"Pada 2013, Kemhan harus merencanakan sungguh-sungguh anggaran untuk alutsista. Itu diperlukan agar dana yang besar tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan pertahanan Indonesia," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kepada Koran Jakarta, Selasa (28/8).
Pernyataan itu menanggapi kenaikan anggaran pertahanan pada 2013 menjadi 77 triliun rupiah atau naik sekitar 5 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu. Pernyataan itu kembali dipertegas karena Imparsial melihat, pada 2012, Kemhan justru memprioritaskan pengadaan alutsista untuk kekuatan darat.
Salah satu pengadaan alutsista yang menonjol pada 2012 ini adalah pengadaan 100 unit main battle tank Leopard dari Jerman. Dari segi alokasi anggaran saja, lanjut dia, TNI AD mendapatkan jatah anggaran hingga 30 triliun rupiah pada 2012. Bandingkan dengan TNI AL yang hanya 9 triliun rupiah dan TNI AU yang hanya 8 triliun rupiah.
Berdasarkan alokasi anggaran itu, Poengky melihat pemerintah masih mengandalkan kekuatan darat dibandingkan laut dan udara. Poengky juga berharap Kemhan meningkatkan keterampilan prajurit, terutama prajurit yang mengawaki alutsista laut dan udara. Apalagi semakin hari teknologi alutsista semakin canggih dan modern.
Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa kebijakan mengerem pertumbuhan prajurit tak akan berlaku untuk para prajurit ahli seperti pengawak. "Artinya, kalau ada 10 prajurit yang pensiun, kita harus merekrut 10 prajurit lain," kata Purnomo.
Tetap Seimbang
Menurut dia, penting diberlakukan manajemen sirkulasi yang baik agar jumlah kekuatan personel tetap seimbang. "Bukan berarti bahwa zero growth itu nol, dan tidak berarti persis sama dengan yang keluar. Kita menyadari ke depan butuh personel banyak karena akan ada tambahan banyak skuadron tempur dan skuadron angkut," jelas dia.
Purnomo bahkan menjanjikan akan mengadakan program pendek untuk para penerbang TNI. Di samping itu, lanjut dia, akan ada dua program lagi untuk menempatkan personel dalam jumlah yang pas di bagian tertentu. Kemhan juga akan membuat standar prajurit yang lebih baik. Sebagai contoh, ketika ada restrukturisasi Kodam dan terdapat sejumlah unit baru, tak harus ada penambahan personel.
Bisa saja dengan melakukan perpindahan personel. Sebelumnya, DPR banyak menyoroti keterampilan prajurit yang kurang seiring semakin masifnya pemerintah melakukan belanja alutsista. Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, menyatakan alutsista secanggih apa pun, tanpa diimbangi dengan dukungan pengawak yang profesional, hanya akan menjadi onggokan barang yang tak bernilai.
Selain itu, tambah dia, Kem han harus disiplin dalam menggunakan dana, baik untuk kegiatan strategis maupun operasional. Untuk itu, Kemhan harus transparan dalam penggunaan dananya agar publik dapat ikut mengawasi. "Kemhan harus transparan mengalokasikan dana. Yang penting, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus sebanding dengan dana operasional bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengawak dan prajurit," kata dia.
Disiplin terhadap rencana strategis, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, itu penting. Sudah transparan atau belumnya penggunaan anggaran tak akan terlaksana dengan baik jika tak didukung DPR. Kesejahteraan prajurit harus menjadi bagian yang utama. "Alutsista memang penting, tapi alutsista modern dan canggih harus sejalan dengan meningkatnya kemampuan prajurit," kata dia.
Sumber : Koran Jakarta
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment