Dirut PT Pindad : Pindad Ingin Menjadi Perusahaan Go International

Bandung - Pindad yakin dapat menjadi perusahaan kelas dunia dengan memanfaatkan momentum HUT Ke-29 pada 29 April 2012. "Pada usia Pindad yang genap 29 tahun, peluang semakin banyak dan optimis untuk menuju perusahaan kelas dunia," kata Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Aviantono Sudarsono, Sabtu (28/4). Selain telah mampu memperluas pasar produk alutsista ke ASEAN, Afrika dan Timur Tengah, Pindad juga telah mendapat kepercayaan dunia dengan pesanan 32 panser dari Malaysia yang saat ini sudah dalam proses penyelesaian administrasi di Negeri Jiran itu. Langkah untuk mempercepat langkah menuju perusahaan kelas dunia, menurut Adik dilakukan melalui peningkatan kinerja perusahaan dengan dukungan karyawan yang lebih baik lagi dan mendorong suatu perubahan drastis yang dilandasi dengan etos kerja yang semakin meningkat. "Permasalahan dan kendala pasti ada, namun semuanya bisa teratasi dengan etos kerja tinggi hambatan akan teratasi," kata Adik. Selain itu juga pihaknya terus membuat kaidah-kaidah kerja optimal akan terwujud, meningkatkan daya saing dan memuaskan pelanggan kita. "Dengan demikian akan menjadi suatu industri mandiri khususnya memenuhi alutsista," katanya. Orang nomor satu di BUMN strategis itu menyebutkan, peningkatan peluang pasar produk alutsista di dalam dan di luar negeri semakin banyak yang menuntut Pindad untuk lebih siap dan berdaya saing. Ia mengakui dalam empat tahun, selain peluang lebih banyak juga masih ada kendala, salah satunya terkait keterlambatan dalam penyelesaian produk masih harus dientaskan di samping terus meningkatkan kualitas. "Kerja keras jelas makin diperlukan ke depan, mengerahkan kemampuan terbaik dan kontribusi positif," katanya. Salah satu optimisme PT Pindad adalah ekspor produk amunisi industri strategis itu merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. "Saat ini produk kita terbesar di ASEAN, meski dari sisi persaingan harga belum nomor satu. Kita akan berusaha terus menjadi semakin baik," kata Adik Aviantono. PT Pindad (Persero) merupakan salah satu dari tiga BUMN strategis yang berkantor pusat di Bandung selain PTDI dan PT Len Industri. Pindad merupakan industri persenjataan dengan produk andalan Senapan Serbu (SS), senjata genggam (pistol), panser, amunisi serta sejumlah komponen spare part panser, otomotif serta suku cadang alat berat. Sumber : Republika

Readmore --> Dirut PT Pindad : Pindad Ingin Menjadi Perusahaan Go International

PPI : Tak Perlu Berbondong-Bondong Ke Jerman Hanya Untuk Bahas Alutsista

Berlin - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) menolak kedatangan Komisi I DPR RI yang datang ke Jerman. Mereka mempertanyakan urgensi kunjungan Komisi I yang disertai rombongan keluarga dengan biaya studi banding sebesar Rp3,1 miliar. Lontaran pedas pun dilemparkan oleh salah satu mahasiswa dari PPI saat pertemuan dengan 10 anggota Komisi I DPR di Kedutaan Besar RI di Berlin, baru-baru ini. Dalam video yang diunggah PPI di YouTube itu, mahasiswa memerotes keras kedatangan 10 anggota Komisi I DPR dengan dalih studi banding. Mereka mempertanyakan urgensi kunjungan yang menelan biaya Rp3,1 miliar itu, dan disertai rombongan keluarga. Apalagi, menurut mahasiswa, studi banding terkait alutsista tidak perlu berbondong-bondong karena telah ada mekanisme yang jelas. Namun jika kunjungan anggota DPR dipandang perlu, mahasiswa menuntut pertanggungjawaban terkait tranparansi biaya dan hasil studi banding yang dipublikasikan melalui media. Dengan demikian, masyarakat mengetahui manfaat dari kunjungan ke luar negri yang selama ini menelan biaya tak sedikit dari rakyat. Sumber : Metro TV News

Readmore --> PPI : Tak Perlu Berbondong-Bondong Ke Jerman Hanya Untuk Bahas Alutsista

Kemhan Sosialisasikan Mekanisme Pengadaan Alutsista Kepada Forum Bakohumas

Jakarta - Kementerian Pertahanan dalam hal ini Pusat Komunikasi Publik mengadakan Forum Komunikasi Bakohumas, Selasa (24/4), yang dibuka oleh Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono mewakili Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto di Kantor Kemhan, Jakarta. Forum bakohumas Pemerintah yang rutin diadakan setiap bulan diberbagai instansi pemerintah ini diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari humas/puskom publik instansi pemerintah, non pemerintah dan BUMN. Saat membuka Forum Bakohumas yang bertemakan “Melalui forum kehumasan pemerintah kita tingkatkan pemahaman publik tentang mekanisme pengadaan alutsista Kemhan” ini, Irjen Kemhan didampingi Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin dan Ketua pelaksana bakohumas James Pardede. Sementara itu Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo S.IP menjadi narasumber dan pembicara dalam sosialisasi mekanisme pengadaan alutsista ini yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Melalui forum bakohumas ini diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan Kementerian Pertahanan dapat tersosialisasikan kepada seluruh jajaran instansi pemerintah sehingga dapat dipahami dengan baik dan benar oleh segenap lapisan masyarakat. Dipilihnya tema didasari oleh anggapan bahwa Kemhan melihat kurangnya pemahaman dan pengetahuan sebagian masyarakat mengenai mekanisme pengadaan alutsista Kemhan dikaitkan dengan kewajiban Pemerintah dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat seperti yang diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam amanat pembukaannya Sekjen Kemhan yang diwakili oleh Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, dikatakan bahwa dengan adanya UU No 14 mengenai Keterbukaan Informasi Publik membuat kita semakin menyadari bahwa betapa pentingnya penyelenggaraan acara ini. Forum bakohumas ini merupakan sarana untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi aktifitas penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan alutsista di Kemhan. Sekjen Kemhan berharap dengan terselenggaranya forum komunikasi Bakohumas Pemerintah tentang mekanisme pengadaan alutsista Kemhan ini dapat dipahami oleh masyarakat minimal para peserta forum ini. Sehingga dapat meng-eliminir terjadinya distorsi dan miskomunikasi baik di antara jajaran pemerintahan sendiri maupun dalam masyarakat. Sekjen Kemhan kemudian menjelaskan mengenai kebijakan industri strategis dalam menunjang kemandirian industri pertahanan. Pembangunan sistem pertahanan Negara pada prinsipnya diawali dengan adanya komitmen pemerintah untuk merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Prograam revitalisasi industri pertahanan Indonesia tidak saja ditujukan untuk membangun kemandirian industri strategis nasional yang mampu mendukung sistem pertahanan khususnya pengadaan alutsista bagi TNI, tetapi juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pertahanan dalam negeri perlu didorong sehingga dapat memenuhi kebutuhan alutsista, maju dan mandiri dan berdaya saing. Untuk itu, telah dikeluarkan kebijakaan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri melalui revitalisasi industri pertahanan dalam negeri yang kemudian dikukuhkan oleh sidang paripurna DPD. Sumber : DMC

Readmore --> Kemhan Sosialisasikan Mekanisme Pengadaan Alutsista Kepada Forum Bakohumas

Pabrik Amonium Nitrate di Kaltim Sudah Resmi Berproduksi

Jakarta - PT. Kaltim Nitrate Indonesia sebagai salah satu perusahaan industri strategis serta merupakan perusahaan baru dan terbesar di Indonesia yang memproduksi ammonium nitrate telah selesai pembangunannya di Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik baru yang dibangun untuk melayani kebutuhan ammonium nitrate dari industri dalam negeri ini sudah memulai proses produksinya pada 19 April 2012 yang lalu. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia Ir. Antung Pandoyo, saat melaporkan perkembangan PT. Kaltim Nitrate Indonesia kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (23/4) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia sekaligus juga mengundang Menhan untuk meresmikan PT. Kaltim Nitrate Indonesia pada bulan Juni 2012 mendatang. Lebih lanjut Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia menjelaskan, status dari proyek pembangunan PT. Kaltim Nitrate Indonesia sudah 100 % selesai. Proses dari pelaksanaan proyek pembangunan pabrik ini mencapai prestasi yang luar biasa dengan tingkat kecelakaan kerja yang sangat kecil. Untuk selanjutnya, PT. Kaltim Nitrate Indonesia saat ini sedang berusaha memantapkan kualitas dan volume dari produksi. Dalam enam bulan, PT. Kaltim Nitrate Indonesia yakin dengan dukungan teknologi, mesin serta tenaga kerja terampil dari dalam negeri sebanyak 200 orang akan mampu memproduksi produk ammonium nitrate yang berstandar dunia. Turut mendampangi Menhan dalam kesempatan tersebut antara lain, Staf Ahli Menhan Bidang Teknologi dan Industri Dr. Drs. Timbul Siahaan, M.M., Direktur Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Brigjen TNI Ir. Agus Suyarso dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin. Sumber : DMC

Readmore --> Pabrik Amonium Nitrate di Kaltim Sudah Resmi Berproduksi

Pangdam Mulawarman : 44 Tank Leopard Akan Di Tempatkan Di Perbatasan Kalimantan

Balikpapan - TNI akan menempatkan satu batalion tank di perbatasan antara Kalimantan Timur di Indonesia dan Sabah di Malaysia. TNI juga akan menempatkan skuardron helikopter tempur untuk memperkuat pengamanan di perbatasan RI-Malaysia. Batalion tank Leopard, skuardron helikopter tempur dan rudal penghancur tank, akan melengkapi penjagaan kedaulatan bangsa Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya di perbatasan Kalimantan Timur Indonesia dan Sabah Malaysia, Panglima Daerah Militer VI Mulawarman mengatakan, batalion Mulawarman akan menjaga perbatasan dengan diperkuat sebanyak 44 tank Leopard. Pengadaan tank di perbatasan tersebut sudah harus dituntaskan Oktober 2013 mendatang. Personel penjaga perbatasan RI-Malaysia itu akan dilengkapi tiga batalion gabungan infanteri dan artileri, yang memiliki persenjataan anti-tank. Sumber : Metro TV News

Readmore --> Pangdam Mulawarman : 44 Tank Leopard Akan Di Tempatkan Di Perbatasan Kalimantan

Komisi I : Peluru Kendali Buatan Polandia Mengecewakan

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo mengatakan, bersama delapan rekannya telah selesai melaksanakan kunjungan kerja selama lima hari di Polandia. Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama kunker ke Polandia itu, di antarnya melihat secara langsung industri pertahanan yang mereka bangun. "Jadi konsen agenda kunker ke Polandia kemarin itu secara garis besar ada dua hal, yaitu ada yang fokus urusan luar negeri dan satu lagi yang konsen dalam urusan industri pertahanan untuk tujuan pengembangan alutsista," ujar Roy kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (24/4). Roy mengatakan, saat melihat industri pertahanan Polandia, delegasi anggota Komisi I sempat mempertanyakan soal tanggung jawab salah satu perusahaan Polandia, terkait pembelian alutsista oleh TNI berupa peluru kendali. Dari beberapa kali uji coba, ternyata gagal terus atau tidak berfungsi dengan baik. "Jadi kita menuntut tanggung jawab perusahaan itu untuk memperbaiki kontraknya dan menjamin bahwa alutsista yang dijual itu memang memili kemampuan yang benar sebagaimana spek alutsista yang ditawarkan tersebut. Jika tidak sesuai maka Indonesia berhak menuntut janggung jawab dari perusahaan penjual alutsista tersebut secara serius,"u jar politisi Demokrat ini. Menanggapi atas keluhan dari delegasi DPR ini, kata Roy, pihak Polandia pun telah berjanji akan segera menegur perusaan penjual peluru kendali tersebut. "Jadi dalam MoU penjualan senjata serupa, kedepannya jika ada produk yang gagal seperti itu, kita minta mereka menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Jika tidak maka lebih baik kita tidak lanjutkan saja kerjasama seperti itu dan mereka mengatakan tentu akan memperbaiki MoU-nya dan menegur perusahaannya," ujarnya. Kata Roy, Komisi I juga nantinya akan meminta Mabes TNI, jika akan kembali membeli peluru kendali dari Polandia atau alutsista dari negera tersebut, DPR minta mesti ada MoU yang jelas agar tidak merugikan kepentingan RI. "Utamanya, kalau ada produk yang gagal seperti itu, mesti ada jaminan diganti dengan produk serupa yang kualitasnya benar dan kondisinya lebih baik lagi," katanya. Roy mengatakan, dalam kunker itu delegasi Komisi I juga melihat industri helikopter Polandia, Lublin. Perusahaan ini pernah mensuplai helikopternya untuk Polri. "Jadi kita melihat,kemungkinan helikopter untuk versi militer(TNI). Kita juga mendapat penjelasan terbaik biaya produksi helikopter versi militer, termasuk speknya. Namun di dalam negeri sendiri sejauh ini memang belum ada rencana untuk membeli helikopter dari Polandia, baik untuk Polri dan TNI. Namun jika nantinya Polandia menawarkan untuk menjual pesawatnya, DPR akan mengarahkan agar mereka juga melakukan kerjasama dengan PT DI untuk alihteknologi dan produksi bersama saja," ujarnya. Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I : Peluru Kendali Buatan Polandia Mengecewakan

Pengamat : Bisnis Senjata Di Asia Semakin Menggiurkan

Jakarta - Menguatnya militer China menjadi perhatian serius para akademisi dan pengamat pertahanan-keamanan di AS. Apalagi, Asia telah menjadi importir terbesar senjata di dunia. Situasi ini membuat Amerika Serikat (AS) mendukung berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik untuk menentang menguatnya pengaruh China. Situasi itu juga mendorong AS dan China untuk terus mengadakan pembicaraan serius tentang isu keamanan di wilayah Asia Pasifik. Sebelumnya, pemerintah China mengkritik pemerintahan Obama yang berencana menyeimbangkan kekuatan militer di Asia. Washington membantah bahwa langkah itu dimaksudkan untuk membendung meningkatnya pengaruh China. Hal itu dipertegas dengan meningkatnya klaim sengketa teritorial di Laut China Selatan. ‘’Bagaimanapun AS cemas dan khawatir dengan kebangkitan militer China, selain isu nuklir Iran dan Korea Utara,’’ kata Prof Robert Gallucci di Universitas California Berkeley, pekan kemarin. Diplomasi AS-China terus tarik ulur untuk kepentingan masing-masing, dan oleh sebab itu, ASEAN dan negara-negara tetangga di Asia Timur harus bisa menjaga keseimbangan kekuatan dengan memainkan kartu China maupun ASagarstabilitas kawasan tetap terjaga. Studi Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan wilayah Asia-Pasifik menyumbang 44 persen impor senjata hasil produksi Eropa. Angka ini merupakan angka teratas dalam lima tahun terakhir. SIPRI melaporkan bahwa secara global volume perdagangan senjata pada periode 2007—2011 lebih tinggi 24% dibandingkan pada periode 2002—2006. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perdagangan senjata di Asia dan Oceania mencapai 44% dari perdagangan impor senjata di seluruh dunia. Angka itu tentu lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 19% untuk wilayah Eropa, 17 untuk Timur Tengah, 11% untuk Amerika Selatan dan Utara, serta 9% untuk Afrika. Tidak hanya China yang menaikkan anggaran militernya dengan US$100 miliar. Tapi juga Taiwan, Korsel, Filipina, Indonesia sampai Vietnam dan Singapura. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, naik pula anggaran militer mereka dengan ratusan juta dolar per tahun. Para pengamat sampai menyebut ada semacam lomba senjata di Asia. India adalah importir senjata terbesar pada periode 2007—2011 dengan persentase impor mencapai 10% dari volume perdagangan internasional. Diikuti oleh Korea Selatan (Korsel) dengan 6%,China dan Pakistan (masing-masing 5%), serta Singapura (4%). Impor senjata India, Korsel, China, Pakistan, dan Singapura mencapai 30% dari volume perdagangan internasional. “Impor senjata India meningkat menjadi 38% pada periode 2002—2006 dibandingkan dengan 2007–2011,” demikian laporan SIPRI. Dan itu termasuk pengiriman pesawat udara pada periode 2007—2011 meliputi 120 Su-30MK dan 16 MiG-29K dari Rusia serta 20 Jaguar Ss dari Inggris. Karena India menjadi importir senjata terbesar, tetangga yang juga musuh bebuyutannya, Pakistan menjadi pengimpor senjata terbesar ketiga. Pakistan membeli pesawat tempur pada periode 2007—2011 yakni 50 JF-17 dari China dan 30 F-16. India dan Pakistan juga mengimpor tank dalam jumlah besar. “Sebagian besar negara pengimpor senjata kini terus mengembangkan industri senjata mereka. Dengan demikian, itu memengaruhi penurunan pasokan senjata dari luar,” kata Pieter Wezeman, peneliti senior Program Impor Senjata SIPRI. Pada 2006—2007 China merupakan pengimpor senjata terbesar dunia. Tapi tahun 2011 Beijing hanya menempati urutan keempat. Penurunan impor China dipengaruhi peningkatan industri senjata China yang masif. Dengan penurunan peringkat China dalam impor, India merebut posisi itu pada 2011. SIPRI menyimpulkan, peningkatan posisi India itu karena faktor Pakistan. Sementara setelah tidak lagi menjadi pengimpor senjata terbesar, China kini terus membuat terobosan. Di Asia, Bejing kini justru menjadi pengekspor senjata terbesar keenam setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, Jerman, Prancis,dan Inggris. Negara-negara Asia Tenggara dan Cina kini lebih memilih kendaraan dan peralatan militer terbaru serba canggih. Yang mencolok adalah pembelian kapal selam. Malaysia baru saja membeli tiga kapal selam, Indonesia pesan tiga, Vietnam enam dan Thailand berniat membeli empat dari Jerman. Negara-negara Asia tenggara membeli senjata karena faktor perasaan kurang aman. Vietnam dan Filipina misalnya cemas akan kebijakan maritim yang akan ditempuh Beijing. Di laut China Selatan ada enam pulau Vietnam. Walhasil, perlombaan dan bisnis senjata di Asia makin meninggi, menguras sumber daya untuk kesejahteraan rakyatnya, sementara pada waktu yang sama negara-negara di Asia Timur dan Tenggara terus mencermati kebijakan pertahanan China yang semakin menandingi pertahanan Amerika di Asia. Sumber : INILAH

Readmore --> Pengamat : Bisnis Senjata Di Asia Semakin Menggiurkan

Kemhan : Pengadaan Alutsista Tidak Sejalan Karena Terganjal Oleh Komisi I

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terus berupaya memperkuat TNI dengan alat utama sistem senjata (alutsista). Menurut Kepala Puskom Publik Kemenhan, Brigjen Hartind Asrin, kementerian ini memiliki program belanja alutsista dengan nilai Rp 150 triliun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2015 untuk memperkuat pertahanan RI. Saat berkunjung ke kantor Republika, Selasa (24/4), ia menegaskan, tanpa alustista yang kuat, maka diplomasi politik bakal tidak ada gunanya. Sebaliknya, imbuh Hartind, kalau persenjataan TNI lengkap dan moderen, maka diplomasi Indonesia bakal disegani. Karena itu, lanjutnya, kunci satu-satunya agar wibawa Indonesia bisa dihormati negara tetangga adalah harus banyak membeli alutsita canggih dari dalam dan luar negeri. “Deterrent effect (daya gertak) itu yang coba dibangun militer kita. Tanpa alutsista kuat, Indonesia bakal terus ditertawakan negara tetangga,” ungkap Hartind. Namun, Hartind menambahkan, program penguatan alutsista itu tidak berjalan lancar lantaran terganjal di parlemen. Dia menyebut kasus pembelian enam unit Sukhoi SU-30MK dari Rosoboronexport yang tertunda gara-gara ada anggota di Komisi I DPR menuding ada penggelembungan harga beli. Hartind prihatin akan hal itu. Pasalnya pembelian itu masih dalam tahap rencana dan harus melalui mekanisme ketat dan prosedur berlaku. Namun sangat mungkin kedatangan dua unit Sukhoi pada tahun ini tertunda, gara-gara ketidakkoperatifan parlemen dalam mendukung peremajaan alutsista. “Di sinilah perlunya Kemenhan menjelaskan isu berdasarkan data dan fakta. Karena kalau sudah salah, bisa terbentuk opini menyesatkan di masyarakat,” ujar dia. Sumber : Republika

Readmore --> Kemhan : Pengadaan Alutsista Tidak Sejalan Karena Terganjal Oleh Komisi I

TNI AU Rekrut Tiga Penerbang Sipil Untuk Menerbangkan Boeing 747–400

Jakarta- TNI Angkatan Udara (AU) mengangkat tiga pilot sipil untuk ikut bertugas dalam penerbangan militer. Tiga pilot itu diberikan pangkat militer tituler sebagai letnan kolonel tituler. Mereka adalah Letkol Tituler Vira Nugraha Parantha Soemakno, Letkol Tituler Hilman Nugraha, dan Letkol Tituler Dody Darmawan.Penyematan tanda pangkat dilakukan di Gedung Serbaguna Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta kemarin. Kepala Penerangan Lanud Halim Perdanakusuma Mayor Sus Gerardus Maliti mengatakan, mereka merupakan penerbang senior di maskapai Garuda Indonesia. Mereka mulai bisa bertugas sejak 15 Maret.”Mereka tetap di Garuda Indonesia. Hanya ketika ada penerbangan VIP dan VVIP,mereka membantu kita,”katanya kemarin. Perekrutan ketiga pilot ini untuk menerbangkan pesawat militer khusus VIP dan VVIP yakni Boeing 747–400 yang dibeli TNI AU dari Garuda Indonesia. ”Mereka kan lebih berpengalaman, lebih andal dalam menerbangkan pesawat Boeing itu,”katanya. Penerbangan VIP dan VVIP tersebut termasuk yang mengangkut Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi selama ini Presiden dan Wakil Presiden sering menggunakan pesawat TNI AU. Sembari menjadi penerbang pesawat militer VIP dan VVIP,ketiga pilot tersebut juga menjadi instruktur bagi personel TNI agar mereka juga mahir menerbangkan Boeing. ”Mereka mengajari kita. Kita senang dibantu,”tandasnya. Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI A Adang Supriyadi yang menyematkan pangkat militer tituler kepada tiga orang itu menuturkan, pemberian pangkat letkol tituler ini berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor/157/III/ 2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler. Selain itu, Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/416/IV/2012 tanggal 11 April 2012 dengan ketentuan penggunaan pangkat militer tituler ini hanya digunakan pada waktu melaksanakan tugas. Adang mengaku bersyukur atas bergabungnya ketiga orang tersebut. Mereka dapat memberikan kemampuannya yang baik, andal, dan profesional dalam mendukung tugastugas kenegaraan di lingkungan militer.”Khususnya bagi penerbangan VIP maupun VVIP yang dilaksanakan oleh Skuadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma,” ungkapnya. Mereka diharapkan bisa menjalin komunikasi dan koordinasi secara optimal dengan seluruh personel Skuadron Udara 17. Acara penyematan itu disaksikan para kepala dinas, komandan skuadron, kepala seksi,dan perwira jajaran Lanud Halim Perdanakusuma. Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNIImamSufaatmengatakan, TNI AU berencana menambah penerbang karena jumlah yang ada sekarang masih kurang. Hingga 2014 ditargetkan ada setidaknya 71 penerbang baru seiring makin banyaknya pesawatTNI AU. Sumber : SINDO

