ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, September 6, 2012 | 7:47 AM | 0 Comments

    Wamenhan : TNI AU Akan Punya 10 Hercules Baru

    Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsuddin mengatakan, jika semua persyaratannya terpenuhi, Indonesia akan beli enam Hercules dari Australia. Sebelumnya, Australia telah menghibahkan empat pesawat, sehingga akan punya 10 Hercules baru.

    "Kita akan punya total sekitar 30 Hercules guna meng-cover dua touble spot dalam waktu bersamaan, dan tempat berbeda," kata Sjafrie, di Jakarta, Rabu (5/9).

    Menurutnya, TNI AU akan punya dua batalion airborne, sekaligus kalau ada bencana alama bisa digerakkan simultan. "Jadi manfaatnya bisa juga kita gunakan untuk linud, transport udara dan operasi kemanusiaan," jelasnya.

    Ketika disinggung soal protes ICW terkait proses pengadaan alutsista, Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dalam proses pengadaan tidak dilakukan secara homogen, tapi melalui supervisi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    "Kritikan ICW kita anggap kontrol agar kita terus waspada. Tapi selama ini Kemhan lakukan proses pengadaan dapat supervisi dari BPKP dan juga kita konsultasi dengan BPK. Sekarang kalau beli kita pikir transparansi," jelasnya.

    Misalnya pembeliaan Main Battle Tank dari Jerman, lanjutnya, beli MBT itu semua masuk boks akuntabilitas terlebih dahulu. "Jadi saya kira kalau ada pengamat mengatakan itu, itu bagaimana kita tingkatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses," terangnya.

    Terkait rencana pemekaran Armada Laut, Wamenhan mengatakan tergantung dari strategi pertahanan dan dari postrur. "Kita tidak bisa serta merta kembangkan kekuatan bila tergantung anggaran, nanti gagal. Kita gak boleh kembangkan kekuatan kalau nanti melebihi personel yang kita miliki," katanya.

    Pasalnya, lanjut Wamenhan, anggaran pertahanan sebanyak 42 persen belanja pegawai. "Jadi setinggi-tingginya anggaran kalau untuk belanja pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun. Jad kita sebagai regulator dan policy maker, tidak bisa serta merta katakan iya sebelum lakukan kajian-kajian yang komprehensif secara strategis," ujarnya.

    Menurutnya, meski penguatan armada laut selalu berorientasi pada ancaman, namun untuk menanggulangi ancaman itu tidak harus serta merta dengan pemekaran kekuatan.

    "Kita bisa dengan hight mobility, atau dengan kemampuan teknologi persenjataan yang kita miliki. Semakin tinggi teknologi persenjataan, semakin kurang pengawasannya, makin efisien penggunaan anggaran rutin," pungkasnya.

    Sumber : Pikiran Rakyat

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.