ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Friday, June 24, 2011 | 7:11 PM | 0 Comments

    Dirut PT DI : Pemerintah Diminta Revitalisasi PT DI

    Bandung - Pihak PT Dirgantara Indonesia (DI) Tbk meminta Komisi VI dan Komisi XI DPR agar mendesak pemerintah supaya segera mengimplementasi seluruh rencana restrukturisai dan revitalisasi PT DI tahun 2011–2015.

    Demikian dikatakan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dalam acara rapat kerja dengan Komisi VI dan Komisi IX DPR RI di kantor PT Dirgantara Indonesia Tbk di Bandung, Jumat (24/6).

    Sejumlah anggota Komisi VI dan Komisi XI DPR mengadakan rapat kerja di kantor PT DI Bandung, sekaligus melihat kondisi dan kesiapan perusahaan itu untuk kembali berkibar memproduksi pesawat terutama untuk pemakaian dalam negeri.

    Budi Santoso juga meminta agar pemerintah melibatkan PT DI sebagai bagian terintegrasi dan terpadu dalam penyusunan renstra Kementerian Pertahanan / TNI. Dengan begitu, PT DI dapat menyesuaikan rencana kerja perusahaan baik jangka pendek maupun panjang dengan renstra Kementerian Pertahanan / TNI tersebut.

    Budi juga meminta dana alokasi khusus (dalam anggaran) untuk pelaksanaan program pemberdayaan BUMN. Hal ini sebagai bentuk nyata dukungan anggaran dalam implementasi penugasan/pemberdayaan BUMN dalam pengadaan alutsista, yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah, baik akan dikelola oleh KKIP atau Kementerian Pertahanan.

    Budi mengatakan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) tahun 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.

    PT DI juga meminta DPR agar selalu memberikan dukungan penuh agar PT DI dappat diberikan penambahan modal / investasi untuk menjalankan penugasan atau pemberdayaan BUMN untuk mendukung peningkatan mutu, harga produk yang kompetitif dan jadual penyerahan akan lebih cepat dan tepat waktu dikarenakan perusahaan ini memiliki kesiapan persediaan produk.

    Sumber: SUARA PEMBARUAN

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.