Menanggapi hal tersebut, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan, sebaiknya pembelian tersebut ditunda dulu jika sampai mengganggu perekonomian nasional. Apalagi, harga tersebut terbilang fantastis di saat negara sedang membutuhkan anggaran untuk masyarakatnya.
"Problemnya sekarang apakah pengadaan alutsista yang memerlukan biaya besar ini mengganggu perekonomian nasional. Kalau mengganggu perekonomian nasional ditunda dulu. Kalau tidak mengganggu go ahead lanjutkan saja," ujar Wiranto saat menghadiri diskusi di PP Muhammadiyah, Kamis (19/1/2012) di Jakarta.
Namun, Wiranto tak menampik bahwa TNI memang membutuhkan alutsista baru. Hal ini karena perlengkapan TNI, kata dia, telah ketinggalan zaman. Persenjataan yang baru, menurutnya, turut membangkitkan kepercayaan diri bangsa maupun TNI sendiri.
"Memang ada suatu kebutuhan di sana. Kebutuhan bahwa kekuatan TNI yang menyangkut alutsista itu harus kuat dan modern, itu harapan semua negara karena tatkala negara ketinggalan dalam pengadaan alutsista dan dianggap TNI-nya lemah, tentaranya lemah. Tidak hanya untuk perang, tetapi agar tidak mudah digertak dan disepelekan negara lain," tegasnya.
Ia menyatakan, pembelian senjata-senjata untuk TNI harus ini sesuai dengan prosedur di mana ada survei mengenai harga dan kecocokannya untuk dipakai oleh angkatan bersenjata RI atau tidak, termasuk dicocokkan dengan kondisi di lapangan.
"Pasti pengadaannya harus melalui syarat-syarat yang lebih terbuka sehingga uang rakyat yang ratusan triliun itu jangan sampai mubazir. Jangan sampai bumerang bagi kita jadi lahan untuk dikorupsi. Sehingga, kita seakan-akan membeli yang bagus, tetapi kenyataannya buruk," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, tank buatan Jerman ini rencananya akan digunakan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Darat di wilayah perbatasan Kalimantan.
Namun, niatan itu tampaknya akan sulit mengingat tak hanya sebagian publik yang menolak, sebagian orang dari parlemen Belanda juga tak menyetujui pembelian tank ini.
Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM.
Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia.
Sumber : KOMPAS
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
0 komentar:
Post a Comment