Letak Provinsi DIY yang berbatasan dengan laut lepas sebagai jalur pelebaran samudera dan perdagangan internasional, Komandan Pangkalan Laut (Danlanal) DIY, Kolonel laut IR.
Antar Setiabudi menilai gelar pasukan melalui kehadiran posal - posal di wilayah pantai selatan DIY menjadi penting. Lanal DIY saat ini juga tengah menyusun konsep Pusat Maritim Nasional.
"Kekayaan alam yang berlimpah di samudera indonesia tapi belum termanfaatkan,maka diperlukan pioneering oleh TNI AL sebagai prime-over pembangunan sektor kelautan / maritim," katanya saat menerima tim kunjungan kerja komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua komisi I DPR Kemal azis Stamboel (F-PKS), Jogja, Rabu (7/7).
Wilayah laut lepas pantai selatan banyak terdapat kakap biru yang saat ini belom dikelola dengan baik, Pemerintah DIY telah menyiapkan lahan seluas 200 hektar di Kulonprogo sebagai tempat perdagangan ikan dengan meminta bantuan lanal dalam penyusunan konsep.
Sebetulnya lahan yang dibutuhkan Lanal DIY hanya sekitar 50 hektar, namun disekelilingnya nanti akan dikonsep memaduserasikan kesejahteraan dengan pertahanan keamanan.
Sehingga yang dibangun nanti bukan hanya sekedar pangkalan tp akan dibuat beberapa fasilitas umum menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.
Lanal yang ada di kemudian hari akan berubah menjadi lanal kelas A operasional dengan embanan tugas-tugas khusus yang tetap melekat. Antar memahami, bila saat ini daerah kulonprogo digunakan untuk bertani, maka reorientasi dan tranformasi kultural dari kontinental agraris menjadi maritim diperlukan strategi budaya yang tepat. "Tidak mudah merubah mindset dari bertani menjadi industri," katanya.
Konsep Pusat Maritim Nasional yg tengah digodok Lanal DIY dimulai tahun 2005 namun sempat terhambat ketika ada perubahan KSAL tahun 2007. Konsep itu menurut Antar juga telah diajukan ke Mabes TNI dan ditolak.
Penolakan terjadi karena Mabes menganggap Markas Komando Pangkalan TNI AL di Surabaya akan berpindah ke Jogjakarta. "Padahal lebih sederhana, Makolantanal tetap di Surabaya dan pangkalan di DIY," ujarnya.
Berdasarkan level base, tandas Antar, pangkalan induk bisa saja berada di tengah kota sedangkan yang berhadapan langsung dengan laut dijadikan pangkalan aju (depan).
Menanggapi hal tersebut, AL-Muzammil (F-PKS) mengaku di DPR belum pernah mendengar konsep pembangunan pangkalan di Kulonprogo. Sedangkan Guntur Sasono (F-PD) memandang konsep maritim yang telah disiapkan pemerintah DIY belum waktunya dilaksanakan, mengingat adanya keterbatasan anggaran. "Saya melihat dari kondisi makro anggaran TNI, maka belum waktunya untuk dilaksanakan," katanya. Namun pihaknya juga tidak ragu memback up masalah tersebut apabila pengimplementasian konsep tersebut sesuai.
Sumber: DPR RI
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment