ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4795) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (448) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (226) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Saturday, July 24, 2010 | 10:11 PM | 0 Comments

    TNI AL Butuh Kapal Patroli

    BENGKULU, KOMPAS.com - Pangkalan Angkatan Laut (AL) Bengkulu butuh kapal patroli guna mengamankan hasil laut dari pencuri dan penjarah di Pulau Enggano.

    "Untuk meningkatkan pengamanan oleh pasukan di lapangan masih memerlukan dukungan sarana berupa kapal patroli sehingga keamanan laut di daerah itu dapat ditingkatkan," kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bengkulu Letkol Laut Dery Trie Sananto Suhendi di Bengkulu, usai pelantikan Pengda Provinsi POSSI, Sabtu (24/7/2010).

    Dengan sarana yang terbatas pengamanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga aksi tersebut masih terjadi. Namun, sudah dapat diatasi dengan bantuan masyarakaat setempat.

    Keberadaan pasukan yang ada di daerah itu dapat menciptakan keamanan secara maksimal apalagi sarana sudah tersedia di pulau yang luasnya mencapai 402 kilometer persegi itu.

    Saat ini dengan personel sebanyak lima orang yang bertugas melakukan pengamanan terhadap kekayaan laut di daerah itu masih lemah disebabkan sarana TNI AL masih kurang sehingga masyarakat setempat merasakan pelayanan lamban, katanya.

    Dia mengatakan terciptanya pengamanan di pulau jarak tempuh laut 12 jam itu berkat bantuan beberapa unsur pemerintah yaitu Kepolisian, TNI AD dan masyarakat setempat sehingga aksi pencurian ikan dapat dicegah. "Kita masih bersyukur kegiatan yang dilakukan para penjarah tersebut dapat berkurang karena masyarakat setempat cukup proaktif dalam memberantas aksi tersebut," katanya.

    Aksi pencurian ikan di daerah itu dilakukan dengan cara pengeboman di titik tertentu yang dilakukan nelayan dari luar Bengkulu.

    Pulau yang memiliki kekayaan alam laut tersebut harus mendapat pengamanan yang ketat supaya tidak terjadi aksi pencurian yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah ini.

    Selain itu masih banyak kekayaan lain yang terdapat di daerah ini seperti terdapatnya bangunan bersejarah serta beberapa objek wisata.

    Semua itu merupakan aset daerah yang harus dijaga oleh pemerintah dan masyarakat sehingga keberdaannya dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat setempat, ujarnya.


    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> TNI AL Butuh Kapal Patroli

    Korsel-AS Gelar Latihan Militer Bulan Depan


    SEOUL--MI: Latihan militer tahunan gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat akan diselenggarakan pada Agustus sesuai jadwal, lain dari latihan militer skala besar yang akan dimulai pekan depan.

    Dua negara sekutu itu mengumumkan pada awal pekan ini akan menggelar latihan militer bersama empat hari di lepas pantai timur Semenanjung Korea, yang dimulai Minggu (25/7). Latihan dilakukan sebagai unjuk kekuatan kepada Korea Utara, yang dituduh menenggelamkan kapal perang Korea Selatan Cheonan, 26 Maret, yang menewaskan 46 pelaut.

    Pada Jumat, sekutu mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan latihan tahunan "Ulchi Freedom Guardian (UFG)" dari 16-26 Agustus, sesuai jadwal. Latihan tahun ini, menurut mereka, dirancang untuk memastikan persekutuan bersiaga penuh menghadapi provokasi potensial apapun.

    Korea Selatan dan AS akan memberi tahu Korea Utara tentang latihan militer Agustus itu sebelum dimulai pada pertemuan tingkat kolonel di desa perbatasan Panmunjom, yang digelar untuk membahas tenggelamnya kapal Cheonan.

    Latihan-latihan pekan depan akan melibatkan kapal induk AS berbobot 97.000 ton USS George Washington, sekitar 20 kapal dan lebih dari 200 pesawat terbang di samping 8.000 personil militer.

    Korea Utara membantah terlibat dalam tenggelamnya kapal itu dan mengancam perang jika pihaknya dijatuhi sanksi-sanksi atas tenggelamnya kapal tersebut. Sekitar 28.500 tentara AS kini ditempatkan di pangkalan Korea Selatan, sebagai peninggalan Perang Korea 1950-1953.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Korsel-AS Gelar Latihan Militer Bulan Depan

    Laporan Kuartal ke 3 Pertahanan dan Keamanan Indonesia tahun 2010


    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan pada bulan Februari 2010 bahwa revitalisasi industri pertahanan merupakan salah satu dari 15 program yang presiden telah disorot. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berbicara tentang tekadnya untuk mengurangi ketergantungan pada peralatan pertahanan diimpor oleh peningkatan pembelian dari industri dalam negeri, ada sedikit kemajuan sejak program ini dimulai pada 2007. Ada tidaknya rencana atau model penganggaran.

    Menurut sebuah artikel oleh dua ahli pembelian alutsista di Jakarta Post pada bulan Februari, apa yang dibutuhkan reformasi akuisisi strategi pertahanan, kebijakan dan proses. Harus ada menurunnya skala dari praktek-praktek yang memberikan preferensi untuk pengadaan alustsista asing. Ada juga harus menjadi manajemen pembelian secara bernimanbungan, sehingga menjamin pengeluaran secara konsisten dan mengarah kepada peningkatan kemampuan pertahanan serta kesinambungan industri pertahanan dalam negeri.

    KSAU Marsekal Imam Sufaat, mengumumkan bahwa Angkatan Udara berencana untuk membeli 16 Embraer EMB Super Tucano yang pesawat tempur serangan ringan dan sebagai pesawat pemantau untuk menggantikan penuaan pesawat OV-10 Bronco. Indonesia terus menerus mencari sumber-sumber pengadaan untuk alutsista dari negara-negara Eropa Timur, serta China dan negara-negara Amerika Selatan, untuk menurunkan ketergantungan pada Amerika Serikat. Hal ini untuk menghindari risiko terkena embargo dari Amerika Serikat. Presiden Yudhoyono telah mencatat bahwa Indonesia masih terancam oleh kemungkinan serangan teroris, bahkan setelah penangkapan baru-baru ini militan senior. Dia mendesak 'semua orang Indonesia untuk menjaga negara dari ancaman terorisme, dan kepada semua pemimpin provinsi dan kepala daerah harus waspada dan memberikan kontribusi untuk pencegahan terorisme'.

    perekonomian Indonesia telah tumbuh sebesar 5,7% y-o-y yang sangat mengesankan dalam riil di Q110. Kami mengharapkan ekonomi tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2010, dan kemudian tingkatkan ke arah 5,7% pada tahun 2011.

    konsumsi swasta dan investasi merupakan penggerak utama pertumbuhan. Tingkat pengangguran mencapai lima tahun rendah sebesar 7,1% pada bulan Februari dan bisa ditekan lebih rendah, ke 6,8% diharapkan akhir tahun 2010. Indonesia memiliki tingkat inflasi yang relatif stabil. Ditambah dengan pertumbuhan investasi yang kuat dan meningkatnya pendapatan per kapita, menunjukkan bahwa konsumen Indonesia akan memiliki daya beli lebih besar dari waktu ke waktu. Sementara itu, pertumbuhan investasi telah kuat dan kemungkinan akan tetap demikian selama periode proyeksi kami (sampai 2014). Faktor yang sama mendukung pertumbuhan konsumsi swasta - suku bunga pinjaman yang rendah dan pertumbuhan upah yang kuat - juga harus meningkatkan pertumbuhan investasi.

    Namun, konsumsi pemerintah menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan, menyusut oleh yoy 8,8% di Q110. Lambat pencairan anggaran dan mundurnya di stimulus belanja alasan ini menyebabkan kekurangan dana. Pemerintah memiliki catatan buruk dari pengeluaran anggaran yang dialokasikan. Namun resiko terbesar untuk pertumbuhan eksternal, terutama kelemahan yang lebih besar dari perkiraan dalam ekonomi utama, seperti Amerika Serikat, zona euro dan mungkin Cina.

    Sumber: OFFICIAL WIRE
    Readmore --> Laporan Kuartal ke 3 Pertahanan dan Keamanan Indonesia tahun 2010

    Korut Ancam Gunakan Kekuatan Nuklir


    SEOUL, KOMPAS.com — Korea Utara (Korut), Sabtu (24/7/2010), mengancam menggunakan kekuatan nuklir sebagai reaksi atas latihan gabungan Angkatan Laut Amerika Serikat-Korea Selatan yang dimulai akhir pekan ini.

    Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) menyiarkan pernyataan Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara (NDC) yang menyatakan, Korea Utara siap untuk perang "pembalasan suci".

    Amerika Serikat dan Korea Selatan telah mengumumkan latihan angkatan laut gabungan, dimulai hari Minggu, dalam apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk mencegah perilaku agresif Korea Utara. "Semua manuver perang itu tidak lain hanyalah provokasi langsung yang ditujukan untuk menahan Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dengan kekuatan senjata untuk semua maksud dan tujuan," kata NDC.

    "Tentara dan rakyat Korea Utara akan dengan sah melawan dengan kekuatan nuklir mereka, latihan perang nuklir terbesar yang pernah digelar oleh Amerika Serikat dan kekuatan bonekanya, Korea Selatan."

    Komentar itu muncul setelah Korea Utara, Jumat, mengancam akan melakukan reaksi fisik pada latihan gabungan antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan Korea Selatan itu, sementara Amerika Serikat menuduh Pyongyang melancarkan kampanye provokasi. Perang kata-kata mendominasi pertemuan puncak Forum Keamanan Asia-Pasifik di Hanoi yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Korea Utara Pak Ui Chun, Jumat.

    Ketegangan cukup tinggi di Semenanjung Korea sejak insiden tenggelamnya kapal perang Korea Selatan pada bulan Maret, yang menewaskan 46 pelaut. Korea Selatan dan Amerika Serikat mengutip temuan dari tim penyelidik yang melibatkan pakar lokal dan asing yang menuduh Korea Utara menembakkan torpedo kepada kapal perang itu di dekat perbatasan Laut Kuning yang disengketakan. Korea Utara menyangkal hal itu.

    Dalam sebuah unjuk kekuatan, dua sekutu mengumumkan latihan gabungan angkatan laut utama selama empat hari, dimulai pada Minggu, yang melibatkan 200 pesawat dan 20 kapal termasuk sebuah kapal induk di Laut Jepang (Laut Timur).

    Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan, latihan itu akan menjadi yang pertama dalam serangkaian latihan gabungan Angkatan Laut, sekitar 10 latihan, dalam beberapa bulan mendatang.

    Amerika Serikat juga mengumumkan sanksi lebih lanjut yang ditujukan untuk menghentikan Korea Utara yang kekurangan uang, dari upaya melakukan penjualan senjata nuklir atau materi lain, serta memblokir kegiatan pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya.

    Namun NDC, Sabtu, memperingatkan bahwa Korea Utara, yang melakukan uji coba atom pertamanya pada 2006, akan membangun penangkal nuklirnya sendiri.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Korut Ancam Gunakan Kekuatan Nuklir

    Detik-detik Jatuhnya Pesawat Hornet Canada's Air Force


    Pilot Keluar Menggunakan Kursi Pelontar


    Pesawat Terjun Bebas


    Bagian Depan Hancur dan Terbakar


    Pesawat Hornet Hancur

    Sebuah pesawat tempur Kanada jenis F-18 Hornet jatuh dan terbakar saat sesi latihan untuk Alberta International Airshow di bandara county Lethbridge di bagian barat daya provinsi Alberta, Kanada, Jumat (23/7) siang waktu setempat. Belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut, namun pesawat yang dipiloti Kapten Brian Bews tersebut dilaporkan terbang rendah sebelum jatuh. Brian sendiri selamat dari kecelakaan tersebut setelah terjun dengan kursi pelontar

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Detik-detik Jatuhnya Pesawat Hornet Canada's Air Force

    Menhan AS Harus Awasi Tentaranya agar tidak Langgar HAM

    illustrasi Pelanggaran HAM

    JAKARTA--MI: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates, agar lebih banyak perhatian untuk mengurusi tentaranya di Irak dan Afganistan sehingga tak melanggar hak asasi manusia.

    "Ketimbang datang di Indonesia lalu harus ikut terlalu jauh mengurus, malah mendikte Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka saya sarankan Robert Gates lebih baik mengurusi tentaranya di Irak dan Afganistan agar tak melanggar HAM," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu di Jakarta, Jumat (23/7).

    Ia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Menhan AS itu tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh TNI yang dihubung-hubungkan dengan bantuan militer. "Isi pernyataan itu (pelanggaran HAM TNI dan bantuan militer) sudah sangat tidak relevan lagi dan cenderung mendikte, apalagi kalau ada wacana memecat perwira TNI," kata Tubagus Hasanuddin menandaskan.

    Ia mengungkapkan pendidikan HAM di lembaga-lembaga TNI sekarang sudah sangat baik, sementara pelaksanaannya semakin terkontrol. "Perlu diketahui pula, DPR RI sampai sejauh ini tak mendapat laporan atau informasi dan temuan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan prajurit TNI di lapangan," ujarnya.

    Karenanya dia menegaskan pihaknya menghormati pernyataan Menhan AS sebagai masukan. "Akan tetapi, selaku bangsa berdaulat kita tak perlu tergantung kepada siapa pun untuk bekerja sama," katanya menandaskan.

    "Ini sesuai dengan perintah konstitusi kita yang mengarahkan penegakan prinsip-prinsip politik bebas aktif di dalam pergaulan antarbangsa. Kita tidak bisa didikte, juga tak ingin mengganggu kedaulatan negara lain," katanya menegaskan.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Menhan AS Harus Awasi Tentaranya agar tidak Langgar HAM

    Tidak Relevan Kaitkan HAM


    Komunitas Masyarakat Sipil dan Komunitas Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (23/7), untuk menyikapi pemulihan kerja sama antara Kopassus dan militer Amerika Serikat. Mereka berharap pencabutan embargo tidak memundurkan agenda reformasi penegakan HAM di Indonesia.

    Jakarta, Kompas - Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mengkritik pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates yang menghubung-hubungkan pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI dengan bantuan militer. Hal itu dia nilai tidak relevan lagi.

    ”Kalau memang AS punya data tentang pelanggar HAM, kasih ke kita, jangan hanya berputar-putar dan menekan,” kata Hasanuddin di Jakarta, Jumat (23/7). Hasanuddin menandaskan, dalam kerja sama harus ada kesetaraan.

    Hasanuddin, mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri, menanggapi kerja sama militer Indonesia dan AS yang ditandatangani Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Menhan AS Robert Gates sehari sebelumnya. Seusai bertemu Presiden, Gates mengatakan, AS akan memulai program kerja sama keamanan yang terukur dan bertahap dengan Kopassus.

    Dimulainya kerja sama itu, menurut Gates, merupakan hasil dari reformasi militer Indonesia selama satu dekade terakhir, profesionalisasi TNI, dan langkah-langkah Kementerian Pertahanan untuk merespons isu hak asasi manusia (HAM).

    Kerja sama militer kedua negara terhenti setelah prajurit TNI diduga melakukan pelanggaran HAM. Pemulihan kerja sama itu disebut-sebut dicapai ketika perwakilan pemerintah, Komisi I DPR, dan TNI, termasuk Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Lodewijk Paulus, menemui pemerintah dan kongres AS pada Maret lalu.

    Mengutip berita International Herald Tribune (23/7), sebagai persiapan langkah pencabutan embargo terhadap Kopassus, pihak AS meminta Pemerintah Indonesia menggusur sejumlah prajurit Kopassus yang masih aktif, yang diduga terlibat pelanggaran HAM pada masa lalu.

    Menurut Koordinator Kontras Usman Hamid, pemerintah sebaiknya membuka saja nama-nama prajurit Kopassus yang diminta untuk digeser itu dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. ”Sebetulnya ada tiga syarat yang diminta selain memindah sejumlah prajurit Kopassus . Dua syarat lain adalah diajukannya para pelanggar HAM tadi ke pengadilan dan penuntasan kejelasan aturan setiap tentara pelanggar HAM dibawa ke pengadilan umum,” ujarnya.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio membenarkan adanya pertemuan di AS itu. Saat itu Kemhan diwakili Direktur Analisa Lingkungan Strategis Brigjen Subekti. Akan tetapi, Wayan mengaku, pihaknya belum pernah tahu ada daftar nama prajurit Kopassus tertentu yang diminta digeser.

    Menanggapi pemulihan kerja sama itu, John M Miller, Koordinator Nasional East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), LSM yang dekat dengan senator yang menentang kerja sama AS dengan Kopassus, Patrick Leahy, mengatakan, Kopassus belum berbalik dari sejarah masa lalunya. Oleh karena itu, pemulihan kerja sama itu dinilai kontraproduktif terhadap usaha mencari keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

    Di kantor Kontras, Jakarta, aktivis HAM dan korban pelanggaran HAM juga menyesalkan pemulihan kerja sama militer tersebut. Pemerintah AS dinilai berstandar ganda dan tidak konsisten memperjuangkan HAM.

    Aktivis HAM yang pernah diculik, Mugianto, menilai, pemulihan kerja sama militer itu merupakan tindakan gegabah. Menurut dia, banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, seperti penculikan, kasus Semanggi I dan II, serta kerusuhan Mei 1998.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Tidak Relevan Kaitkan HAM

    17 Negara Dipastikan Ikut Sail Banda

    logo sail Banda

    Darwin, Kompas - Sebanyak 108 peserta dari 17 negara dipastikan berpartisipasi dalam Sail Banda 2010. Rencananya hari Sabtu (24/7) ini Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad melepas semua peserta tersebut di Darwin, Australia.

    Kemarin panitia melakukan berbagai persiapan akhir, termasuk menyiapkan dua kapal pengawas KRI Hiu Macan Tutul 01 dan KRI Hiu Macan 006 di Darwin. Kedua kapal ini akan mengawal peserta dengan kapal layar jenis Yacht dari Darwin hingga Pulau Banda, Maluku Tengah.

    Wartawan Kompas, Samuel Oktora, melaporkan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Anshori Zawawi yang ditemui di Darwin mengatakan, dari 108 peserta itu, 62 di antaranya nantinya menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    ”Mereka akan singgah di Alor, Lembata, Maumere, Ende, Ngada, Labuan Bajo, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya,” ujarnya.

    Sebanyak 46 peserta lainnya akan menuju Banda dan mengikuti reli layar. ”Dari jumlah itu, 12 peserta di antaranya akan mengikuti lomba layar dengan total hadiah 5.000 dollar AS,” kata Anshori.

    Perjalanan peserta reli dan lomba layar dari Darwin ini akan berakhir di Teluk Ambon, Maluku. Rencananya, setelah itu mereka mengikuti parade yang memeriahkan Sail Banda ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pencanangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional pada 3 Agustus 2010.

    Dua lokasi

    Dari Banda dilaporkan, Sail Banda yang akan berlangsung hingga 17 Agustus mendatang mengambil dua lokasi utama di Provinsi Maluku, yakni Kota Ambon dan Kepulauan Banda. Partisipasi warga menyambut kegiatan pariwisata bahari internasional ini diharapkan memberi dampak positif bagi perekonomian dan eksistensi budaya maritim masyarakat.

    Kepala Kampung Adat Ratu Naira Awad Senen kemarin mengatakan, tujuh kampung adat di Banda telah mempersiapkan diri dengan menggelar ritual membuat tempat sirih permisi untuk arwah nenek moyang. Selain itu, juga melakukan buka puang sebagai syarat utama sebelum tarian cakalele dipertunjukkan kepada pengunjung selama Sail Banda.

    Penggelaran acara-acara tersebut oleh setiap kampung adat selama dua pekan terakhir, menurut Awad, memang cukup menyita waktu dan energi. ”Warga harus menyiapkan sesajian yang dibutuhkan dan makanan untuk tamu dari kampung adat lainnya,” ujarnya.

    Subsidi dana sebesar Rp 10 juta dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk setiap kampung adat tidak cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan. ”Harga ikan saat musim timur ini meningkat karena ombak tinggi sehingga kebanyakan nelayan tidak melaut,” papar Awad.

    Selain kampung-kampung adat, mahasiswa bersama operator selam di Banda, Bandarin Divers, juga bergotong royong setiap hari membersihkan sampah yang terendam di antara terumbu karang di sekitar pulau-pulau di Banda. Salah satu pemandu selam, Rudi Auratu, mengatakan, pembersihan kawasan ini dilakukan tanpa dukungan dana pemerintah.

    Tokoh masyarakat Banda, Des Alwi, mengaku telah membangun rumah baru di tepi pantai Pulau Naira untuk tempat menginap Presiden Yudhoyono.

    ”Presiden sangat diharapkan bisa hadir di Banda karena sejak dahulu belum pernah ada Presiden yang datang ke daerah ini. Padahal, Banda merupakan tempat pengasingan tokoh-tokoh pendiri bangsa, seperti Mohammad Hatta, Sjahrir, Tjipto Mangunkusumo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Tanpa mereka, Indonesia tidak akan pernah ada,” kata Des Alwi mengingatkan.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> 17 Negara Dipastikan Ikut Sail Banda

    Morotai, Mutiara Terpendam


    Seperti halnya wilayah perbatasan lain, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang wilayahnya berada di perbatasan Indonesia-Filipina, hingga saat ini masih tergolong daerah tertinggal. Tampak perahu nelayan di tepian pantai Pulau Morotai, pekan lalu.

    Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, menjadi saksi sejarah Perang Dunia II yang mempertemukan Jepang dan Amerika Serikat beserta sekutunya pada 1944-1945. Pulau di tepian Samudra Pasifik, yang berbatasan dengan wilayah Filipina, itu dirasa sangat strategis sehingga mereka memperebutkannya. Ironis, sepanjang hampir 65 tahun kemerdekaan Indonesia, Morotai seperti tidak memiliki arti.

    Semasa pendudukan di Indonesia, Jepang menjadikan Morotai sebagai salah satu basis militer di Samudra Pasifik. Sekitar 200.000 tentara Jepang ditempatkan di sana sejak 1942. Begitu strategis keberadaan Pulau Morotai sehingga dua tahun berikutnya Amerika Serikat (AS) dan sekutunya mengerahkan kekuatan besar-besaran untuk merebut Morotai.

    Perang hebat berkecamuk di sana selama lebih kurang setahun. Pasukan AS yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur memenangi pertempuran itu dan menjadikan Morotai sebagai basis militer sekaligus pusat komando di Asia Pasifik. Mereka pun membangun tujuh landasan pacu pesawat dan pelabuhan untuk basis militer AS dan sekutunya dalam membangun serangan untuk menaklukkan Jepang. Setidaknya 250 pesawat tempur dan puluhan ribu tentara AS dan sekutu pernah mendarat di pulau itu.

    Di bawah pemerintahan republik ini, Morotai yang memiliki luas 2.456 kilometer persegi itu seperti dibiarkan begitu saja. Baru beberapa tahun belakangan Morotai mendapat perhatian, bahkan dimekarkan menjadi kabupaten pada 24 Maret 2009.

    Minim infrastruktur

    Kabupaten Pulau Morotai memiliki 33 pulau, 7 di antaranya berpenghuni. Penduduk Kabupaten Pulau Morotai yang mencapai 63.000 jiwa dan tersebar di 5 kecamatan dan 64 desa hingga saat ini masih menikmati pelayanan publik yang minim.

    Sarana pendidikan yang tersedia hanya satu SMK, tiga SMA, empat SMP, dan beberapa SD. Sarana kesehatan yang ada hanya satu rumah sakit daerah, yang merupakan peningkatan dari puskesmas, dan satu rumah sakit milik TNI Angkatan Udara. Itu pun paramedis yang ada tidak setiap hari di rumah sakit itu untuk melayani masyarakat.

    ”Kitong (kami) kalau sakit parah harus dibawa ke rumah sakit di Tobelo, naik perahu tiga jam kasih ongkos Rp 75.000 atau naik speedboat dua jam kasih ongkos Rp 100.000,” kata Alimudin (40), warga Morotai yang bekerja sebagai penarik becak bermotor (bentor).

    Infrastruktur listrik tenaga diesel yang menerangi Morotai juga masih minim. Listrik hanya menyala pada pukul 17.00 hingga pukul 13.00. Jika gelombang laut tinggi dan pasokan bahan bakar minyak yang diangkut kapal terganggu, hampir dipastikan tempo pemadaman listrik berlangsung lebih lama.

    Jalan yang teraspal juga masih minim dan belum menjangkau wilayah bagian utara Morotai. Sarana penunjang transportasi lain, seperti bandara dan pelabuhan, juga belum tertata secara optimal.

    Penjabat Bupati Morotai Sukemi Sahab dan Gubernur Maluku Utara Thaib Armayin mengakui wilayah perbatasan di Morotai selama ini belum banyak tersentuh pembangunan. Padahal, potensi sumber daya alam Morotai cukup besar. Sejumlah barang tambang, seperti batu bara, emas, mangan, dan nikel, ada di sana. Sumber daya laut, berupa ikan dan mutiara, juga melimpah. Justru yang mengeksploitasi dan mengambil manfaat dari sumber daya alam itu didominasi pihak asing.

    ”Masyarakat merasa tidak memperoleh sesuatu dari eksploitasi asing sehingga timbul keresahan. Pemerintah daerah selama ini juga hanya menerima royalti yang sangat sedikit kontribusinya bagi pembangunan,” kata Thaib.

    Dari sisi pariwisata, Morotai menyimpan potensi alam bawah laut yang masih terjaga terumbu karangnya. Belum lagi pesona puing kapal perang dan pesawat tempur yang tenggelam semasa Perang Dunia II.

    Ironinya, potensi wisata yang demikian besar itu belum menjadi daya tarik wisata dan belum dipromosikan dengan baik. Wisatawan mancanegara, Nico dari Italia dan Catherine dari Belgia, yang dijumpai di Morotai, pekan lalu, misalnya, justru datang karena kesunyian, keterpencilan, dan kealamian pantai di sana.

    ”Kami mendapat informasi wisata seputar Morotai dari buku dan situs Lonely Planet,” kata Nico.

    Dengan potensi alam yang demikian besar, kata Thaib, Morotai seharusnya layak dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Morotai secara geografis berada di jalur perdagangan internasional di Samudra Pasifik.

    Di sisi lain, sarana dan personel pengamanan wilayah perbatasan laut di Morotai juga minim. Sejauh ini hanya ada tiga prajurit Marinir yang ditempatkan untuk menjaga wilayah laut Morotai dan Halmahera Utara, tanpa ditunjang sarana untuk berpatroli. Frekuensi patroli kapal perang TNI Angkatan Laut juga jarang. Tak mengherankan jika pencurian ikan oleh kapal asing atau penyelundupan barang dan imigran gelap masih terus terjadi.

    Ketua Komisi I DPR Kemal Azis Stamboel menilai kondisi wilayah perbatasan secara umum masih memprihatinkan. Karena itu, selayaknya pemerintah memberikan perhatian khusus dan menjadikan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas.

    Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui, setiap kementerian memiliki konsep pembangunan Morotai, tetapi masih diperlukan percepatan untuk mengimplementasikannya.

    Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyebut Morotai sebagai mutiara terpendam di bibir Samudra Pasifik. Namun, jika potensinya tidak kunjung digarap, mutiara itu terpendam terus.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Morotai, Mutiara Terpendam

    Venezuela Kerahkan Pasukan

    ilustrasi

    caracas, jumat - Venezuela menempatkan pasukannya di sepanjang perbatasan, Jumat (23/7), setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Kolombia. Pemutusan hubungan diplomatik menandai kian tajamnya ketegangan di antara dua negara tetangga tersebut.

    Presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kolombia, Kamis, menyusul tudingan bahwa Venezuela melindungi kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).

    ”Saya mengumumkan dengan tangisan dalam hati: Venezuela mulai saat ini memutuskan semua hubungan dengan Pemerintah Kolombia,” kata Chavez.

    Pengumuman itu diikuti perintah oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Nicolas Maduro kepada Kolombia untuk menarik semua diplomatnya dari Venezuela dan menutup kedutaan besar di Caracas dalam tempo 72 jam. Venezuela juga memanggil duta besarnya dan menutup kedutaan besar di Bogota.

    Tindakan Chavez dipicu oleh pernyataan Utusan Kolombia untuk Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) Luis Alfonso Hoyos di Washington bahwa ada 1.500 anggota FARC di Venezuela dan mereka terbagi dalam lusinan kamp yang didirikan beberapa tahun belakangan ini. Hoyos menampilkan foto, video, pengakuan saksi mata, dan peta-peta yang diduga kamp tersebut serta menantang Venezuela untuk membiarkan pemantau independen memeriksanya.

    Dia mengatakan, Pemerintah Kolombia telah berulang kali meminta kerja sama Venezuela untuk mencegah anggota FARC menyusup ke perbatasan sepanjang 2.300 kilometer yang memisahkan kedua negara. ”Kami memiliki hak untuk menuntut Venezuela tidak menyembunyikan orang-orang yang diburu Kolombia,” kata Hoyos.

    Pekan lalu, Presiden Kolombia Alvaro Uribe menuding bahwa anggota FARC dan kelompok yang lebih kecil, Angkatan Pembebasan Nasional (ELN), menggunakan Venezuela sebagai ”basis belakang”. Empat pemimpin FARC dan satu pemimpin ELN, kata Uribe, berada di Venezuela, beroperasi dari negara itu dengan kekebalan.

    Chavez menuding foto itu tipuan dan menyebut Uribe ”bisa melakukan apa saja”. ”Uribe bahkan bisa membuat kamp palsu di sebuah hutan di Venezuela untuk menyerang, mengebom, dan menciptakan perang antara Kolombia dan Venezuela,” katanya.

    Chavez menegaskan, Venezuela melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk mencegah anggota FARC masuk ke Venezuela.

    Hampir perang

    Kolombia dan Venezuela membekukan hubungan diplomatik tahun lalu setelah Bogota dan Washington menyepakati kerja sama militer yang dianggap Chavez membahayakan keamanan regional. Chavez berpendapat bahwa pejabat-pejabat AS memanfaatkan Kolombia dalam rencana yang lebih luas untuk mencitrakan dirinya sebagai pendukung kelompok teroris guna memberikan alasan intervensi militer AS di Venezuela.

    Kedua negara itu juga hampir berperang tahun 2008 menyusul penggerebekan oleh militer Kolombia ke Ekuador untuk menghancurkan kamp-kamp pemberontak. Saling tuding antara Chavez dan Uribe turut memperburuk situasi.

    Akan tetapi, konfrontasi militer di antara kedua negara tampaknya tidak akan terjadi. Kedua negara sama-sama rugi jika melakukannya. Saat Chavez menghentikan perdagangan dengan Kolombia sebagai protes atas izin Bogota bagi pasukan AS untuk menggunakan pangkalan militer Kolombia, nilai perdagangan langsung anjlok.

    Laura Gil, pengamat politik dan kolumnis surat kabar Kolombia, El Tiempo, mengatakan, ketegangan kedua negara tidak akan berlangsung lama. Chavez mengarahkan tudingan langsung kepada Uribe yang habis masa jabatannya pada 7 Agustus.

    Menilik komentar Chavez, dia berharap hubungan kedua negara membaik di bawah presiden Kolombia yang baru terpilih, Juan Manuel Santos. Santos, yang tengah berkunjung ke Meksiko, menolak berkomentar tentang perselisihan tersebut.

    Politisi oposisi Venezuela, Julio Borges, menuding Chavez berusaha mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan mendesak di Venezuela, seperti melejitnya inflasi dan merajalelanya kejahatan, menjelang pemilu legislatif pada September.

