Sangata (ANTARA News - Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu (13/2) di Sangata, menandatangani perjanjian kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam bidang pengamanan laut.
Pemkab Kutai Timur diwakili Bupati Kutai Timur H Isran Noor, sedangkan pihak TNI AL Komandan Tamtamal VI Makassar Brigjen (Mar) Chaidir Patolongi mewakili Kepala Staf Armada Wilayah Timur, disaksikan Gubernur KaltimH Awang Faroek Ishak dan Ketua DPRD Kutai Timur Harti, dan sejumlah petinggi TNI AL dan Pemerintah provinsi dan Kabupaten Kutai Timur
Dalam nota perjanjian Pemkab Kutai Timur menyerahkan satu unit kapal patroli sepanjang 38 meter yang nantinya akan dilengkapi dengan satu unit rudal di lambung dan dua buah meriam di bagian depan yang disediakan oleh TNI AL
"Kapal yang diberi nama KRI Kudungga yang diambil dari nama raja tertua Nusantara di Kalimantan Timur, sebelum kerajaan Mulawarman. Beliau kita berikan penghargaan dengan nama kapal patroli," kata Isran Noor.
Pihaknya berharap agar kapal KRI Kudungga ini memberikan kontribusi dan bantuan pengamanan dan pengawasan laut Kutai Timur sepanjang 150 kilometer dari utara hingga selatan dan Kaltim pada umumnya, serta kawasan ALKI II.
Kapal itu juga berfungsi sebagai pengamanan aset-aset negara dan aset masyarakat, karena tidak sedikit kekayaan negara yang dijarah oleh pihak asing. "Tetapi kita tidak banyak berbuat untuk mengamankannya," katanya.
Oleh karena itu pemerintah dan DPRD Kutai Timur sepakat membuat satu fasilitas untuk menjaga keamanan laut Kutai Timur yang juga banyak menyimpan kekayaan dan potensi, dan menjaga kejahatan laut dan pembalakan liar hutan serta pelanggaran hukum
"Kesepakatan kerja sama ini sudah dilakukan saat Jenderal TNI Djoko Santoso masih menjabat Panglima TNI dan kemudian diteruskan dengan Panglima TNI saat ini Laksamana TNI Agus Suhartono," katanya.
Komandan Tamtamal VI Makassar Brigjen (Mar) Chaidir Patolongi dalam sambutannya mengatakan, kerja sama ini merupakan satu langkah strategis bagi kedua pihak yang selanjutnya diharapkan bisa berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan nasional pada sektor kelautan.
"Kerja sama ini merupakan langkah tepat, karena keterbatasan anggaran dan Alutsista yang dimiliki dan kita dituntut untuk mengefektifkan dan mengefesienkan pencapaian tugas masing-masing, terutama dalam system pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI," katanya.
Sumber: ANTARA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment