Penempatan Anggota TNI Perlu Ditambah

JAKARTA (Suara Karya): Penempatan personel TNI di wilayah perbatasan antarnegara, sangat diperlukan. Karena itu, perlu dibangun pos-pos baru dan penambahan pasukan. Selain itu, penamaan pulau-pulau terluar juga harus segera dilakukan guna menghindari klaim dari negara lain.

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, yang membahas masalah perbatasan wilayah antarnegara, di Gedung DPR/DPD/MPR, Jakarta, Kamis (27/1).

Mendagri Gamawan Fauzi yang juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), menyebutkan, dalam rapat kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan mengenai kedaulatan negara yang tak bisa ditawar-tawar. "Maka setelah kita kehilangan Pulau Miangas, kemudian menempatkan banyak pos-pos penjagaan dan kesatuan Marinir di pulau-pulau kecil," kata Gamawan.

Ia menyebutkan, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, semua pihak tak bisa membandingkannya dengan Malaysia. "Karena, luas wilayah perbatasan yang harus kita jaga itu sangat luas, baik di darat maupun di laut," ucapnya.

Saat ini, tutur dia, pos lintas batas sebanyak 79, pos pengamanan 114. Dari jumlah itu, sebagian ada di pulau-pulau terluaar dan ditempatkan anggota marinir. "Pada pos yang rawan-rawan itu diisi oleh satuan Marinir," kata Mendagri.

Penguatan Diplomasi

Anggota Komisi II DPR Malik Haramain dari Fraksi PKB menegaskan, TNI perlu hadir secara fisik di setiap pos-pos perbatasan. Keberadaan aparat TNI ini sangat penting dan bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri terhadap keberadaan bangsa Indonesia, baik di mata masyarakat di wilayah perbatasan, maupun negara tetangga.

Karena itu, ia mengharapkan agar Mendagri menjelaskan secara rinci di mana saja pos-pos perbatasan itu sudah dibangun dan di mana yang belum.

Selain itu, juga perlu dijelaskan sejauh mana persenjataan TNI yang dimiliki di setiap daerah perbatasan. "Kami juga mengharapkan adanya penguatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah sengketa daerah-daerah perbatasan," katanya.

Sementara itu, beberapa anggota Komisi II menilai, apa yang dilakukan BNPP masih sangat kurang serius. Kondisi ini, tidak bisa dibiarkan dan harus segera dibenahi.

Seperti dikatakan Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar, apa yang dilakukan menteri terkait dan BNPP masih lemah. Menurut dia, perlu ada perkuatan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa selesai dengan baik.

Penegasan serupa juga dikemukakan Ignatius Mulyono dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut dia, koordinator BNPP lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan antar negara.

Karena masih banyak yang menilai kurang apa yang sudah dilakukan Mendagri selaku Kepala BNPP, anggota Komisi II lainnya, Muslim dari Fraksi Partai Demokrat, mengusulkan perlunya dibentuk panitia kerja (panja) perbatasan.

"Keberadaan panja ini penting, sehingga apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan BNPP bisa lebih terarah. Ini juga akan memperkuat posisi tawar kita di wilayah perbatasan," katanya.


Sumber: SUARA KARYA

Berita Terkait: