Jakarta, 25/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Anggota DPR dari Partai Golkar Agustina Basik Basik menilai penanganan perbatasan di daerah perbatasan dan pesisir berlebihan, lantaran penanganan tidak hanya melibatkan TNI AD tetapi ada beberapa penugasan perbantuan dari Kodam I Bukit Barisan, Kopassus dan sebagainya.
“Ini serasa bombatis selain dari TNI AD juga ada penugasan perbantuan seperti dari Kopassus,” katanya dihadapan sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (25/1).
Menurutnya, masyarakat serasa tidak memiliki kebebasan seakan hidupnya dirampok oleh kehadiran petugas yang jaga di perbatasan maupun pesisir. “Bahkan kelihatan tumpang tindih terutama mereka yang membuat pos di sekitar perkampungan penduduk setempat,” tambahnya.
Dia menambahkan, pos perbatasan dibangun di tengah kampung menyebabkan masyarakat serasa diawasi. Karena itu, kata dia, sebaiknya bukan hanya di darat tetapi dilaut juga harus ditingkatkan pengawasannya.
Ini terkesan menghamburkan biaya saja, sedangkan terkait insiden perampasan senjata pada tanggal 14 Januari 2010 lalu, menurutnya kejadian perampasan tersebut tidak masuk akal karena sangat dekat dengan pos militer setempat.
“Kami meminta segera dibentuk tim dari kaukus Papua, maupun Otsus untuk menangani kasus ini,” pintanya.
Seperti diketahui, telah ditangkap seorang pelaku penyerangan Pos Pamtas Yonif 132 Bima Sakti di Kampung Nasem, Merauke, Papua, Pelaku berinisial WB ditangkap prajurit TNI di dalam Kampung Nasem dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk diperiksa.
Sumber: KOMINFO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment