"Antara yang diajukan DPR dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah, tak ada perbedaan yang krusial. Kita targetkan sebelum pertengahan Juli sudah selesai," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin usai memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang membahas tentang RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dan Keamanan di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Peraturan soal industri pertahanan perlu diterbitkan agar industri pertahanan dalam negeri mampu memberikan pasokan untuk kebutuhan TNI, Polri dan institusi lain. "RUU ini nantinya akan menguatkan status industri pertahanan agar mampu bersaing dengan industri pertahanan luar negeri dalam membuat alutsista (alat utama sistem senjata)," jelas Hasanuddin.
Saat ini, industri pertahanan dalam negeri sudah mulai bangkit. Itu dibuktikan dengan kemampuan sejumlah industri pertahanan memproduksi alutsista. Beberapa alutsista yang sudah sukses dibuat di dalam negeri adalah tank medium, helikopter, pesawat angkut jenis CN-295 hingga kapal fregat.
Industri pertahanan dalam negeri juga sedang berupaya membuat pesawat bermesin jet yang saat ini sedang bekerja sama dengan Korea Selatan untuk memproduksi bersama pesawat jet tempur generasi 4,5 yang diberi nama KFX/IFX. Untuk kapal selam, Indonesia pun sedang bekerjasama dengan Korea Selatan untuk bisa melakukan transfer teknologi. "Industri pertahanan swasta bahkan sudah mampu membuat kapal patroli cepat," ujarnya.
Semua rencana pembangunan industri pertahanan itu nantinya akan dikelola Komite Kebijakan Industri Pertahanan. "KKIP dibuat agar kebutuhan alutsista dalam negeri bisa segera terpenuhi. BUMN industri pertahanan diharapkan ikut bergabung dalam KKIP," kata Hasanuddin.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berharap kata "Keamanan" dalam RUU Industri Pertahanan dan Keamanan sebaiknya dihapus. "Karena fokus dari UU ini adalah untuk keamanan," ujarnya.
Menyikapi hal ini, Hasanuddin menjelaskan, sejak awal pembahasan mengenai RUU ini, pemerintah sudah mengusulkan agar RUU tersebut tak menyertakan kata "Keamanan". "Namun saat di Baleg mengalami pembahasan alot sehingga judul RUU yang muncul saat itu menjadi RUU Industri Pertahanan dan Keamanan," jelasnya.
Pemerintah telah menyerahkan 478 Daftar Inventaris Masalah (DIM), terdiri 88 DIM tetap, 71 DIM perubahan substansial, 80 DIM rumusan baru, dan 168 DIM dihapus.
Sementara itu, enam fraksi yang hadir dalam rapat menyetujui RUU diberi judul RUU Industri Pertahanan. Sedangkan fraksi yang belum hadir dan memberikan pandangannya dalam masalah ini adalah PPP, Gerindra dan PKB.
"Selanjutnya kita perlu menyepakati cluster pembahasan DIM, mana DIM yang cukup dibahas Panja dan tim sinkronisasi saja," ujar Hasanuddin.
Sumber : Suara Karya
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
ALUTSISTA
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Meristek Yakin Indonesia Kurangi Ketergantungan Alutsista Dari Luar Negeri
- TNI AU Akan Melakukan Pengadaan Peluru Kendali Jarak Menegah
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Komisi I : Pemotongan Anggaran Kemhan Bisa Ganggu Target MEF 2014
- Alutsista Buatan PT Pindad Dipamerkan Di Lebanon
- Untuk Perisai Udara, Indonesia Akan Dilengkapi Oerlikon Skyshield
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I : Kerja Sama Alutsista dengan Inggris Harus Dibatalkan
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Kasad Terima Presdir Avibras, Bahas Astros II
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- Komisi I Berencana Kunker ke Ukraina Untuk Jajaki Kerja Sama Persenjataan
- Bank BRI Siapkan Rp 1 Triliun untuk Biayai Alutsista Indonesia
- PBB Desak Konsensus Perjanjian Perdagangan Senjata
- Presiden : Indonesia Tak Pernah Gunakan Alutsista untuk Bunuh Rakyatnya
- Industri Pertahanan Nasional Sudah Menguasai Teknologi Level Menegah
- Menhan : Presiden Jajaki Kerja Sama Alutsista Dengan Jerman Dan Hungaria
- Pengamat : Industri Pertahanan Butuh Kepastian Dari Pemerintah
- Ketua DPR : Beban Hutang Luar Negeri Picu 'Seretnya' Pengadaan Alutsista
0 komentar:
Post a Comment