    ”Ini usaha lain pemerintah untuk mengalihkan perhatian,” ungkap Borges.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Venezuela Kerahkan Pasukan

    Friday, July 23, 2010 | 9:18 PM | 0 Comments

    TERJUN MALAM PASKHASAU DENGAN SPECIAL FORCE USAF

    LANUD HUSEIN SASTRANEGARA (23/7),- Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhasau) bersama dengan Special Force dari USAF berlatih penerjunan malam Halo/Haho dengan drop zone di Lanud Sulaiman. Seusai briefing penerbangan pukul 13.00 WIB pasukan khusus dari kedua negara langsung bersiap untuk berlatih terjun malam Halo , Rabu (22/7), berangkat menggunakan pesawat Herkules USAF.

    Hari ketiga pelaksanaan Latma Teak Iron 2010 dilaksanakan satu shorty penerbangan, sebanyak 21 orang penerjun yang terdiri dari 13 orang penerjun Paskhasau dan 8 orang peterjun USAF dengan menggunakan pesawat Herkules USAF. Tujuan dari latihan terjun Halo/Haho pada malam hari dari ketinggian dua belas ribu kaki tersebut bertujuan untuk menghindari terditeksi oleh musuh dan dapat masuk kedaerah musuh

    Sumber: TNI
    Readmore --> TERJUN MALAM PASKHASAU DENGAN SPECIAL FORCE USAF

    PENGENALAN EVAKUASI MEDIK UDARA

    TSGT Mellisa Worley ketika menjelaskan salah satu medical equipments kepada salah seorang Wara yang sedang mengikuti pendidikan di Poltekkes TNI AU, Bandung. (Foto : Pentak Husein).


    Medical Services dari USAF sharing informasi tentang kesiapan personelnya ketika bertugas di operasi militer dalam keadaan darurat perang, dalam rangka Latihan Bersama Teak Iron antara TNI AU dan USAF, di Wisma Sompil Basuki, Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Kamis (22/7), yang telah disulap menjadi ruang kelas.

    Sejumlah tigapuluh orang siswa Poltekkes TNI AU Ciumbuleuit dan personel dari Rumah Sakit dr. Salamun di bawah komando Letkol Kes Erlina, yang juga sebagai Pakor Wara Bandung, menyaksikan dengan seksama paparan yang disampaikan oleh TSGT Mellisa Worley, SSGT Cesar Chaves, dan SSGT Billings tentang alat-alat yang digunakan pada pertolongan pertama ketika menangani pasien di medan pertempuran.

    Medical equipments yang kebanyakan berukuran kecil dan jenisnya sangat banyak tersebut dikemas rapih dalam kantong-kantong cukup besar yang mempuyai banyak saku di luar dan di dalam kantong. Sangat praktis, bila harus dibawa ke medan perang yang kondisinya selalu mobile, apalagi bila dibawa bepergian dengan pesawat.

    Setelah pengenalan secara garis besar para siswa diberi kesempatan untuk praktek menggunakan alat-alat medis yang dibawa oleh USAF medical service. Terlebih dahulu siswa dibagi tiga kelompok untuk kemudian masing-masing kelompok diberikan masalah bagaimana menangani pasein yang, misalnya, terkena patah tulang di tangan dan kaki.

    Sumber: TNI AU
    Readmore --> PENGENALAN EVAKUASI MEDIK UDARA

    Practise Makes Perfect

    Para peterjun tegah bersiap memasuki pesawat Herkules USAF. (Foto : Pentak Husein).

    Bagi seorang prajurit militer, latihan sudah merupakan “makanan” rutin yang tak bisa ditinggalkan. Guna menjaga stabilitas kemampuan dan profesionalisme pekerjaan, berlatih dan terus berlatih adalah cara ampuh untuk dapat tetap prima ketika sewaktu-waktu mendapat panggilan untuk menjalankan tugas pokok baik yang terjadwal maupun tidak. Pepatah mengatakan “alah bisa karena biasa” atau practice makes perfect.

    Pelaksanaan Latihan Bersama TNI AU dan USAF yang bertempat di Lanud Husein Sastranegara memasuki hari keempat sejak dibuka senin lalu di Wisma Sompil, Bandung, Kamis (22/7). Latihan penerjunan yang melibatkan special forces kedua Negara, diterjunkan sore hari sekitar pukul 15.00 WIB dengan tema latihan terjun static pada ketinggian 3100 feet dan HAHO sekitar 10.000 ft/12.200 ft. Sebanyak 41 peterjun dari Paskhasau dan 8 peterjun USAF yang akan mengikuti latihan kali ini.

    Sumber: TNI AU
    Readmore --> Practise Makes Perfect

    Senator AS Sesalkan Kerja Sama dengan Kopassus

    Washington (ANTARA News) - Seorang senator senior Amerika Serikat Kamis menyuarakan penyesalan akan kelanjutan hubungan dengan pasukan khusus Indonesia dan mengatakan satuan tersebut harus memecat petugas yang terlibat dengan kekerasan sebelum bekerja sama lebih mendalam.

    Senator Patrick Leahy dari Vermont, penggagas hukum yang melarang dukungan AS pada militer asing yang melanggar hak asasi manusia, mengatakan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) militer Indonesia tetap tanpa penyesalan, secara umum belum mereformasi dan tidak akuntabel, sebagaimana dikutip dari AFP.

    "Saya sangat menyesal bahwa sebelum menempuh jalan untuk memulai hubungan kembali, AS tidak menerima dan Kopassus tidak melakukan reformasi sepantasnya yang kami harapkan," kata Leahy, anggota Partai Demokrat yang mengusung Presiden AS Barack Obama.

    Menteri Pertahanan AS Robert Gates, berkunjung ke Jakarta pada Kamis, mengumumkan bahwa AS akan meneruskan kerja sama dengan Kopassus, pasukan elit yang terlibat dengan operasi besar di Indonesia pada masa lalu.

    Pemerintah Obama mencari cara untuk membangun hubungan dengan Indonesia, negara Muslim terbanyak di dunia, yang telah berubah dalam tempo satu dekade menjadi demokrasi dipimpin oleh sipil.

    Gates mengatakan hubungan dengan Kopassus akan terbatas pada tahap awal dan AS hanya akan mengembangkan kerja sama bila unit tersebut, dan keseluruhan militer Indonesia, melakukan reformasi.

    "Sejauh ini, dengan mencabut perwira Kopassus yang terlibat dengan penyalahgunaan, dan berjanji untuk bekerja sama dalam penuntutan atas kejahatan masa lalu dan masa depan," kata Leahy.

    Leahy, yang mengetuai sub-komite Kepatutan Senat yang berwenang untuk pendanaan kegiatan luar negeri, lega bahwa Gates tidak mengumumkan kerja sama penuh.

    "Melihat perkembangan dalam kerja sama bersyarat ini lebih bijak daripada langsung terjun sepenuhnya," tambahnya.

    "AS dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama, dan saya mencari cara ke depan yang konsisten dengan kepentingan dan nilai kita. Saya harap itu bisa terjadi," katanya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Philip Crowley mengatakanpemerintah AS telah mendiskusikan keputusan mengenai Kopassus dengan legislatif AS dan menjelaskan bahwa Indonesia telah mendapat kemajuan dalam hal hak asasi manusia.

    "Dengan itu, kami akan membuka mata. Kopassus memiliki masa lalu yang kelam. Kami mengetahuinya. Kami akan mendorong Indonesia untuk tetap pada komitmennya," jelas Crowley.

    "Ini bukan jalan berliku. Kami pikir hubungan ini bisa membantu meningkatkan kemampuan militer Indonesia," tambahnya.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Senator AS Sesalkan Kerja Sama dengan Kopassus

    Pemerintah Beri Perhatian Khusus Wilayah Perbatasan


    TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus pada wilayah perbatasan. “Ini merupakan tuntutan logis dari kondisi wilayah tersebut sebagai halaman depan negara, " ujar Gamawan di Jakarta, Jumat (23/7).

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus pada wilayah perbatasan. “Ini merupakan tuntutan logis dari kondisi wilayah tersebut sebagai halaman depan negara, " ujar Gamawan di Jakarta, Jumat (23/7)..

    Untuk itu, pada tahun depan pemerintah telah menyiapkan dana Rp. 700 miliar untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, lembaga yang ia pimpin itu. "Anggaran ini digunakan sebagai dana koordinasi dan kegiatan di perbatasan. Kita akan menyusun kerangka pembangunan lima dan 25 tahun," katanya.


    Dikatakan Gamawan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, pemerintah memprioritaskan pengembangan kawasan perbatasan di 12 provinsi. Kawasan ini mencakup 38 kabupaten dan kota.

    "Di sini akan dikembangkan 26 pusat kegiatan strategis nasional sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional," katanya.

    Wilayah perbatasan Indonesia meliputi 81.900 kilometer garis pantai yang berbatasan dengan Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste. Panjang garis perbatasan darat Indonesia adalah 3032 kilometer yang berbatasan dengan tiga negara yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Pemerintah Beri Perhatian Khusus Wilayah Perbatasan

    Badan Anti Teror Resmi Berdiri

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Anti Teror yang resminya bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi berdiri. "Peraturan Presidennya sudah keluar dua pekan lalu," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/7).

    Djoko menerangkan dengan berdirinya badan ini beberapa departemen dan lembaga yang dirasakan terkait dengan tindak pidana terorisme akan bergabung. Tugasnya, kata dia, melakukan pencegahan dan reradikalisasi terhadap terorisme. "tanggungjawabnya langsung ke presiden," ujarnya.

    Saat ini, kata Djoko belum ada perangkat yang resmi bisa menjalankan badan ini. Targetnya, bulan Juli badan ini sudah bisa bertemu dan berembuk guna merumuskan langkah kerja ke depan. "Belum dibentuk struktur kepemimpinannya," kata dia.

    Djoko membantah jika badan ini dibentuk untuk mengurangi fungsi detasemen khusus anti teror yang dimiliki kepolisian. "Peran penindakan masih pada Densus 88," ujarnya.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Badan Anti Teror Resmi Berdiri

    Kontras Juga Lobi Kongres AS Soal Embargo Kopassus

    JAKARTA- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga berupaya melobi Kongres AS agar tidak serta merta mencabut embargo terhadap Kopassus.

    Wakil Koordinator Kontras Haris Azhar menyatakan dalam usahanya pihak Kontras menekankan bahwa pencabutan terhadap embargo bisa dilakukan apabila terpenuhi dua syarat utama.

    “Kita sepakat TNI (Kopassus) punya kerjasama dengan AS asal syarat-syarat dipenuhi. Yaitu soal akuntabilitas masa lalu dan dijalankannya agenda reformasi TNI,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Kontras sendiri masih menilai pencabutan embargo masih belum saatnya dilakukan, mengingat kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diduga melibatkan oknum Kopassus masih belum tuntas.

    Dari aspek agenda reformasi TNI sendiri juga masih mengecewakan, karena banyak yang belum dijalankan.

    “Kalau yang saya baca di Reuters katanya AS memberi bantuan dalam rangka untuk melibatkan TNI dalam perang terhadap terorisme, padahal Indonesia belum punya aturan yang jelas bagaimana TNI dilibatkan dalam penggulangan terorisme,” ungkapnya.

    Haris menegaskan pekerjaan rumah mendesak yang harus dijalankan TNI adalah menuntaskan reformasi peradilan militer.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Kontras Juga Lobi Kongres AS Soal Embargo Kopassus

    Kerja Sama Kopassus-AS Tak Perlu Dikhawatirkan

    HUT Kopassus ke-58 di Cijantung, Jakarta Timur (Foto: Koran SI)

    JAKARTA - Publik diminta untuk berpikir positif terkait kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

    Hal ini dikatakan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal menanggapi suara negatif bahwa kerja sama yang melibatkan Komando Pasukan Khusus (KOpassus) ini akan disetir oleh AS.

    “Perlu saya tegaskan, kalau ada yang mendikte akan kita tolak,” terang Dino, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Dia menambahkan, Pemerintah AS yang diwakili Menteri Pertahanan Robert Gates datang ke Indonesia untuk memastikan kerja sama tersebut. Pemerintah AS juga mengapresiasi reformasi yang dilakukan TNI selama satu dekade ini.

    “AS harus mengejar ketertinggalan karena Kopassus merupakan salah satu yang terbaik di Asia. Mereka memiliki antiteror yang handal. Jadi ini kepentingan AS sendiri untuk bekerja sama dengan TNI dan Kopassus,” imbuh Dino.

    Menurut Dino, reformasi militer dan akuntabilitas yang dilakukan TNI juga bukan karena dorongan dari pihak luar, namun karena bagian dari demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia.

    “Ini prinsip penting yang harus selalu kita pegang teguh. Atas dasar reformasi yang selama ini dilakukan TNI untuk demokrasi, malah embargo atau resesi militer AS ke Indonesia pada 2005, dicabut,” paparnya.

    Hanya saja, tandas Dino, ada sejumlah isu yang mengganjal di tubuh TNI, terutama pada Kopassus.

    “Kemarin Robert bilang, AS akan melakukan gradual reengagement Kopassus sebagai salah satu butir lain, yang masih mengganjal hubungan AS dan militer kita,” katanya.

    Gates juga menekankan kerja sama ini merupakan langkah awal dalam batas-batas hukum AS dan tidak ada tanda penurunan terkait hak asasi manusia dan akuntabilitas.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Kerja Sama Kopassus-AS Tak Perlu Dikhawatirkan

    Panglima TNI: Tak Ada Lagi Persoalan HAM

    JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, tidak ada lagi persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh prajurit TNI termasuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat.

    Hal itu dikatakannya menanggapi normalisasi kerja sama militer Amerika Serikat dengan Kopassus yang diumumkan kemarin oleh Menteri Pertahanan AS Robert M Gates di Jakarta.

    "Bagi TNI persoalan-persoalan yang dulu menyangkut hak asasi manusia sudah selesai karena sudah diproses pengadilan. Sudah diproses sesuai pengadilan militer di Indonesia," kata Djoko saat dikonfirmasi wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Panglima TNI menjelaskan, meski sudah resmi bekerja sama hingga saat ini belum ada pengaturan teknis mengenai pelaksanaannya, termasuk pengaturan pelatihan terhadap prajurit Kopassus.

    "Kita belum mengadakan suatu perencanaan bersama, kemarin itu baru tingkat kebijakan, kemudian kita diperintahkan untuk bertemunya dua local point mungkin dilakukan hari ini atau lusa. Setelah itu baru kita akan menyusun. Jadi belum bisa dijawab latihannya akan seperti apa," ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, wartawan juga mempertanyakan laporan harian terkemuka The New York Times edisi 22 Juli 2010 bahwa Indonesia diminta memecat kurang dari selusin anggota Kopassus yang telah dihukum karena pelanggaran HAM.

    Mengutip sumber anonim dari Departemen Pertahanan AS, The Times merilis bahwa di antara prajurit yang harus dipecat itu adalah Letnan Kolonel Tri Hartomo. Dia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer Indonesia pada tahun 2003 dan sempat dihukum penjara karena penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan tewasnya aktivis Papua Merdeka, Theys Eluay.

    Tri Hartomo saat ini masih menjabat sebagai militer aktif. Masih mengutip pejabat Departemen Pertahanan AS, The Times juga menyinggung peran Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin- kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan, yang terlibat dalam pembantaian di Timor Timor saat ia bertugas di Kopassus. Namun, disebutkan, Sjafrie hanya terlibat, tidak terbukti bersalah.

    Menjawab pertanyaan tersebut, Panglima TNI tidak membenarkan atau membantah. Dia hanya kembali menegaskan bahwa semua kasus pelanggaran HAM sudah diselesaikan melalui pengadilan militer.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Panglima TNI: Tak Ada Lagi Persoalan HAM

    Papua Sumbang Keberlanjutan Embargo Kopassus

    JAKARTA- Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat TNI sebagai salah satu institusi negara yang mendapat kepercayaan publik teratas bersama lembaga Kepresidenan.

    Lantas mengapa Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga kini masih belum bersedia mencabut embargo terhadap Kopassus?

    Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi mencatat sedikitnya ada tiga faktor yang membuat kongres AS masih belum percaya terhadap Kopassus.

    Pertama yaitu tingginya penghargaan AS terhadap penegakan HAM di dunia serta belum terbukanya hati para senator terhadap upaya reformasi TNI, khususnya Kopassus. Dalam kaitan ini, Burhan menyatakan Kopassus masih butuh waktu untuk bisa meluluhkan hati para senator kongres AS.

    “Yang kedua karena Indonesia belum mengusut tuntas kasus penculikan para aktivis dalam operasi Mawar. Pengadilan masih belum berhasil mengungkap otak aksi penculikan dan pembunuhan tersebut. Begitu pula dalam kasus Munir,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Memori lama tentang rekam jejak Kopassus juga acapkali terkuak apabila ada kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Meski pelakunya belum tentu prajurit Kopassus, namun para senator di AS terkadang sering mengaitkan dengan tindakan oknum korps baret merah itu di masa lalu. “Jadi sudah menjurus ke stigma,” ungkapnya.

    Sementara faktor ketiga, menurut Burhan, adalah berlarut-larutnya kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Di sisi lain, AS juga memiliki kepentingan di Bumi Cenderawasih.

    Laporan yang diterima para senator di AS menyatakan bahwa peristiwa kekerasan di Papua tak lepas dari keterlibatan aparat keamanan. Sehingga acap kali membuat Kopassus dan TNI pada umumnya dikaitkan dengan aksi kekerasan Papua.

    Laporan itu secara intensif di dengar para senator, karena mereka memiliki 4-5 orang yang secara aktif memantau perkembangan militer, politik, dan penegakan HAM di Indonesia.

    “Saya menduga dengan keras kenapa sampai saat ini Kopassus belum dicabut embargonya, karena persoalan Papua yang berlarut-larut dan kebetulan AS punya kepentingan di sana. Lagi-lagi ini ujian buat Kopasssus untuk membuktikan bahwa mereka bisa menyelesaikan konflik di Papau,” tandasnya.


    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Papua Sumbang Keberlanjutan Embargo Kopassus

    Demi Kopassus Gus Dur Pernah Lobi Kongres AS

    JAKARTA- Upaya melobi kongres Amerika Serikat (AS) agar mencabut embargo terhadap Kopassus tak hanya dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Almarhum Presiden Gus Dur juga pernah melakukan aksi serupa dengan mengirim mantan Duta Besar Cekoslowakia Salim Said untuk melobi senator Amerika Serikat, Patrick J. Leahy, yang memprakarsai Leahy Law.

    “Saya diminta Gus Dur untuk menjelaskan bahwa TNI khususnya Kopassus telah berubah,” ujar Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Salim Said kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Saat itu, sambung Prof Salim, dirinya didampingi salah seorang kolonel militer AS datang ke gedung Kongres untuk menemui Leahy. Di sana, dia ditemui salah seorang staf sang senator dan menjelaskan maksud kedatangannya.

    “Saya yakinkan bahwa TNI telah berubah, tapi mereka bilang lebih tahu tentang Indonesia,” ujarnya.

    Prof Salim menyakini hingga kini pandangan kongres AS terhadap Kopassus belum berubah. Karena itu dia tidak terjebak dengan statement Menhan AS Robert Gates yang menyatakan akan membuka kembali kerjasama dengan Kopassus.

    “Dari dulu Pentagon tak ada masalah dengan tentara Indonesia, yang ada masalah adalah kongres. Sistem di AS bisa saja Presiden ingin sesuatu tapi kalau kongres punya pendapat lain bisa timbul masalah,” ungkapnya.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Demi Kopassus Gus Dur Pernah Lobi Kongres AS

    Wacana Pencabutan Embargo Upaya Pencitraan SBY


    JAKARTA- Legislator bidang pertahanan Lily Wahid menilai pertemuan Presiden SBY dengan Menhan AS Robert Gates hanya sebagai upaya pencitraan publik bahwa pemerintah telah berhasil melobi pencabutan embargo terhadap Kopassus.

    Padahal faktanya embargo tetap berjalan karena Leahy Law belum direvisi atau dicabut. Kongres AS selaku pihak yang mengeluarkan embargo juga tidak berkomentar apa pun terkait pembukaan kembali kerjasama dengan Kopassus.

    “Kira-kira seperti itu (upaya pencitraan saja), karena saya melihat substansi hasil pertemuan tidak akan berjalan,” tegas adik kandung Gus Dur itu kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Perempuan yang akrab dipanggil Bunda itu menjelaskan, pemerintah beberapa waktu lalu sempat meminta bantuan Komisi I untuk melobi konggres AS agar mencabut embargo ke Kopassus.

    DPR lantas memberi mandat kepada salah satu anggota Komisi I untuk berangkat ke Washington. Namun rombongan tidak berhasil melobi konggres AS. “Misi tidak sukses, artinya konggres AS masih belum mencabut embargo,” tegasnya.

    Seperti diketahui, kerjasama militer AS dengan Kopassus dihentikan sejak tahun 1997 karena sejumlah pelanggaran HAM prajurit baret merah itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, baik dalam kasus Timor-Timur maupun awal-awal gerakan reformasi mengemuka.

    Pada tahun yang sama, Senat Amerika Serikat juga mengesahkan undang-undang yang disebut Leahy Law, yang melarang negara itu melatih militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM. Kecuali mereka yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum.


    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Wacana Pencabutan Embargo Upaya Pencitraan SBY

    AS Belum Cabut Embargo ke Kopassus

    JAKARTA- Informasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah membuka kembali kerjasama dengan Kopassus TNI mendapat sanggahan dari anggota Komisi I DPR Lily Wahid.

    Menurut dia, pertemuan antara Presiden SBY dengan Menteri Pertahanan AS Robert Gates di Istana pada siang kemarin tidak menghasilkan keputusan yang mengikat, karena hanya bersifat kunjungan persahabatan.

    “Selain itu persoalan embargo bukan pada petinggi pentagon, tapi pada kongres AS. Dan tak mudah menembus itu,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Karena itu, adik kandung almarhum Gus Dur itu menegaskan bahwa pernyataan Menhan AS tidak akan bisa efektif berjalan begitu saja. “Saya melihat itu (pembukaan kerjasama) tidak akan berjalan,” tegasnya.

    Seperti diketahui, kemarin Menhan AS Robert Gates bertemu Presiden SBY di Istana. Setelah pertemuan, kepada pers Gates menyatakan kedua negara sepakat membuka kembali kerjasama di bidang militer, terutama dengan Kopassus yang sempat terhenti sejak tahun 1997.

    Meski demikian, Gates tetap memberi catatan kepada Presiden SBY bahwa langkah-langkah awal kerjasama tersebut berlangsung dalam batas-batas yang diatur dalam Undang-Undang Amerika Serikat.

    Pelatihan terhadap Kopassus oleh Amerika Serikat dihentikan sejak tahun 1997 karena sejumlah pelanggaran HAM prajurit baret merah itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, baik dalam kasus Timor-Timur maupun awal-awal gerakan reformasi mengemuka.

    Pada tahun yang sama, Senat Amerika Serikat juga mengesahkan undang-undang yang disebut Leahy Law, yang melarang negara itu melatih militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM. Kecuali mereka yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum.


    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> AS Belum Cabut Embargo ke Kopassus

    AS Belum Cabut Embargo ke Kopassus


    JAKARTA- Informasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah membuka kembali kerjasama dengan Kopassus TNI mendapat sanggahan dari anggota Komisi I DPR Lily Wahid.

    Menurut dia, pertemuan antara Presiden SBY dengan Menteri Pertahanan AS Robert Gates di Istana pada siang kemarin tidak menghasilkan keputusan yang mengikat, karena hanya bersifat kunjungan persahabatan.

    “Selain itu persoalan embargo bukan pada petinggi pentagon, tapi pada kongres AS. Dan tak mudah menembus itu,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Jumat (23/7/2010).

    Karena itu, adik kandung almarhum Gus Dur itu menegaskan bahwa pernyataan Menhan AS tidak akan bisa efektif berjalan begitu saja. “Saya melihat itu (pembukaan kerjasama) tidak akan berjalan,” tegasnya.

    Seperti diketahui, kemarin Menhan AS Robert Gates bertemu Presiden SBY di Istana. Setelah pertemuan, kepada pers Gates menyatakan kedua negara sepakat membuka kembali kerjasama di bidang militer, terutama dengan Kopassus yang sempat terhenti sejak tahun 1997.

    Meski demikian, Gates tetap memberi catatan kepada Presiden SBY bahwa langkah-langkah awal kerjasama tersebut berlangsung dalam batas-batas yang diatur dalam Undang-Undang Amerika Serikat.

    Pelatihan terhadap Kopassus oleh Amerika Serikat dihentikan sejak tahun 1997 karena sejumlah pelanggaran HAM prajurit baret merah itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, baik dalam kasus Timor-Timur maupun awal-awal gerakan reformasi mengemuka.

    Pada tahun yang sama, Senat Amerika Serikat juga mengesahkan undang-undang yang disebut Leahy Law, yang melarang negara itu melatih militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM. Kecuali mereka yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum.


    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> AS Belum Cabut Embargo ke Kopassus

    Thursday, July 22, 2010 | 11:52 PM | 0 Comments

    AS Prihatin Atas Kerja Sama Militer Korut-Myanmar

    Hanio (ANTARA News/AFP) - Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya atas ekspor peralatan militer dari Korea Utara (Korut) ke junta Myanmar, kata Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Kamis.

    Washington khawatir meningkatnya kerja sama militer antara kedua negara setelah diduga terjadi pengamalan senjata dari Korut ke Myanmar, dan satu laporan menyebutkan bahwa negara anggota ASEAN, yang dikenal bernama Burma, itu telah memulai suatu program pengembangan senjata nuklir atas bantuan Pyongyang.

    Setelah menemui Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Gia Khiem, di Hanoi, Hillary kepada wartawan mengatakan "keprihatinan kami tentang ekspor bahan dan peralatan militer oleh Korut ke Burma."

    "Kami mengetahui bahwa satu kapal dari Korut baru-baru ini mengangkut peralatan militer ke Burma, dan kami terus prihatin atas laporan-laporan bahwa Burma sedang bekerja sama dengan Korut dalam pengembangan senjata nuklir.

    Hillary dijadwalkan akan menghadiri Forum Regional ASEAN pada Jumat.

    Bulan lalu, Myanmar mengesampingkan keprihatinan Barat mengenai kemungkinan negara itu menjalin kerja sama nuklir dengan Korut, dan mengatakan Myanmar tidak tidak berkeinginan membuat bom atom seperti apa yang diduga oleh laporan dokumenter kelompok Democratic Voice of Burma (DVB) yang bermarkas di Norwegia.

    Bantahan Myanmar, yang dilansir oleh media massa negara, mengatakan tuduhan pengembangan nuklir itu bertujuan untuk meruntuhkan dialog baru antara Myanmar dan AS menjelang pemilihan umum pada akhir tahun ini.

    Washington mulai berdialog militer dengan pemerintah Myanmar tahu lalu, namun mengecam persiapan pemilihan umum tahun ini -- yang merupakan pertama kali dalam 20 tahun -- juga menyangkut keprihatinan nuklir.

    Menlu Hillary pad Kamis mengatakan ASEAN berhak menyampaikan keprihatinan dalam pertemuan mereka pada Rabu menyangkut pemilihan umum Myanmar.

    Menurut dia, persiapan pemilihan umum Myanmar yang serba rahasia termasuk tanggal pelaksanaannya, menimbulkan tanda-tanya bersar menyangkut komitmen mereka dalam pemilihan yang jujur dan adil.

    "Kami akan mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk pemilihan yang diadakan pemerintah Burma, dan mendorong para pemimpin ASEAN untuk berkomitmen bagi rakyat mereka," katanya.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> AS Prihatin Atas Kerja Sama Militer Korut-Myanmar

    Besar Kecil Normal Indonesia-Vietnam Sepakat Cegah Pelanggaran Perbatasan Laut

    Tiga orang prajurit marinir melakukan patroli rutin di sekitar Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau (16/1). Pulau Nipah merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. ANTARA/Feri
    TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Gia Khiem sepakat untuk mencegah pelanggaran perbatasan laut kedua negara. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan bilateral di sela Pertemuan Tingkat menteri Luar Negeri ASEAN di Balai Sidang Nasional Vietnam, Hanoi, Rabu (21/7) kemarin.

    “Selain itu, kedua Menteri juga menyambut baik rencana untuk mengadakan patroli terkoordinasi di perbatasan laut kedua negara guna mencegah pelanggaran perbatasan laut kedua negara,” kata Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Pitono Purnomo dalam keterangan pers tertulis di portal Kementerian Luar Negeri.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Vietnam menyampaikan rencana kunjungan Presiden Vietnam dan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia. Sementara Marty Natalegawa menyambut baik rencana itu karena menurutnya kunjungan tersebut akan memperkuat hubungan kedua negara dan meningkatkan kerjasama bidang-bidang yang telah ada serta mencari peluang kerjasama baru.

    Marty Natalegawa dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Duta Besar Pitono Purnomo dan beberapa anggota delegasi Indonesia.

    Menurut Pitono, hubungan Indonesia-Vietnam selama ini terus mengalami peningkatan dan terjaga dengan baik. Ditambahkannya bahwa perdagangan kedua negara telah mencapai USD 2,5 miliar (surplus perdagangan selalu dialami Indonesia). “Investasi langsung Indonesia di Vietnam mencapai kurang lebih USD 200 juta dan investasi tidak langsung telah melebihi USD 2 miliar,” ujarnya.

    Dubes Pitono juga mengemukakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam tengah mengadakan berbagai persiapan kegiatan untuk mengisi peringatan 55 tahun hubungan Indonesia-Vietnam.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Besar Kecil Normal Indonesia-Vietnam Sepakat Cegah Pelanggaran Perbatasan Laut

    Prajurit AL & keluarga diingatkan jangan terlibat konflik

    TNI AL (Yudi/Primair)

    Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono, mengingatkan agar Prajurit TNI AL dan keluarganya tidak terpengaruh segala konflik politik dan sosial di lingkungan masyarakat.

    Menurutnya, sebagai bangsa yang heterogen dan majemuk, konflik tersebut telah mengakibatkan terjadinya pandangan negatif dari berbagai elemen masyarakat.

    “Dalam situasi seperti ini, masyarakat khususnya keluarga besar prajurit TNI Angkatan Laut harus mampu membentengi diri dan tidak terpengaruh segala macam peristiwa yang berkembang di lingkungan masyarakat,” katanya, di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (22/7).

    KSAL mengatakan harus disadari bersama bahwa tugas TNI AL ke depan tidak akan bertambah ringan, tetapi akan bertambah berat dan semakin kompleks, sejalan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.

    “Oleh karena itu, agar tugas-tugas yang diemban dapat berjalan dengan lancar diperlukan adanya keseimbangan dan keselarasan antara pembinaan rohani, jasmani dan profesi. Ketiga aspek tersebut harus berjalan berdampingan dan seirama agar menciptakan hasil yang diinginkan,” papar dia.


    Sumber: PRIMAIRONLINE
    Readmore --> Prajurit AL & keluarga diingatkan jangan terlibat konflik

    AS tawarkan latihan gabungan bersama Kopassus

    Pasukan Kopassus (Portaltiga/Primair)

    Jakarta - Amerika Serikat sepakat untuk menjalin kerjasama militer dengan menggelar latihan gabungan dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

    "Tawaran kerjasama latihan Kopasus merupakan tawaran positif kita akan siapkan Kopasus sebaik-baiknya. Karena Kopasus adalah pasukan khusus terbaik di dunia," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, usai menerima kunjungan Menhan AS Robert Gates, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (22/7).

    Menurutnya, kerjasama ini adalah lanjutan dari latihan gabungan antara militer AS dengan pasukan khusus TNI lainnya yang sudah digelar sebelumnya. "Kemarin pasukan khusus Amerika Serikat latihan dengan Korps Marinir kita. Ini bagian dari vocal point rancangan salah satu bagian kerjasama militer TNI dan angkatan bersenjata AS," ungkap dia.

    Terkait masalah isu Kopassus ini, Panglima TNI Djoko santoso, menjelaskan bagi TNI permasalah isu aktual tentang Kopassus sudah selesai. Diakuinya, memang pada masa lalu terjadi, tapi sudah diproses dalam pengadilan militer dan masa itu sudah selesai.

    "Dalam pendidikan dan latihan kita telah menyusun tentang kurikulum HAM kedua kita juga menyusun buku petunjuk untuk menjamin HAM, tidak terlanggar baik penugasan daerah aman maupun pertempuran," tegas dia, dalam kesempatan yang sama.

    Sumber: PRIMAIRONLINE
    Readmore --> AS tawarkan latihan gabungan bersama Kopassus

    Panglima TNI: Persoalan Kopassus Selesai

    Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus), sudah selesai.

    "Bagi TNI, persoalan dugaan pelanggaran HAM oleh Kopassus telah selesai," katanya, di Jakarta, Kamis, menanggapi pembukaan kembali latihan bagi Kopassus oleh Amerika Serikat (AS) yang disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Robert Gates, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro.

    Ia mengatakan, sejak sepuluh tahun lebih TNI telah melakukan reformasi internal di berbagai lini dan itu telah disampaikan di berbagai forum internasional. "Misalnya, dalam pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik (Chief of Defence Conference/CHOD), kepercayaan yang diberikan kepada TNI untuk ikut dalam Latihan Bersama Komando AS Kawasan Asia Pasifik Cobra Gold, latihan misi perdamaian PBB Garuda Shield dan lainnya," tutur Djoko.

    Tak hanya itu, TNI juga tetap menerima program-porogram pendidikan dan latihan yang diberikan Komando AS di Asia Pasifik (USPACOM). "Tahun ini, ada 107 program yang ditawarkan. Namun, biasanya kami hanya ambil sesuai kebutuhan TNI," kata Panglima TNI.

    Djoko bahkan menegaskan, TNI juga telah memasukkan pendidikan HAM dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan di TNI sehingga tidak ada lagi prajurit TNI yang akan melanggar HAM dalam penungasannya, baik di daerah aman maupun di daerah konflik.

    "Jadi, bagi TNI, persoalan Kopassus terkait pelanggaran HAM sudah selesai," ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Panglima TNI menyatakan, pihaknya menyambut positif keputusan AS untuk memberikan kembali latihan bagi Kopassus.

    "Kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, apalagi Kopassus merupakan salah satu satuan khusus terbaik di dunia," ujarnya, usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menhan Robert Gates.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Panglima TNI: Persoalan Kopassus Selesai

    4.695 Pasien Berhasil Ditangai TNI AL

    KRI SUEHARSO (Foto: ANTARA)

    SURABAYA, KOMPAS.com - Personel TNI Angkatan Laut (AL) yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Bakti Sosial Surya Baskara Jaya berhasil menangani 4.695 pasien.

    Kepala Subdinas Penerangan Umum Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Mayor Laut Kariono di Surabaya, Kamis (22/7/2010) mengatakan, kegiatan kemanusiaan tersebut dilaksanakan di tiga tempat, yakni Pulau Buru, Desa Liang, dan Desa Waai.

    Di Namlea, Pulau Buru, warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebanyak 2.007 orang, Desa Liang (1.280) dan Desa Waai (1.408).

    "Pelayanan kesehatan ini melebihi jumlah pasien yang sudah didata sejak Juni 2010 oleh Dinas Kesehatan Lantamal IX/Ambon," katanya.

    Sementara itu, pasien yang dilayani di Rumah Sakit Lantamal IX/Ambon di Desa Halong, Kecamatan Baguala masih belum bisa dihitung karena pelayanan kesehatan masih terus berlangsung.

    Bagi pasien yang belum tertangani di Rumah Sakit Lantamal IX disarankan berobat ke Desa Hutumuri. Di desa itu ada KRI dr. Soeharso-990 yang berfungsi sebagai rumah sakit dan menyediakan fasilitas rawat inap.

    "Keluarga pasien dapat menunggu di dalam kapal karena di ada tempat tidur yang biasa digunakan prajurit TNI-AL," kata Kariono.

    Sebelumnya, Satgas TNI-AL memulangkan 19 orang pasien bibir sumbing yang telah menjalani operasi di atas KRI Soeharso, Rabu.

    Mereka juga medapatkan biaya transportasi dari donatur Lion Club Ayodya Jakarta dan Surabaya Cleft Lip & Pakate (CLP) Center.

    Pasien bibir sumbing yang menjalani operasi di atas KRI Soeharso berjumlah 19 orang yang berasal dari Kabupaten Buru, Desa Liang, Desa Waai, dan Desa Passo.

    KRI Soeharso masih akan melanjutkan misi kemanusiaannya di Masohi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga setempat selama dua hari, Sabtu dan Minggu.

    Bakti Sosial SBJ merupakan rangkaian awal dari Sail Banda 2010 yang akan diikuti sejumlah kapal perang dari sejumlah negara.


    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> 4.695 Pasien Berhasil Ditangai TNI AL

    AS Apresiasi Reformasi TNI

    Menhan US pertemu SBY (Ftot: ANTARA)

    Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat memberikan apresiasi atas reformasi TNI yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan berharap hubungan kerja sama militer kedua negara dapat meningkat.

    Menteri Pertahanan AS Robert Gates dalam keterangan pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Kamis siang, mengatakan, sejumlah kebijakan yang diambil Kementerian Pertahanan RI atas isu hak asasi manusia juga menjadi dasar pertimbangan keinginan peningkatan kerja sama itu.

    "Dengan senang saya sampaikan kepada Presiden bahwa hasil reformasi militer dalam beberapa dekade ini, profesionalisme TNI dan sejumlah kebijakan Kementerian Pertahanan terhadap beberapa isu hak asasi manusia membuat AS akan memulai program kerjasama keamanan dengan Pasukan Khusus Indonesia," katanya.

    Gates menambahkan, peningkatan kerja sama juga akan diikuti dengan kelanjutan reformasi TNI dan Kopassus dalam masa mendatang.

    "Kami mempertimbangkan pembangunan kerjasama militer kedua negara dan hubungan yang lebih dekat dengan TNI dimasa yang akan datang," tegasnya.

    Robert Gates setelah bertemu Presiden kemudian menuju kementerian pertahanan untuk pembicaraan bilateral dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro.

    Sebelum bertemu Presiden Yudhoyono, Robert Gates mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membahas berbagai hal, terkait hubungan kedua negara terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

    Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Syarifuddin Tippe kepada ANTARA News mengatakan, tidak ada hal baru dalam pertemuan kedua menteri pertahanan itu, selain membahas kembali kerja sama yang telah dijalin kedua pihak dalam bidang pertahanan.

    "Tidak ada hal baru yang signifikan yang diajukan Amerika Serikat kepada Indonesia, dalam kerangka kerja sama pertahanan kedua negara. Pembahasan hanya berbicara seputar kerja sama yang telah dilaksanakan kedua pihak untuk meningkatkan dan lebih memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara," ungkapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah RI dan AS melalui kementerian pertahanan kedua negara sepakat untuk menegaskan kembali kerja sama di bawah kerangka kemitraan komprehensif serta penerapannya yang akan dituangkan dalam sebuah rencana aksi.

    Kesepakatan itu tertuang dalam nota kerja sama bidang pertahanan antara Kemenhan RI dengan Dephan AS yang memuat pengaturan kerangka kegiatan kerja sama bidang pertahanan antara Kemenhan RI dengan Dephan AS, yang ditandatangani pada Juni 2010.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> AS Apresiasi Reformasi TNI

    Purnomo dan Gates Adakan Pertemuan

    Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro(Foto: PRIMAIRONLINE)


    Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Bill Gates mengadakan pertemuan tertutup membahas berbagai hal, terkait hubungan kedua negara terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan.

    Pertemuan dilakukan di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis.

    Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Syarifuddin Tippe kepada ANTARA mengatakan, tidak ada hal baru dalam pertemuan kedua menteri pertahanan itu, selain membahas kembali kerja sama yang telah dijaln kedua pihak dalam bidang pertahanan.

    "Tidak ada hal baru yang siginifikan yang diajukan Amerika Serikat kepada Indonesia, dalam kerangka kerja sama pertahanan kedua negara. Pembahasan hanya berbicara seputar kerja sama yang telah dilaksanakan kedua pihak untuk meningkatkan dan lebih memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara," ungkapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah RI dan AS melalui kementerian pertahanan kedua negara sepakat untuk menegaskan kembali kerja sama di bawah kerangka kemitraan komprehensif serta penerapannya yang akan dituangkan dalam sebuah rencana aksi.

    Kesepakatan itu tertuang dalam nota kerja sama bidang pertahanan antara Kemenhan RI dengan Dephan AS yang memuat pengaturan kerangka kegiatan kerja sama bidang pertahanan antara Kemenhan RI dengan Dephan AS, yang ditandatangani pada Juni 2010.

    Pengaturan kerangka kerja sama tersebut bertujuan menggabungkan kegiatan-kegiatan kerja sama bidang pertahanan yang telah terbentuk, atas dasar prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan dalam lingkup dialog keamanan rutin, pendidikan dan pelatihan, industri pertahanan, pengadaan peralatan militer, keamanan maritim, dan berbagai area kerja sama lain yang disetujui bersama.

    Kesepakatan itu memuat lingkup kerja sama yang telah terbentuk antara lain dialog dan konsultasi bilateral isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama, meningkatkan SDM pada institusi pertahanan dan angkatan bersenjata kedua negara melalui pendidikan dan pelatihan.

    Kemudian, proyek pembangunan kapasitas tentang keamanan maritim serta kerja sama logistik dan persediaan militer.

    Sedangkan mekanisme dan peninjauan ulang terhadap kegiatan-kegiatan kerja sama telah mencapai kesepahaman antara lain pertama untuk mengawasi dan meninjau ulang kegiatan-kegiatan kerja sama antar kedua negara.

    Pemerintah RI dan AS berkeinginan untuk menggunakan forum the Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD) yang telah terbentuk dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing negara.

    Kedua, pemerintah RI dan AS berkeinginan untuk terus meninjau secara aktif keefektivitasan kegiatan-kegiatan kerja sama.

    Peninjauan tersebut akan dilaksanakan di bawah amanat IUSSD. Dan ketiga, kedua negara berkeinginan untuk berkonsultasi secepatnya terkait penyesuaian langkah-langkah selanjutnya, sebagai pelengkap terhadap kerja sama bilateral yang telah terbentuk, termasuk program bantuan teknis dan pembangunan kapasitas. Konsultasi-konsultasi tersebut dilaksanakan di bawah pengarahan dan pengawasan strategis IUSSD yang lebih luas.


