Pulau Berhala Masih Diincar Asing

PERIKSA SENJATA Menhan Purnomo Yusgiantoro memeriksa persenjataan prajurit Marinir yang bertugas di Pulau Berhala, Serdangbedagai, kemarin.


PULAU BERHALA (SI) – Sedikitnya 12 pulau terluar di Indonesia dipasangi tanda berupa prasasti, termasuk di Pulau Berhala yang berada di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

Langkah ini untuk mencegah adanya klaim kepemilikan pulau yang berjarak sekitar 10 mil dari laut bebas tersebut dari negara lain. Menhan yang didampingi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan (BB) Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Leonardus JP Siegers, Panglima Komando Armada Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Marsetio dan Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Tono Suratman menyebutkan, prasasti yang dipasang di pulau terluar tersebut membuktikan pulau seluas 2,5 km2 itu masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Di Pulau Berhala tadi (kemarin) sudah saya tempatkan satu prasasti, sampai nanti hingga waktu ke depan, siapa pun yang datang ke Pulau Berhala ini, dia bisa melihat bahwa pulau ini milik Indonesia,” ujarnya kepada wartawan di Pulau Berhala,kemarin. Tidak hanya pemasangan prasasti, untuk menguatkan pulaupulau terluar milik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga merencanakan akan membuat monumen pasukan operasi.Menurut Menhan, apa yang dilakukan TNI merupakan satu langkah maju untuk memberi tanda, kalau pulau-pulau terluar tersebut milik Indonesia.

“Hingga sekarang ini, ada 12 pulau terluar yang sudah kita beri tanda prasasti.Tidak tertutup kemungkinan ke depan akan kita tambah lagi,” sebutnya. Ke- 12 pulau terluar yang sudah dipasang prasasti, adalah Pulau Rondo yang berada di ujung perairan Aceh, Pulau Berhala di perairan Pantai Timur Sumatera Utara, Pulau Nipah di depan Pulau Batam berbatasan Singapura, Pulau Sekatung di laut China Selatan. Berikutnya, Pulau Dana, Rote dan Batek yang berada di perairan Nusa Tenggara Timur- Australia. Pulau Marore yang berada di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Filipina, Pulau Miangas dan Marampit, Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau Fanildo dan Pulau Beras di Bontang, Kalimantan Timur.

“Tak tertutup kemungkinan untuk ditambahkan ke depan. Sekarang konsentrasi yang kita lakukan menambah pulau-pulau terluar yang kita awasi, kita pantau dengan ketat di Laut China Selatan,” tandasnya. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini melanjutkan, para prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar seperti Pulau Berhala juga dilengkapi dengan persenjataan. Mereka melakukan penjagaan, pemantauan pengawasan terhadap alur kepulauan, pelayaran, nelayan dan kegiatan yang sifatnya ilegal. Pasukan Marinir yang ditempatkan di pulau terluar melakukan pengawasan itu. Dalam kunjungan ke Pulau Berhala selama satu jam, selain memasang prasasti, Menhan juga meninjau posko penjagaan pasukan Marinir, persenjataan dan memberi arahan kepada 34 prajurit Marinir yang bertugas di Palau Berhala.

Kepada prajurit, dia mengatakan tentang pentingnya menjaga Pulau Berhala yang posisinya sangat stategis, sebab berada di Selat Malaka dan diawasi dunia internasional. ”Kalian harus tetap memperhatikan kesehatan dan stamina, sebab kalian merupakan prajurit terdepan yang menjaga pulau ini. Karena itu,kalian semua dituntut waspada dari menit ke menit, jam ke jam dan hari ke hari,” tegasnya. Jika dilihat dari kasat mata publik, kelihatannya tugas prajurit di pulau terluar hanya menjaga sesuatu yang tidak pasti. Sebenarnya tugas prajurit di pulau terluar sangatlah penting, artinya menjaga keutuhan NKRI.

”Makanya prajurit yang bertugas di pulau terluar harus siaga, kalau sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan, sudah siap. Kita harus jaga dan waspada betul terhadap wilayah kedaulatan RI. Itu di tangan dan pundak kalian. Kalian adalah pembela negara,” pesan Purnomo. Dia mengakui tugas prajurit di pulau terluar seperti Berhala sangatlah berat dan sulit. Selain setiap saat dituntut tetap siaga dan waspada, juga terpisah jauh dengan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Komandan Peleton Satgas Pengamanan Pulau Berhala Letnan Dua (Letda) TNI Saiful Anan mengaku senang dikunjungi Menhan dan rombongan. Menurut dia, kunjungan tersebut memberi semangat dan motivasi bagi prajurit Marinir yang bertugas di pulau terluar tersebut. Dia pun berjanji akan bertugas dengan semaksimal mungkin menjaga Pulau Berhala.

Dia menambahkan, kendala yang dihadapi selama bertugas di Pulau Berhala adalah minim alat transportasi. Saat ini hanya satu alat trasnportasi yang tersedia, yakni perahu karet. ”Itulah yang kami gunakan untuk membeli segala kebutuhan di Serdangbedagai dengan lamanya jarak tempu dua jam,” papar Saiful.

Lepas Anak Penyu

Dalam kunjungannya ke Pulau Berhala, Menhan juga melepas ratusan anak penyu ke perairan sekitar Pulau Berhala. Menurut Pangarmabar Laksamana Muda TNI Marsetio, ratusan anak penyu yang dilepas tersebut, merupakan hasil penangkaran yang dilakukan prajurit Marinir yang bertugas di Pulau Berhala bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai. Marsetio menambahkan, tugas prajurit Marinir ada dua, yakni tugas perang dan tugas selain perang. Salah satu wujud tugas selain perang adalah menjaga dan melestarikan lingkungan se kitarnya. Salah satu tugas menjaga lingkungan di Pulau Berhala, yakni melestarikan biota penyu.

”Di Pulau Berhala ini juga tempat bertelurnya penyu-penyu dari berbagai daerah. Bahkan, dari hasil penelitian, anak-anak penyu-penyu yang bertelur di sini menyebar ke berbagai perairan hingga ke Australia,” bebernya. Sebelum meninjau Pulau Berhala, Menhan dan rombongan juga meninjau Pulau Rondo dengan menumpang Helikopter Beli 412 AD. Di Pulau paling ujung Provinsi Aceh itu, Menhan juga memasang prasasti. Pada bagian lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang sudah terbentuk akan mengelola perbatasan negara sejauh 3.302 km, serta 92 pulau kecil yang berbatasan dengan negara lain.

“BNPP memiliki tugas yang secara garis besar dijalankan oleh tiga deputi dan satu sekretariat, yakni deputi pengelolaan batas wilayah negara, deputi pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan deputi infrastruktur pengelolaan kawasan perbatasan,” ujar Plt Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri Sutrisno saat diwawancarai harian Seputar Indonesia, kemarin. Sutrisno menjelaskan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku ketua BNPP kemungkinan akan me-launching BNPP pada bulan-bulan ini setelah pengisian struktur BNPP tuntas dilakukan. “Kalau di-launching bulan Juli ini, mungkin akan langsung bisa bekerja,” tandasnya. Menurut Sutrisno, BNPP ini merupakan badan yang bekerja secara sinergis dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga di dalamnya.

“Lahirnya BNPP ini kan sesuai amanat Undang- Undang No 43/2008 tentang Batas Wilayah Negara. Bahkan khusus di pasal 14 UU tersebut diamanatkan pembentukan badan perbatasan di pusat dan daerah,” ungkapnya. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain mengatakan, BNPP memiliki lingkup kerja yang sangat strategis karena berkaitan dengan batas negara dengan negara lain. BNPP ini, kata dia, harus bisa menjalankan tugas secara sinergis sehingga tidak seperti pengelolaan perbatasan yang dilakukan secara tercerai berai seperti sebelumnya. “Ekspektasi atau harapan terkelolanya wilayah kedaulatan NKRI secara baik akan bertumpu pada kinerja BNPP ini.

Jadi, saya sebagai anggota DPR sangat menunggu-nunggu gebrakan badan ini.Jangan sampai adem ayem sehingga keberadaannya percuma dan pemborosan,” tandas anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) ini.

Sumber: SEPUTAR INDONESIA

Berita Terkait: