ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Tuesday, August 24, 2010 | 8:56 PM | 0 Comments

    RI-Malaysia Berunding 6 September


    JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Malaysia telah sepakat dengan usulan Indonesia bahwa pertemuan joint ministerial commission akan dilangsungkan pada tanggal 6 September 2010. Terkait lokasi pertemuan, disepakati berlangsung di Kinabalu, Malaysia.

    Pertemuan yang diketuai kedua menlu, baik Indonesia dan Malaysia, akan membicarakan sejumlah isu, termasuk soal perbatasan yang saat ini disengketakan. "Fokusnya kemungkinan besar adalah masalah perbatasan. Apakah perbatasan di mana insiden terjadi atau di perbatasan lainnya," kata Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/8/2010) usai mengikuti sidang kabinet paripurna.

    Marty mengatakan, pertemuan tersebut merupakan payung kerja sama Indonesia-Malaysia di dalam berbagai bidang. "Ada beberapa kelompok kerja di bawah joint ministerial commission ini," katanya.

    Terkait langkah-langkah perlindungan WNI, Marty mengatakan, pihaknya meningkatkan kemampuan deteksi dini perwakilan RI atas kasus yang menimpa WNI melalui komunikasi secara pro aktif dan terus-menerus dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia, aparat kepolisian, Imigrasi, dan penjara di Malaysia.

    "Pemerintah Indonesia juga memberikan pendampingan dan advokasi hukum dalam rangka memastikan due process of law. KBRI menyewa pengacara tetap, dan menyediakan penerjemah.

    Pemerintah juga memberikan fasilitas komunikasi pihak keluarga dan penampungan, serta langkah-langkah antarpemerintah, termasuk diplomasi untuk mengupayakan pengampunan dan atau keringanan hukuman," katanya.

    Sumber: KOMPAS

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.