ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, November 29, 2012 | 8:26 PM | 1 Comments

    Strategi Kemhan Untuk Mencari Anggaran Pengadaan Alutsista

    Bandung - Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah memiliki solusi untuk skema pembiayaan industri pertahanan nasional dalam modernisasi Alat Utama Sistem Kesenjataan (Alutsista) TNI. Sebelumnya Kemenham selalu dihadapkan dengan beberapa hambatanseperti kontrak, pembiayaan, produksi, dan pengawasan.

    "Sekarang kita sudah punya solusinya untuk melakukan terobosan, mengakselerasi proses pencapaian target," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, disela-sela kunjungan pesanan pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Kamis (29/11).

    Salah satunya kata Purnawirawan TNI itu adalah Bappenas akan mengumpulkan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perencanaan Kementerian Pertahanan untuk membicarakan skema pembiayaan proyek Alutsista dengan cara tahun jamak atau multiyears.

    Pembiayaan tahun jamak menurut dia dinilai tepat. Cara seperti ini juga memungkinkan produsen dari BUMN seperti PT DI dan Pindad tidak akan terkena sanksi. Sebab pembuatan pesawat atau senjata tidak bisa dilakukan satu atau dua bulan.

    "Misal kontrak bulan November membuat Helikopter harus selesai bulan Desember. Itu kan tidak mungkin," katanya.

    Lainnya soal penyempurnaan dari sisi produksi, dan pengawasan yang harus bisa mengakar hingga alur birokrasi. Langkah ini harus dilakukan untuk mencapai target.

    "Dari segi pengawasan, skema pengawasan BPKP segera membuat laporan proyek mana yang sanggup dan tidak sanggup yang bisa mengakibatkan kerugian negara," katanya.

    Diharapkannya, target modernisasi 2014 bisa tercapai. Melalui Tugas high levelcomitte yang berisi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, BPKP dan TNI ini juga bisa menjadikan terobosan tapi tidak melanggar aturan.

    Sumber : Merdeka

    Berita Terkait:

    1 komentar:

    Kudu Lari said...

    Perlu Penggembanggan Pesawat Tempur, Tank, Rudal dan Lain Lain Lewat Produksi Bersama dengan Rusia. sudah saatnya TNI Menjadi Perkasa Menjaga NKRI. Kami malu TNI Selalu di anggap Pecundang oleh Negara Lain dan Buang Rongsokan Rongsokan senjata.. Lebih baik Punya 1 Pesawat Modern(terbaru) Ketimbang 20 Pesawat Bekas.....KAMI CINTA TNI DAN NKRI HARGA MATI

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.