ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Tuesday, October 30, 2012 | 10:59 AM | 0 Comments

    Anggaran Pertahanan Tak Luput Dari "Lahan Sapi Perah" DPR

    Jakarta - Permintaan upeti ternyata tak hanya terjadi di badan usaha milik negara. Anggaran militer pun tak luput dari kutipan anggota DPR. "Praktek ini lazim terjadi," ujar seorang pejabat militer kepada Tempo, Senin, 29 Oktober 2012.

    Menurut pejabat itu, para asisten perencanaan dan anggaran (asrena) masing-masing matra TNI mengetahui modus pemerasan para politikus Senayan. "Karena mereka (asrena) yang langsung berhadapan dengan anggota Dewan.”

    Namun dia menolak membeberkan modus yang dilakukan anggota Dewan meminta jatah dari institusi pertahanan.

    Namun, juru bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Azman Yunus, membantah soal pemberian "upeti" kepada Dewan. "Saya tidak pernah menemukan, dulu saya sempat juga menangani anggaran," ucapnya.

    Anggaran untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, kata Azman, dibahas langsung oleh Kementerian Pertahanan. "Lagi pula anggaran kami tidak bisa dimainkan.” Sebab, anggaran yang dikucurkan digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata dari luar negeri. "Mana berani memainkan anggaran," katanya.

    Apalagi, setiap pembahasan anggaran, ketiga angkatan tak pernah ikut dalam rapat. "Kami biasanya hadir jika berkaitan dengan hal teknis, seperti alasan mengapa memilih pesawat tertentu," ujar Azman.

    Anggaran militer setiap mengalami kenaikan. Untuk tahun depan dialokasikan anggaran sebesar Rp 77,7 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun ini sekitar Rp 64 triliun.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkap nama-nama anggota Dewan yang meminta dana kepada BUMN atau Kementerian dan Lembaga. "Kami dukung 1.000 persen," katanya.

    Syaratnya, kata Marzuki, Dahlan harus memiliki bukti otentik bahwa anggota tersebut benar-benar melakukan "pemalakan". "Asalkan ada faktanya, dalam bentuk rekaman, SMS tentang pertemuan, apa saja," tuturnya.

    Sumber : TEMPO

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.