang ke Filipina untuk kunjungan serupa.

    Selama kunjungan, sekitar tujuh juta dollar AS dihabiskan untuk biaya hotel, jalan-jalan di tempat wisata, belanja dan kegiatan lainnya, menurut departemen luar negeri Filipina.

    Filipina adalah jajahan kolonial Spanyol sejak abad ke-16, dan Jenderal Emilio Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaan Filipina pada 12 Juni 1898 atas bantuan AS yang mendepak Spanyol dalam perang Amerika-Spanyol. Negara itu dijalankan sesuai hukum AS pada tahun yang sama dan diberikan pemerintahan sendiri pada 1935.

    Negara itu diduduki oleh Jepang dalam Perang Dunia II dan hukum AS itu ditetapkan kembali setelah Jepang menyerah pada 1945. Setahun kemudian, pada 4 Juli 1946, Fiilipina menjadi negara merdeka.

    Terdapat indikasi kuat bahwa AS ingin mengadakan kembali kehadiran militer di negara kepulauan di Pasifik itu setelah pemerintah AS sebelumnya pimpinan George W. Bush melancarkan perang anti-teror internasional menyusul serangan teroris pada 11 September 2001 terhadap AS.

    Kendati AS sejauh ini belum menetapkan pangkalan militer di Filipina, pelatihan militer antara kedua pihak meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini.

    Saat ini, sekitar 500 personel pasukan elite AS di tempatkan di kawasan Mindanao, Filipina selatan sesuai perjanjian "Visiting Forces Agreement" pada 1999.

    Pasukan khusus dari unit-unit militer dan pertahanan AS itu berada di wilayah Filipina dalam waktu singkat untuk pelatihan militer yang disetujui oleh pemerintah Filipina dan AS.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> USS George Washington Kunjungi Filipina

    Iran Ancam Serang Fasilitas Nuklir Israel Jika Diserang


    Teheran - Militer Iran melontarkan ancaman pada Israel. Iran mengancam akan melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Israel jika negeri Yahudi itu menyerang fasilitas nuklirnya.

    Ancaman itu disampaikan kepala staf Angkatan Bersenjata Iran Hassan Firouzabadi.

    "Senjata yang kami kembangkan bisa mengenai setiap bagian rezim Zionis... Kami berharap untuk tidak dipaksa menyerang fasilitas nuklir mereka," kata Firouzabadi pada kantor berita Mehr seperti dilansir harian The Guardian, Sabtu (4/9/2010).

    Pemerintah AS dan negara-negara lainnya termasuk Israel menuding Iran diam-diam berupaya mengembangkan senjata nuklir lewat program nuklir yang dijalankannya.

    Namun pemerintah Iran berulang kali membantah tudingan itu. Ditegaskan bahwa program nuklir Iran semata-mata untuk tujuan damai yakni sebagai pembangkit energi bagi kepentingan sipil.

    Iran telah lama didesak untuk menghentikan aktivitas pengayaan uranium. Namun Iran menolak desakan itu. PBB pun telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Iran.

    Bahkan beberapa pejabat militer AS dan Israel sebelumnya telah mencetuskan, aksi militer terhadap Iran mungkin dilakukan jika negeri itu terus melanjutkan proses pengayaan uranium.

    Sumber: DETIK
    Readmore --> Iran Ancam Serang Fasilitas Nuklir Israel Jika Diserang

    Tiga Kapal Ikan Filipina Ditangkap di Laut Halmahera

    Kapal patroli KRI Tjiptadi

    TERNATE--MI: Kapal patroli KRI Tjiptadi berhasil menahan tiga kapal ikan asal Filipina yang tertangkap basah melakukan illegal fishing di perairan Halmahera, Maluku Utara.

    Ketiga kapal ikan yang ditangkap pada Jumat (3/9) kemarin itu bernama KM Stewad, KM Patani dan satu kapal tanpa nama. Selain menahan kapal, aparat juga mendapati sekitar 10 ton ikan tuna hasil curian.

    "Saat ini tiga kapal diamankan di pelabuhan Ahmad Yani Ternate, untuk diproses secara hukum, karena telah melakukan kegiatan di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin," kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Dan Lanal) Ternate Kolonel Laut Untung Sukotjo kepada Media Indonesia di Ternate, Sabtu (4/9).

    Menurut Sukotjo, ketiga kapal tersebut ditangkap di sekitar perairan Halmahera Timur dan Pulau Morotai. "Di daerah tersebut punya potensi ikan yang cukup besar sehingga menarik bagi nelayan asing untuk masuk melakukan pencurian," ujarnya.

    Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui kapten ketiga kapal tersebut adalah Warga Negara Indonesia asal Sulawesi Utara yakni Hasim Labaa, Marten Labaru dan Wesli Kansil dan masing-masing kapal membawa nelayan asal Filipina yakni KM Stewad membawa 30 orang, KM Panati 36 orang, dan satu kapal tanpa identitas membawa 29
    orang.

    "Semua ABK tidak memiliki dokumen untuk bekerja di Indonesia. Untuk mengelabui petugas, mereka juga sengaja menggunakan warga dan bendera Indonesia agar bisa masuk secara bebas ke wilayah kita," jelas Sukotjo.

    Ia juga mengakui terbatasnya kapal patroli yang dimiliki Lanal Ternate, sangat menyulitkan pihaknya untuk melakukan kegiatan patroli secara rutin. Karena yang bisa mengarungi dan melakukan patrol di laut Halmahera adalah kapal yang berkapasitas diatas 600 gros ton ke atas.

    "Kami akan serahkan 95 ABK Filipina ke imigrasi untuk dideportasi ke negara mereka, karena kami tidak mampu menampung terlalu lama sambil menunggu mereka untuk diproses," jelas Sukojto.

    Saat ini 95 ABK asal Filipina ditampung di kapal mereka masing masing, yang diamankan di Pelabuhan Ahmad Yani.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Tiga Kapal Ikan Filipina Ditangkap di Laut Halmahera

    China Samai Komputer Super Tercepat di Dunia


    Jakarta - Ambisi China untuk menciptakan komputer super yang tercepat di dunia agaknya sudah terwujud. China akhirnya berhasil mensejajarkan diri dengan komputer supercepat buatan Amerika, Jaguar.

    Negeri Tirai bambu tersebut berhasil menciptakan superkomputer buatan dalam negeri yang mampu melakukan 1.000 triliun operasi per detik. Kecepatan ini sama dengan Jaguar, yaitu sebesar 1,75 petaflops per detik (1 petaflop setara dengan 1.000 triliun kalkulasi).

    Superkomputer yang diberi nama Tianhe-1 itu dijadwalkan akan beroperasi pada September 2010. Tianhe-1 dikembangkan oleh Universitas Teknologi Pertahanan Nasional China sejak 2009.

    Kalkulasi per detik yang dilakukan Tianhe-1 sama dengan kalkulasi yang dilakukan oleh 1,3 miliar orang dalam jangka waktu 88 tahun. Sementara kapasitas memorinya setara dengan koleksi empat perpustakaan yang masing-masing berisi 27 juta buku.

    Dikutip detikINET dari Bignews Network, Sabtu (4/9/2010), rencananya Tianhe-1 akan digunakan untuk animasi, riset biomedik, pengembangan peralatan kedirgantaraan, eksplorasi sumber daya, satelit penginderaan jauh dan prakiraan cuaca.

    Sumber: DETIK
    Readmore --> China Samai Komputer Super Tercepat di Dunia

    Indonesia Miliki Cadangan Uranium Sedikitnya 53.000 Ton

    Indonesia memiliki cadangan uranium 53 ribu ton yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), yakni sebanyak 29 ribu ton di Kalimantan Barat dan 24 ribu ton sisanya ada di Bangka Belitung.

    "Selain itu Papua juga diindikasikan memiliki cadangan uranium yang cukup besar. Tapi soal ini masih akan diteliti dulu," kata Deputi Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Dr Djarot S Wisnubroto kepada pers di Jakarta, Selasa malam.

    Perkiraan bahwa Pulau Papua menyimpan cadangan uranium atau bahan baku nuklir dalam jumlah besar didasarkan pada kesamaan jenis batuan Papua dengan batuan Australia yang telah diketahui menyimpan cadangan uranium terbesar di dunia, ujarnya.

    Jika suatu PLTN seukuran 1.000 MW membutuhkan 200 ton Uranium per tahun, maka dengan cadangan di Kalbar saja yang mencapai 29 ribu ton Uranium, urai Djarot, itu berarti bisa memasok Uranium selama 145 tahun.

    "Namun demikian tidak berarti kita akan memproduksi Uranium sendiri untuk PLTN. Karena untuk kondisi sekarang harga Uranium cukup murah, kita lebih efisien membeli saja dari negara lain. Cadangan Uranium bisa digunakan untuk kebutuhan masa depan," katanya.

    Menurut Djarot, untuk menjadi bahan baku PLTN, Uranium hasil penambangan harus diproses lebih dulu melalui purifikasi atau pemurnian yang menjadikan bahan Uranium ke tingkat kemurnian yang tinggi sehingga berderajad nuklir dan bebas dari unsur-unsur pengotor lainnya.

    Lalu dilakukan pengayaan untuk meningkatkan kadar 235U sehingga menjadi 2-4 persen dan akhirnya fabrikasi untuk menyiapkan bahan bakar nuklir dalam bentuk fisik yang sesuai dengan jenis yang dibutuhkan oleh reaktor nuklir, misalnya berbentuk pelet dengan diameter 10 mm.

    "Untuk bahan baku Uranium di Reaktor Nuklir Riset di Serpong, kita memang membelinya dari luar, tapi harus diingat, bahwa kita memfabrikasi Uranium itu sendiri di dalam negeri," katanya.

    Djarot juga menegaskan, bahwa suatu PLTN membutuhkan teknologi pengolahan limbah dan tempat pembuangan lestari karena tingkat radioaktivitas limbah nuklir tidak mungkin dilepas atau dibuang langsung ke lingkungan.

    Lokasi pembuangan lestari limbah nuklir, urainya, haruslah di lokasi yang bebas gempa dan memiliki lokasi jebakan limbah sehingga tidak akan lari ke lingkungan serta jenis tanah liat.

    "Selama ini memang kamilah yang mengolah limbah radioaktif dari industri dan rumah sakit. Sedangkan limbah akhirnya misalnya dari reaktor yang ada di Serpong, kita kembalikan ke negara asal," katanya.

    Sumber: TV ONE
    Readmore --> Indonesia Miliki Cadangan Uranium Sedikitnya 53.000 Ton

    Presiden Dinilai Lalai Ajukan Calon

    Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap lalai karena belum juga memasukkan nama calon Panglima Tentara Nasional Indonesia hingga Jumat (3/9). Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR yang disampaikan paling lambat 20 hari setelah permohonan persetujuan nama calon Panglima TNI disampaikan presiden.

    ”Presiden lalai. Jangan sampai ada kekosongan posisi Panglima TNI,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Effendy Choirie. Sesuai UU No 34/2004, jabatan Panglima TNI hanya bisa dijabat perwira tinggi aktif. Panglima TNI saat ini, Jenderal Djoko Santoso, akan memasuki usia pensiun pada 8 September 2010.

    ”Tidak ada aturan, bagaimana kalau panglima sudah pensiun, apa presiden yang langsung menjabat atau bagaimana,” katanya.

    Masalahnya, kata Effendi, proses di DPR juga tidak serta-merta selesai. Sesuai UU TNI, DPR harus menyetujui atau tidak menyetujui satu nama yang diajukan presiden sebagai calon. Untuk itu DPR harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terlebih dahulu. Setelah itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR. ”Jadi, makan waktu. Padahal, ini segera libur Lebaran,” ujarnya mengingatkan.

    Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), TB Hasanuddin, membenarkan, batas masa pengajuan calon Panglima TNI sudah dekat. Namun, karena alasan administrasi, pensiun panglima adalah pada hari terakhir pada bulan ia memasuki usia pensiun. Untuk Djoko Santoso berarti pada 30 September 2010. Dengan cuti Lebaran DPR pada 9-13 September, masih sempat jika Presiden mengirimkan nama calon seusai Lebaran.

    ”Kira-kira tanggal 20-21 September sudah bisa uji kelayakan dan kepatutan. Tanggal 23 September kembali pada Presiden. Tanggal 28 September bisa serah terima jabatan,” katanya.

    Sudah terlambat


    Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, mengatakan, jika dihitung secara normal, yaitu 20 hari kerja mundur terhitung dari 30 September 2010, tanggal 3 September 2010 adalah batas terakhir pengajuan calon Panglima TNI. ”Itu belum termasuk hari libur Lebaran,” ujarnya.

    Menurut Andi, ada dua skenario yang bisa terjadi. Pertama, DPR harus memutuskan cepat dari calon yang sudah diajukan Presiden. Namun, kondisi ini bisa bermasalah jika calon yang diajukan Presiden ditolak DPR. Kedua, reinterpretasi dari Sekretariat Negara tentang definisi batas 20 hari itu. Saat ini ada empat calon yang sesuai dengan syarat UU TNI.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Presiden Dinilai Lalai Ajukan Calon

    Kekuataan Penggetar Faktor Stabilisasi Kawasan


    Latihan keterampilan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD harus selalu dilakukan untuk mengasah kemampuan penggetar (deterrent) yang ditujukan tidak hanya lawan yang dari luar wilayah kesatuan RI, tetapi juga musuh dalam negeri yang mengganggu dan mengancam keselamatan rakyat dan keutuhan bangsa.

    Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia harus dimengerti sebagai zero sum games, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepercayaan dan upaya bersama mewujudkan perdamaian kawasan dalam membentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan bagi kesejahteraan kawula negara-negara bertetangga.

    Di sisi lain, sering kali para politisi Indonesia tidak mengerti dan memahami pengejawantahan politik luar negeri Indonesia pascareformasi selalu diwarnai dengan apa yang disebut sebagai intermestic (international domestic), bagaimana persoalan internasional mempunyai dampak-dampak domestik, terutama dalam konteks ekonomi dan perdagangan.

    Ketika kita mewujudkan landasan politik luar negeri tepat 62 tahun lalu sebagai bebas aktif yang dirumuskan ketika itu oleh PM Mohammad Hatta sebagai ”mendayung antara dua karang”, konteks ini yang harus dipahami dari presiden sampai rakyat kebanyakan, Indonesia adalah negara kepulauan yang menyatukan tanah dan laut sebagai Tanah Air. Dalam konteks sengketa RI-Malaysia, keseluruhan persoalan intermestic dan Tanah Air ini bukan menjadi masalah parochial. Posisi Indonesia harus ditempatkan pada otonomi tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia karena Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di Asia Timur dan karena Indonesia adalah bangsa yang mayoritas Muslim terbesar di dunia yang mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara Barat yang mulai condong anti-Islam, termasuk AS.

    Penggetar

    Ada perbedaan mendasar yang harus dimengerti antara pengejawantahan kebijakan luar negeri Istana Kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengedepankan ”seribu sahabat tanpa musuh” (one thousand friends zero enemies), sedangkan Menlu RI membangun proyeksi kebijakan luar negeri kita berdasarkan platform yang kita sebut sebagai Doktrin Natalegawa tentang keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium) sebagai sikap dan posisi kita di tengah globalisasi, termasuk hubungan dengan Malaysia.

    Yang harus disimak dan dipahami pandangan presiden lebih bersifat taktis, berbicara masalah serumpun, hubungan bertetangga yang baik, mencerminkan keraguan penggetar (deterrent) yang dimiliki dan mengkhawatirkan sebuah konflik terbuka menjadi faktor destabilisasi kawasan dan dalam negeri yang bisa menjauh dari pokok persoalan penyelesaian perbatasan.

    Doktrin Natalegawa lebih strategis dalam mengantisipasi tidak hanya persoalan pertikaian wilayah perbatasan saja, tetapi cakupan lebih luas mencakup kawasan yang lebih luas. Sebagai persoalan strategis, pengejawantahannya dalam bentuk konkret ambisi geopolitik eksternal. Doktrin ini perlu mengantisipasi terjadinya ketidakseimbangan yang juga dipacu oleh globalisasi dan mendorong ke tingkatan yang lebih luas.

    Secara keseluruhan, kombinasi kedua pendekatan ini setidaknya yang harus mampu mengukur perang koheren kedua negara untuk menentukan strategi akbar kedua belah pihak. Sehingga denominator umum yang terendah bisa ditentukan agar tidak terjadi komplikasi, pertama, tujuan minimal yang diwarisi (soal tumpang tindih perbatasan) tidak jelas, dan kedua, bagi para pengambil keputusan politisi dan militer untuk menghasilkan keputusan yang moderat.

    Pertanyaannya adalah apakah kita harus bertempur? Ketika kita tidak memiliki kekuatan penggetar, minimal untuk mengawasi, mengembangkan, dan menjaga choke points di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar yang menjadi jalur penting dunia, selama itu pula akan banyak negara menengah dan kecil yang akan mendestabilisasikan posisi Indonesia melalui berbagai cara. Termasuk adanya kenyataan tumpang tindih wilayah.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Kekuataan Penggetar Faktor Stabilisasi Kawasan

    Friday, September 3, 2010 | 11:13 PM | 0 Comments

    Kapal Selam Nuklir AS Berlabuh di Jepang

    Kapal Selam Nuklir USS Hawaii(Foto:/honolulunavyleague.org)

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO --- Kapal selam bertenaga nuklir USS Hawaii akhirnya berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Yokosuka, Jepang.

    USS Hawaii merupakan salah satu kapal selam AS yang patut diperhitungkan karena mampu membawa rudal misil Tomahawk serta kemampuan operasi penyerangan ke darat.

    Demikian dikatakan sumber terpercaya AL AS di Tokyo, Jepang, Jumat (3/9/2010).

    Sumber AL AS yang tidak ingin diidentifikasi itu mengatakan kedatangan kapal selam USS Hawaii ke Jepang bertujuan mengisi logistik dan mengistirahatkan para awak yang lelah usai menjalankan perjalanan cukup jauh.

    Selanjutnya, kapal selam kelas Virginia itu akan menjalankan misi selama enam bulan di perairan benua Asia dibawah komando satuan gugus Armada AS Ketujuh, tanpa merinci tugasnya.

    "USS Hawaii bertolak dari pelabuhan Pearl Harbor sebulan lalu guna menjalankan misi di perairan benua Asia," kata nara sumber tersebut. Beberapa pengamat mengatakan sejak diluncurkan 17 Juni 2006 silam.

    USS Hawai merupakan salah satu kapal selam AS yang patut diperhitungkan karena mampu membawa rudal misil Tomahawk dan memiliki kemampuan operasi spesial penyerangan ke darat.

    Rudal Tomahawk

    Tabung Rudal Tomahawk

    Dengan kehadirannya maka Armada Ketujuh telah menambah kekuatan AL di wilayah cukup rawan, berbatas dengan Korea Utara dan Cina.

    Sumber: TRIBUN
    Readmore --> Kapal Selam Nuklir AS Berlabuh di Jepang

    Komnas HAM Segera Bertemu KSAD Soal Kopassus

    Pasukan Kopassus(Foto: www.kopassus.mil.id)

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi salah satu syarat bagi pencairan bantuan Amerika untuk Komando Pasukan Khusus. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo dalam rapat kerja membahas anggaran di Komisi Hukum DPR, Jakarta, Jumat (3/9). "Kami dijadikan bagian dari persyaratan tersebut dengan melakukan kerjasama semacam pelatihan Hak Asasi Manusia," ujarnya.

    Menurut Yoseph, anggota senat Amerika Patrick Leahy sebelumnya memang mensyaratkan bahwa bantuan Amerika hanya akan diberikan kepada satuan-satuan yang bersih dari pelanggaran hak asasi manusia. Senat dan kedutaan besar Amerika tersebut menghubungi Komnas HAM untuk melakukan reparasi terhadap Kopasus. Oleh karenanya, lanjut dia, pada bulan April 2010 Komnas HAM bertemu Danjen Kopasus untuk membicarakan program pelatihan. "Pada dasarnya semua setuju," ujarnya.

    Namun kata Yoseph, dalam pertemuannya Danjen Kopasus tidak bisa membuat keputusan tanpa keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Sebab, lanjut dia, kopasus hanya bagian dari pasukan khusus di bawah kendali TNI AD. Oleh karena itu, kata dia, Komnas HAM segera bertemu KSAD untuk membicarakan hal itu.

    Seperti diketahui, kata Yoseph, Kopasus dianggap di masa lalu sebagai satuan tempur yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Dia menyebutkan contoh seperti kasus penghilangan orang 97-98, kasus Trisakti, kasus Semanggi I, kasus Semanggi II, kemudia kasus Tanjung Priok, dan kasus Timor timur. Selama ini, kopasus hanya mendapatkan materi pendidikan hukum humaniter. "Komnas mungkin nanti akan membantu membntuk penguatan cara berpikir prajurit yang berspektif HAM," ujarnya.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Komnas HAM Segera Bertemu KSAD Soal Kopassus

    Ada Operasi Militer Di Puncak Jaya

    ilustrasi (Foto: KOMPAS)

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM mendapatkan informasi di Puncak Jaya sedang terjadi operasi militer yang dilakukan TNI.

    Wakil Ketua Komnas HAM, Joseph Stanley Adi Prasetyo, menjelaskan bahwa ada pemintaan dari Bupati Puncak Jaya untuk menggelar semacam daerah operasi militer.

    Lebih jauh, ia menjelaskan bila di Kabupaten Puncak Jaya ada protes dari warga terhadap bupati karena ada korupsi dan demo-demo. Kemudian ada penyerangan pada pos polisi di Puncak Jaya yang ditenggarai ada OPM pimpinan Buai Batuli.

    "Waktu itu, Bupatinya Lukas yang merongrongnya itu OPM semua," kata Joseph di Gedung Nusantara II DPR RI Pada RDP dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Jumat (3/9/2010).

    Kemudia dia mengundang batalayon 753 dari Nabire untuk melakukan operasi militer dengan dana Pemda. "Dari Nabire datang, dari kelapa dua datang, dan densus 88 datang. Mulai Bulan april lalu," jelasnya.

    Operasi tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Untuk itu, mereka meminta Komnas HAM dari pusat datang, karena perwakilan dari Papua kesulitan.

    Sumber: TRIBUN
    Readmore --> Ada Operasi Militer Di Puncak Jaya

    Jelang perundingan dengan Malaysia, pemerintah yakin kekuataannya

    Jakarta - Jelang perundingan antara Indonesia-Malaysia yang akan dilaksanakan di Kinabalu, Malaysia pada tanggal 6-8 September 2010, pemerintah Indonesia yakin akan memperoleh kemenangan.

    "Kita selalu punya keyakinan akan bekerja yang baik dan mencapai hasil yang optimal. Pemerintah Indonesia sudah punya tim yang kuat, sifatnya lintas departemen dengan juru runding dari Kemlu," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, usai melantik esellon I dan II di Gedung Pancasila, Jakarta, Jumat (3/9).

    Menurutnya, delegasi dari Kementerian Luar Negeri sudah disiapkan dan delegasi tersebut akan mendorong adanya upaya mempercepat perundingan.

    "Ini masalah mendasar mengenai kewilayahan masing-masing delegasi mempersiapkan dirinya dengan baik, kita akan terus mendorong perundingan segera. Yang pasti, insiden selama 2 minggu mengingatkan kita semua, betapa perundingan ini perlu," paparnya.

    Karena, selama ini, Marty menambahkan dalam perundingan terkait perbatasan laut akan menempuh waktu yang lama. Namun, ia kembali menegaskan, hal tersebut dilakukan dengan cepat.

    "Kita akan duduk bersama mencoba rundingkan masing-masing posisi, masing-masing di segmen itu. Perudingan suatu proses tidak hanya 1 kali pertemuan, dengan Vietnam saja 32 tahun, Singapura 5 tahun. Ini sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh keseriusan," jelasnya.

    Dalam perundingan tersebut, akan membahas empat segmen yang menjadi wilayah perbatasan antara Malaysia-Indonesia yakni Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Malaka bagian selatan, Selat Cina Selatan, dan Sulawesi.


    Sumber: PRIMAIRONLINE
    Readmore --> Jelang perundingan dengan Malaysia, pemerintah yakin kekuataannya

    Presiden Tawarkan Opsi Pemindahan Ibu Kota



    TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan tiga opsi mengatasi kemacetan. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu opsi tersebut

    "Bagaimana tidak macet, pertumbuhan motor dan mobil 10 persen tiap tahun sementara pertambahan jalan hanya 0,01 persen. Hampir pasti akan terjadi kemacetan," katanya saat berbuka puasa dengan pengusaha Kadin di JCC, Jumat (03/09).

    Semua itu, kata Presiden, belum termasuk pertumbuhan penduduk dan rasio gedung dan lingkungan yang tak berimbang. "Ada persoalan fundamental," katanya.

    Presiden mengatakan pemindahan ibu kota bisa menjadi opsi yang bisa dipilih. "Sama sekali membangun ibu kota yang baru seperti Canberra dan Ankara," katanya.

    Opsi lainnya, kata Presiden, adalah memisahkan kota pusat pemerintahan dengan ibu kota. Ia mencontohkan Malaysia yang beribukota di Kuala Lumpur namun pusat pemerintahannya di Putra Jaya.

    Pembangunan pusat pemerintahan, kata Presiden, membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 tahun. Pembangunan Putra Jaya menelan dana sekitar Rp 80 triliun.

    Untuk membangun pusat pemerintahan tersebut, kata Presiden, dana bisa diambil dari APBN. "Bisa lepas sebagian aset di Jakarta untuk bangun yang baru," katanya.

    Opsi lainnya tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. "Kita mulai bangun sarana dan transportasi yang baru, di atas, di bawah, di permukaan semua problematik," katanya.

    Presiden mengatakan opsi yang akan terpilih membutuhkan waktu sedikitnya 10 tahun untuk menjadi kenyataan. "Kalau diputus sekarang-sekarang ini, maka 10 tahun dari sekarang baru bisa tercipta ibu kota yang baru," katanya.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Presiden Tawarkan Opsi Pemindahan Ibu Kota

    Panser Pindad untuk Malaysia, RI Dapat Proton

    Pabrik Pindad

    Proses tukar guling Panser produksi PT Pindad dengan kendaraan bermotor Proton jalan terus

    VIVAnews - Kendati hubungan Indonesia dan Malaysia sedang memanas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan proses tukar guling Panser produksi PT Pindad dengan kendaraan bermotor Proton dari Malaysia akan tetap berjalan.

    "(gejolak hubungan) itu tidak akan berpengaruh pada program tukar guling," kata Staf Ahli Menteri BUMN Ekoputro Adijayanto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 3 September 2010.

    Menurut Eko, selama ini proses tukar guling kedua produk tersebut sudah berjalan secara bertahap. Dengan adanya pernyataan resmi dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan Indonesia-Malaysia, pihaknya yakin kerjasama ini akan terus berjalanan.

    Selain itu, pemerintah juga tidak bisa memutuskan begitu saja kontrak kerjasama yang sudah disahkan kedua pihak.

    Seperti diketahui, Menteri Perindustrian MS Hidayat pada Juni lalu mengatakan Indonesia dan Malaysia hampir mencapai kesepakatan kerjasama di bidang pertahanan dan transportasi.

    Hidayat mengatakan industri pertahanan dalam negari sedang mendapatkan order panser dari Malaysia dengan total nilai US$80 juta.

    Dari total order tersebut, sekitar 25 persen dari investasi tersebut akan dibuat dalam bentuk barter. Salah satu barter yang akan dilakukan adalah tukat menukar panser Pindad dengan Proton Malaysia.

    Sumber: VIVA NEWS
    Readmore --> Panser Pindad untuk Malaysia, RI Dapat Proton

    Rekind Bangun Pabrik Bahan Peledak di Bontang

    TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Rekayasa Industri (Rekind) mengembangkan sayap bisnisnya lewat pembangunan pabrik ammonium nitrate prill (ANP) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. ANP merupakan bahan baku peledak yang menjadi salah satu bahan baku operasional industri pertambangan, seperti emas, batu bara, dan batu kapur.

    Menurut Manajer Proyek, Gito Waluyo, permintaan terhadap kebutuhan ANP per tahun untuk dalam negeri saat ini mencapai 300-350 ribu ton. “Prediksi ini akan meningkat tiap tahun. Sedangkan jumlah produksi ANP dalam negeri tak mencukupi permintaan tersebut,” kata Gito di Jakarta, Kamis (2/9).

    Dalam proyek ini Rekind menggunakan teknologi lisensi UHDE Germany. Teknologi ini membutuhkan banyak pekerja sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga karyawan hingga seribu orang. Proyek bernilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur ini dijadwalkan rampung tahun depan.

    Dengan selesainya pembangunan pabrik ANP ini, diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai produsen ANP terbesar dunia. Menurut Gito, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan pabrik ANP yang baik akan memberikan dampak positif bagi pengembangan bisnis serta membawa keuntungan terhadap mitra lokal.

    Proyek yang dimiliki oleh PT Kaltim Nitrate Indonesia tersebut sahamnya dimiliki oleh perusahaan Australia yaitu Orica Ltd. Melalui proyek ini, Rekind akan membuka pintu pasar EPC Australia. Saat ini, Rekind sudah menerima permintaan pembuatan pabrik dengan kapasitas serupa di beberapa negara lain.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Rekind Bangun Pabrik Bahan Peledak di Bontang

    10 Kapal Perang Ikut Latihan Korsel-AS

    ilustrasi

    SEOUL, KOMPAS.com - Sebanyak 10 kapal perang atau kapal selam ambil bagian dalam latihan perang angkatan laut Amerika Serikat-Korea Selatan pekan depan, yang ditujukan menghalangi serangan Korea Utara berikutnya terhadap korvet Seoul, kata para pejabat Jumat.

    Latihan anti-kapal selam itu, yang dikecam Korea Utara sebagai persiapan untuk perang, merupakan unjuk kekuatan terbaru sejak Seoul dan Washington menuduh Pyongyang Mei lalu telah mengirim kapal selam untuk mentorpedo kapal perang Korea Selatan, yang menewaskan 46 awaknya. Latihan lima hari itu dimulai Minggu depan di Laut Kuning dan merupakan latihan kedua dalam serangkaian latihan angkatan laut gabungan yang dirancang untuk mengirimkan pesan jelas kepada Korea Utara, yang kini sedang meningkatkan kemampuan tempur kapal selamnya, kata pasukan AS di Korea dalam pernyataannya.

    Korea Selatan juga menyelenggarakan latihan-latihan angkatan laut sejak Mei, sedangkan sekutunya bergabung menjelang bulan lalu dengan jadwal rutin latihan di darat. AS akan mengirimkan dua destroyer pemandu rudal, sebuah kapal pengintai lautan, sebuah kapal selam serangan-cepat dan pesawat-pesawat pengintai P-3C Orion, menurut pernyataan itu.

    Korea Selatan akan mengerahkan empat destroyer, sedikitnya satu frigate, pesawat-pesawat P-3C dan sebuah kapal selama, kata Kepala Staf Gabungan Seoul. Dia menambahkan bahwa total 1.700 personel dari kedua negara dilibatkan dalam latihan itu.

    Korea Utara membantah keras pihaknya terlibat dalam tenggelamnya kapal Korea Selatan Maret lalu itu. Pihaknya memperingatkan kemungkinan balasan terhadap latihan-latihan angkatan laut tersebut. "Imperialis AS dan bonekanya Korea Selatan penghasut perang dan bertujuan mementaskan manuver perang untuk memicu perang lain, dari agresi di semenanjung Korea dengan kasus bohong tenggelamnya kapal perang," lapor media resmi dalam pekan ini.

    Latihan perang pekan depan itu tidak diikuti kapal induk AS dan tergolong relatif kecil, dalam kemungkinan konsesi terhadap sekutu Korea Utara, China. Latihan-latihan militer yang melibatkan AS di Laut Kuning terbilang sensitif karena dekatnya wilayah itu dengan China, yang juga mengatakan latihan-latihan gabungan demikian bisa mengobarkan ketegangan-ketegangan regional.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> 10 Kapal Perang Ikut Latihan Korsel-AS

    TNI AU Membeli 16 Pesawat Super Tucano Dan 3 Sukhoi

    Super Tucano

    VIVAnews - Malaysia tidak hanya sering melakukan pelanggaran perbatasan di wilayah laut, bahkan juga pelanggaran lain seperti di udara sering terjadi, khususnya di perbatasan.

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Imam Sufaat menyatakan, pelanggaran yang dilakukan negeri Jiran itu sering terjadi di wilayah perbatasan.

    "Tidak pernah masuk wilayah kita, tapi melanggar wilayah perbatasan yang masih dipersengketakan itu sering," kata Imam Sufaat ketika ditanya VIVAnews, Selasa malam.

    Pesawat yang sering melanggar itu, kata Kasau, kebanyakan adalah pesawat-pesawat kecil, contoh pernah terjadi di Ambalat, itupun sudah diselesaikan secara diplomasi.

    Karena itulah, untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI AU melalui radarnya tetap melakukan patroli rutin secara intensif.

    "Jadi saat ini, untuk pengawasan perbatasan kita tidak ada masalah, setiap hari melakukan patroli udara untuk mengawasi (Pesawat Malaysia). Kita selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk," tuturnya.

    Sedangkan, untuk menunjang kekuatan patroli, TNI Angkatan Udara membeli 16 pesawat Super Tucano dari Brasil. Pesawat tersebut akan digunakan untuk patroli keamanan di daerah-daerah perbatasan. TNI AU juga membeli 3 pesawat Sukhoi untuk menggantikan pesawat jenis MK-53.

    Menurut Imam, Super Tucano menggantikan pesawat tempur taktis OV-10 Bronco North American Rockwell. TNI AU akan memanfaatkannya untuk pengamanan di daerah perbatasan. Pesawat juga dipakai untuk memantau penebangan liar, yang selama ini sulit terpantau.

    Sumber: VIVA NEWS
    Readmore --> TNI AU Membeli 16 Pesawat Super Tucano Dan 3 Sukhoi

    Manuver Militer Perlu untuk Dukung Diplomasi ke Malaysia

    Surabaya (ANTARA News) - Pengamat hubungan internasional Basis Susilo MA menilai manuver militer perlu mendukung jalur diplomatik untuk menekan Malaysia berkaitan dengan penangkapan tiga petugas KKP belum lama ini.

    "Untuk menekan Malaysia, saya kira setiap jalur diplomatik perlu didukung manuver militer, tapi bukan perang," katanya kepada ANTARA News di Surabaya, Jumat.

    Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang sikap pemerintah yang terkesan lunak dalam menghadapi Negeri Jiran, Malaysia.

    Menurut dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, manuver militer yang mendukung jalur diplomatik itu sudah biasa.

    "China selalu menggunakan manuver militer di kawasan terluar bila menyikapi Taiwan, tapi manuver militer itu tetap bukan untuk perang," tuturnya.

    Dekan Fisip Unair itu menyatakan, aksi militer merupakan show force dari militer untuk memaksa negara lain supaya "tidak mempermainkan" negara lain.

    "Misalnya, kita perlu mendesak Malaysia untuk meminta maaf atas perlakuan tidak manusiawi terhadap petugas DKP. Itu tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi etika hubungan internasional," katanya menegaskan.

    Ia menilai petugas DKP di perbatasan terluar itu merupakan "wakil" dari Pemerintah Indonesia, karena itu perlakuan terhadap mereka berarti perlakuan terhadap Indonesia.

    "Etika itu bergantung kepada sikap dari negara lain terhadap petugas DKP itu. Kalau sampai ada perlakuan tidak manusiawi maka kita berhak menuntut permintaan maaf itu," ucapnya.

    Hal itu, akan berbeda dengan perlakuan terhadap nelayan, karena nelayan itu tidak dapat dikatakan mewakili Malaysia.

    "Secara substansi, saya kira pidato Presiden Yudhoyono terkait perilaku Malaysia sudah cukup keras, tapi gayanya memang lunak," paparnya.

    Namun, katanya, pidato Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan ketegangan dengan menata ulang batas wilayah Indonesia-Malaysia itu saja tidak cukup.

    "Masalah batas wilayah saja tidak cukup, sebab kalau main tangkap, ya harus disikapi secara keras melalui manuver-manuver yang bukan untuk perang," katanya menegaskan.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Manuver Militer Perlu untuk Dukung Diplomasi ke Malaysia

    Inggris Dukung Diplomasi Damai RI-Malaysia

    VIVAnews - Ketegangan yang meningkat antara Indonesia dan Malaysia menimbulkan beragam wacana di masyarakat. Di antaranya adalah peran penting Inggris sebagai sekutu suatu aliansi pertahanan dengan Malaysia jikalau terjadi skenario paling buruk, yaitu perang.

    Jika Indonesia berperang dengan Malaysia, maka Malaysia yang merupakan anggota Five Power Defence Arrangements (FPDA) akan mendapat bantuan dari anggota lainnya, yaitu Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris. Dibentuk pada 1971, para peserta FPDA akan bekerja sama satu sama lain bila ada agresi atau ancaman terhadap Malaysia atau Singapura.

    Muncul spekulasi, jika Inggris yang merupakan anggota pakta pertahanan Atlantik utara (NATO) ikut berperang melawan Indonesia, maka anggota NATO lainnya akan ikut mendukung Inggris. Maka makin runyamlah Indonesia dikeroyok banyak negara.

    Namun, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull, menampik spekulasi itu. Dia mengatakan tidak ingin berandai-andai dan menolak untuk berkomentar ketika ditanya mengenai dukungan Inggris jika Malaysia berperang dengan Indonesia.

    Menurut Hatfull, Malaysia dan Indonesia adalah dua mitra penting bagi Inggris, dan yang utama dari itu semua adalah tetap menjalin hubungan baik.

    “Walaupun Inggris mempunyai hubungan yang kuat dengan negara-negara persemakmuran, namun saya menegaskan bahwa Inggris mempunyai kepentingan yang besar dalam menjaga hubungan yang damai dan stabil,” ujar Hatfull yang ditemui di kediamannya di Jakarta, Kamis, 2 September 2010.

    Hatfull mengatakan bahwa Inggris sebagai anggota pakta pertahanan NATO dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB tetap mengedepankan dialog dalam mengatasi permasalahan. Dia yakin permasalahan antara kedua negara dapat diselesaikan dengan jalan diplomatis .

    “Kami akan mendukung setiap solusi yang diplomatis dan damai. Inggris jelas akan akan ikut andil dalam upaya menciptakan keadaan yang aman dan stabil,” jelasnya.

    Menanggapi usaha pemerintah dalam menyelesaikan masalah, Hatfull yakin betul bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menyelesaikan ketegangan dengan negara tetangga dengan tangan dingin tanpa perlu bersitegang.

    “Saya yakin setiap pemerintahan yang baik akan dapat pula menyelesaikan permasalahan dengan baik,” ujar Hatfull.

    Sumber: VIVA NEWS
    Readmore --> Inggris Dukung Diplomasi Damai RI-Malaysia

    Malaysia Akui Tangkap 3 Petugas DKP di Wilayah RI

    illustrasi

    JAKARTA- Pemerintah Malaysia melalui Deputi Menteri Luar Negeri Richard Riot mengakui pihaknya bersalah karena telah menghalau konvoi kapal nelayannya dan kapal patroli DKP di perairan Indonesia.

    Namun Riot menegaskan bahwa perselisihan kedua negara di perairan Bintan adalah kesalahan kedua belah pihak. “Keduanya salah. Mereka masuk ke perairan kami untuk menghalau nelayan kami dan kami menghentikan mereka di perairan mereka (Indonesia). Kami berdua sama-sama salah, tapi kami harus terus maju,” paparnya kepada AFP.

    Lebih lanjut Riot mengatakan, pertemuan kedua belah pihak sebagai usaha menyelesaikan sengketa perbatasan maritim sudah sering dilakukan. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan untuk mencari jalan keluar. Karena itu membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) akan menjadi pilihan akhir.

    “Saya rasa, tidak akan cepat selesai. Setelah 16 kali pertemuan, masalah ini belum juga selesai, jadi saya rasa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau sudah mencapai puncaknya, ICJ akan menjadi tempat di mana klaim ini bisa diselesaikan sebagai jalan terakhir,” ujarnya.

    Delegasi kedua negara akan bertemu lagi pada 6 September sebagai upaya meredam ketegangan dan mencari jalan keluar masalah perbatasan. “Meski ada protes di Indonesia, kami tidak akan mengeluarkan travel warning karena kondisinya sudah mereda dan hanya kelompok kecil saja yang melakukan provokasi,” tandas dia.

    “Kami menginginkan hubungan baik dengan Indonesia, kami tidak bisa membiarkan banyak hal tidak tertangani.”

    Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menegaskan tidak berencana mengeluarkan travel warning ke Indonesia.

    Najib mengatakan harus berkonsultasi dengan Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia) sebelum mengeluarkan travel warning karena hal itu adalah masalah serius yang melibatkan kepentingan kedua negara. “Jadi, kami harus mempertimbangkan banyak hal kalau kami mengambil keputusan seperti ini,”tandasnya.

    Kemarin, Najib menegaskan bahwa Malaysia dan Indonesia harus bekerja sama dalam menyelesaikan ketegangan yang saat ini terjadi di antara kedua negara.

    Menurut Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu, kedua negara harus menyelesaikan masalah yang ada dan mencegah tidak ada pihak lain yang terlibat yang dapat memperburuk kondisi sekarang.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Malaysia Akui Tangkap 3 Petugas DKP di Wilayah RI

    TNI Sudah Kirim Infanteri Satu Batalion ke Perbatasan

    TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK- Sesaat sebelum pidato politik Presiden SBY Rabu kemarin, ternyata TNI telah mengirim satu batalion ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Pengiriman ini lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya yaitu pascalebaran.

    Sebanyak satu batalion sekitar 700-1000 personel telah dikirim untuk bertugas mengamankan perbatasan Indonesia-Malaysia.

    Komandan Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa, Letkol Inf Rochadi, melepas satu batalion plus 641 Beruang untuk menempati 31 pos di perbatasan.

    "Rencananya penugasan ini pascalebaran. Karena berbagai dinamika dan lain hal, kita berangkatkan sekarang. Ini perintah dari Mabes TNI," jelas Rochadi, kepada Tribun Pontianak, Rabu (1/9).

    Para personil tersebut menempati 31 pos yang ada di perbatasan, diantanya, Entikong, Kabupaten Sanggau, Tanjung Datuk, Badau, Sajingan, Bengkayang, Sambas dan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

    "Ini tugas mulia, prajurit harus bangga mengemban amanah ini, ini bentuk pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, jangan kecil hati, kalau kecil hati, lebih baik mundur dari prajurit, kalau sudah tugas, besok lebaran, sekarang ditugaskan, harus berangkat," tegas Rochadi lagi.

    Rochadi juga meminta kepada para istri prajurit untuk mendukung sepenuhnya para suami yang bertugas dan senantiasa berdoa terhadap keselamatan para prajurit.

    Batalion ini akan menggantikan Batalion 642 Sintang, yang sebelumnya ditugaskan diperbatasan RI-Malaysia.

    Sumber: TRIBUN
    Readmore --> TNI Sudah Kirim Infanteri Satu Batalion ke Perbatasan

    Indonesia Semakin Tersubordinasi

    JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan mengaku sangat kecewa dengan isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu kedaulatan wilayah RI dan harga diri bangsa menyusul insiden yang kembali terjadi dengan negara tetangga, Malaysia, pada 13 Agustus 2010.

    Kebanyakan dari mereka menilai isi pidato Presiden SBY, Rabu (1/9/2010) malam, malah justru memosisikan Indonesia semakin tersubordinasi di bawah Malaysia, yang berdampak pula posisi tawar Indonesia dalam menghadapi proses perundingan kawasan yang masih dipersengketakan dengan negara itu.

    Pidato tadi juga dianggap menunjukkan pernyataan seorang kepala negara yang berada dalam posisi tersandera. Hal itu terlihat dari sejumlah alasan yang dilontarkan seperti mempertimbangkan keberadaan para tenaga kerja Indonesia, nilai investasi negeri jiran itu di Indonesia, dan juga soal posisi Indonesia di ASEAN.

    Penilaian itu terangkum dari pernyataan sejumlah pihak, seperti dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Andi Widjojanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, Kamis.

    ”Karena pidato Presiden Yudhoyono kemarin menginginkan percepatan proses perundingan, maka hal itu menjadikan posisi kedua negara tidak berimbang. Elemen waktu menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi Malaysia sehingga sangat mungkin dalam perundingan nanti mereka bisa saja menjadikannya terhambat di sana-sini,” ujar Andi.

    Seperti diwartakan, proses perundingan kawasan perbatasan dengan Malaysia dipercepat menjadi 6 September 2010 dan diadakan di Kinabalu, Malaysia. Percepatan menyusul insiden yang terjadi di wilayah perairan sebelah utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau, 13 Agustus lalu.

    Andi menambahkan, sebagai tuan rumah, Malaysia bisa menentukan agenda setting serta mengendalikan jalannya perundingan seperti agenda pembicaraan, siapa akan berbicara terlebih dahulu dan apakah akan ada waktu bagi kedua delegasi melakukan proses lobi.

    Sikap lembek Pemerintah Indonesia juga tampak ketika dalam pidato, Presiden Yudhoyono tidak bersikap terkait fakta surat resminya terdahulu sampai sekarang belum kunjung dibalas secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak.

    ”Padahal, dia (Presiden SBY) punya pilihan, memperkeras posisi Indonesia dan meningkatkan retaliasinya, atau ya silakan tiru saja omongan para tokoh peraih hadiah Nobel Perdamaian dunia. Dari pidato itu, Malaysia akan membaca Indonesia hanya ingin kompromi,” ujar Andi.

    Lebih lanjut, Andi menilai Presiden Yudhoyono salah memilih tempat dengan berpidato seperti itu di Markas Besar TNI. Seharusnya, ketika berpidato di sana, dia bisa mengirim sinyal-sinyal kuat, misalnya dengan mengatakan, untuk memperkuat posisi diplomasi, pemerintah akan menyiapkan angkatan bersenjata yang kuat.

    Dengan begitu, akan tampak jelas Indonesia memang tengah memperkuat posisi diplomasinya dengan dukungan kekuatan angkatan bersenjata. Sinyal seperti itu jauh lebih konkret dan tegas ketimbang apa yang disampaikan Presiden Yudhoyono kemarin di Cilangkap.

    Kekecewaan juga dilontarkan Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, yang menurutnya sama sekali tidak tegas, lugas, dan tidak membawa pesan yang jelas, terutama bagi Malaysia. Isi pidato itu sangat jauh dari ekspektasi masyarakat banyak selama ini.

    ”Pembukaan pidato yang berisi masalah perekonomian seolah hendak menunjukkan betapa rentannya Indonesia jika hubungan kedua negara memburuk. Juga ketika dia menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan, yang lebih bersifat pepesan kosong karena akan bergantung pada apakah Malaysia setuju atau tidak dipercepat,” ujar Hikmahanto.

    Hikmahanto menambahkan, terkait citra Indonesia di ASEAN yang seolah membuat Presiden tidak bisa bertindak tegas, hal itu sama sekali tidak bisa diterima. Dia mencontohkan, Amerika Serikat menjadi penengah Israel-Palestina, tetapi tidak berarti AS tidak bisa keras di Irak dan Afganistan.

    Sementara itu, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia menilai isi pidato tersebut lebih tepat disampaikan seorang Duta Besar Malaysia daripada seorang presiden negara besar seperti Indonesia. Padahal, seharusnya Indonesia mendesak Malaysia meminta maaf. Untuk itu, Ray meminta DPR memanggil Presiden Yudhoyono.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Indonesia Semakin Tersubordinasi

    KKP Serahkan Seluruh Tugas Pengawasan Laut ke TNI AL Mulai 2011

    Kapal KKP

    Jakarta - Insiden penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Malaysia, tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang masih dibagi antara KKP dan TNI AL. Mulai 2011 nanti, tugas pengawasan dan keamanan berada sepenuhnya di tangan TNI AL.

    Tugas pengawasan ini tidak hanya soal patroli. Namun, hal ini juga termasuk penegakan hukum seperti penanganan illegal fishing yang nanti berada sepenuhnya di tangan AL.

    Menteri KKP Fadel Muhammad menjelaskan keputusan ini merupakan hasil rapat kabinet beberapa waktu lalu. Pada masa transisi selama 2 tahun ke depan, KKP dan TNI AL masih akan melakukan pengawasan bersama.

    "Presiden telah memutuskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak lagi mengurusi pengawasan. Masa transisi selama dua tahun mendatang," kata Fadel di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

    Ia menambahkan nantinya ada kemungkinan pengalihan kepemilikan kapal-kapal pengawasan KKP ke pihak TNI AL. Langkah ini akan dikoordinasikan dengan Menkopolhukam.

    "Setelah itu kita akan mengurus masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat," katanya.

    Jika mengacu ke beberapa negara seperti Australia, pengawasan kelautan sudah sepenuhnya dipegang oleh TNI AL. Ia berharap Indonesia secara bertahap akan seperti itu, melalui proses pemberian pengawasan secara bertahap ke AL.

    Fadel menuturkan selama ini setidaknya ada 6 instansi di Tanah Air yang memiliki kapal-kapal untuk tugas kelautan. Kapitalisasinya mecapai triliunan rupiah, sehingga jika semuanya bisa disinergikan akan menjadi kekuatan yang besar.

    "Ada 6 institusi yang punya kapal di laut, jumlahnya triliunan, nanti akan difokuskan pada polhukam," katanya.

    Fadel mencontohkan, kapal laut yang dimiliki Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan jumlahnya lebih banyak dari KKP.

    Sumber: DETIK
    Readmore --> KKP Serahkan Seluruh Tugas Pengawasan Laut ke TNI AL Mulai 2011

    Thursday, September 2, 2010 | 5:56 PM | 0 Comments

    Pidato SBY Hanya Untuk Tenangkan TNI

    Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah materi penjelasan situasi terkini ke Tentara Nasional Indonesia (TNI). SBY mencoba meredam emosi TNI dengan menjelaskan langsung di markas TNI tersebut.

    "Beliau meneduhkan petinggi Perwira TNI yang marah dengan sikap SBY. Maka dipilihlah markas mereka," kata Pengamat Hukum Internasional UI Depok, Haryadi Wirawan saat berbincang dengan detikcom, Rabu, (1/9/2010).

    Dalam pertemuan tersebut, menurut analisa Haryadi, SBY menanyakan kesiapan TNI. Tapi SBY lantas menjelaskan duduk persoalan kepada TNI atas situasi senyatanya. SBY mencoba menjelaskan untung ruginya jika mengambil langkah tegas.

    "Karena sebagian perwira tinggi TNI sangat tidak puas atas penanganan beliau terhadap kasus ini. Sikap SBY mengikis kedigdayaan Indonesia," bebernya.

    Lantas, setelah bisa meredam TNI, merekomendasikan negosiasi dan pertimbangan ekonomi Indonesia. "Perwira tinggi TNI ingin sikap SBY tegas. Meski peralatan perang kita tertinggal, tak ada alasan untuk tidak bersikap tegas," jelasnya.

    Toh seandainyapun Indonesia akan akan senjata, menurut Haryadi akan menimbulkan reaksi internasional karena Selat Malaka adalah perairan internasional. Sikap tegas ini akan menjadikan reaksi keras dari China, Jepang, Philipia hingga Amerika Serikat. "Sebagai perairan internasional, maka banyak yang akan dirugikan jika Indonesia menyatakan perang dan ini memicu ketegangan di seluruh kawasan," tegasnya.

    Apakah bapak setuju perang ?

    "Secara pribadi saya kurang setuju," tutupnya.

    Sumber: DETIK
    Readmore --> Pidato SBY Hanya Untuk Tenangkan TNI

    Rencana Kenaikan Anggaran BIN Disetujui

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Rencana kenaikan anggaran yang diajukan Badan Intelijen Negara (BIN) disetujui DPR. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanuddin saat dihubungi TEMPO, Kamis (2/9).

    Menurut Hasanuddin, permohonan pagu indikatif Badan Intelijen Negara untuk tahun anggaran 2011 disetujui oleh semua anggota komisi pertahanan. "Nilainya sesuai permohonan BIN," ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) meminta kenaikan anggaran untuk rencana kerja tahun 2011. Besaran anggaran yang diminta mencapai Rp 1,2 triliun. Permintaan anggaran BIN untuk 2011 meningkat meski tidak signifikan. Sebelumnya, Pada 2010 BIN memiliki anggaran sekitar Rp 900 miliar.

    Hasanuddin menyatakan, kenaikan anggaran itu, akan digunakan BIN untuk memperkuat teknologi intelijen yang memang harus terus dikembangkan. Persetujuan kenaikan, didasari karena BIN dinilai sebagai lembaga yang memiliki tertib anggaran yang baik. "Bahkan terbaik dari seluruh mitra komisi pertahanan," katanya.

    Hal senada diungkapkan Muhammad Najib, anggota komisi pertahanan dari fraksi PAN. Anggaran BIN akan digunakan untuk menambah kapasitas teknologi informasi. "Salah satunya mungkin soal penyadapan," katanya.

    Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan anggaran terakhir, kata Najib, BIN memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian. Hal itu, perlu disambut baik. "Oleh karena itu kami terima permohonan BIN tanpa catatan."

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Rencana Kenaikan Anggaran BIN Disetujui

    RI Diminta Tingkatkan Patroli Atas Bajak Laut

    illustrasi

    Kawasan rawan berada di perairan dekat kepulauan Mangkai, Anambas dan Natuna

    VIVAnews - Pemerintah Indonesia diminta meningkatkan patroli lautnya di sebagian Laut China Selatan. Pasalnya, kian banyak berkeliaran bajak laut yang sering merampok kapal-kapal yang lewat di perairan tersebut.

    Desakan ini disampaikan oleh Biro Maritim Internasional (BMI) menyusul sembilan serangan bajak laut ke kapal yang melintas perairan tersebut dalam tiga minggu terakhir.

    Menurut BMI, para bajak laut yang menggunakan senjata api dan tajam kerap kali merampok kapal tanker, kapal pembawa uang atau barang berharga lainnya di perairan dekat kepulauan Mangkai, Anambas dan Natuna di sekitar barat laut Indonesia.

    Tahun ini saja, tercatat 26 perampokan terjadi di perairan yang digunakan sebagai rute transit kapal-kapal yang hendak menuju Selat Singapura atau Asia Timur dan Laut Pasifik ini. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu yang dilaporkan hanya terdapat tujuh serangan bajak laut.

    Menurut kepala pusat pelaporan bajak laut BMI, Noel Choong, bajak laut biasanya menyerang pada malam hari dan mereka menyerang dua atau tiga kali dalam sehari.

    Serangan terakhir terjadi pada tanggal 16 Agustus. Enam orang bajak laut mendarat dan merampok kapal tanker Panama lalu berhasil melarikan diri.

    “Tiga awak kapal terluka pada serangan terakhir itu. Sepertinya lebih dari satu kelompok bajak laut yang beroperasi di daerah tersebut. BMI sangat prihatin dengan meningkatnya angka pembajakan dan kami telah mengirimkan surat kepada dinas terkait di Indonesia meminta mereka untuk meningkatkan patroli di area ini,” ujarnya seperti dilansir dari laman Associated Press.

    BMI juga menyerukan kepada para kapal yang melintas daerah ini untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap bajak laut. Biasanya bajak laut membatalkan serangan mereka jika mereka sudah terdeteksi sebelumnya. (Associated Press)

    Sumber: VIVAnews - Pemerintah Indonesia diminta meningkatkan patroli lautnya di sebagian Laut China Selatan. Pasalnya, kian banyak berkeliaran bajak laut yang sering merampok kapal-kapal yang lewat di perairan tersebut.

    Desakan ini disampaikan oleh Biro Maritim Internasional (BMI) menyusul sembilan serangan bajak laut ke kapal yang melintas perairan tersebut dalam tiga minggu terakhir.

    Menurut BMI, para bajak laut yang menggunakan senjata api dan tajam kerap kali merampok kapal tanker, kapal pembawa uang atau barang berharga lainnya di perairan dekat kepulauan Mangkai, Anambas dan Natuna di sekitar barat laut Indonesia.

    Tahun ini saja, tercatat 26 perampokan terjadi di perairan yang digunakan sebagai rute transit kapal-kapal yang hendak menuju Selat Singapura atau Asia Timur dan Laut Pasifik ini. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu yang dilaporkan hanya terdapat tujuh serangan bajak laut.

    Menurut kepala pusat pelaporan bajak laut BMI, Noel Choong, bajak laut biasanya menyerang pada malam hari dan mereka menyerang dua atau tiga kali dalam sehari.

    Serangan terakhir terjadi pada tanggal 16 Agustus. Enam orang bajak laut mendarat dan merampok kapal tanker Panama lalu berhasil melarikan diri.

    “Tiga awak kapal terluka pada serangan terakhir itu. Sepertinya lebih dari satu kelompok bajak laut yang beroperasi di daerah tersebut. BMI sangat prihatin dengan meningkatnya angka pembajakan dan kami telah mengirimkan surat kepada dinas terkait di Indonesia meminta mereka untuk meningkatkan patroli di area ini,” ujarnya seperti dilansir dari laman Associated Press.

    BMI juga menyerukan kepada para kapal yang melintas daerah ini untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap bajak laut. Biasanya bajak laut membatalkan serangan mereka jika mereka sudah terdeteksi sebelumnya. (Associated Press)

    Sumber: VIVA NEWS
    Readmore --> RI Diminta Tingkatkan Patroli Atas Bajak Laut

    Muladi: Perang Jalan Terakhir

    JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melulu mendapat hujatan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi justru angkat topi atas pidato Presiden SBY di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (1/9/2010) malam.

    "Banyak mudharatnya kalau kita mengambil kekerasan, apalagi menutup kedubes. Perang dan penutupan hubungan diplomatik merupakan upaya terakhir," ujar Gubernur Lemhannas Muladi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

    Menurut Muladi, penyelesaian secara diplomasi merupakan langkah tepat mengingat Indonesia menjadi pelopor berdirinya ASEAN. "Jadi ini Indonesia diuji sampai seberapa jauh menjadi pelopor ASEAN," ungkapnya.

    Bukan hanya itu, lanjut Muladi, pilihan berdiplomasi dalam menyelesaikan sengkarut hubungan dengan Malaysia lantaran belum terjadi agresi atas kedaulatan Indonesia.

    "Ini tidak ada agresi, dan kita juga tidak agresi. Karena kalau ada agresi, ada ketentuan dalam hukum internasional, agresi itu kejahatan internasional, dan bisa dihadapi secara kolektif," urainya.

    Mantan Menteri Kehakiman ini menjelaskan, permasalahan krusial saat Ini hanya sebatas perselisihan perbatasan karena belum adanya perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.

    "Semalam isi pidato SBY subtansial, tapi memang dengan penampilan lunak," katanya seraya berharap Menlu Marty Natalegawa menindaklanjuti pidato SBY secara tajam.

    "Saya berharap Menlu (Marty Natalegawa) seperti Ali Alatas, harus sistematis, dan penguasaan hukum internasional kuat," ujarnya.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Muladi: Perang Jalan Terakhir

    Pidato Presiden Turunkan Wibawa Militer

    JAKARTA, KOMPAS.com- Banyak kalangan sebenarnya sangat berharap Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi malam di Mabes TNI Cilangkap merupakan penyataan sikap yang tegas. Apalagi pidato itu sengaja dipilih di tempat yang merupakan simbol kekuatan negara, yakni Markas Besar TNI.

    Akan tetapi, harapan itu kemudian pupus begitu mendengar isi pidato Presiden yang cenderung lembek. Bukannya meningkatkan wibawa bangsa dengan berpidato di Mabes TNI, Presiden SBY malah dinilai merendahkan bahkan melecehkan militer negeri ini.

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Kamis (2/9/2010), di Jakarta. "Pidato itu diucapkan di markas tentara. Sebelumnya kita bangga karena terkesan berwibawa dan kuat. Tapi ternyata hasilnya seperti yang tadi malam, maka saya pikir tentara telah dilecehkan Presiden," ungkapnya dalam jumpa pers di Jakarta.

    Seharusnya, kata dia, Presiden berpidato sebagai panglima tertinggi TNI. Bukan sebagai diplomat yang mengutamakan kompromi.

    Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza damanik bahkan menilai, dengan isi pidato seperti itu Presiden sangatlah tidak patut memilih tempat di Markas Besar TNI. Pasalnya, hal ini akan banyak berimplikasi pada manuver tentara dan polisi Malaysia yang akan semakin sering melihat kewibaan aparat perairan Indonesia tidak mendapat dukungan dari kepemimpinan SBY.

    "Ini sinyal buruk dalam mempertahankan kedaulatan RI ke depan," tandas Riza.

    Seperti diberitakan, tadi malam Presiden SBY menyampaikan pidatonya di Mabes TNI, Cilangkap untuk menyikapi ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam pidatonya, Presiden menekankan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur diplomasi dengan menekankan aspek histris dan ekonomi yang banyak disumbangkan Malaysia untuk Indonesia.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Pidato Presiden Turunkan Wibawa Militer

    Menhan Sampaikan Pencapaian Kebijakan Pertahanan


    Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi jajaran pejabat Kementerian Pertahanan berbuka puasa bersama dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Massa, Selasa (31/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menhan menyampaikan kebijakan – kebijakan Kemhan di bidang legislasi, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

    Hadir mendampingi Menhan antara lain Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Heryanto, S.IP, M.A, dan sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemhan. Sementara itu dari media massa hadir Pemred dan wartawan Media Massa cetak maupun elektronik .

    Acara berbuka puasa bersama tersebut didahului dengan penyampaian oleh Menhan tentang kebijakan di bidang pertahanan negara yang telah dan akan diselesaikan Kemhan antara lain di bidang legislasi, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

    Terkait dengan kebijakan di bidang legislasi, Menhan mengatakan bahwa kurang dari satu tahun ini Kemhan telah menyelesaikan dua Undang Undang yaitu Undang Undang antara RI dengan Brunei Darussalam tentang perjanjian kerjasama pertahanan dan Undang Undang Perjanjian RI dengan Singapura tentang Perbatasan.

    Sedangkan dari lima Undang Undang yang belum diselesaikan, ada tiga Undang Undang diantaranya sudah masuk Prolegnas dan siap untuk dibahas antara pemerintah dengan DPR yaitu Undang Undang Kamnas, Komcad dan KKIP. Sementara itu, dua Undang Undang lainnya yaitu Undang Undang Rahasia Negara dan Peradilan Militer baru akan dibahas pada tahun depan.

    Terkait dengan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, Menhan menjelaskan banyak hal sudah dicapai oleh Kemhan diantaranya telah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) dan Road Map tentang revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

    Menurut Menhan, salah satu hal yang membanggakan adalah beberapa waktu yang lalu Kemhan telah meresmikan pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal. Pembangunan Kapal Perang PKR yang merupakan persembahan anak bangsa tersebut akan dibuat oleh industri stratgis dalam negeri di PT. PAL, Surabaya.

    Pada tahun ini, Kemhan juga berencana akan mendeklarasikan pembangunan kapal selam di dalam negeri. “Sekarang jajaran Kemhan sedang mencari satu master plan bagaimana kita dapat membangun kapal selam di Indonesia”, ungkap Menhan.

    Selain itu, Menhan menambahkan pada tahun ini Kemhan juga akan menyelesaikan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), pembentukan produk Litbang Kemhan dan Alutsista produk domestik.

    Sementara itu terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI yang merupakan salah satu prioritas Kemhan, Menhan menjelaskan bahwa telah menyelesaikan Perpres dan Permenhan tentang pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di perbatasan. Pemberian tunjangan tersebut telah efektif berlaku mulai bulan Januari 2010.

    “Pemerintah juga telah menaikan tunjangan lauk pauk dari 35 ribu menjadi 40 ribu per hari dan penyediaan perumahan bagi prajurit TNI”, tambah Menhan.

    Lebih lanjut Menhan menambahkan, untuk meningkatkan kesejehteraan prajurit TNI pada saat ini Kemhan juga sedang mengupayakan reformasi birokrasi, remunerasi, dan penyelesaian MoU tentang kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Melalui MoU ini, Kemhan berupaya agar prajurit TNI juga dapat berobat dan memeriksakan kesehatannya di Pukesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah lainnya.

    Sumber: DMC
    Readmore --> Menhan Sampaikan Pencapaian Kebijakan Pertahanan

    TNI AU Latihan Tempur di Lumajang

    SURABAYA (Pos Kota)- Ratusan prajurit TNI Koops AU II menggelar latihan perang di Pantai Selatan Lumajang dan lapangan tembak di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, Kamis (2/9) pukul 05:30 WIB. Tema latihan rutin tahunan TNI AU itu dinamakan Sikatan Daya 2010 dan dipantau oleh Pangkoopsau II, Marsekal Muda TNI R. Agus Munandar.

    Dalam latihan bersama kesatuan Koops AU II diikuti dari kesatuan Lanud Iswahyudi, Hasanuddin, Abdurahman Saleh dan Paskhas. Sedangkan pesawat tempur yang dikerahkan, Sukoi sebanyak 2 pesawat, F 16 sebanyak 4 pesawat, F5 sebanyak 4 pesawat, Hawk MK5 sebanyak 3 pesawat dan Hercules 2 pesawat.

    Menurut Marsekal Muda, Agus Munandar, latihan sikatan daya adalah latihan tempur di kesatuan Koops AU II medan perang. Dimana pesawat tempur sebagai pelumpuh daerah konfilk yang dikuasai musuh. Setelah dikuasai nantinya ada tim penyusup, kemudian Pasukan Khas TNI AU menguasai wilayah dengan terjun Payung.

    “Kami ingin mengetahui kesiapaan prajurit jika dibutuhkan untuk bertempur melawan pengacau negara,” jelas Agus Munandar didampingi Komadan Lanud Abdurahman Saleh – Malang, Marksekal Dwi Putranto.

    Dengan hasil latihan yang diperagakan prajurit AU II, Agus mengaku sangat kagum dengan sejumlah pesawat tempur yang membidik sasaran selalu tepat. Selain itu, kerjasama parjurit sudah maksimal dan tetap pada satu komando.”Latihan hari ini sunggu Excelent,” ungkap Jendral bintang dua itu.

    Tinggal Tunggu Perintah

    Meski presiden SBY lebih mementingkan jalur diplomasi menghadapi Malaysia namun TNI-AU telah menggelar persiapan dengan latihan perang di pantai Lumajang.

    Pangkops AU II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar mengatakan bahwa prajuritnya siap tempur di medan perang jika dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. “Kami tinggal tunggu komando dari presiden jika kami disuruh perang nantinya,” kata Agus Munandar dengan tegas pada sejumlah wartawan.

    Menurut Agus, terkait konflik Indonesia- Malaysia pihaknya tidak tahu menahu, namun jika dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan RI dan ada perintah komando siap menjalankan. “Pokoknya Koops AU II, parjuritnya siap tempur dan ditugaskan bila dibutuhkan,” tambahnya.

    Sumber: POS KOTA
    Readmore --> TNI AU Latihan Tempur di Lumajang

    TNI AL Tangkap Lagi 4 Kapal Malaysia di Ambalat

    illustrasi

    TRIBUNNEWS.COM- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Hasanuddin-366 menangkap semua kapal pencuri ikan berbendera Malaysia yang sedang melakukan illegal fishing di perairan Karang Unarang, Ambalat, Kalimatan Timur.

    Sikap personel TNI AL itu seolah tak ada ampun dengan ulah 4 kapal kapal penangkap ikan berbendara Malaysia yang dianggap memasuki perairan Indonesia di Karang Unarang.

    Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Letkol Laut Yayan Sugiana, di Surabaya, mengatakan, kapal dari negara tetangga itu telah melanggar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

    Menurut dia, penangkapan itu bermula saat personel TNI-AL melakukan patroli keamanan di laut wilayah perbatasan RI-Malaysia dengan menggunakan KRI Hasanuddin yang dikomandani Letkol Laut (P) Retiono Kunto.

    Saat melintas di perairan Karang Unarang, KRI Hasanuddin memergoki kapal-kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

    "Pengamatan lewat radar KRI diketahui ada sejumlah kapal sedang berada di wilayah laut Indonesia dan setelah didekati kapal-kapal tersebut menggunakan bendera Malaysia sedang melakukan pemindahan muatan ikan tangkapan ke kapal penumpang berbendera Malaysia juga" kata Yayan dikutip wartakota, Rabu (1/9/2010)

    Melihat posisi kapal-kapal Malaysia tersebut berada di wilayah laut Indonesia, maka tim dari KRI Hasanuddin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Selain ditemukan sejumlah ikan hasil curian, kapal Malaysia itu juga tidak dilengkapi surat izin penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia.

    Empat kapal ikan Malaysia yang ditangkap di sekitar Perairan Karang Unarang itu, masing-masing MV Kuba 1 berbobot 32 gross ton (GT) dengan nakhoda Jupri, warga negara Malaysia dan 12 orang ABK berkerwarganegaraan Indonesia serta sejumlah ikan dari berbagai jenis.

    Selain itu MV Marikidi dengan nakhoda Irwan (Malaysia) dan 13 orang ABK (Indonesia) serta sejumlah ikan hasil curian; MV 3581 dengan nakhoda Akmal (Malaysia) dan dua orang ABK (Indonesia); dan MV 99 dengan nakhoda Satari (Malaysia) dan dua orang ABK (Indonesia).

    "Saat ini keempat kapal Malaysia beserta nakhoda dan sejumlah ABK serta barang bukti diamankan di Lanal (Pangkatan TNI Angkatan Laut) Nunukan, Kaltim, untuk penyidikan lebih lanjut," kata Yayan.

    Sumber: TRIBUN
    Readmore --> TNI AL Tangkap Lagi 4 Kapal Malaysia di Ambalat

    Masalah Perbatasan Laut

    Penetapan garis pangkal perairan kepulauan (archipelagic waters) Indonesia di utara dan timur Pulau Bintan pada dasarnya sudah tidak menjadi persoalan lagi.

    Daftar-daftar koordinat terakhir dari garis-garis pangkal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 47 (9) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), telah didaftarkan di Sekretariat PBB tanggal 4 Maret 2009 dan oleh PBB telah diedarkan ke seluruh dunia. Di samping itu,sudah ada garis perbatasan laut teritorial antara Indonesia dan Singapura sejak tahun 1973.Ke sebelah barat dari garis batas 1973 ini, Indonesia dan Singapura juga sudah menyetujui perpanjangannya dengan perjanjian tanggal 10 Maret 2009 dan telah diratifikasi oleh DPR RI dengan UU No 4/2010 tanggal 20 Juni 2010.

    Perjanjian Indonesia-Singapura 1973 menentukan enam titik perbatasan yang ke sebelah timurnya berakhir sekitar antara Pulau Batam dengan sekitar Changi Airport. Juga sudah ada Persetujuan Indonesia-Malaysia tentang Batas Landas Kontinen di Laut China Selatan yang berhenti sekitar 12 mil dari pantai masing-masing di Johor dan Bintan sebelum mencapai batu karang Pedra Branca.

    Jadi, antara titik paling timur Perjanjian Indonesia Singapura 1973 dan titik paling barat Persetujuan Indonesia-Malaysia tentang Batas Landas Kontinen memang belum ada persetujuan tentang garis batas maritim. Persoalan terutamanya adalah ada konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura mengenai kelompok batu karang Pedra Branca (Batu Putih) yang terletak di mulut Laut China Selatan sebelum memasuki Selat Singapura.Singapura dan Malaysia sudah lama mempertengkarkan kepemilikan atas Pedra Branca tersebut.

    Kelompok Pedra Branca terdiri dari tiga batu karang yaitu, pertama, yang paling utara berhadapan dengan Johor (terbesar) terdiri dari batu karang Pedra Branca yang luasnya kira-kira 8.560 meter persegi pada waktu pasang surut. Panjangnya adalah kira-kira 137 meter dan lebarnya sekitar 60 meter. Letaknya kira-kira 24 mil laut di sebelah timur Singapura, 7,7 mil laut dari Johor,7,6 mil laut dari Pantai Pulau Bintan. Di batu karang tersebut Inggris/Singapura sudah sejak lama membangun fasilitas pelayaran (mercu suar) dan lapangan helikopter.

    Kedua, di sebelah selatan dari Pedra Branca terdapat Middle Rocks yang terdiri dari tumpukan dua batu karang kecil yang terpisah satu sama lain sekitar 250 meter.Tingginya antara 0,6 dan 1,2 meter di atas permukaan air pada waktu pasang naik. Middle Rocks terletak 0,6 mil di sebelah selatan Pedra Branca. Ketiga, paling selatan adalah South Ledge yaitu sebuah batu karang yang kelihatan pada waktu pasang surut (low tide elevation). Letaknya 1,7 mil sebelah selatan Middle Rocks dan 2,2 mil laut di barat daya Pedra Branca.

    Lawan Diplomasi?

    Sementara itu,Malaysia dalam peta lautnya tahun 1979 memasukkan kelompok Pedra Branca dalam laut teritorial Malaysia, yang diprotes oleh Singapura dan tidak diakui oleh Indonesia. Setelah melalui proses yang lama, Malaysia dan Singapura akhirnya membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Sementara itu, Indonesia tidak pernah mengklaim Kelompok Pedra Branca sebagai bagian dari titik pangkalnya walaupun jaraknya kurang dari 12 mil dari Bintan.

    Mahkamah Internasional dalam bulan Mei 2008 memutuskan bahwa Pedra Branca adalah punya Singapura, Middle Rocks adalah punya Malaysia, dan South Ledge adalah milik negara di laut teritorial siapa batu karang South Ledge itu berada. Karena itu, persoalan yang selama ini di hadapi antara lain adalah: Pertama, dengan siapa Indonesia harus berunding mengenai penentuan garis batas laut teritorial di daerah itu, dengan Malaysia atau dengan Singapura?

    Hal itu tetap tidak jelas sampai sekarang. Kedua,apa hak “maritime zone” ketiga batu karang tersebut? Dalam ketentuan Hukum Laut ada Pasal 121:3 yang mengatakan bahwa ”rocks yang can not sustain human habitation or economic life of their own, tidak berhak atas zone ekonomi dan continental shelf.”

    Tidak jelas apakah rocks tersebut berhak atas laut teritorial Dalam Konvensi Hukum Laut ada ketentuan tentang artificial islands, installations, and structures di ZEE dan landas kontinen yang hanya berhak atas “safety zone”di tengah laut, yaitu sampai maksimum 500 meter di sekeliling instalasi tersebut (Pasal 60:4 dan Pasal 80 UNCLOS).

    Ada gejala bahwa Singapura berpendapat bahwa rocks di Pedra Branca itu pun bukan hanya mempunyai laut teritorial 12 mil tapi juga berhak atas ZEE dan landas kontinen.Tentunya itu akan membuat masalahnya menyangkut Indonesia pula karena keinginan Singapura tersebut bisa pula mempengaruhi laut teritorial,ZEE,dan landas kontinen Indonesia.

    Memperhatikan sikap Indonesia dalam permasalahan Sipadan- Ligitan,maka pulau-pulau yang sangat kecil yang berhadapan dengan daratan yang sangat luas tidak bisa disamakan haknya dan karena itu tidak perlu harus merupakan garis tengah dan sama jarak. Mengingat kecilnya ketiga batu karang itu,kiranya Indonesia akan sulit menerima prinsip sama jarak antara ketiga titik itu dengan Pulau Bintan.

    Kiranya Indonesia akan berpegang kepada prinsip sama jarak antara Johor dan Pulau Bintan dengan menganggap kedudukan Pedra Branca sebagai “special circumstances”. Paling-paling Pedra Branca diberi hak “safety zone” 500 meter mengingat di atas Pedra Branca sudah ada mercu suar dan lapangan helikopter. Karena itu, garis batas laut teritorial Indonesia di utara Pulau Bintan harus diukur kira-kira sama jarak antara Bintan dan Johor.

    Tripartit

    Pembicaraan antara kedudukan Pedra Branca dalam soal penentuan batas laut teritorial ini kiranya akan perlu dijajaki dalam konteks tripartit (Indonesia-Malaysia- Singapura), apalagi setelah putusan Mahkamah Internasional mengenai Pedra Branca. Sementara itu,penentuan garis batas laut teritorial antara Indonesia (Batam-Bintan) dengan Singapura (Changi) dan Malaysia (Johor) juga perlu dilakukan menuju ke timur dari titik paling timur Per j a n j i a n I n d o n e s i a - Singapura 1973 sampai ke dekat Pedra Branca.

    Tentunya garis batas laut teritorial Indonesia ke timur dari Pedra Branca juga harus ditetapkan sampai ke titik paling barat dari persetujuan Indonesia-Malaysia tentang batas landas kontinen. Memperhatikan hal-hal di atas, maka kiranya peristiwa Tanjung Berakit yang baru lalu antara Indonesia dan Malaysia kiranya jelas terjadi dalam batas laut teritorial Indonesia, baik jika diukur dari ketiga karang Pedra Branca ataupun garis tengah antara Pantai Johor dengan garis pangkal perairan kepulauan Indonesia di daerah tersebut.

    Dengan demikian, maka sangat wajarlah jika Indonesia memprotes tindakan Malaysia, apalagi memprotes perlakuan Malaysia terhadap pejabat/petugas resmi Indonesia di laut.Keras lunaknya protes tersebut tentu perlu memperhatikan hubungan antara kedua negara, termasuk kerja sama Indonesia- Malaysia-Singapura selama 40 tahun terakhir dalam pengelolaan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka-Selat Singapura.

    Indonesia juga perlu melanjutkan usahanya yang telah dimulai sejak lebih dari 40 tahun yang lalu untuk menetapkan berbagai batas maritim antara Indonesia dengan tetangganya, baik batas laut teritorial maupun ZEE, dan penyelesaian masalah-masalah perbatasan lainnya.Batas yang jelas dan disepakati antara tetangga/negara akan dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama; sebaliknya batas yang tidak jelas akan menimbulkan kerancuan-kerancuan.

    Akhirnya, peristiwa Tanjung Berakit ini sepatutnya dapat meningkatkan perhatian kita untuk memperkuat unsur-unsur penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia di laut. Baik dengan menambah ataupun meningkatkan kemampuan peralatan maupun teknologi pengamanan, pertahanan dan pengelolaan laut, antara lain dengan meningkatkan porsi anggaran untuk maksud-maksud tersebut.

    Sumber: SINDO
    Readmore --> Masalah Perbatasan Laut

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.