TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan SAR Nasional Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono mengatakan, lembaganya akan mengajukan anggaran siaga. Ini untuk mengantisipasi adanya pergerakan dalam memberikan pertolongan dan penyelamatan masyarakat dalam kecelakaan pelayaran, penerbangan dan bencana alam. "Saya laporan pada Bapak Wapres, kalau bisa kami dialokasikan anggaran siaga. Karena kita tidak tahu kapan celaka, bencana datang. Ini kita belum punya," kata Nono usai bertemu Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Senin (14/2).
Dia mengungkapkan, anggaran ini hanya digunakan saat tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menjadi tanggung jawab dari Badan SAR Nasional. Dia mengatakan anggaran semacam ini juga dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Nasional, namun anggaran dadakan perlu jika dibutuhkan tiba-tiba. Jika anggaran itu tidak digunakan selama satu tahun berjalan, bisa kembali ke kas negara.
Nono menjelaskan, saat ini anggaran yang dialokasikan kepada Badan SAR Nasional sekitar Rp 400 - Rp 500 juta. Dia mengaku anggaran itu masih mencukupi untuk kinerja dan operasional. Hanya jika mendadak terjadi bencana, kata dia, perlu anggaran siaga. "Kecelakaan kan tiba tiba menggerakan manusia. Menggerakan itu butuh anggaran," ujarnya.
Ketika ditanya besar anggaran yang dibutuhkan untuk anggaran siaga, Nono mengaku masih menghitungnya. Dana itu nantinya harus mencukupi alokasi untuk tanggap darurat, kecelakaan penerbangan dan pelayaran, dan kemungkinan terjadinya bencana alam. "Kita akan hitung itu semua," katanya.
Jika anggaran siaga itu sudah terakomodasi, kata dia, Badan SAR Nasional bisa bergerak cepat. "Sekarang ini tidak ada. Kan nanti kasihan TNI kalau nanti kita gerakkan, (anggaran) untuk operasi juga terbatas," katanya.
Nono mengatakan, Wakil Presiden Boediono mendukung apa yang disampaikan Badan SAR Nasional. Apalagi, tantangan yang dihadapi badan ini semakin banyak. "Beliau sangat memahami dan ikut mendukung. Nanti juga akan disampaikan kepada Menkeu," katanya. Dia mengaku akan berkoordinasi dengan dirjen anggaran untuk pengelolaannya. "Kita akan berhitung dengan bapennas berapa sih yang patut," kata dia.
Badan SAR Nasional akan mengadakan pertemuan dengan Komisi V DPR, Kamis (17/2), terkait soal ini.
Sumber: TEMPO
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
0 komentar:
Post a Comment