Readmore --> TNI AU Rekrut Tiga Penerbang Sipil Untuk Menerbangkan Boeing 747–400

TNI AU Lakukan Latihan Tempur Di Balikpapan

Jakarta - Jajaran Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) II melakukan latihan pengamanan udara di wilayah yang berada di jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II. Latihan melibatkan unsur satuan radar, pesawat tempur Sukhoi SU-27/30, helikopter Nas-332, dan pesawat intai Boeng 737. Kapentak Kosek Hanudnas II Kapten Sus Henny Purwani menuturkan, latihan tersebut terdiri atas latihan Kilat B/12 selama dua hari pada 16–17 April dan Cakra B/12 pada 18–19 April di Balikpapan. Latihan berupa simulasi pengusiran terhadap kekuatan udara asing yang tertangkap radar telah melanggar wilayah udara nasional Indonesia. Pangkosek Hanudnas II Marsma TNI Agoes Haryadi bertindak selaku direktur latihan. Pangkosek Hanudnas II Marsma TNI Agoes Haryadi menuturkan, latihan ini untuk menjamin kesiapsiagaan unsur Hanud TNI Angkatan Udara. ”Dengan kesiapsiagaan ini, segala kegiatan yang berdampak pada terganggunya kedaulatan, keselamatan, dan kesatuan negara dapat diatasi,” katanya kemarin. Sumber : SINDO

Readmore --> TNI AU Lakukan Latihan Tempur Di Balikpapan

TNI AD Akan Membangun Tiga Bandara Di Perbatasan Kalimantan

Balikpapan - Panglima Daerah Militer VI Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Subekti, mengatakan pihaknya akan mengerahkan Detasemen Zeni Tempur Kodam VI. Mereka akan dikerahkan untuk membangun dan menambah panjang landasan tiga bandar udara di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. "Membangun dan menambah panjang landasan itu agar pesawat Hercules bisa mendarat di bandara-bandara tersebut," kata Subekti, di Balikpapan, Senin. Ketiga bandara tersebut adalah Bandara Yuvai Semaring di Long Bawan, Krayan, Nunukan, dengan panjang landasan pacu 900 meter lebar 23 meter; Bandara Long Ampung di Kayan Selatan, Malinau dengan panjang landasan 850 meter lebar 23 meter; Bandara Datah Dawai di Long Lunuk, Long Pahangai, Kutai Barat dengan panjang landasan 750 meter lebar 23 meter. Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga akan jadi pengelola ketiga bandara tersebut. Pesawat pengangkut pasukan bersenjata lengkap dan kargo udara Hercules C130 yang kapasitas penuhnya mencapai 70 ton memerlukan panjang landasan 1.093 meter untuk lepas landas maupun mendarat. "Jadi, landasan yang ada sekarang kami akan perpanjang hingga dua kali lipatnya, hingga minimal 1.600 meter," papar Pangdam Subekti. Bandara Long Bawan yang sedang dikerjakan saat ini panjang landasannya sudah 1.100 meter dengan lebar 30 meter. Pengembangan bandara di perbatasan ini, menurut Pangdam, sejatinya adalah program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan anggaran dari APBD Kaltim. Adapun besarnya anggaran, yakni Bandara Long Bawan sebesar Rp 120 miliar, Bandara Long Apung Rp 130 miliar, dan Bandara Datah Dawai Rp 150 miliar. Ia menjelaskan pelibatan TNI itu karena ketiga bandara juga memiliki posisi strategis pertahanan keamanan. "Bukan kebetulan kami TNI punya prajurit zeni yang selain jago bertempur juga piawai membangun," kata Pangdam. Selain itu, kata dia, karena kondisi geografis yang sulit dicapai melalui transportasi darat dan harga-harga material yang berkali-kali lipat harga normalnya, pengembangan bandara tersebut kesulitan mendapat kontraktor pengerjaan. Sumber : REPUBLIKA

Readmore --> TNI AD Akan Membangun Tiga Bandara Di Perbatasan Kalimantan