ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, September 6, 2012 | 7:56 AM | 0 Comments

    Menhan: Negara-negara Tetangga Hormati Kedaulatan NKRI Di Papua

    Jakarta - Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith, menegaskan kembali posisi Australia yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat.

    “Kami menyambut baik komitmen Presiden Yudhoyono untuk memperbaiki standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat melalui investasi ekonomi. Kami juga menyambut baik indikasi Presiden Yudhoyono bahwa dugaan itu akan diinvestigasi,” kata Smith dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Rabu (5/9), setelah melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan apresiasinya terhadap Australia yang menghormati integritas dan kesatuan teritorial Indonesia, seperti yang tercantum dalam perjanjian bilateral keamanan dan pertahanan Lombok Treaty yang ditandatangani Indonesia dan Australia pada 2006.

    “Negara-negara tetangga kita menghormati kedaulatan kita di Papua dan Papua Barat. Itu adalah kedaulatan kita,” ujar Purnomo.

    Jakarta disebutnya tidak mengirimkan pasukan militer tambahan untuk beroperasi di Papua dan Papua Barat untuk menangani gerakan separatisme.

    “Pasukan yang beroperasi di Papua adalah pasukan lokal. Kalau pun kami mengirimkan pasukan ke sana, mereka adalah pasukan khusus untuk menjaga daerah perbatasan dan itu sesuai dengan peraturan kami,” katanya.

    Untuk penanganan masalah gerakan separatisme, Purnomo menyebut diserahkan kepada polisi. Karena masalah gangguan keamanan dan separatisme adalah masalah kriminal dan penanganannya diatur dalam undang-undang pidana.

    “Situasi di Papua adalah situasi sipil, bukan situasi militer,” katanya.

    Terkait dengan penembakan tokoh gerakan separatisme Papua, Mako Tabuni, yang berdasarkan investigasi media Australia dilakukan pasukan khusus polisi anti terorisme Densus 88, Purnomo mengatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan hak asasi manusia karena apa yang dilakukan Mako adalah tindakan kriminal, termasuk sejumlah insiden penembakan yang menewaskan warga sipil dan seorang warga negara Jerman di Papua.

    “Hal itu terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Purnomo.

    Sumber : Berita Satu

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.