    Sumber: YAHOO
    Readmore --> Purnomo dan Gates Adakan Pertemuan

    AS Kembali Buka Kerjasama dengan Kopassus

    Kopasus (Foto: diyka11.blog.binusian.org)

    Jakarta - Reformasi di TNI dan perlindungan HAM di Indonesia menunjukkan hasil yang postitif. Berdasar perkembangan tersebut, militer AS akan membuka kerjasama kembali dengan satuan pasukan khusus TNI.

    Hal ini disampaikan oleh Menhan AS Robert Gates kepada Presiden SBY. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 30 menit sore ini berlangsung di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (22/7/2010).

    "Kami akan memulai secara bertahap dan terukur kerjasama keamanan dengan pasukan khusus Indonesia," kata Gates.

    Menurut dia, program reformasi 10 tahun terakhir telah meningkatkan profesionalitas prajurit TNI. Termasuk hasil dari aksi perlindungan HAM yang telah diterapkan Kementerian Pertahanan di lingkungan TNI.

    "Peningkatan kerjasama ini nanti akan sangat bergantung pada kelanjutan reformasi dan penerapannya di tubuh Kopassus dan jajaran lain TNI secara keseluruhan," sambung Gates.

    Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama di bidang militer antara Indonesia dan AS kian menunjukkan hasil signifikan. Besar harapan hubungan tersebut dapat kian ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

    "Kami tadi juga menyinggung banyak isu keamanan global dan regional," sambung Menhan ke-22 AS itu.


    Sumber: DETIK NEWS
    Readmore --> AS Kembali Buka Kerjasama dengan Kopassus

    LAPAN Akan Bangun Stasiun Peluncuran Satelit

    Pulau Enggano

    Bengkulu (ANTARA News) - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional akan membangun stasiun peluncuran satelit di Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.

    Rencana itu disampaikan Sekretaris Utama LAPAN Bambang Kusumanto usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin di Gedung Daerah, Bengkulu, Kamis.

    "Pertemuan hari ini untuk mematangkan rencana pembangunan stasiun peluncuran satelit di Pulau Enggano dan kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah," katanya kepada wartawan.

    Bambang mengatakan untuk tahap pertama akan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan LAPAN pada 2 Agustus di Jakarta.

    Selanjutnya, kata dia, akan dibentuk tim untuk melakukan sejumlah kajian dan survei untuk menentukan lokasi pembangunan stasiun peluncuran.

    "Kami akan membuat studi kelayakan yang membutuhkan waktu enam bulan, kemudian analisis mengenai dampak lingkungan dan diharapkan pada 2011 sudah dimulai pembangunan fisik," katanya.

    Selama ini, kata Bambang, LAPAN meluncurkan satelit ke sejumlah orbit melalui stasiun peluncuran Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

    Namun kapasitas stasiun peluncuran roket tersebut terbatas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di sekitar lokasi peluncuran sehingga menimbulkan risiko yang lebih besar.

    "Stasiun peluncuran di Enggano ini rencananya lebih besar dari kapasitas di Pameungpeuk dan lokasinya juga strategis dan penduduknya masih sedikit," katanya.

    Sementara itu Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin menyambut baik rencana LAPAN tersebut karena akan membantu pemerintah dalam mengawasi pulau terluar itu.

    "Kami mendukung penuh rencana ini dan akan disosialisasikan kepada masyarakat di Pulau Enggano bahwa keberadaan stasiun peluncuran satelit ini tidak membahayakan jiwa mereka," katanya.

    Agusrin mengatakan luas areal yang dibutuhkan untuk membangun stasiun tersebut sekitar 200 hektare (ha) dari 40 ribu ha luas pulau yang berjarak 106 mil dari Kota Bengkulu itu.

    Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang dihuni lebih dari 2.600 jiwa masyarakat adat yang terbagi dalam lima suku besar yakni Kaitora, Kaahua, Kauno, Kaharuba dan Kaharubi.


    Sumber: ANTARA
    Readmore --> LAPAN Akan Bangun Stasiun Peluncuran Satelit

    Indonesia Akan Kirim 300 Tentara Semi Tempur ke Haiti

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berencana mengirim sekitar 300 tentara dengan kualifikasi semi tempur ke Haiti. Saat ini, tim yang akan dikirim sedang menjalani pelatihan di Peacekeeping Center yang baru saja selesai didirikan.

    Pusat pelatihan TNI khusus pasukan perdamaian (Peacekeeping Center) dunia di kawasan Bukit Sentul Bogor, Jawa Barat, dengan luas 200 hektare. "Ada sekitar 200-300 personel ke Haiti, tapi keterampilannya semi-tempur. Sekarang sedang latihan dulu," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Presiden, Kamis (22/7).

    Sebelumnya, pemerintah mengirim 1.700 pasukan ke sejumlah negara, antara lain ke Libanon dan Afrika. Pasukan ini dikirim untuk misi kemanusiaan.

    Purnomo mengatakan pasukan ini masih menunggu kesiapan para personelnya. "Sekarang sedang dipersiapkan, sudah ada keputusan permintaan dari PBB untuk humanitarian asisstant. Jadi yang dikirimkan batalyon semi-tempur. Jadi kita mesti siapkan dulu kan, kita training dulu, kita seleksi kemampuan bahasanya," katanya.

    Sumber: TEMPO
    Readmore --> Indonesia Akan Kirim 300 Tentara Semi Tempur ke Haiti

    Presiden: Indonesia Waspadai Situasi Laut China Selatan

    laut china selatan

    Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Indonesia terus mewaspadai situasi keamanan di sekitar Laut China Selatan yang sering dijadikan sengketa oleh beberapa negara di kawasan itu.

    "Antara sepuluh sampai dua puluh tahun terakhir memang relatif stabil, tapi wilayah itu adalah salah satu sumber konflik," kata Presiden Yudhoyono dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Presiden menjelaskan, kawasan itu sempat diklaim oleh enam negara, yaitu China, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

    Menurut Kepala Negara, konflik di kawasan itu akan berpengaruh pada kondisi keamanan dan ekonomi karena wilayah itu adalah salah satu jalur lalu lintas ekonomi internasional.

    Secara khusus, Indonesia juga akan terganggu jika terjadi gejolak di wilayah tersebut karena aktivitas impor dan ekspor Indonesia sering melewati jalur tersebut.

    "Kawasan itu dekat dengan Zona Ekonomi Ekslusif kita," kata Presiden

    Dari segi keamanan, Indonesia juga mungkin terganggu jika terjadi konflik di sekitar Laut China Selatan karena secara geografis letak Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara-negara yang pernah terlibat sengketa.

    Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang sedang mengikuti forum regional di Hanoi.

    Dalam arahannya, Presiden meminta Indonesia menyuarakan bahwa tidak boleh ada dominasi satu negara dalam wilayah sengketa.

    Selain itu, Indonesia mendukung usaha setiap negara yang berniat menjaga perdamaian di kawasan.

    Kemudian, semua pihak harus mendahulukan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Presiden: Indonesia Waspadai Situasi Laut China Selatan

    Kemhan Minta Kedatangan Menhan AS Tak Dihubungkan dengan Kopassus

    Kopasus (Foto: diyka11.blog.binusian.org)


    Jakarta - Menteri Pertahanan AS Robert Gates bertemu dengan pemerintah Indonesia hari ini. Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI meminta masyarakat tidak menghubungkan kedatangan ini dengan Kopassus.

    "Kita tidak terlalu ke situ, Kopassus itu bagian kecil dari TNI. Jangan dihubung-hubungkan dengan Kopassus-lah," kata Kabiro Humas Kementerian Pertahanan, I Wayan Midhio, saat dihubungi detikcom, Kamis (22/7/2010).

    Seperti diketahui, perbaikan hubungan militer Indonesia dan AS pascapencabutan embargo senjata, dikhawatirkan juga akan membantu Kopassus. Sementara, aktivis HAM internasional dan beberapa anggota parlemen AS masih mempertanyakan pelanggaran HAM yang diduga pernah dilakukan pasukan khusus itu.

    "Anggota parlemen itu kan secara orang per orang. Mereka mengatakan: jangan pakai uang rakyat untuk melatih negara orang yang terlibat (pelanggaran HAM). Nah ini kan tidak pernah terbukti," kata Wayan.

    Wayan menjelaskan, kunjungan kehormatan Gates dan Menhan Purnomo Yusgiantoro secara umum terkait dengan penegasan kembali komitmen peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara.

    "Komitmen itu tertuang dalam kerangka pengaturan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah ditandatangani oleh pemerintahan kedua negara bulan lalu," katanya.

    Gates akan bertemu dengan Purnomo sekitar 14.30 WIB. Sebelumnya,Gates akan bertemu dengan Presiden SBY.

    Sumber: DETIK News
    Readmore --> Kemhan Minta Kedatangan Menhan AS Tak Dihubungkan dengan Kopassus

    650 Prajurit TNI Perketat Wilayah Perbatasan

    Perbatasan RI - Papua Nugini

    SEMARANG (SI) – Sebanyak 650 prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 405 Surya Kusuma/Brigif 4 Dewaratna Kodam IV/Diponegoro digembleng di daerah Bantir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

    Selama seminggu mereka bakal di-driillatihan pratugas yang akan di persiapkan untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini. Latihan Pratugas ini merupakan tahap terakhir sebelum di berangkatkan ke Papua Nugini. Tahap pertama telah dilaksanakan dengan metode real teori di home base,kedua dengan metode real tempur, dan ketiga ini dengan metode geladi lapang.

    Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI M Nizam menyatakan, latihan pratugas ini merupakan upaya pimpinan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan prajurit yang tergabung dalam Yonif 405 Surya Kusuma/ Brigif 4 Dewaratna dengan membekali pengetahuan dan keterampilan.

    “Dalam pelaksanaan latihan pratugas ini, para prajurit akan dibekali dengan berbagai taktik dan teknik bertempur infanteri, dibekali dengan pengetahuan prosedur pengamanan perbatasan sesuai dengan ketentuan internasional,” tukas Kasdam saat memberikan pengarahan terhadap 650 prajurit Yonif 405 Surya Kusuma/ Brigif 4 Dewaratna kemarin.

    M Nizam menjelaskan,Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, masih mengandung berbagai permasalahan dan ancaman, terutama yang berkenaan dengan masalah separatisme dan pelintas batas yang sampai sekarang belum terselesaikan. Karena itu, dia berharap, pelaksanaan latihan pratugas ini dilakukan dengan serius disertai dengan semangat dan disiplin yang tinggi baik disiplin perorangan maupun disiplin satuan.

    “Ikuti semua kegiatan latihan dan laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Cegah sekecil mungkin timbulnya kerugian, baik personel maupun materiil”tegasnya. Kasdam berpesan, karena latihan dilaksanakan di wilayah sipil, setiap prajurit harus dapat menghindari kerugian, seperti kerusakan pada tanaman masyarakat.

    Sumber: SI
    Readmore --> 650 Prajurit TNI Perketat Wilayah Perbatasan

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.